provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • 6 Ruas Jalan di Sulawesi Tenggara Bakal Diperbaiki Pemerintah

    6 Ruas Jalan di Sulawesi Tenggara Bakal Diperbaiki Pemerintah

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan melakukan penanganan enam ruas jalan sepanjang 27 kilometer (km) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Dody mengatakan, pelaksanaan Inpres Jalan Daerah ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas kawasan pangan dan kelancaran distribusi energi.

    “Pelaksanaan Inpres tersebut harus segera dilaksanakan agar ekonomi daerah dapat tumbuh lebih pesat. Ia menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi nasional dimulai dengan penguatan ekonomi daerah,” ujar Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Penanganan enam ruas itu merupakan usulan yang disampaikan oleh Pemda setempat saat kunjungan Dody ke lokasi tersebut, Minggu (3/7). Secara rinci, keenam ruas itu meliputi dua ruas di Kecamatan Kusambi, yaitu ruas Matarawa-Kusambi sepanjang 4,5 km dan ruas Guali-Kusambi sepanjang 5,1 km.

    Selanjutnya, ada ruas Abadi Jaya-Pajala di Kecamatan Maginti sepanjang 4,85 km, ruas Lasosodo-Marobea di Kecamatan Sawerigadi sepanjang 7 km, serta dua ruas di Kecamatan Napano Kusambi, yaitu ruas Kusambi-Masara sepanjang 3,95 km dan ruas Kombikuno-Latawe sepanjang 1,6 km.

    Dody mengatakan, penanganan ruas jalan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan provinsi dan kabupaten sehingga mobilitas transportasi dan distribusi logistik menjadi lebih efisien dan cepat. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, harapannya biaya logistik bisa ditekan, distribusi hasil pangan dan energi menjadi lebih lancar, serta terbuka peluang usaha dan investasi baru di daerah.

    “Dengan peningkatan jalan daerah yang cepat dan efektif, kami yakin potensi pangan dan energi di Muna Barat akan berkembang maksimal, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dody.

    Sementara itu, Bupati Muna Barat Laode Darwin menjelaskan, Kabupaten Muna Barat memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun potensi tersebut masih terhambat oleh kondisi infrastruktur konektivitas yang kurang memadai.

    “Kami berharap agar dukungan dari Menteri PU ini segera terealisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya,” ujar Laode.

    Lihat juga Video: Aksi Warga Pringsewu Tambal Jalan Rusak Pakai Dana Patungan

    (shc/rrd)

  • 5
                    
                        Darurat Joget di Baubau: Ketika Joget Tak Lagi Hiburan tapi Ancaman Keamanan
                        Regional

    5 Darurat Joget di Baubau: Ketika Joget Tak Lagi Hiburan tapi Ancaman Keamanan Regional

    Darurat Joget di Baubau: Ketika Joget Tak Lagi Hiburan tapi Ancaman Keamanan
    Penulis
     
    KOMPAS.com –
    Unjuk rasa di kantor Wali Kota
    Baubau
    , Sulawes Tenggara, berakhir ricuh pada Senin (14/7/2025). 
    Ribuan pengunjuk rasa bertindak anarkistis dengan melempari petugas keamanan dan bangunan kantor Wali Kota menggunakan batu.
    Dalam aksinya, massa meminta dibatalkannya surat larangan joget. 
    “Pertama itu lingkungan yang kondusif, tetapi pedemo ini memaksakan kehendaknya. Tuntutan pedemo itu cuma satu, harus dibatalkan
    surat edaran larangan joget
    , tetapi tidak mudah seperti itu,” Kasat Pol PP Baubau, La Ode Muhamad Takdir.
    Pada 9 Juli 2025, Pemkot Baubau resmi mengeluarkan Surat Edaran Surat Edaran Nomor 23/SE/HK/2025 yang berisi larangan penyelenggaraan acara joget di ruang terbuka hingga larut malam.
    Edaran ini diterbitkan sebagai respons atas keluhan warga yang merasa terganggu oleh maraknya hiburan malam tersebut.
    Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
    “Sebenarnya surat edaran larangan joget ini kita tanggapi keluhan masyarakat, di mana kegiatan ini sudah sangat meresahkan dan mengganggu. Makanya kami mengambil tindakan,” ujar Yusran. 
    Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa hiburan malam berupa joget yang diselenggarakan di ruang terbuka—termasuk lingkungan pemukiman warga, jalan umum, atau tempat terbuka lainnya—tidak diperbolehkan, terutama jika mengundang keramaian dan menimbulkan kebisingan.  
    Namun, acara joget insidental seperti dalam pesta pernikahan atau acara keluarga masih diperbolehkan asalkan diselenggarakan: di ruang tertutup, aula, atau halaman rumah yang berpagar, tidak menimbulkan suara berlebihan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB, dan tidak mengganggu ketertiban lingkungan 
    “Imbauan kepada masyarakat, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai ada yang senang, tapi ada yang susah,” tambah Yusran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Protes Penertiban Sound Horeg, Demo di Kantor Walkot Baubau Ricuh

    Pengusaha Protes Penertiban Sound Horeg, Demo di Kantor Walkot Baubau Ricuh

    Jakarta

    Para pemilik sound horeg menggelar aksi demonstrasi soal penertiban sound horeg di Kantor Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Demi berakhir ricuh dengan saling dorong antara petugas keamanan dan massa.

    Aksi demonstrasi ini dilakukan buntut dari penerbitan Surat Edaran Wali Kota Baubau Nomor 23/SE/HK tentang Penertiban Joget yang diberlakukan mulai 7 Juli 2025 lalu.

    Dilansir Antara, Senin (14/7/2025), salah seorang demonstran Rafik Arifn di Baubau, Senin, dalam oratornya menyampaikan pihaknya tidak setuju dengan edaran tersebut. Sebab, keputusan tersebut melumpuhkan perekonomian warga yang bergantung pada acara joget di daerah tersebut.

    “Ada sekitar 60 sound system di Baubau. Masing-masing punya sekitar 20 karyawan. Kalau joget dilarang, bagaimana mereka mau hidup,” kata Rafik di depan Kantor Wali Kota Baubau.

    Para demonstran juga menyayangkan keputusan sepihak pemerintah kota yang tidak melibatkan pelaku usaha sound horeg dalam penyusunan edaran tersebut.

    Sementara itu salah seorang demonstran lainnya mengatakan jika kericuhan tersebut bermula saat mereka mencoba menerobos barisan penjagaan pihak kepolisian.

    Dia mengungkapkan kericuhan itu terjadi akibat para demonstran yang tidak ditanggapi. Sehingga, terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan dan massa aksi yang mencoba menerobos masuk ke dalam.

    Saat aksi saling dorong itu terjadi, tiba-tiba para demonstran menghujani petugas keamanan dengan batu. Akibatnya, beberapa anggota Satpol PP dan pegawai terkena lemparan batu.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Baubau La Ode Muhammad Takdir mengatakan sebelum terjadinya kericuhan tersebut dirinya sudah menyampaikan kepada massa aksi jika surat edaran itu tidak semena-mena bisa langsung dibatalkan.

    “Jadi, mereka memaksakan kehendak itu, saya sudah sampaikan bahwa kita akan tinjau kembali, kita akan evaluasi dengan memanggil kembali para pengusaha-pengusaha sound sistem, tetapi rupanya mereka tidak bersedia,” ucap Muhammad Takdir.

    Dia juga menambahkan saat demo tadi Pemerintah Kota Baubau tengah melangsungkan rapat. Akan tetapi, para demonstran tidak sabar untuk menunggu, sehingga terjadi lah kericuhan.

    “Tadi juga sudah saya bicara kepada pak sekda untuk memanggil perwakilan mereka, tapi pas kita turun tadi sudah bunyi pecah kaca,” jelasnya.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan

    BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan

    logo BMKG

    BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi hujan beragam intensitas dalam beberapa periode di awal pekan ini di sejumlah kota di Indonesia, termasuk yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

    Prakirawan BMKG Azhari Putri dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta Senin menyampaikan, terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu dan Bandarlampung, serta hujan intensitas sedang di Medan dan hujan disertai petir. 

    Sementara itu, jelasnya, BMKG memprakirakan cuaca di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu cerah berawan di Denpasar, berawan di Kupang dan terdapat potensi hujan intensitas ringan di Mataram.

    Potensi hujan juga terdapat di wilayah Kalimantan, dengan kemungkinan hujan ringan di wilayah Pontianak dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

    Dia juga menjelaskan BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Gorontalo dan Makassar di Pulau Sulawesi. Di periode yang sama terdapat juga potensi hujan intensitas sedang di Manado, Palu, Mamuju dan Kendari.

    Selanjutnya di Indonesia bagian timur, BMKG memperingatkan terdapat potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Serta potensi curah hujan sedang di wilayah Ambon dan Nabire.

    Sumber : Antara

  • sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu

    Logo BMKG

    BMKG: sebagian besar wilayah RI hujan ringan pada Minggu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Minggu.

    Prakirawan BMKG Zen Putri pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, dan Pekanbaru.

    “Waspadai hujan yang dapat disertai dengan petir di Kota Padang dan Tanjung Pinang,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, sedangkan masyarakat di Kota Bengkulu dan Pangkal Pinang diminta waspada hujan petir.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Surabaya, sementara hujan ringan berpotensi terjadi wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprediksi berawan di Kota Denpasar, berawan tebal di Kota Mataram, dan hujan ringan di wilayah Kota Kupang.

     

    Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Banjarmasin, berawan tebal di Samarinda, serta hujan ringan di wilayah Samarinda.

    “Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Tanjung Selor dan Pontianak,” ucap Putri.

    Kemudian untuk Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan tebal di Makassar dan Gorontalo, serta hujan ringan di wilayah Manado, Palu, Mamuju, dan Kendari.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian timur, cuaca diprediksi hujan ringan di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayawijaya.

    “Sementara Kota Nabire, Jayapura, dan Merauke diprakirakan hujan dengan intensitas sedang,” tuturnya.

    Putri juga menyampaikan potensi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot diprediksi terdapat di perairan utara Aceh, Samudra Hindia barat Sumatera, Samudra Hindia barat daya Banten, dan Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat.

    Kemudian, di Laut Timor dan Laut Arafura juga mampu meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah-wilayah tersebut.

    Selain itu, BMKG juga memperingatkan potensi banjir rob yang dapat terjadi di pesisir Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Pengumuman! Beras SPHP dan Bansos Mulai Disalurkan

    Jakarta

    Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan harga beras yang tengah terjadi.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Bansos Beras Disalurkan

    Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi keluarga rentan di seluruh Indonesia.

    “Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras,” ujar Amran, Sabtu (12/7).

    Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah dampak perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. “Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan,” tegasnya.

    Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.

    “SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.

    SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, bantuan benih tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

    (ada/ara)

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan

    Logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah alami berawan-hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 12 Juli 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu. 

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Andika Hapsari menerangkan secara umum daerah konvergensi memanjang di Laut Filipina, perairan barat Sumatera Barat, perairan utara Aceh, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Laut Sawu, Laut Maluku, Laut Banda dan Laut Arafuru.  

    Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Pekanbaru, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, Mamuju, dan Nabire. 

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Palu, Manado, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

    Adapun beberapa kota besar yang lain diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Palangka Raya, Pontianak, Gorontalo, Ambon, dan Sorong.

    Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0.5 hingga 2.5 m, sementara gelombang tinggi hingga 4 m berpotensi terjadi di sekitar perairan Utara Aceh, Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian timur, Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Timur, Laut Banda, Laut Seram, Samudra Hindia sebelah barat daya Banten dan sebelah selatan NTT.

    Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat mewaspadai potensi banjir rob di pesisir Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara.

    Sumber : Antara

  • Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Beras SPHP Diguyur Hari Ini, Bansos Beras 14 Juli

    Jakarta

    Pemerintah mulai menyalurkan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini. Badan Pangan Nasional memastikan masyarakat dapat membeli beras tersebut di pasar-pasar tradisional.

    Penyaluran beras SPHP merupakan langkah pemerintah mengintervensi fluktuasi harga beras di pasaran ini secara gradual akan merambah ke berbagai daerah se-Indonesia. Kembalinya program SPHP beras ini juga akan mengiringi program bantuan pangan beras yang kompak dilaksanakan per Juli 2025 ini.

    “Pemerintah bersama Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemerintah daerah,” terang Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/7/2025).

    Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP hari ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. “Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam fluktuasi harga beras. Beras SPHP yang diakses masyarakat harus yang berkualitas baik dengan harga yang sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau,” terang Arief.

    Untuk harga penjualan beras SPHP dengan pengambilan di gudang Bulog bagi para mitra penyalur yakni Rp 11.000/kilogram (kg) untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Kemudian Rp 11.300/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 11.600/kg untuk wilayah Maluku dan Papua.

    Selanjutnya, masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga yang mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

    Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam bentuk kemasan 5 kg.

    Arief kemudian menggarisbawahi bahwa instansi yang dipimpinnya akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai praktik tak wajar, baik dalam program SPHP beras maupun bantuan pangan beras. Untuk itu, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian dari strategi pelaksanaan di lapangan.

    “Komitmen pemerintah saat ini memperkuat mekanisme penyaluran ke masyarakat, terutama beras SPHP. Tidak boleh ada lagi praktik-praktik tak wajar. Outlet-outletnya harus jelas ada, sehingga masyarakat pun dapat mudah memperolehnya. Badan Pangan Nasional siap mengawasi bersama Satgas Pangan Polri,” tegas Arief.

    Adapun penyaluran SPHP beras ditargetkan pada periode Juli hingga Desember 2025 dengan alokasi sebesar 1,318 juta ton. Sebelumnya, SPHP telah terealisasi sebanyak 181,2 ribu ton. Sementara program bantuan pangan beras tahun ini menjadi pelaksanaan perdana dan diharapkan memberikan dampak nyata khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Bansos Beras Dimulai 14 Juli

    Sementara, Badan Pangan Nasional memastikan bantuan pangan beras akan mulai diluncurkan pada 14 Juli mendatang. Dalam program ini 18,2 juta penerima akan sekaligus mendapatkan beras sebanyak 20 kg.

    Hal ini seiring dengan program tersebut yang seharusnya berlangsung selama dua bulan yakni Juni dan Juli. Setiap penerima mendapatkan bantuan beras 10 kg per bulan.

    “Untuk bantuan pangan beras, rencananya kita launching di 14 Juli mendatang. Jadi, dua instrumen intervensi pemerintah ini memang harus secara masif dilaksanakan, karena kalau melihat perkembangan harga beras, sudah melebihi HET. Tentu pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi ini,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi SPHP Beras yang dilaksanakan secara daring bersama Perum Bulog dan seluruh pemerintah daerah pada Jumat (11/7).

    Sebagai dasar pelaksanaan, NFA telah menerbitkan dua surat penugasan kepada Bulog, yaitu surat nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025 untuk pelaksanaan bantuan pangan beras dan surat nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025 untuk penyaluran SPHP beras.

    (ada/ara)

  • DPR RI bawa kasus lingkungan PT VDNI dan OSS ke Panja Komisi XII

    DPR RI bawa kasus lingkungan PT VDNI dan OSS ke Panja Komisi XII

    Kendari (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia membawa kasus pencemaran lingkungan di kawasan industri perusahaan PT Virtue Dragon Industry Nickel Industry (VDNI) serta Obsidian Stainless Steel (OSS) ke Panitia Kerja atau Panja Komisi XII bersama dengan kementerian.

    Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa Komisi XII DPR RI saat ini melakukan kunjungan ke Sulawesi Tenggara karena mendapatkan laporan terkait dengan isu lingkungan atas Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merah yang didapatkan oleh PT VDNI dan PT OSS sejak tahun 2021 lalu.

    “Ini kami dalami dan kami mintai keterangan (kepada VDNI dan OSS),” kata Rocky Candra saat diskusi bersama PT VDNI dan PT OSS di Kendari.

    Ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan laporan sekitar 5 ribu lebih masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas karena terkena penyakit ISPA.

    “Ini juga menjadi catatan tersendiri terhadap dampak lingkungan. Nah, ini juga berkenaan dengan Proper merah tadi,” jelas Rocky Candra.

    Ia mengungkapkan Komisi XII DPR RI akan meneruskan permasalahan tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar menurunkan tim dan memeriksa seluruh kasus-kasus lingkungan di kawasan PT VDNI dan PT OSS di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

    “Supaya nanti Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa periksa semua ini,” ungkapnya.

    Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra saat diwawancarai di kendari, Sulawesi Tenggara (11/7/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Rocky Candra menegaskan usai pertemuan dengan dua perusahaan tersebut, pihaknya akan kembali merapatkan kasus itu bersama dengan Panitia Kerja (Panja) Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup serta dengan Minerba.

    “Ya, kita akan bawa ke Panja,” tegas Rocky Candra.

    Sementara itu, Perwakilan PT OSS Mr. Wang melalui jubirnya menyampaikan bahwa perusahaannya akan kembali meninjau lagi regulasi terkait pertemuan tersebut.

    “Kita juga pasti dari perusahaan OSS bakal melakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia, Soalnya kami juga tidak tau tentang informasi ini, akan mencari tahu dulu lebih dalam bagaimana, apa yang sebenarnya terjadi, nanti pasti akan melaksanakan kalau sudah tahu,” tambahnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Suhu Dingin di Musim Kemarau Juli Efek Fenomena Aphelion? Ini Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab suhu dingin yang terjadi di bulan Juli 2025 ini.

    Benarkah penyebabnya adalah fenomena Aphelion?

    BMKG menjelaskan, Aphelion adalah fenomena astronomi tahunan ketika posisi bumi berada pada titik terjauhnya dari matahari.

    Biasanya, menurut BMKG, fenomena ini terjadi sekitar bulan Juli.

    “Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dan, terjadi setiap musim kemarau. Yakni sekitar bulan Juli hingga September,” tulis BMKG dalam unggahan di akun Intagram resmi, dikutip Jumat (11/7/2025).

    BMKG lalu memaparkan cuaca dingin yang tercatat pada awal bulan Juli 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Khususnya di dataran tinggi dan wilayah selatan khatulistiwa, mengacu data stasiun meteorologi di seluruh Indonesia.

    Berikut datanya:

    1 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    2 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    3 Juli 2025 – Enarotali (Papua Tengah): 13 derajat Celcius

    4 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    5 Juli 2025 – Silangit (Sumatra Utara): 15 derajat Celcius

    6 Juli 2025 – Frans Sales Lega (NTT): 13 derajat Celcius

    7 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 11 derajat Celcius

    8 Juli – Frans Sales Lega (NTT): 12 derajat Celcius.

    “Cuaca dingin belakangan bukan karena Aphelion. Tapi karena ada beberapa faktor cuaca,” jelas BMKG.

    Faktor-faktor tersebut adalah:

    1. mulai memasuki musim kemarau, yang ditandai dengan dominasi angin timuran (Monsoon Australia) yang bersifat kering dan dingin

    2. langit cerah yang mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer saat malam hari

    3. hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah turut menambah rasa dingin karena membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan sinar matahari.

    “Menghadapi banyaknya informasi cuaca yang simpang siur, BMKG mengimbau masyarakat jangan langsung percaya pada informasi yang viral di media sosial, terutama yang tidak mencantumkan sumber resmi,” tegas BMKG.

    BMKG juga mengingatkan masyarakat agar membagikan informasi yang sudah terverifikasi agar tidak ikut menyebarkan kepanikan. Dan selalu memastikan kebenaran informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, seperti situs BMKG, media sosial, atau aplikasi infoBMKG.

    “Tetap tenang dan siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem, seperti suhu dingin, hujan lebat, angin kenang, atau gelombang tinggi. Serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan,” tegas BMKG.

    Peringatan Dini Cuaca Periode 11-13 Juli 2025

    Secara cuaca di Indonesia didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan.

    Namun, BMKG mengingatkan waspada adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi, dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut:

    Aceh, Papua Selatan.

    Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan.

    [Gambas:Instagram]

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]