provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • INCO Kantongi RKAB Blok Bahodopi untuk Jual Saprolite 2,2 Juta Ton

    INCO Kantongi RKAB Blok Bahodopi untuk Jual Saprolite 2,2 Juta Ton

    JAKARTA – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengumumkan telah mengantongi revisi atas izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Blok Bahodopi.

    Presiden Direktur Vale Bernardus Irmanto mengatakan, restu dari Kementerian ESDM baru didapatkan pada tanggal 18 Juli yang lalu untuk menjual 2,2 juta bijih nikel kadar tinggi, saprolite.

    “RKAB revisi 2025 itu sudah kami dapatkan 18 Juli itu untuk melakukan penjualan 2,2 juta ton biji saprolite,” ujar Bernardus dalam konferensi pers usai RUPS LB, Senin, 28 Juli.

    Ia mengatakan, setelah mengantongi RKAB, Vale telah melakukan pengapalan bijih saprolite perdana pada pekan lalu.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan perolehan RKAB ini, pendapatan Vale kini tidak hanya berasal dari Sorowako, melainkan juga dari Blok Bahodopi.

    Apalagi, lanjut Bernardus, saat ini industri pemurnian atau smelter di Blok tersebut belum rampung didirikan.

    “Nanti di semester kedua tahun 2025, itu revenue kita bukan hanya dari Sorowako. Jadi ada revenue tambahan yang dari Bahadopi. Itu juga menjadi tambahan yang sangat positif,” terang dia.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Azis menegaskan, PT Vale Indonesia di Blok Pomalaa, Kabupaten Kolaka, resmi menjual ore atau bijih nikel usai mengantongi RKAB.

    Kepala ESDM Provinsi Sultra Andi Azis mengatakan, pengiriman ore nikel yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia tersebut telah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan RKAB RKAB tahun 2024 sampai tahun 2025.

    “Pengiriman Ore Nikel yang dilaksanakan Vale sudah sesuai prosedur berdasarkan Nomor T—2350/MB.04/DJB.M/2024 tertanggal 20 Desember 2024 perihal Persetujuan Perubahan RKAB Kontrak Karya Operasi Produksi PT Vale Indonesia Tbk Tahun 2024 s.d. Tahun 2025,” kata Andi Azis dilansir ANTARA, Senin, 21 Juli.

  • Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Untuk Regional I, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10, yang meliputi:

    Zona 4: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).
    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.
    Zona 9: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Zona 10: Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Sementara itu, Regional II mencakup Zona 1,2,3, 8, dan 15 yang meliputi:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
    Zona 2: Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi.Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.
    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Regional III mencakup Zona 11 hingga Zona 14 yang meliputi:

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

    Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis. 

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi.

  • Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Kemnaker Blak-blakan Penyebab PHK Melonjak 32% Januari-Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan, maraknya pemangkasan tenaga kerja di kawasan industri menjadi penyebab meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) periode Januari-Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan, saat ini telah terjadi kasus PHK di kawasan-kawasan industri, seperti yang ada di Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.

    “Kita hari ini melonjak [angka PHK] di kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” kata Noel ketika ditemui di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, kondisi global saat ini yang penuh dengan ketidakpastian telah memengaruhi operasional perusahaan, yang berujung pada efisiensi karyawan.

    Kendati begitu, Noel memastikan pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi ini. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah mitigasi serta intervensi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai dapat menghambat dunia usaha.

    Salah satu aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No.36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    “Makanya ada regulasi-regulasi yang sekiranya menghambat usaha, ya kita coba revisi atau kalau tidak dihapus. Dan Presiden kan tegas soal Permendag No.8, tidak boleh ada pertek-pertek,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Kemnaker mencatat angka PHK pada periode Januari-Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah itu meningkat 32,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 32.064 orang.

    Merujuk Satu Data Kemnaker, korban PHK tertinggi sepanjang Januari – Juni 2025 terjadi di Jawa Tengah. Secara terperinci, korban PHK di Jawa Tengah mencapai 10.995 orang atau 25% dari total angka PHK sepanjang Januari-Juni 2025.

    Posisi terbanyak kedua ditempati Jawa Barat sebanyak 9.494 orang, diikuti Banten 4.267 orang, DKI Jakarta 2.821 orang, Jawa Timur 2.246 orang, dan Kalimantan Barat 1.869 orang.

    Menurut sektornya, kasus PHK terbanyak terjadi di sektor pengolahan yakni 22.671 orang, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian.

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Mendagri Lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan 32, Praja Asal Buton Jadi Lulusan Terbaik – Page 3

    Pada kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional. Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Mendagri menyebut, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun. Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN, Aparatur Sipil Negara, memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tandasnya.

    Turut hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian/lembaga. Hadir pula para gubernur, wakil gubernur, dan pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Industri Bukan Musuh, Tapi Kunci Masa Depan RI

    Industri Bukan Musuh, Tapi Kunci Masa Depan RI

    Jakarta

    Dulu sunyi, kini sibuk. Morowali dan Halmahera menjadi saksi bagaimana nikel mengubah wajah Indonesia, bukan hanya sebagai tambang, tapi tumpuan masa depan. Di tengah gejolak geopolitik dan dorongan global menuju energi bersih, Indonesia punya satu keunggulan langka: cadangan dan kesiapan untuk memimpin.

    Kawasan industri yang dulu dianggap asing dan jauh dari hiruk-pikuk pembangunan, kini menjelma jadi pusat pertumbuhan baru. Di balik deru mesin dan asap cerobong, banyak cerita tentang pekerja muda yang pulang kampung, keluarga yang menggantungkan harapan, dan desa-desa yang berubah wajah karena hadirnya infrastruktur.

    Nikel, komoditas andalan yang dulu hanya diekspor mentah, kini menjadi pion penting dalam strategi hilirisasi nasional. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dan itulah modal utama dalam membangun ekosistem industri kendaraan listrik dan energi bersih.

    Hingga saat ini, mayoritas nikel global masih digunakan untuk produksi stainless steel. Namun, tren menunjukkan bahwa permintaan dari sektor kendaraan listrik (EV) akan melonjak seiring peralihan global ke energi ramah lingkungan.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Hendra Sinadia, mengatakan prospek industri nikel Indonesia sangat cerah seiring tren elektrifikasi global. “Nikel kan komponen utama dalam baterai kendaraan motor listrik. Komponen utama ini nanti akan membuat orang beralih ke motor listrik, jadi permintaannya ke depan akan terus berkembang,” ujar Hendra kepada detikcom.

    Lebih dari sekadar komoditas, nikel telah menjadi katalisator pertumbuhan di berbagai wilayah. Kawasan seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan pesat, tak hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial.

    “Pertumbuhan ekonomi atau penciptaan lapangan pekerjaan di beberapa daerah, seperti di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, termasuk di Morowali, sudah cukup mengangkat perekonomian daerah. Selain itu, nilai tambahnya juga tercipta,” lanjut Hendra.

    Ferdy Hasiman, pengamat tambang dan energi, menambahkan bahwa perubahan di kawasan industri nikel terasa nyata. “Dulu sepi, sekarang sudah ramai. Itu menunjukkan bahwa kehadiran industri di sana benar-benar memompa perekonomian daerah,” katanya. Ia membandingkan perubahan tersebut dengan transformasi kawasan Gresik karena kehadiran Freeport.

    Menurutnya, satu perusahaan besar saja bisa membawa perubahan besar bagi daerah. “Itu memompa ekonomi di salah satu kabupaten besar dan provinsi yang luas. Jadi hanya dengan satu perusahaan saja, pembangunan di seluruh daerah bisa terdorong,” imbuhnya.

    Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai jembatan menuju industrialisasi. Ia menilai langkah ini bisa membawa Indonesia naik kelas sebagai negara industri.

    “Selama ini Indonesia mengandalkan konsumsi. Kalau manufaktur berkembang karena adanya industrialisasi, maka Indonesia punya peluang besar menjadi negara maju yang berbasis industri,” ujar Fahmy, dikutip dari Antara.

    Beberapa perusahaan telah menjadi pionir dalam hilirisasi nikel, termasuk Harita Nickel yang beroperasi di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bersama pemain lain seperti Vale Indonesia dan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), mereka bukan hanya membangun smelter, tapi juga membangun harapan.

    Jika dulu industri hanya dilihat sebagai tambang dan asap, kini saatnya kita melihatnya sebagai harapan dan masa depan Indonesia. Dengan dukungan regulasi, investasi, dan keterlibatan masyarakat, industri nikel berpotensi menjadi motor transformasi ekonomi nasional.

    Pemerintah sendiri menjadikan hilirisasi sebagai strategi utama memperkuat daya saing nasional. Ini sejalan dengan visi menuju net zero emission 2060, di mana industri baterai dan kendaraan listrik memegang peran krusial.

    Dengan cadangan nikel dan mineral penting lainnya yang melimpah, Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem energi hijau global. Jika dikelola dengan berkelanjutan dan inklusif, sektor ini bukan hanya menghasilkan ekspor, tapi juga membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan, dan mengangkat martabat bangsa.

    Tonton juga video “Hasil Studi Dampak Lingkungan dan Kesehatan di Sekitar Kawasan Tambang” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Konawe, Beritasatu.com – Bupati Konawe Yusran Akbar mengancam akan ikut memboikot jalan poros Lambuya–Motaha jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak segera merespons tuntutan warga terkait perbaikan infrastruktur yang telah rusak parah selama puluhan tahun.

    Ancaman itu ia sampaikan saat turun langsung menemui massa aksi yang memblokade jalan nasional di Kecamatan Lambuya dan Puriala, Minggu (27/7/2025) sore. 

    Dalam pertemuan yang berlangsung tegang, Yusran berdialog dengan warga yang sejak pagi memblokir akses jalan utama menggunakan kayu gelondongan dan tenda-tenda di badan jalan.

    “Saya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 30 Juli nanti, saya akan ajak perwakilan masyarakat bertemu langsung dengan gubernur,” kata Yusran kepada massa.

    Ia menegaskan jika tidak ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sultra dalam pertemuan tersebut, dirinya siap berdiri bersama warga untuk memboikot jalan. 

    “Kalau sampai jalan Lambuya–Motaha ini tidak juga diaspal, saya sendiri yang akan ikut memboikot jalan ini bersama masyarakat,” ujarnya disambut sorak sorai warga.

    Pernyataan tegas Bupati Yusran sontak memantik semangat massa aksi. Warga yang sebelumnya frustrasi karena merasa diabaikan, mulai kembali menaruh harapan pada komitmen pemerintah daerah.

    Tokoh pemuda Lambuya, Widodo, yang sejak awal memimpin aksi blokade, menyambut baik langkah Bupati Yusran. 

    “Kami mengapresiasi sikap beliau yang berani turun langsung dan menunjukkan keberpihakan tetapi kami juga menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujarnya.

    Meski aksi blokade masih berlangsung, warga mulai membuka satu jalur bagi kendaraan yang melintas sebagai bentuk itikad baik. Mereka menyatakan akan menunggu hasil pertemuan dengan gubernur Sultra pada 30 Juli 2025 mendatang sebelum mengambil langkah lanjutan.

    Jalan poros Lambuya–Motaha merupakan akses vital penghubung antarkecamatan dan juga jalur distribusi utama bagi aktivitas ekonomi warga. Namun, selama lebih dari dua dekade, ruas jalan ini tak kunjung mendapat perbaikan layak, meski berkali-kali dijanjikan. 

  • Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Komisi II Tancap Gas Reformasi ASN dan Legislasi DOB

    Jakarta, Beritasatu.com– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama Masa Persidangan IV tahun sidang 2024-2025 fokus pada penguatan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN), pengawasan pertanahan, evaluasi daerah otonomi baru (DOB), evaluasi pemilihan umum (Pemilu), dan pembahasan sepuluh rancangan undang-undang (RUU) usulan pembentukan daerah baru.

    Sepanjang masa persidangan yang berlangsung sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025, Komisi II menggelar sejumlah rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Dalam RDP bersama dengan KPU dan Bawaslu, pada awal pekan Juli lalu, Komisi II menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membagi Pemilu menjadi dua klaster,  yakni Pemilu Nasional (Pilpres, Pileg DPR RI, dan Pileg DPD RI), dan klaster Pemilu Lokal (Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, dan Pileg DPRD provinsi, kota, kabupaten).

    “Tiba-tiba Mahkamah men-downgrade dirinya dari yang harusnya hanya menilai satu norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apakah bersifat konstitusional atau inkonstitusional, menjadi Mahkamah yang membentuk norma. Padahal, membentuk norma dalam undang-undang merupakan tugas DPR dan pemerintah. Artinya ‘mengambil alih’ tugas konstitusional kami, Presiden, dan DPR dalam membentuk norma,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, seperti dikutip laman DPR, Senin (7/7/2025).

    Selain isu Pemilu, Komisi II juga melanjutkan pembahasan mengenai daerah otonomi baru (DOB). Panitia Kerja (Panja) DOB melakukan evaluasi terhadap efektivitas pemekaran wilayah dan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan. Beberapa nama daerah calon DOB dari wilayah timur Indonesia kembali dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan Komite I DPD RI.

    Di sektor agraria, Komisi II melalui Panja Pertanahan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 11 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II meninjau pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan mengapresiasi perbaikan kinerja pelayanan pertanahan yang diklaim turut mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor ini.

    Sementara itu, dalam bidang legislasi, Komisi II juga menyetujui sepuluh RUU terkait usulan pembentukan kabupaten dan kota baru dari Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Proses pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU tersebut dilakukan menjelang akhir masa sidang.

    Masa Persidangan IV ditutup pada 24 Juli 2025 dan Komisi II dijadwalkan akan kembali melanjutkan fungsi legislasi dan pengawasan pada awal Masa Persidangan V yang dimulai pada 14 Agustus 2025 mendatang setelah masa reses DPR RI.

  • BMKG sebut Indonesia didominasi hujan ringan dan awan tebal pada Sabtu

    BMKG sebut Indonesia didominasi hujan ringan dan awan tebal pada Sabtu

    logo BMKG

    BMKG sebut Indonesia didominasi hujan ringan dan awan tebal pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan pada Sabtu, sebagian kota besar di Indonesia diprakirakan hujan ringan, dan sebagian besar lainnya berawan tebal. Prakirawan cuaca BMKG Andika Hapsari mengatakan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu, bahwa untuk Pulau Sumatera, cuaca diprakirakan berawan tebal di Banda Aceh, Medan, dan Pekanbaru, serta hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Padang (Sumatera Barat) dan Tanjung Pinang (Kepri).

    Kemudian, cuaca diprakirakan berawan tebal di Kota Palembang (Sumsel) dan Bandar Lampung, serta diprakirakan udara kabur di Kota Jambi dan hujan ringan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung.

    “Waspadai hujan disertai petir yang diperkirakan terjadi di Kota Bengkulu,” katanya.

    Sedangkan untuk Pulau Jawa, cuaca diprakirakan cerah berawan di Kota Semarang, Yogyakarta dan Surabaya, berawan tebal di Kota Serang, serta hujan ringan di Kota Jakarta dan Kota Bandung. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprakirakan berawan di Kota Denpasar, dan berawan tebal di Kota Mataram serta Kota Kupang. Andika mengatakan, untuk Pulau Kalimantan, cuaca diperkirakan berawan di Kota Pontianak, dan hujan ringan di Kota Samarinda.

    “Kemudian waspadai hujan disertai petir yang diprakirakan terjadi di Kota Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin,” kata dia menuturkan.

    Di Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan di Kota Manado, berawan tebal di Kota Makassar, Gorontalo, dan Kendari, serta hujan ringan di Kota Mamuju dan Palu.

    “Untuk Indonesia bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan di Kota Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya,”

    Dia juga mengingatkan publik untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di Kota Merauke.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat

    logo BMKG

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia umumnya akan diselimuti oleh awan pada Jumat ini. Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta Jumat, Prakirawati BMKG Rira A. Damanik memaparkan potensi berawan tebal terdapat di Banda Aceh, serta potensi hujan ringan di wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang.

    “Masih di wilayah Sumatera, terdapat potensi hujan ringan di daerah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang, serta waspadai pula potensi hujan disertai petir di daerah Bandarlampung,” katanya.

    Kemudian di wilayah Jawa, Rira mengungkapkan terdapat potensi cuaca cerah berawan di daerah Jakarta dan Surabaya, potensi berawan tebal di daerah Bandung, serta potensi hujan ringan di daerah Serang, Semarang, dan Yogyakarta. Sementara untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, terdapat potensi cerah berawan di daerah Kupang, potensi berawan tebal di daerah Mataram, dan terdapat pula potensi hujan ringan di daerah Denpasar.

    “Beralih ke wilayah Kalimantan, terdapat potensi berawan tebal di daerah Pontianak, potensi hujan ringan di daerah Samarinda, Palangkaraya, dan Banjarmasin, juga potensi hujan sedang terdapat di daerah Tanjung Selor,” paparnya.

    Lalu di wilayah Sulawesi, jelas Rira, terdapat potensi berawan di daerah Makassar, berawan tebal di daerah Gorontalo dan Manado, potensi udara kabur terdapat di Kendari, dan potensi hujan ringan di Palu serta Mamuju. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, terdapat potensi berawan tebal di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Nabire, potensi udara kabur terdapat di Merauke, hingga potensi hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya.

    Rira mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Guna mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik di setiap jamnya, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG, laman web resmi di bmkg.go.id, serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara