Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Hanya Ada Telkom, Warga Merauke Minta Operator Lain Bangun Jaringan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah mengalami gangguan. Ini terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

    Dalam laporan BBC, warga Merauke berharap agar pemerintah bisa menyikapi persoalan internet di sana dengan mendorong masuknya provider lain di Kabupaten Merauke. Saat ini, satu-satunya layanan internet yang tersedia di Merauke hanya layanan seluler dan internet kabel milik Telkomsel yang tersambung dengan kabel laut milik Telkom.

    Menanggapi hal itu, Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, menyatakan pihaknya mengapresiasi aspirasi masyarakat.

    Perusahaan akan mempelajari dan melakukan penilaian mengenai hal tersebut menyesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

    “Yang jelas XLSMART selalu mendukung upaya pemerintah untuk memperluas penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan digital bagi masyarakat,” kata Henry kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/8/2025).

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) menegaskan pemerintah bersama Telkom Group terus berupaya memulihkan layanan telekomunikasi di Papua Selatan dan Papua Tengah.

    Gangguan terjadi akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di ruas Sorong-Fakfak pada 23 Juli 2025 dan ruas Timika-Merauke pada 16 Agustus 2025.

    “Dampak gangguan jaringan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Telkom, Telkomsel, Diskominfo, dan Balmon setempat, terjadi penurunan kualitas layanan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” demikian keterangan Komdigi dalam unggahan Instagram.

    Di Papua Selatan, layanan telekomunikasi mengalami degradasi karena keterbatasan kapasitas backup sehingga dilakukan prioritisasi layanan. Sedangkan di Papua Tengah, saat ini hanya tersedia layanan seluler enterprise dari Telkomsel dengan prioritas khusus. Layanan 2G masih normal, namun 4G dibatasi dengan kecepatan maksimal 1 Mbps per pengguna.

    Telkom memastikan kapal perbaikan kabel SKKL telah diberangkatkan dari Makassar menuju Kendari dan kini berada di perairan Wakatobi untuk menuju titik gangguan.

    Perbaikan ruas Timika-Merauke dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus-5 September 2025, sementara ruas Sorong-Fakfak pada 11-19 September 2025. Dengan demikian, layanan telekomunikasi di Papua ditargetkan kembali normal pada 19 September 2025.

    Sebagai mitigasi sementara, Komdigi dan Telkom Group menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari penambahan kapasitas backup, penyediaan WiFi Corner di enam titik di Merauke, kompensasi khusus untuk pelanggan Telkomsel dan Indihome terdampak, hingga posko internet gratis Merah Putih di kantor Bupati dan Polres Merauke. Dukungan TNI/Polri juga dilibatkan untuk menjaga keamanan infrastruktur Telkom Group.

    Komdigi menegaskan layanan telekomunikasi di Papua Selatan tidak mati total, namun masyarakat akan merasakan penurunan kualitas karena mitigasi masih mengandalkan backup satelit dan microwave.

    “Internet dan 4G tetap dapat berfungsi, namun selama proses perbaikan berlangsung masyarakat akan merasakan penurunan kualitas,” jelas Komdigi.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kadin siap kembangkan investasi dan majukan UMKM untuk tingkatkan PAD

    Kadin siap kembangkan investasi dan majukan UMKM untuk tingkatkan PAD

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen mengembangkan investasi serta memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) juga peluang usaha lainnya di berbagai daerah di Indonesia termasuk wilayah Sulawesi Tenggara. Hal itu ditegaskan dalam Rapimprov Kadin di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah Regional 27 Agustus 2025

    Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah Regional 27 Agustus 2025

    Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai target dalam mengejar pendapatan asli daerah (PAD).
    Tito menjelaskan, kunci penguatan fiskal justru ada pada keberanian kepala daerah membuka ruang usaha yang sehat dan ramah investasi.
    Hal itu disampaikan saat membuka Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
    “Saya mohonlah dengan segala hormat, hidupkan dunia usaha, mulai dari perizinannya. Jangan dipersulit. Kalau usaha tumbuh, PAD juga ikut naik,” tegas Tito.
    Tito menegaskan, hidupnya sektor swasta akan menciptakan perputaran uang di daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.
    Kepala Daerah Harus Kreatif
    Menurut Tito, seorang kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan pola kerja birokratis, tetapi harus memiliki kreativitas dan kepemimpinan yang visioner untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
    “Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.
    Tito bahkan mengibaratkan kepala daerah seperti seorang ibu rumah tangga.
    “Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.
    Dalam forum tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ia mengatakan, sektor swasta dan ekonomi kreatif adalah dua motor utama dalam mencetak PAD yang berkelanjutan.
    “Hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini cara elegan mendapatkan PAD. Jangan sekali-kali mengambil langkah instan yang justru memberatkan rakyat,” tegasnya lagi.
    Mendagri menambahkan, pesan tersebut sejalan dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kebijakan pembangunan harus berpihak kepada rakyat.
    Ia meminta setiap kepala daerah peka terhadap aspirasi publik dan piawai berkomunikasi agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan resistansi.
    “Intinya, kepala daerah juga harus punya jiwa entrepreneurship. Bisa membaca peluang, kreatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendagri tekankan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah

    Wamendagri tekankan profesionalisme dalam pengelolaan bank daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dan sehat dalam menjalankan bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

    Ribka menekankan agar pemda mencari kandidat yang benar-benar kompeten untuk menempati posisi penting. Misalnya, jabatan komisaris harus diisi figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang perbankan maupun keuangan.

    “Ini akan betul-betul kita perhatikan hal ini sehingga ketika menjadi seorang komisaris ke sana, ya benar-benar mewakili pemerintah daerah,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Wamendagri saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai BUMD yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu.

    Selain aspek kompetensi sumber daya manusia, Ribka juga mengingatkan agar mekanisme pendanaan dan pinjaman yang dilakukan BPD betul-betul diarahkan pada penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan perencanaan maupun penyalahgunaan keuangan di kemudian hari.

    “Saya harapkan Pak Gubernur bisa sesuai-sesuaikan, dicek benar. Nah, ini harus lebih hati-hati ke depan,” katanya mengingatkan.

    Ribka menekankan pembenahan BUMD dan perbankan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    Dengan demikian, penguatan fiskal daerah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Tujuannya adalah bagaimana kita membantu teman-teman pemerintah daerah supaya perbankan juga sehat, kemudian pemerintah daerahnya juga secara fiskal ini bisa ada pengelolaan keuangannya secara baik,” kata Ribka.

    Selain itu, dia juga menyoroti peran perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

    Ribka meminta agar pemanfaatan CSR diarahkan untuk kebutuhan masyarakat secara nyata sehingga mampu mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal.

    “Harap Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur nanti dicek juga CSR ini ke mana saja, CSR bank ini nanti perlu diperhatikan,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Tokoh Antikorupsi Ajukan Amicus Curiae di Uji Materi UU Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 24 tokoh antikorupsi menyampaikan pandangannya sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) soal uji materi (judicial review) Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Permohonan uji materi atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 beleid tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Syahril Japarin (mantan Direktur Utama Perum Perindo), Kukuh Kertasafari (mantan pegawai Chevron Indonesia), Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara), dan Hotashi Nababan (mantan Direktur Utama Merpati Airlines).

    Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, yang tergabung dalam Gerakan Pemberantasan Korupsi Berkeadilan mengatakan para tokoh secara prinsip setuju dengan permohonan yang diajukan.

    Menurutnya, korupsi tidak lagi dilihat sebagai perbuatan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah, namun sebatas pada semua perbuatan yang dipandang merugikan keuangan negara.

    “Orang-orang yang beriktikad baik dan tidak punya niat untuk korupsi, dan orang yang menjalankan kewajibannya tanpa menerima suap, bisa menjadi terpidana korupsi. Hal ini terjadi karena perkara korupsi lebih fokus pada unsur kerugian keuangan negara yang perhitungannya kerap tidak nyata dan tidak pasti, bahkan menggunakan asumsi atau prediksi,” kata Erry dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).

    Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua elemen utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 UU Tipikor mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

    Dia berpendapat dalam praktiknya, penanganan perkara korupsi di Indonesia cenderung lebih menekankan pada aspek kerugian negara daripada unsur memperkaya diri secara melawan hukum. Padahal potensi rugi atau untung merupakan konsekuensi dari pengambilan keputusan, misalnya dalam konteks bisnis BUMN.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menambahkan, salah fokus dalam pemberantasan korupsi berdampak buruk pada kualitas penegakan hukum, menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang bekerja di sektor publik, dan menjadikan upaya pencegahan bukan sebagai prioritas.

    “Dengan banyaknya contoh kasus yang ada, para pejabat termasuk direksi BUMN menjadi takut untuk membuat keputusan strategis yang dapat membawa risiko keuangan, meskipun keputusan tersebut bertujuan untuk kebaikan publik,” ujarnya.

    Pakar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan, definisi korupsi dalam UU Tipikor yang menekankan kerugian negara sebagai indikasi korupsi tidak diakui negara lain.

    Mengacu pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain secara melawan hukum.

    “Kelemahan ini membuat proses mutual legal assistance [MLA] sulit dijalankan karena syaratnya adalah perbuatan tersebut harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang bekerja sama,” ujarnya.

  • PLN siap perluas akses listrik ke pelosok lewat RUPTL 2025–2034

    PLN siap perluas akses listrik ke pelosok lewat RUPTL 2025–2034

    Makassar (ANTARA) – PT PLN (Persero) siap memperluas akses listrik hingga pelosok serta meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai target nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 di Sulawesi Tenggara (Sultra).

    General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah melalui keterangannya di Makassar, Rabu menegaskan bahwa PLN siap menjalankan seluruh ketentuan RUPTL yang telah disusun sebagai peta jalan transformasi sistem kelistrikan nasional menuju arah yang lebih hijau, adil, dan berkelanjutan.

    “Melalui RUPTL ini, kami ingin memastikan ketersediaan listrik tidak hanya mendukung kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendorong pertumbuhan investasi, industri, dan UMKM di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    RUPTL 2025–2034 disusun sebagai pedoman pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, dengan fokus pada penyediaan energi yang andal, ramah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    Edyansyah menegaskan komitmen PLN untuk memperluas akses listrik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara serta meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai target nasional.

    Kata dia, PLN siap menjalankan seluruh rencana dalam RUPTL ini sebagai langkah nyata transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions.

    Selain melistriki hingga pelosok, melalui RUPTL tersebut, PLN dipastikan akan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia guna mendukung swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Dengan lokasi pembangunan yang kini sudah jelas dan terperinci, kami optimistis bisa memperkuat keandalan listrik nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi lokal untuk mewujudkan swasembada energi,” ujar Edyansyah.

    Tercatat, untuk Sulawesi akan dibangun pembangkit EBT dengan kapasitas 7,7 GW, terdiri dari PLTA/M sebesar 4.606 MW, PLTS sebesar 1.530 MW, PLTB sebesar 1.010 MW, PLTP sebesar 305 MW, dan bioenergi sebesar 236 MW.

    Terkait dengan RUPTL PLN, PLN telah melakukan diseminasi bersama Pemprov Sultra, yang juga dihadiri jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pelaku usaha sektor energi.

    Melalui diseminasi ini, PLN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan pembangunan energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan agenda transisi energi nasional.

    RUPTL 2025–2034 diharapkan menjadi landasan kokoh dalam menghadirkan listrik yang lebih andal, hijau, dan inklusif untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah maupun DPRD agar membuka seluas-seluasnya kemudahan untuk berinventasi dan pemantapan Asta Cita dalam rancangan ataupun pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD). Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PHD Tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya Tinjau Sekolah Rakyat di Kendari, Dorong Generasi Muda Kreatif

    Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya Tinjau Sekolah Rakyat di Kendari, Dorong Generasi Muda Kreatif

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pendidikan rakyat sebagai pondasi pembangunan bangsa.

    “Kementerian Ekonomi Kreatif ikut mendukung langkah ini, karena kami meyakini masa depan ekonomi bangsa ada di tangan generasi muda yang kreatif. Dunia kreatif begitu luas: mulai dari film, musik, kuliner, aplikasi, gim, kerajinan, hingga desain. Tugas kita bersama adalah menyiapkan anak-anak agar berani percaya diri, disiplin, dan terbuka terhadap peluang baru,” ujar Teuku Riefky.

    Kunjungan tersebut bagian dari potensi Kolaborasi Sekolah Rakyat dengan program Kementerian Ekraf, yaitu Talenta Ekraf yang fokus pada peningkatan kapabilitas SDM. Dalam kunjungan tersebut, Riefky tidak hanya melihat secara langsung proses belajar mengajar, tetapi juga menyampaikan penjelasan mengenai peran ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional.

  • Menekraf: Pengelolaan ekraf di KMP Kendari layak jadi sorotan nasional

    Menekraf: Pengelolaan ekraf di KMP Kendari layak jadi sorotan nasional

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menyebut pengelolaan produk ekonomi kreatif di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), layak menjadi sorotan nasional.

    Menteri Ekraf RI Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan pemerintah pusat melihat prestasi pengelolaan KKMP di Kendari setelah peluncuran serentak secara nasional.

    “Memang Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara menjadi sorotan nasional bagaimana prestasinya cukup baik terhadap koperasi merah putih,” kata Teuku Riefky.

    Teuku Riefky juga salut dengan berbagai hasil kerajinan dan pangan olahan yang dikelola di Koperasi Merah Putih Kelurahan Bende, Kota Kendari seperti kerajinan tangan dari anyaman rotan, produk makanan olahan, hingga kain tenun.

    “Jadi, pengelolaan ekonomi kreatif di Kelurahan Bende sudah luar biasa, karena produk-produknya cukup variatif,” ujarnya.

    Ia menjelaskan selain hasil produk ekonomi kreatif, di koperasi tersebut juga disajikan berbagai sembako seperti beras SPHP yang penjualanya tidak boleh di atas harga eceran tertinggi, snak UMKM, hingga gas Elpiji melon.

    “Selain itu sistem pembayarannya juga sudah digitalisasi dan keanggotaanya terus meningkat,” jelas Teuku Riefky.

    Menurutnya, dengan beragam ekonomi kreatif ditambah pelayanan anggota koperasi yang bagus, maka dipastikan KKMP Kelurahan Bende semakin berkembang.

    Ia menyampaikan, dengan contoh pengelolaan KKMP di Kelurahan Bende, maka geliat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga tingkat kelurahan, bukan hanya berada di perusahaan besar.

    “Sehingga unit usaha yang dikelola bisa dirasakan dari kita, oleh kita dan untuk kita,” sebutnya.

    Untuk itu, la bersama Kementerian Koperasi telah berkolaborasi agar ekonomi kreatif yang ditampilkan di KKMP tembus ke pasar nasional bahkan Internasional. Di mana langkah tersebut seperti melatih para pengurus menjadi afiliator dan konten kreator agar produk mereka bisa diakses ke pasaran yang lebih luas.

    Teuku Riefky juga meminta para konten kreator di daerah agar bisa mempromosikan produk ekonomi kreatif yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih hingga potensi wisata di Kelurahan Bende.

    “Karena ketika produk ekonomi kreatif dan wisata di Bende ini lebih dikenal maka di situlah wisatawan akan datang, ekonomi juga bertumbuh di daerah tersebut,” tambah Teuku Riefky.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.