Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Partai Hanura Akan Gelar Bimtek Keliling Nasional Serentak di Tiga Lokasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Hanura akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) nasional. Bimtek ini akan diikuti 525 anggota DPRD dari Partai Hanura yang ada di provinsi, dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

    Sekjen DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani mengatakan, Bimtek tahun ini merupakan terobosan baru. Di mana Hanura tidak ingin menjadikan Bimtek ini menjadi siklus tahunan semata, tanpa menghasilkan peningkatan kualitas anggota DPRD dan kader partai di daerah.

    “Ini merupakan evaluasi sejauh mana anggota dewan Partai Hanura di daerah mampu menyentuh kehidupan masyarakat di daerah,” kata Benny dalam keterangan tertulisnya kepada media, Kamis (11/9/2025).

    Benny mengatakan, Bimtek Hanura tahun 2025 ini akan digelar serentak di tiga lokasi berbeda yaitu di Surabaya, Medan, dan Makassar. Bimtek pertama digelar di Surabaya pada 12-14 September 2025 yang diikuti 189 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari 11 provinsi meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Bimtek kedua, lanjut Benny, di Medan pada 19-21 September 2025. Bimtek di Medan akan diikuti 172 Anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

    Bimtek ketiga dilanjutkan di Makassar pada 26-28 September 2025 yang diikuti 164 anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya.

    Benny menyebut tema utama Bimtek yaitu ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ dengan Sub Tema ‘Memberdayakan Daerah di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran’.

    Benny mengungkapkan, Hanura akan menggali persoalan kesulitan anggaran di daerah di tengah efisiensi anggaran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

    Harapannya, para anggota DPRD dari Hanura bisa menghasilkan terobosan baru bersama pemerintah daerah yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat di daerah.

    “Kami harap bimtek kelililng daerah ini menjadi role model agar kader Hanura di daerah lebih dekat dan merasa lebih memiliki partai ini. Hal ini juga menjadi tolak ukur kekuatan Hanura di daerah menyongsong pemilu 2029 mendatang,” tegasnya.

    Ketua Panitia Bimtek Nasional Partai Hanura, Bambang Irianto mengatakan, seluruh kader Hanura se Jawa Timur dan para anggota DPRD se Jawa, NTT, Bali, NTB, dan Kalimantan siap menyambut kehadiran Ketum Hanura Oesman Sapta.

    “Persiapan Kami sudah matang. Bapak Oesman Sapta akan hadir dan membuka bimtek keliling nasional ini. Kerja sama dan sinergitas panitia DPP dengan DPD Hanura Jawa Timur sangat baik dan kami mengapresiasi itu semua,” ungkapnya.

    Bambang menambahkan sebelum digelar bimtek di Surabaya, Ketum Hanura Oesman Sapta akan melantik Pengurus DPD Hanura Jatim periode 2025-2030. Diketahui Sumarzen Marzuki telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Hanura Jatim periode 2025-2030 pada musda yang telah digelar pada 1-2 juli 2025 lalu.

    Bimtek Hanura ini rencananya akan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura DR. Oesman Sapta beserta jajaran elit pengurus DPP Pattai Hanura. Bimtek serentak ini merupakan kali pertama dilakukan oleh Partai Hanura dan belum pernah ada partai lain yang menggelar bimtek serentak di berbagai daerah.

    Sederet narasumber akan memberikan materi dalam bimtek ini seperti Pengamat Politik Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi yang akan mengupas positioning Partai Hanura dalam politik Indonesia.

    Selanjutnya, ada Wakil Ketua Umum Partai Hanura Dr. Patrice Rio Capella yang menganalisa posisi strategis DPRD Partai Hanura dalam konstelasi politik nasional. Lalu dari Kementrian Dalam Negeri Dr.Drs. Agus Fathoni M.Si akan menyampaikan sambutan sekaligus mengisi materi tentang APBD berdaulat dan tantangan efisiensi kebijakan pemerintah pusat dalam politik anggaran.

    Di internal DPP Partai Hanura, Irjen Pol Purn Marwan Paris akan mengisi materi tentang Fungsi pengawasan Internal Partai Hanura. Materi yang menarik juga akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Porludem), Heroik Mutaqin Pratama. Dia akan menyampaikan materi Pengaruh ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) terhadap kualitas pemilu Indonesia.

    Tidak kalah menarik materi yang akan disampaikan oleh Dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo. Suko akan mengupas persoalan Fungsi pengawasan legislator sebagai kontrol demokrasi. Mantan anggota DPR RI Akbar Faisal juga akan hadir dan mengisi materi tentang Dinamika Politik Nasional dan implikasinya terhadap Partai Hanura. (tok/ian)

  • PLN UID Sulselrabar paparkan strategi mencapai NZE 2060

    PLN UID Sulselrabar paparkan strategi mencapai NZE 2060

    Langkah tersebut merupakan program inisiatif agar NZE 2060 dapat terwujud

    Makassar (ANTARA) – General Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah memaparkan strategi dan komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    Edyansyah menyebutkan PLN berkomitmen mempercepat transisi energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

    “Ini merupakan dukungan terhadap pemerintah yang telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” urai Ediyansyah melalui keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

    Sehari sebelumnya, hal ini telah dipaparkan pada Rakerda BPD Hipmi Sulawesi Tenggara, dan saat membawakan kuliah tamu di Universitas Haluoleo.

    Sejumlah upaya yang dilakukan PLN dalam mendorong NZE 2060 yakni melakukan dekarbonisasi batubara dan gas, meningkatkan kapasitas EBT dan sistem pendukungnya serta mengembangkan green ecosystem.

    “Langkah tersebut merupakan program inisiatif agar NZE 2060 dapat terwujud,” ujar Edyansyah.

    Ia mengatakan potensi besar EBT yang saat ini tengah digarap PLN adalah pembangkit listrik berbasis panas bumi (geothermal), angin (bayu), surya dan air (hydro) yang punya potensi besar untuk menggantikan pembangkit berbasis bahan bakar fosil khususnya di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

    Edyansyah mencatat bauran EBT di Sistem Kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) adalah sebesar 40 persen.

    Ia juga menambahkan PLN UID Sulselrabar telah menyediakan 65 unit SPKLU di 51 lokasi pada provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. SPKLU juga membuka keran bisnis swasta dengan beberapa skema kemitraan.

    “Komitmen tersebut telah tertuang dalam program transformasi PLN dimana aspirasi Green menjadi semangat untuk menghadirkan energi ramah lingkungan,” kata Edyansyah.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi Licin Litao, Buron Kasus Pembunuhan di Wakatobi, Kabur 11 Tahun Malah Jadi Anggota DPRD

    Aksi Licin Litao, Buron Kasus Pembunuhan di Wakatobi, Kabur 11 Tahun Malah Jadi Anggota DPRD

     

    Sebelumnya, Polda Sulawesi Tenggara melalui Ditreskrimum menetapkan Litao sebagai tersangka. Hal ini diketahui dari surat pemberitahuan penetapan tersangka yang dikirimkan kepada kuasa hukum keluarga korban, La Ode Sofyan Nurhasan. Surat itu juga ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

    Salah satu kutipan surat, menyatakan Litao sebagai tersangka yang menyebabkan kematian Wiro.

    “Diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sultra telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak menyebabkan meninggal dunia yang dilakukan oleh tersangka Litao alias La Lita, anggota DPRD Wakatobi,”kutipan dalam surat.

    Kuasa Hukum ayah korban, La Ode Sofyan Nurhasan mengatakan, Litao merupakan satu dari 3 pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan anak kliennya bernama Wiranto meninggal dunia.

    “Berstatus DPO, tersangka ini (Litao) kembali ke Wakatobi lalu mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota DPRD Wakatobi, tetapi polisi tidak serius menangkap,” ujar Sofyan pada Kamis, 2024.

    Tak hanya itu, Sofyan juga mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan Polres Wakatobi kepada Litao yang digunakan saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2024 lalu.

    Pasalnya dalam SKCK, status DPO kader Partai Hanura itu tak terdeteksi hingga proses pencalonannya tidak bermasalah bahkan dianggap memenuhi syarat administrasi oleh KPU Wakatobi.

    “Ini menggelitik, dia ini berstatus DPO 2014 dan statusnya belum pernah dicabut, SKCK-nya dari mana, kok bisa seorang DPO keluar SKCK-nya, kan lucu. Apakah ada oknum tertentu yang meloloskan itu, kami tidak tahu,” jelasnya.

    Pihak keluarga korban pun meminta polisi segera menangkap Litao sehingga diproses secara hukum dan diadili di persidangan. Tak hanya itu, keluarga korban juga minta Kompolnas dan Komnas HAM turun tangan.

    “Bukan cuma Kompolnas yang kami harapkan (turun tangan), tapi Komnas HAM juga harus melihat ini sebagai sebuah fenomena, kok ada seorang tersangka tindak pidana tapi tidak diproses secara hukum,” pungkasnya.

  • Pemprov Sultra tanam 5.000 pohon kelapa dukung ketahanan pangan lapas

    Pemprov Sultra tanam 5.000 pohon kelapa dukung ketahanan pangan lapas

    ANTARA – Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Ditjenpas Kanwil Sultra) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melakukan penanaman pohon kelapa, Selasa (9/9). Sebanyak 5.000 bibit pohon kelapa ditanam dan tersebar di seluruh Rutan dan Lapas di wilayah Sulawesi Tenggara. (Saharudin/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM berencana lelang 7 blok migas pada September

    Kementerian ESDM berencana lelang 7 blok migas pada September

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman berencana melelang tujuh wilayah kerja (WK) atau blok migas pada September, sebagai bagian dari pelelangan 75 blok migas hingga 2028.

    “September ini, bila diizinkan Pak Menteri, ada 7 (blok) lagi (yang akan dilelang),” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Rencana lelang blok atau WK migas tersebut merupakan langkah yang ditempuh oleh Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi migas nasional.

    Laode menjelaskan bahwa rencana lelang 75 blok migas telah berlangsung sejak 2024. Pada 2024, lanjut dia, Kementerian ESDM sudah melelang 9 blok migas. Kemudian, untuk 2025, Kementerian ESDM sudah menyiapkan 17 blok migas untuk dilelang.

    “Tiga sudah buka lelang pas Indonesian Petroleum Association (IPA) Covex (Convention & Exhibition),” ucapnya.

    Adapun ketiga blok migas tersebut meliputi blok Gagah yang berlokasi di daratan Sumatera Selatan dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 173 juta barel minyak (MMBO) dan gas sekitar 1,1 triliun kaki kubik (TCF).

    Kemudian, blok Perkasa yang berlokasi di lepas pantai Jawa Timur dengan estimasi sumber daya minyak sekitar 228 juta barel minyak (MMBO) dan gas sekitar 1,3 triliun kaki kubik (TCF).

    Terakhir, blok Lavender yang berlokasi di daratan lepas pantai Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan estimasi sumber daya gas sekitar 10 triliun kaki kubik (TCF).

    Laode belum merinci 7 blok migas yang akan dilelang pada September. Akan tetapi, berdasarkan data yang dirilis pada IPA Convex, terdapat 11 blok migas yang akan dilelang pada 2025, di luar tiga blok migas yang sudah dilelang saat IPA.

    Blok migas tersebut meliputi Meuseuraya, Jalu, Natuna D-Alpha, Kisaran Baru, Barong, Mabelo, Muara Tembesi, Southwest Andaman, Areca, Bruni, dan Carera.

    “Jadi, 75 blok migas memang siap kami tawarkan, tetapi tahapannya (lelang) sudah dari tahun 2024,” kata Laode.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos MIND ID Blak-blakan Wujudkan Tambang Berkelanjutan Standar Dunia

    Bos MIND ID Blak-blakan Wujudkan Tambang Berkelanjutan Standar Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID berkomitmen mengelola kekayaan mineral dan batu bara (minerba) secara berkelanjutan. Pasalnya, sektor ini bukan hanya sumber daya untuk digali, melainkan aset strategis yang dikelola guna memberi manfaat jangka panjang.

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyebut, industri pertambangan dan pengolahan mineral konsisten memperkuat kinerja operasionalnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, sektor pertambangan konsisten berpegangan teguh pada prinsip keberlanjutan sebagai landasan utama.

    MIND ID sendiri diketahui menaungi sejumlah perusahaan tambang, mulai dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia (PTFI), PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

    Maroef menjelaskan, fondasi keberlanjutan dalam operasional Grup MIND ID berangkat dari penerapan good mining practices. Setiap tahapan mulai dari kegiatan pra penambangan, penambangan, pasca tambang, hingga aktivitas pengolahan mineral dijalankan secara bertanggung jawab untuk mengoptimalkan peningkatan nilai tambang serta pengelolaan dampak lingkungan.

    MIND ID merujuk pada standar dan kerangka global sebagai upaya menjaga keberlanjutan, sehingga penerapannya tetap sejalan dengan praktik terbaik yang berlaku secara internasional, sekaligus dengan Asta Cita Presiden.

    “Bagi MIND ID, sustainability bukan sekedar tambahan melainkan wujud nyata dari semangat MIND ID for Indonesia and the world, ini semangat moto kami yang baru,” kata Maroef dalam acara MINDialogue CNBC Indonesia, dikutip Senin (8/9/2025).

    Menurut dia, MIND ID for Indonesia and the World merefleksikan komitmen MIND ID untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia melalui penciptaan nilai tambah dengan praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh generasi mendatang.

    “Lebih dari itu, semangat ini menegaskan bahwa MIND ID siap menjadi perusahaan berkelas dunia yang beroperasi sesuai standar internasional dan berperan aktif di kancah industri pertambangan global,” ujarnya.

    Menurutnya, ketika berbicara tentang Indonesia dan dunia, yang dimaksud bukan hanya terbatas pada sektor pertambangan, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Grup MIND ID juga berkomitmen mendukung Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pemerintah serta aspirasi menuju net zero emission.

    Guna mewujudkan hal ini, MIND ID menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 21,4% dibandingkan skenario business as usual atau setara 6,6 juta ton CO₂ equivalent pada tahun 2030. Sementara itu, untuk mencapai target penurunan emisi, Grup MIND ID telah menyusun empat skenario utama dalam upaya pengurangan gas rumah kaca dengan sejumlah langkah nyata.

    “Untuk mencapai target tersebut, kami telah menyusun empat skenario utama dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beberapa langkah nyata yang telah dijalankan,” kata Maroef.

    Empat Skenario Grup MIND ID tersebut di antaranya adalah:

    1. Konversi Bahan Bakar Rendah Karbon

    Substitusi bahan bakar dengan penggunaan 35% biodiesel di seluruh operasional PT Aneka Tambang Tbk -UBP Kolaka. Dampaknya, berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 13.000 tCO₂e.

    2. Efisiensi Operasi

    Penggantian coal handling stockpile dari Excavator dan Dump Truck ke Bucket Wheel Excavator (BWE) di PT Bukit Asam Tbk – Unit Pertambangan Tanjung Enim. Hasilnya, dapat menurunkan emisi GRK sebesar 5.200 tCO₂e.

    3.Co-firing & Energi Terbarukan

    Melalui pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (EBT), salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Misalnya di PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), sebesar 99,31% dari total energi yang digunakan berasal dari dua unit PLTA di kawasan Paritohan.

    Ada juga pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Solar Photovoltaic (PV) di PT Timah. Instalasi 300 kWp solar cell off di area PT Timah Tbk. Hasilnya, menurunkan emisi GRK per tahun sebesar 300 tCO₂e.

    Maroef mengatakan MIND ID menjadi salah satu Perusahaan milik negara yang terus konsisten memperkuat kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca. MIND ID mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 0,38 juta ton co2 equivalent, dan akan terus ditingkatkan di masa depan.

    Di sisi lain, sebagai bagian dari inisiatif jangka panjang, Grup MIND ID juga tengah menjajaki peluang penerapan carbon offset, carbon trading, maupun pemanfaatan renewable energy certificate. Saat ini, berbagai opsi tersebut masih berada pada tahap kajian mencakup aspek kelayakan teknologi, metodologi, ekonomi dan finansial, serta pertimbangan sosial dan lingkungan.

    “Kami yakin masih banyak ruang bagi Grup MIND ID untuk memberikan kontribusi lebih besar. Melalui dekarbonisasi, Grup MIND ID ingin memberi kontribusi nyata pada pencapaian target iklim nasional,” ujar Maroef

    4. Biodiversity & Konservasi

    MIND ID menegaskan komitmennya menjaga alam melalui program konservasi keanekaragaman hayati yang dijalankan secara terintegrasi oleh seluruh Anggota MIND ID.

    ANTAM di Maluku Utara berhasil meningkatkan populasi burung endemik Gosong Kelam dari 18 ekor pada 2023 menjadi 22 ekor pada 2024, sementara PT Bukit Asam mendukung konservasi flora dan fauna seperti bunga bangkai, anggrek pensil, beruang madu, dan gajah Sumatera dengan melibatkan masyarakat lokal.

    Hingga 2024, Maroef menegaskan bahwa Grup MIND ID sudah mereklamasi lebih dari 7.000 Ha lahan tambang, merehabilitasi DAS lebih dari 37.000 Ha, konservasi Danau Toba lebih dari 2.700 Ha, dan melakukan konservasi ekosistem mangrove sampai lebih dari 2.000 Ha.

    Menteri LH Apresiasi Grup MIND ID

    Menteri Lingkungan Hidup (LH)/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan, di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi, aspek lingkungan harus tetap menjadi dasar utama.

    Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia harus dijalankan salah satunya dengan berwawasan lingkungan.

    Namun, dia pun mengapresiasi upaya yang telah dilakukan MIND ID Group yang mampu konsisten dalam menjalankan komitmennya dalam menjaga lingkungan. MIND ID pun diharapkan dapat terus melanjutkan praktik bisnis berkelanjutan sekaligus menjadi contoh yang baik di industri pertambangan nasional.

    “Ini kerangka kegiatan mining (pertambangan) yang dilakukan oleh teman-teman MIND ID ini sudah sangat lebih baik daripada pertambangan umum lainnya. Saya sudah langsung ke lapangan,” ungkap dia.

    Dia mengatakan, konservasi lingkungan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis. Hanif kemudian menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke PT Vale Indonesia.

    “Dia (PT Vale Indonesia) melakukan investasi lingkungan secara konsisten. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan unit usaha yang baru melakukan investasi lingkungan saat terjadi bencana, karena biayanya justru akan lebih besar,” kata dia.

    Hanif lantas menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan tersebut bukan sebagai bentuk pujian kepada Vale, melainkan berdasarkan dokumen dan pengamatan langsung di lapangan.

    Hal yang sama juga ditemui di wilayah operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menjalankan rehabilitasi di kawasan tambang dengan kondisi yang sangat rumit. PTFI mampu konsisten dalam merealisasikan program rehabilitasi tambang Grasberg, yang nilai investasinya tinggi dan membutuhkan teknik rehabilitasi yang rumit.

    Namun menurutnya, apa yang dilakukan MIND ID saja tidak cukup. Pasalnya, kontribusi MIND ID “hanya” 20-30% dari total pelaku usaha tambang di Tanah Air. Berdasarkan data KLH, saat ini terdapat lebih dari 400 izin tambang yang telah diterbitkan persetujuan lingkungannya.

    “Dengan seperti ini tentu banyak yang harus masih kita lakukan. Tentu dukungan dari MIND ID ini menjadi hal yang sangat penting,” katanya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibraka dalam Jok Motor Regional 7 September 2025

    Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibraka dalam Jok Motor Regional 7 September 2025

    Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibra dalam Jok Motor
    Tim Redaksi
    BUTON TENGAH, KOMPAS.com –
    Seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, berinisial LMJ (53) ditangkap polisi.
    Ia kedapatan mengambil uang fee sebesar Rp 59 juta dari anggaran kegiatan Paskibraka 2025.
    LMJ yang menjabat sebagai kepala bidang ini ditangkap oleh tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Buton Tengah di jalan raya pada Rabu (3/9/2025).
    “Hasil tangkap tangan tim menemukan uang tunai pecahan seratus dan pecahan lima puluh senilai Rp 59 juta,” kata Kepala Satreskrim Polres Buton Tengah, AKP Busrol Kamal, melalui pesan singkat, Minggu (7/9/2025).
    Uang tersebut disembunyikan pelaku dalam kantong plastik hitam dan disimpan di balik sadel motornya.
    Polisi kemudian menyita uang tersebut dan juga telepon genggam milik pelaku LMJ sebagai barang bukti.
    LMJ kemudian diarahkan naik mobil milik polisi dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Buton Tengah.
    “(Penangkapan) ini berdasarkan informasi dari masyarakat ada permintaan dana dari penyedia oleh salah seorang ASN yang bertugas pada Kesbangpol Buton Tengah,” ujarnya.
    Busrol menjelaskan, anggaran untuk Paskibraka mencapai sekitar Rp 700 juta, salah satu item anggaran yakni makan minum sebesar Rp 180 juta, pelaku LMJ meminta fee Rp 59 juta.
    “Kegiatan ini tangkap tangan salah satu item kegiatan Paskibraka yakni makan dan minum. Setelah melalui proses penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka,” ucap Busrol.
    Saat ini pelaku diamankan di ruang tahanan Mapolres Buton Tengah, ia dijerat Pasal 12 huruf E Undang-Undangan Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibraka dalam Jok Motor Regional 7 September 2025

    9 Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibra dalam Jok Motor Regional

    Tangkap Tangan, Kabid Kesbangpol Buton Tengah Simpan Uang Korupsi Paskibra dalam Jok Motor
    Tim Redaksi
    BUTON TENGAH, KOMPAS.com –
    Seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, berinisial LMJ (53) ditangkap polisi.
    Ia kedapatan mengambil uang fee sebesar Rp 59 juta dari anggaran kegiatan Paskibra 2025.
    LMJ yang menjabat sebagai kepala bidang ini ditangkap oleh tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Buton Tengah di jalan raya pada Rabu (3/9/2025).
    “Hasil tangkap tangan tim menemukan uang tunai pecahan seratus dan pecahan lima puluh senilai Rp 59 juta,” kata Kepala Satreskrim Polres Buton Tengah, AKP Busrol Kamal, melalui pesan singkat, Minggu (7/9/2025).
    Uang tersebut disembunyikan pelaku dalam kantong plastik hitam dan disimpan di balik sadel motornya.
    Polisi kemudian menyita uang tersebut dan juga telepon genggam milik pelaku LMJ sebagai barang bukti.
    LMJ kemudian diarahkan naik mobil milik polisi dan selanjutnya dibawa ke Mapolres Buton Tengah.
    “(Penangkapan) ini berdasarkan informasi dari masyarakat ada permintaan dana dari penyedia oleh salah seorang ASN yang bertugas pada Kesbangpol Buton Tengah,” ujarnya.
    Busrol menjelaskan, anggaran untuk Paskibraka mencapai sekitar Rp 700 juta, salah satu item anggaran yakni makan minum sebesar Rp 180 juta, pelaku LMJ meminta fee Rp 59 juta.
    “Kegiatan ini tangkap tangan salah satu item kegiatan Paskibra yakni makan dan minum. Setelah melalui proses penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka,” ucap Busrol.
    Saat ini pelaku diamankan di ruang tahanan Mapolres Buton Tengah, ia dijerat Pasal 12 huruf E Undang-Undangan Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Ortu Pembunuh Bocah Perempuan di Kolaka Timur Dibakar OTK

    Rumah Ortu Pembunuh Bocah Perempuan di Kolaka Timur Dibakar OTK

    Warga Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), dihebohkan dengan kasus remaja inisial RH (18) yang nekat menggorok bocah perempuan berinisial MZA (10) hingga tewas. Belakangan, rumah orang tua pelaku pembunuhan tersebut dibakar sekelompok orang tidak dikenal (OTK).

    Pembakaran tersebut terjadi di Desa Wundubite, Kecamatan Polipolia, Kolaka Timur, pada Jumat (5/9) sekitar 12.20 Wita. Polisi masih menyelidiki siapa pelaku yang melakukan pembakaran.

  • Anggota Dewan di Sultra Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Anak

    Anggota Dewan di Sultra Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Anak

    Liputan6.com, Jakarta Polisi menetapkan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi bernama Litao alias La Lita sebagai tersangka kasus pembunuhan di tahun 2014. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Komisaris Besar Polisi Iis Kristian mengatakan Litao akan diperiksa sebagai tersangka.

    “Iya benar, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan melakukan pemanggilan dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Iis Kristian.

    Penetapan tersangka tersebut juga tertuang dalam surat penetapan tersangka yang diterbitkan Polda Sultra bernomor Tap/126/VIII/RES.1.7/2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Litao merupakan tersangka kasus pembunuhan anak di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sabtu, 25 Oktober 2014.

    Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban pembunuhan dari Kantor Hukum Wa Ode Nur Zainab & Partners, La Ode Muhammad Sofyan Nurhasan, menyambut baik langkah polisi menetapkan anggota DPRD Wakatobi sebagai tersangka kasus pembunuhan tahun 2014 itu.

    Menurut dia, penetapan tersangka itu menjadi harapan baru bagi keluarga korban yang telah mencari keadilan untuk menghukum pembunuh anaknya 11 tahun silam.

    “Kita menyambut baik penetapan tersangka oleh pihak Polda Sultra, meskipun sudah ditetapkan sebagai DPO sejak 2014. Terkait tudingan-tudingan soal politisasi, itu terbantahkan dengan sendirinya karena faktanya pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2014,” jelas Muhammad Sofyan.

    Setelah peristiwa pembunuhan tahun 2014, Litao melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Penyelidikan yang berlarut membuat Litao sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Wakatobi.

    Namun, setelah itu, Litao justru bisa lolos menjadi caleg pada Pemilihan Umum 2024 dan terpilih hingga dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Wakatobi pada 1 Oktober 2024.

    Padahal, keterlibatan Litao dalam kasus penganiayaan berujung meninggalnya korban jelas tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 55/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 29 Juni 2015.

    Litao merupakan satu dari tiga pelaku yang menganiaya anak bernama Wiranto hingga meninggal dunia. Dua pelaku lain telah divonis bersalah dan sudah menjalani proses hukum.