Aksi Simpatik Palestina di CFD Jakarta, Massa Desak Presiden Prabowo Pimpin Dunia Hentikan Genosida
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Puluhan massa yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi simpatik di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2025) pagi.
Aksi ini digelar untuk menyuarakan solidaritas bagi rakyat Palestina sekaligus mendesak Presiden Prabowo Subianto agar menyerukan penghentian genosida Palestina dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang.
Pantauan Kompas.com, massa mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa bendera Palestina.
Teriakan lantang seperti “Free Free Palestine!” dan “Stop Genocide in Palestine!” berkali-kali menggema di sekitar Bundaran HI.
Di tengah barisan aksi yang membelakangi Monumen Selamat Datang, terbentang spanduk besar bertuliskan: “Pak Prabowo, Ayo Pimpin Dunia Hentikan Genosida di Palestina!” serta “Palestine Network”.
Selain itu, sejumlah peserta juga mengangkat poster bertuliskan “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” dan “End Imperialism” dengan ilustrasi bernuansa perlawanan.
Sejumlah bendera Palestina berukuran besar dikibarkan, membuat kawasan Bundaran HI dipenuhi nuansa solidaritas internasional.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa suara Indonesia harus lebih tegas di panggung internasional.
“Pak Prabowo, rakyat Indonesia mendukung penuh agar Anda menjadi pemimpin dunia yang berani menyerukan penghentian genosida Palestina. Dunia tidak boleh lagi bungkam,” ujarnya dalam orasi.
Sekretaris Jenderal FPN, Furqon mengatakan, aksi di Jakarta merupakan bagian dari gerakan serentak di sejumlah kota lain, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Kendari, Pekanbaru, hingga Majene.
“Palestina adalah utang sejarah bangsa Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Satu-satunya bangsa yang hadir saat itu dan belum merdeka hingga kini adalah Palestina,” kata Furqon kepada
Kompas.com
.
Ia menambahkan, FPN mendorong agar Presiden Prabowo berani mengambil inisiatif global.
“Langkah pertama adalah segera menghentikan genosida dengan cara apa pun. Jangan hanya bergantung pada Dewan Keamanan PBB yang terus diblokir hak veto Amerika. Harus ada inisiatif seluruh negara anggota PBB untuk menghentikan genosida sekarang juga,” ujarnya.
Menurut Furqon, pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas sekaligus menggalang tanda tangan dukungan.
“Kita ingin suara masyarakat sampai kepada Presiden. Meski beliau sudah berangkat ke PBB lewat Tokyo, kita berharap pesan ini tetap tersampaikan,” tuturnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Arus lalu lintas di Jalan M.H. Thamrin sempat tersendat karena massa memenuhi kawasan Bundaran HI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: SULAWESI TENGGARA
-

KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Kasi Pidsus Kejari Kolaka Yayan Alfian terkait Suap RSUD Koltim
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwal ulang pemanggilan Yayan Alfian selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kolaka terkait dugaan suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur (Koltim).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena Yayan tak hadir. Pemeriksaannya perlu dikoordinasikan kepada pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Masih dikoordinasikan kembali nanti akan dijadwalkan ulang,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu, 20 September.
Sementara pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Yayan dimintai keterangan karena diduga mengetahui dugaan suap pembangunan RSUD Kolaka Timur. Dia dipanggil pada Kamis, 18 September.
“Ya, tentunya yang bersangkutan (dipanggil karena, red) ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita tangani,” kata Asep kepada wartawan yang dikutip Jumat, 19 September.
Asep belum memerinci kaitan antara kasus suap itu dengan Yayan. Dia hanya memastikan sosok ini mengetahui praktik lancung yang sedang diusut.
Adpun Yayan sudah pernah dimintai keterangan pada 28 Agustus tapi tak dijelaskan soal hadir atau tidaknya oleh KPK.
Pemeriksaan Yayan ketika itu dijadwalkan di Ditreskrimum Polda Sultra. Dia diperiksa bersama sejumlah saksi lain, salah satunya Ageng Adrianto yang merupakan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Koltim.
“Jadi aparat penegak hukum itu, apakah aparat penegak hukum itu kemudian melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan atau juga ada kaitannya kemungkinan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi kan ada pekerjaannya, untuk mendapatkan pekerjaan itu kan ada proses-prosesnya pasti ada kaitannya,” ungkap Asep.
“Karena tidak mungkin kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi apabila tidak ada kaitannya dengan perkara,” sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sebagai tersangka dugaan suap pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) bersama empat orang lainnya. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Abdul Azis diduga meminta fee proyek sebesar 8 persen atau Rp9 miliar dari pembangunan RSUD Kolaka Timur yang nilainya mencapai Rp126,3 miliar.
Kemudian ditetapkan juga empat tersangka, yakni PIC Kementerian Kesehatan untuk Pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto, perwakilan dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady, dan KSO PT PCP Arif Rahman.
Deddy Karnady dan Arif Rahman sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
Sementara Abdul Azis, Ageng Dermanto, dan Andi Lukman sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
-
/data/photo/2025/09/19/68cd62127121a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta Regional 19 September 2025
Warga Laporkan Bupati Buton sebagai Orang Hilang ke Polisi, Wabup: Sedang di Jakarta
Tim Redaksi
BUTON, KOMPAS.com
– Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton pada Kamis (18/9/2025).
Laporan ini diajukan setelah bupati sulit ditemui dan disebut tidak masuk kantor juga tidak ada di rumah dinas dalam berapa pekan terakhir.
Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, menjelaskan bahwa laporan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Kami melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan maupun di kantornya,” ungkap Muzli.
Mahasiswa dan warga meminta aparat kepolisian segera mencari keberadaan Bupati Buton agar dapat kembali hadir di tengah masyarakat.
“Berdasarkan aturan dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, kami memohon kepada Polres Buton untuk mencari Bapak Bupati Buton kami untuk dihadirkan kembali di tengah-tengah kita,” tambahnya.
Muzli juga menyampaikan bahwa ketika mereka mencoba mengonfirmasi ke pemerintah daerah, jawaban yang diterima bervariasi.
“Konfirmasi kami dari pemerintah daerah hanya mengatakan Bupati Buton tidak berada di tempat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Bupati Buton berada di wilayah Jawa, dan tidak tahu apa alasannya berada di sana,” jelasnya.
Selain melaporkan orang hilang, warga dan mahasiswa juga memasang pamflet orang hilang di tempat umum.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, membantah anggapan bahwa Bupati Buton hilang.
“Pak Bupati, Pak Alvin Akawijaya Putra, saat ini sedang berdinas di Jakarta dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian disebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar,” tegas Syarifudin.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Bupati di luar daerah adalah bagian dari kepentingan dinas pemerintah daerah.
“Urusannya kepentingan dinas, ya urusan dinas itu pasti disertai dengan administrasi. Setahu saya beliau ke Jakarta untuk urusan kepentingan pemerintah daerah juga,” tambahnya.
Syarifudin berharap masyarakat tetap tenang dan mendoakan agar Bupati Buton segera kembali.
“Kita doakan semoga cepat kembali dan membawa kabar gembira untuk Kabupaten Buton. Mudah-mudahan dalam waktu satu atau dua hari sudah kembali ke Buton,” harapnya.
Sementara itu, berdasarkan akun media sosial Facebooknya, Alvin Akawijaya Putra terus memposting kegiatan dinasnya selama berada di Jakarta.
Dalam beberapa hari terakhir, ia melakukan koordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, audiensi bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, serta menghadiri kegiatan Forum Jaringan Pemerintah Daerah (PNLG) PEMSEA 2025 di Jakarta.
Pada Jumat (19/9/2025), ia juga menghadiri rapat bersama para pemilik usaha aspal Buton untuk menanggapi keresahan masyarakat terkait pengangkutan aspal yang kerap berjatuhan di jalan dan merugikan banyak pihak.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Viral Video Seram Laut Makan Daratan, Ini Penjelasan BMKG
Jakarta –
Viral video di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, di mana lautnya ‘memakan’ daratan hingga rontok ke air. Eko Prasetyo selaku Direktur Meteorologi Maritim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutnya sebagai pengikisan pantai.
Menurut Eko, peristiwa itu tepatnya disebut sebagai pengikisan pantai sebagai akibat ekstremnya unsur meteo oseanografi. Abrasi biasanya pada dinding pantai yang kuat.
“Namun tidak perlu diperdebatkan perbedaan penamaannya karena dampak yang ditimbulkan hampir sama,” ujarnya kepada detikINET, Kamis (18/9/2025), melalui pesan singkat.
Berdasarkan data analisis OFS BMKG (angin dan gelombang) diketahui bahwa pada saat kejadian terjadi kecepatan angin, gelombang signifikan dan gelombang maksimum dalam kategori rendah. Akan tetapi, untuk ketinggian gelombang maksimum yang dapat mencapai 1,25 meter, jika sampai menghantam daratan akan cukup memperparah dampak abrasi/pengikisan pantai.
“Sedangkan kondisi arus permukaan laut dalam kategori rendah tetapi terjadi pola siklonik di perairan sekitar lokasi kejadian yang cukup memperparah dampak abrasi/pengikisan yang terjadi,” imbuhnya.
Untuk mengatasinya dan mencegah di kemudian hari, pertama-tama pemerintah perlu memahami struktur pantai yang ada. Jika struktur berpasir, maka dapat dikurangi dengan pembangunan break water.
“Jika struktur lainnya dapat dicegah dengan penanaman mangrove,” ucap Eko.
Abrasi di pesisir pantai Desa Laimeo, Kecamatan Sawa, Konawe Utara, terjadi pada Senin (15/9) sekitar pukul 12.30 Wita. Kepala BPBD Konawe Utara Muhammad Aidin mengatakan abrasi pantai itu menjadi perhatian semua pihak terkait.
“Kalau penyebab pasti itu kita masih tahap penelitian dan pengamatan. Semua pihak sudah turun tangan,” katanya kepada detikNews.
Dia mengungkapkan sejumlah fasilitas seperti dermaga umum dan rumah warga terancam akibat abrasi tersebut. Pihaknya pun meminta warga di sekitar lokasi untuk waspada.
(ask/ask)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5352589/original/064749900_1758104204-IMG-20250917-WA0042.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Berkilah Lupa Hitung Jumlah Motor Curian, Pelaku Curanmor Dimarahi Gara-Gara Bohongi Jenderal Polisi
Diketahui, dari total 9 tersangka yang ditangkap Buser 77 Kendari dan Resmob Polda Sultra, para pelaku mengakui menggasak sekitar 79 unit kendaraan bermotor.
Saat ini, tim Resmob dan Buser 77 Kendari sudah mengamankan 41 unit kendaraan roda dua. Banyak diantaranya, sudah dijual ke warga dengan harga murah.
Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Didik Widjanarko mengungkap, pelaku curanmor melakukan aksinya dengan modus memutuskan kabel kunci. Lalu, menyambung kembali dengan korek api atau dengan cara menggigit.
“Setelah itu, motor hasil curian dikirim para pelaku ke daerah Morosi Kabupaten Konawe dan Morowali Propinsi Sulawesi Tengah,” ujar Didik Widjanarko.
Saat ini puluhan motor sudah diamankan di Polda Sulawesi Tenggara. Bagi warga yang kehilangan, bisa mengambil di Polda dengan mengajukan surat izin pinjam pakai sementara barang bukti. Polisi meminta para korban membawa surat dan kelengkapan agar bisa segera dibantu.
/data/photo/2025/09/21/68cf5bd5200bb.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5352799/original/029934800_1758116423-Astiyanto.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

