provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Kuasa Hukum Keberatan

    Guru Honorer Supriyani Dituntut Bebas, Kuasa Hukum Keberatan

    Kendari, Beritasatu.com – Guru honorer Supriyani dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Konawe Selatan (Konsel) dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Andoolo, Senin (11/11/2024). 

    “Kami penuntut umum menuntut supaya majelis hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan, dan menuntut terdakwa Supriyani binti Sudiartjo lepas dari segala bentuk hukum,” kata Kepala Kejari Konawe Selatan Ujang Sutisna.

    Meski begitu, JPU masih meyakini Supriyani terbukti melakukan pemukulan terhadap korban MCD (8) 

    Ujang menyebut, tuntutan tersebut didasari beberapa pertimbangan, di antaranya, bersikap sopan selama persidangan, 16 tahun mengabdi sebagai guru, serta memiliki dua anak yang harus mendapatkan pendampingan, dan perhatian. JPU menemukan petunjuk bahwa pemukulan itu benar dilakukan.

    Hal ini melihat dari permintaan maaf Supriyani sambil menangis dan penyerahan amplop oleh suaminya kepada Aipda Wibowo Hasyim meski tujuannya untuk membantu biaya pengobatan korban.

    JPU berpendapat, penganiayaan yang dilakukan Supriyani kepada MCD terjadi secara spontan tanpa bisa dibuktikan adanya sifat jahat dari perbuatan itu.

    “Walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, tetapi dalam perbuatannya tersebut tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat. Oleh karena itu perbuatan Supriyani tidak dapat dipidana,” tandasnya.

    Merespons tuntutan bebas dari JPU, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan menilai aneh. “Menurut kami juga sesuatu yang aneh karena bagaimana seseorang bisa dinyatakan bersalah tidak ada niat jahatnya,” kata kuasa hukum Supriyani saat ditemui seusai persidangan.

    Andri menyebut jika ingin melepaskan atau membebaskan seseorang dari suatu perbuatan, yakni dalam KUHP hanya ada dua, yakni alasan pemberat dan alasan untuk pemaaf.

    “Untuk itu kami menyatakan keberatan dan akan melakukan pledoi atau pembelaan pada sidang lanjutan pada, Kamis (14/11/2024),” tukas Andri

  • DJPb Sultra ungkap masih ada 22 desa yang belum terima dana desa

    DJPb Sultra ungkap masih ada 22 desa yang belum terima dana desa

    ANTARA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Kanwil DJPb Sultra) menyebut masih ada 22 desa di Sulawesi Tenggara yang belum mendapatkan penyaluran atau alokasi dana desa untuk tahap II tahun 2024 dari pemerintah pusat. Terdiri dari Kabupaten Kolaka 10 desa, Kolaka Utara 6 desa, Konawe Kepulauan 5 desa dan Kabupaten Konawe Selatan 1 desa. (Saharudin/Rizky Bagus Dhermawan/Rijalul Vikry)

  • 2 Polisi Pejabat Polsek Baito Dicopot Terkait Kasus Guru Supriyani, Siapa Mereka?

    2 Polisi Pejabat Polsek Baito Dicopot Terkait Kasus Guru Supriyani, Siapa Mereka?

    GELORA.CO– Dua personel kepolisian di Polsek Baito, Ipda Muhammad Idris dan Aipda Amiruddin, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus permintaan uang terkait penanganan guru honorer, Supriyani.

    Pencopotan ini berdasarkan surat perintah dari Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara.

    Surat telegram yang beredar pada Senin, 11 November 2024, menyatakan bahwa Ipda Muhammas Idris dimutasi menjadi perwira utama Pama bagian SDM Polres Konawe Selatan.

    Posisi Kapolsek Baito kini dijabat oleh Ipda Komang Budayana, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel.

    Sementara itu, Aipda Amiruddin digantikan oleh Aiptu Indriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Ka SPKT 3 Polsek Palangga.

    Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febry Sam, mengonfirmasi pencopotan ini.

    “Iya, sudah diganti dan ditarik ke Polres,” ujarnya saat ditemui di Andoolo.

    Febry menjelaskan bahwa pencopotan ini dilakukan untuk menenangkan situasi di masyarakat terkait keterlibatan kedua personel dalam kasus Supriyani.

    Dugaan Pelanggaran Etik

    Terkait dengan dugaan pelanggaran etik, Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Sholeh, menyatakan bahwa pencopotan belum berarti adanya pembuktian pelanggaran etik.

    “Belum,” katanya saat ditanya mengenai status pemeriksaan lanjutan.

    Sebelumnya, Ipda Muhammas Idris dan Aipda Amiruddin telah menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang sebesar Rp2 juta agar tidak menahan Supriyani.

    Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Kristian, menambahkan bahwa tim internal Polda telah memeriksa tujuh personel polisi, empat dari polres dan tiga dari polsek Baito.

    “Dua anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik,” jelasnya.

    Iis menegaskan bahwa tindakan ini merupakan komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani.

    Saat ini, kedua anggota tersebut akan dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik Propam.

  • Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog diminta segera melakukan penyerapan gabah/ padi petani secara maksimal dan segera, untuk mengisi dan menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP). Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bulog perlu memanfaatkan kondisi harga gabah kering gilong (GKG) di tingkat produsen (petani).

    “Kalau kita melihat posisi di tingkat produsen, kalau melihat GKG, ada beberapa lokasi yang masih di bawah harga acuan yang kita tetapkan,” katanya dalam Rapar Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (11/11/2024).

    “Artinya, ini potensi bagi Bulog untuk segera melakukan penyerapan di wilayah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan stok Bulog sebagai penguatan cadangan pangan pemerintah,” tambah Ketut Astawa

    Langkah itu, imbuh dia, juga sekaligus akan dapat menaikkan harga GKG petani. Dia berharap, Bulog segera menindaklanjuti dengan memanfaatkan momentum harga rendah GKG saat ini.

    Mengutip paparan Ketut Astawa dalam rapat tersebut, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami harga rendah GKG di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah terus bertambah setiap minggunya. Yakni tercatat 70 kabupaten/ kota di pekan ketiga bulan Oktober, bertambah jadi 79 kabupaten/ kota di pekan pertama bulan November 2024.

    Sejumlah daerah yang mengalami harga GKG di bawah yang ditetapkan pemerintah yang sebesar Rp7.400 per kg diantaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupatan Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Jeneponto.

    “Ini 10 besar di bawah harga acuan yang kita tetapkan Rp7.400-an (per kg). Sementara rerata di wilayah tersebut Rp6.100-6.500. Ini potensi teman-tteman Bulog segera melakukan penyerapan, sekaligus menyesuaikan harga di tingkat produsen,” kata Ketut Astawa.

    Lampaui Target

    Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari mengungkapkan, realisasi pengadaan gabah/ beras dari produksi dalam negeri hingga 3 November 2024 suda mencapai 1,179 juta ton.

    Dari angka itu, sebanyak 776.843 ton adalah pengadaan dalam negeri untuk CBP. Disebutkan, pencapaian ini adalah 118% dari target awal.

    Sementara 402.230 ton lainnya merupakan pengadaan dalam negeri setara stok beras komersial.

    Foto: Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)
    Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)

    (dce/dce)

  • Viral! Layanan Cabut Gigi dengan Tangan Kosong, Pasiennya dari Kendari hingga Riau

    Viral! Layanan Cabut Gigi dengan Tangan Kosong, Pasiennya dari Kendari hingga Riau

    Jakarta, Beritasatu.com – Dunia maya kembali dihebohkan dengan aksi seorang pria yang mencabut gigi para pasiennya hanya dengan tangan kosong. Aksi ini diketahui di daerah Kendari.

    Pria yang belakangan diketahui bernama Syamsir ini memperlihatkan keahliannya mencabut gigi para pasiennya hanya dengan menggunakan tangan kosong. Aksinya itu terlihat di media sosial Instagram miliknya @ancizaja.

    Dalam instagramnya terlihat para pasiennya tidak hanya berasal dari orang dewasa saja melainkan hingga anak kecil. Bahkan, beragam penyakit gigi pun bisa diatasi olehnya, mulai dari sakit gigi biasa, gigi bolong, hingga akar gigi mampu diatasi olehnya.

    Sebelum mencabut gigi, Syamsir terlebih dahulu menanyakan kepada pasien gigi manakah yang dirasakan tidak enak. Setelah ditunjukkan oleh pasien, pria bertato itu kemudian meminta pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar sehingga bisa diketahui bagian gigi yang sakit.

    Bermodalkan senter dan keahliannya, kemudian Syamsir mulai memijat bagian luar tepatnya pada bagian pipi dan rahang pasien.

    Tak lebih dari 10 menit memijat bagian luar tersebut, kemudian Syamsir mulai menggunakan jari tangannya untuk mencabut gigi pasien tersebut. Alhasil, gigi yang dikeluhkan berhasil dicabutnya.

    Setelah berhasil dicabut, ia memberikan segelas air putih untuk pasien itu melakukan kumur-kumur serta memberikan tisu kepada pasien tersebut.

    Sayangnya, pria tersebut tidak menjelaskan dari mana keahlian itu didapatkan untuk mencabut gigi.  

    “Kalian perhatikan ya bagaimana cara yang benar dalam mencabut atau membuka gigi,” kata Syamsir, Senin (11/11/2024).

    Video aksi dari pria ini sudah ditonton hingga 22,5 juta orang.

    Aksi dari pria dari kendari ini langsung menuai beragam komentar, tak sedikit pula netizen menyayangkan aksi tersebut mengingat sebatas menggunakan tangan kosong yang dinilai netizen banyak kumannya.

    “Siap-siap bengkak infeksi,” tulis netizen.

    “Pakai BPJS padahal gratis,” tulis netizen.

    “Coba cium tangannya,” tulis netizen lagi.

    Selain dari netizen Indonesia, ada pula netizen dari mancanegara yang ikut berkomentar.

    “Those hands tho?” tulis netizen.

    “That will be US$ 2 please,” tulis netizen lainnya.

    “Proud to be an American,” tulis netizen dengan memberikan emoticon menangis.

  • Anomali Cuaca di Berbagai Negara, Bagaimana Indonesia di 2025?

    Anomali Cuaca di Berbagai Negara, Bagaimana Indonesia di 2025?

    Jakarta

    Berbagai anomali cuaca di berbagai negara sedang terjadi. Mulai dari Gunung Fuji yang ‘telat’bersalju di bulan Oktober hingga terjadi hujan salju pertama kalinya di Gurun Al Jawf di Arab Saudi.

    Di Indonesia, sepanjang 2024, suhu panas yang membara memecahkan rekor. Suhu harian di Indonesia menembus 38,4 derajat Celcius. Sepanjang tahun ini, suhu bulanan di Indonesia rata-rata lebih panas hampiur satu derajat Celcius dibandingkan 30 tahun terakhir. Bagaimana di tahun depan?

    Berdasarkan Climate Outlook 2025 atau Pandangan Iklim 2025 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bulan ini, sepanjang 2025 diprediksi tidak akan terjadi anomali iklim.

    Hal ini dikarenakan ENSO (El Nino-Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) berada dalam kondisi netral sepanjang tahun 2025. Adapun kondisi La Nina lemah diprediksi akan terus terjadi hingga awal 2025.

    Suhu Panas dan Curah Hujan

    Meski demikian, suhu udara permukaan rata-rata bulanan di wilayah Indonesia mulai Januari sampai dengan Desember 2025 diprediksi akan mengalami anomali berkisar antara +0,3 sampai dengan +0,6 °C pada Mei hingga Juli 2025 (dengan rata-rata sebesar 0,4°C) lebih hangat dibanding dengan normalnya. Wilayah yang perlu diwaspadai mengalami anomali suhu tinggi antara lain daerah-daerah yang terletak di Sumatera Bagian Selatan, Jawa, NTB dan NTT

    “Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer dan laut tersebut, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan pada kategori Normal dengan jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1000 – 5000 mm/tahun,” ungkap Dwikorita di Jakarta, Senin (4/11).

    Dwikorita memaparkan, dari angka tersebut, sebanyak 67% wilayah Indonesia akan berpotensi mendapatkan curah hujan tahunan lebih dari 2.500 mm/tahun (kategori tinggi), yaitu meliputi sebagian besar Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian besar Sumatra Barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Jambi, sebagian besar Bengkulu, sebagian Sumatera Selatan, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Lampung bagian utara, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah bagian barat, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi bagian tengah dan selatan, sebagian Bali, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kepulauan Maluku, dan sebagian besar Papua.

    Sementara itu, sebanyak 15% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan ‘Atas Normal’ yaitu yang meliputi sebagian kecil Pulau Sumatera, sebagian kecil Kalimantan Timur bagian timur, sebagian Sulawesi bagian tengah dan utara, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian kecil Sulawesi Tenggara, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Kepulauan Maluku, dan sebagian Papua bagian tengah.

    “Terdapat pula 1 % wilayah Indonesia yang diprediksi mengalami hujan tahunan di bawah normal yaitu meliputi sebagian kecil Sumatera Selatan bagian barat, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian kecil Maluku Utara, sebagian Papua Barat bagian utara,” imbuhnya.

    “Namun juga perlu diwaspadai wilayah-wilayah yang akan mengalami kondisi hari tanpa hujan yang berkepanjangan terutama di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” tambah Dwikorita.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan dalam pandangan iklim tersebut BMKG juga menyertakan sejumlah rekomendasi umum untuk sektor-sektor terkait atau terdampak oleh fenomena iklim tersebut. Diantaranya terkait curah hujan tahun 2025 yang mayoritas diprediksi mengalami kondisi curah hujan normal hingga atas normal, sangat cocok untuk mendukung upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan di wilayah-wilayah sentra pangan.

    Untuk perkecualian daerah sentra produksi pangan yang diprediksi mengalami hujan bawah normal, kata Ardhasena, masih dapat melakukan tindakan antisipasi penyesuaian pengelolaan aktivitas pertanian dengan penyesuaian pola tanam dan ketersediaan air, serta disarankan untuk melakukan pemilihan bibit komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut.

    “Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik,” tuturnya.

    Waspada Bencana Hidrometeorologi

    Sedangkan untuk wilayah yang terdapat potensi jumlah curah hujan tahunan 2025 melebihi rata-ratanya atau di atas kondisi normalnya, lanjut Ardhasena, maka perlu diantisipasi potensi kejadian hidrometeorologi ekstrem basah dan dampak turunannya seperti banjir dan tanah longsor, khususnya pada puncak musim hujan.

    Langkah antisipatif juga diperlukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada puncak musim kemarau.

    “Perlu meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir, seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir. Selain itu juga perlu dipastikan kehandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya sumber daya air di saat musim kemarau,” paparnya.

    Terkait antisipasi potensi dampak La Nina lemah pada awal 2025, Ardhasena mengatakan bahwa terdapat potensi penambahan curah hujan hingga 20% di atas normalnya yang dapat menyebabkan peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan menghadapi potensi bencana tersebut.

    Sementara itu, tambah Ardhasena, risiko kekeringan dan kebakaran hutan tetap harus diperhatikan pada musim kemarau, meskipun prediksi curah hujan cenderung di atas normal pada Juli-September 2025.

    “Kewaspadaan ini tetap diperlukan mengingat data catatan bencana menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan juga diperlukan untuk antisipasi suhu udara yang mengalami kenaikan pada Mei-Juli 2025,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Kasus Guru Supriyani, KH Hasanuri Sarankan Tempuh Jalur Damai

    Kasus Guru Supriyani, KH Hasanuri Sarankan Tempuh Jalur Damai

    FAJAR.CO.ID, KENDARI — Kasus guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani yang dituduh memukul muridnya yang merupakan anak polisi masih terus menjadi perhatian publik. Apalagi, kasus tersebut kini masih berproses di pengadilan.

    Ironisnya, kasus tersebut bukannya mendapat penyelesaian yang cepat setelah mendapat sorotan nasional, namun melebar ke mana-mana. Salah satunya membuat Supriyani disomasi oleh bupatinya.

    Merespons hal itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tenggara, turut menyoroti polemik terkait kasus guru honorer Supriyani yang dituduh memukul murid berinisial D, anak polisi Aipda Wibowo Hasyim.

    Kasus guru Supriyani hingga kini masih berproses di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan (Konsel).

    Ketua FKUB Provinsi Sultra, KH Hasanuri mengajak seluruh pihak yang berperkara dalam kasus guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani agar memilih jalan untuk berdamai sesuai ajaran agama.

    Kiai Hasanuri mengatakan bahwa segala bentuk perselisihan telah diatur di dalam ajaran agama agar bagaimana yang bertikai segera berdamai. “Terkait perkara Supriyani lebih baik didamaikan, dicarikan jalan titik temu, dan semua agama mengajarkan untuk memilih jalan damai, agama Islam juga mengajarkan untuk lebih memilih jalan damai,” kata KH Hasanuri di Kendari, dilansir jpnn, Minggu (10/11/2024).

    Begitu pula dengan perkara guru honorer Supriyani dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim yang saat ini berperkara, agar mendapatkan kesepakatan terbaik untuk damai.
    “Perdamaian adalah jalan yang terbaik, untuk itu harus ada kesepakatan dan tidak saling merugikan,” ucapnya.

  • Silakan Kalau Mau Lapor, Kami Tidak Takut

    Silakan Kalau Mau Lapor, Kami Tidak Takut

    GELORA.CO  – Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan kliennya enggan menanggapi ultimatum yang dilayangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Pemkab Konsel).

    Andri mengatakan, ultimatum yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut tak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apa pun.

    “Kami tidak perlu tanggapi,” ucapnya dilansir TribunnewsSultra.com, Minggu (10/11/2024).

    Terkait keputusan Supriyani yang tak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, sambung Andri, pihaknya siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemkab Konsel.

    “Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi,” ujar Andri.

    Diberitakan sebelumnya, Pemda Konsel masih menunggu petunjuk Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, mengenai tindak lanjut somasi ke guru Supriyani.

    Mereka belum memastikan langkah selanjutnya mengenai waktu yang diberikan kepada guru honorer tersebut.

    Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1×24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.

    “Menunggu petunjuk Bapak Bupati (Surunuddin Dangga)” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Annas Masud, Jumat (8/11/2024) malam.

    Menurut Annas, sejauh ini pihak Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi tersebut.

    “Belum ada,” jelas Annas.

    Lantaran sudah lewat tenggat waktu, Annas menyebut pemkab bisa melakukan langkah hukum selanjutnya.

    Namun, terkait langkah selanjutnya masih menunggu petunjuk dari Surunuddin Dangga.

    “Iya. Dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya.”

    “Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya,” jelas Annas.

    Ia juga tak memungkiri soal kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan guru Supriyani.

    Menurutnya, Bupati Konawe Selatan itu adalah sosok yang sangat bijaksana.

    “Siap. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana,” terangnya.

    Surunuddin Dipanggil Kemendagri

    Buntut somasi yang dilayangkan kepada Supriyani, Surunuddin Dangga akan dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pemanggilan ini merupakan langkah lanjutan setelah Supriyani mengajukan somasi kepada Bupati akibat pencabutan kesepakatan damai dengan orang tua korban, Aipda WH, dan istrinya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarta, mengungkapkan bahwa pemanggilan Surunuddin diperlukan untuk mendapatkan penjelasan terkait perannya dalam proses mediasi antara Supriyani dan pihak terkait.

    “Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujar Bima Arya saat dihubungi oleh Tribunnews.com pada Sabtu (9/11/2024).

    Bima Arya menambahkan bahwa sebelum pemanggilan dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto.

    “Kami akan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” tuturnya

  • Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    Bupati Surunuddin ‘Cawe-cawe’, Mendagri Turun Tangan

    GELORA.CO  — Kasus dugaan pemukulan guru honorer Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini berbuntut panjang.

    Kasus yang tadinya bermula dari laporan seorang guru sekolah dasar (SD) yang memukul muridnya tersebut bahkan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk turun tangan.

    Pasalnya, Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dianggap ‘cawe-cawe’ atau turut campur hingga kasus Supriyani semakin berlarut-larut.

    Terakhir Surunuddin melancarkan somasi kepada pihak Supriyani yang dianggap mencabut perdamaian.

    Sebelumnya, Bupati Surunuddin juga mencopot Camat Baito, Sudarsono Mangidi yang memberikan penginapan kepada Supriyani selama ia berkasus dengan Aida Wibowo Hasyim.

    Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa Mendagri Tito segera memanggil Bupati Surunuddin terkait kasus tersebut.

    Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto.  

    Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunuddin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada guru Supriyani. 

    Diketahui, Surunuddin Dangga telah mengirimkan surat somasi kepada guru Supriyani, setelah guru honorer itu mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aipda WH dan istri. 

    Surunuddin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak mana pun. 

    Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunuddin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. 

    “Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (9/11/2024). 

    Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. 

    Hanya saja, sebelum langka pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto.  

    “Kami akan koordinasi dengan Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

    Kritik PGRI Sultra

    PGRI Sulawesi Tenggara mengkritik keputusan somasi yang dilayangkan Surunuddin kepada guru Supriyani.

    Dikutip dari Tribun Sultra, Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo menilai upaya semacam itu tidak perlu dilakukan Surunuddin.

    Pasalnya, Supriyani hanyalah guru honorer yang telah mengabdi belasan tahun dan tak semestinya disomasi oleh pemerintah.

    Halim mengatakan, somasi semacam ini akan menjadi preseden buruk terhadap Pemkab Konawe Selatan.

    “Saya kira akan menjadi preseden buruk nantinya karena disitu atas nama pemerintah daerah bukan bupati, mensomasi seorang guru honorer yang sudah mengabdi 16 tahun dengan gaji Rp300 ribu,” tuturnya.

    Halim mengatakan seharusnya Pemkab Konawe Selatan memaafkan Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut alih-alih melayangkan somasi.

    Ditambah, sambungnya, Supriyani tengah menghadapi proses hukum atas tuduhan penganiayaan terhadap anak Aipda Wibowo Hasyim.

    “Kalau menurut secara logika tidak mungkin seorang guru honorer bisa mengecewakan pemda atau bupati. Sehingga harus dilihat juga alasannya,” kata Halim.

    “Sehingga menurut saya somasi itu akan jadi preseden buruk, saya kira kalau memaafkan rakyatnya akan lebih mulia,” lanjutnya.

    Anak Wibowo Bilang Bukan Dianiaya Supriyani

    Anak Aipda Wibowo Hasyim ternyata mengaku lukanya bukan karena dianiaya guru Supriyani, melainkan disebabkan jatuh.

    Namun Aipda Wibowo Hasyim diduga ngotot membuktikan bahwa guru Supriyani.

    Pengakuan anak Aipda Wibowo Hasyim itu oleh Lilis, wali kelas sang anak di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    Kini guru Supriyani malah menjalani proses sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Padahal, sebelum kasus di sidangkan, murid berinisial D yang disebut korban pemukulan, dan tak lain anak dari Aipda Wibowo Hasyim (WH), sudah membuat pengakuan yang terang benderang.

    Pengakuan si murid diungkap oleh Lilis, wali kelasnya di kelas 1A SDN Baito, seusai menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulawesi Tenggara.

    “Jadi ada 16 pertanyaan penyidik soal waktu kejadian hari Rabu itu,” katanya saat diwawancarai usai diperiksa di Propam Polda Sultra.

    Kepada TribunnewsSultra.com, ia yakin Supriyani tak melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan.

    Pasalnya, dari pagi hingga pulang sekolah, ia berada di kelas untuk mengajar.

    “Sampai anak-anak pulang jam 10 tidak ada kejadian itu, Ibu Supriyani juga mengajar di Kelas 1B,” katanya.

    Dua hari setelah peristiwa Lilis mengaku baru dengar ada pemukulan.

    Saat itu, ia ditelepon oleh orang tua D.

    “Orang tua D bilang anaknya dipukuli sama ibu Supriyani. Terus saya tanya waktu pakai baju apa, Pak Bowo jawab baju batik.”

    “Terus saya bilang kalau baju batik hari Rabu sama Kamis. Terus saya tanya lagi ke anaknya, kamu luka karena apa, dia jawab jatuh di sawah.”

    “Saya tanya lagi mengenai lukanya, HP sudah ditarik oleh Pak Bowo (Aipda WH),” jelasnya.

    Entah apa maksud Aipda WH tiba-tiba menarik HP ketika anaknya membuat pengakuan.

    Ada dugaan ia kesal karena pengakuan anaknya tak seperti tuduhan yang dialamatkan kepada guru Supriyani.

    Lepas daripada itu, keterangan yang sama juga Lilis sampaikan saat dimintai keterangan penyidik di Polsek Baito.

    “Satu kali saya dimintai keterangan waktu masih Pak Jefri, kalau waktu Pak Amirudin, dua kali saya kasih keterangan,” tutur Lilis.

    Supriyani juga menyampaikan alibi yang menunjukkan dirinya tidak melakukan pemukulan terhadap murid berinisial D.

    Namun, penjelasan yang disampaikan Lilis dan Supriyani tak juga membuat masalah selesai.

    Aipda WH malah kian ngotot ingin memenjarakan Supriyani karena alasan sang guru honorer tersebut tak mengakui kesalahan.

    “Saya sudah lima kali bertemu pak Bowo (Aipda WH) dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf.”

    “Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf”, katanya, dikutip dari TribunnewsSultra.com, Jumat (8/11/2024).

    Supriyani melanjutkan, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu.

    Melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aipda WH.

    “Saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya.”

    “Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan (pemukulan),” katanya.

    Supriyani menegaskan, Aipda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari.

    Aipda WH ingin membuktikan Supriyani bersalah.

    “Sempat ada kata-kata dari Pak Bowo ‘Saya tetap akan penjarakan kamu walaupun hanya sehari agar semua orang tau kalau kamu salah’,” kata Supriyani meniru ucapan Aipda WH

  • Klarifikasi Aming yang Disangka Hijrah gara-gara Pakai Baju Koko

    Klarifikasi Aming yang Disangka Hijrah gara-gara Pakai Baju Koko

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Aming buka suara perihal dirinya disangka hijrah akibat menggunakan baju koko atau baju muslim khas pria hingga menjadi viral di media sosial.

    “Kan heboh tuh gue hijrah, eksklusif nih buat kalian saja. Nah, waktu itu kan gue jadi viral gara-gara pakai baju koko,” kata Aming yang diunggah ulang akun Instagram @lambegosip, Minggu (10/11/2024).

    “Jadi kan gara-gara pakai baju itu disangka gue hijrah. Nah itu kan sesuatu yang enggak bisa di-counter, ya. Dibantah tidak bisa, apalagi di-counter, dibilang iya kok muna, ya. Akhirnya, gue iyakan saja,” ungkapnya.

    Menurutnya, penggunaan baju koko akibat dirinya sedang melakukan observasi soal karakter Sumanto.

    “Jadi Sumanto itu kan end up eh nama yayasannya anjar. Yayasan itu kan kayak rehabilitasi napsa, silent gitu pendekatan yang lebih manusiawi plus pesantren. Nah, gue observasi, yang namanya pesantren kan otomatis gue pakai baju koko pakai sarung juga, ya masa gue harus pakai baju lain,” jelasnya lagi.

    Aming merasa, memakai baju koko bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada Sumanto agar bisa mendalami karakter Sumanto saat diperankan olehnya.

    “Jadi pas kemarin doakan istikamah maksudnya nih gue harus istikamah di jalan yang lempeng nih karena gue harus wawancara orang ini, ngerti kan yang gue maksud,” lanjutnya.

    Aming mengatakan, sebelum membuka fakta yang sebenarnya perihal dirinya menggunakan baju koko sudah mendapatkan izin dari produsernya.

    “Jadi gue harus kayak doain istikamah karena itu kan kalau jaman sekarang gimmick ya bukan marketing karena enggak mungkin juga gue buka. Karena gue berbicara di sini pun, gue sudah izin ke produsernya,” tandasnya.