Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Wamendagri tegaskan pemerintah taat prosedur Pilkada 2024

    Wamendagri tegaskan pemerintah taat prosedur Pilkada 2024

    Medan (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, bahwa pemerintah menaati prosedur berdasarkan kewenangan dalam Pilkada serentak 2024.

    “Ya kita semuanya akan menaati prosedur berdasarkan kewenangan,” ucap Bima saat meninjau pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Rabu.

    Menurutnya, pemerintah akan menaati setiap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan sengketa pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memutuskan tahapan seperti apa harus dilakukan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota nantinya.

    “Apabila ada keputusan dari MK, ya kita ikuti. Tapi di fase ini kita masih menunggu, sejauh mana gugatan itu masuk. Sejauh mana kemudian MK memberi keputusan,” papar Bima.

    Pihaknya mengungkap, bahwa banyaknya jumlah potensi permohonan perselisihan hasil Pilkada 2024, terdiri atas hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota.

    “Apapun keputusan MK itu bersifat final, dan mengikat. Pasti kita akan ikuti,” jelas Bima yang merupakan Wali Kota Bogor periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini.

    Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak tujuh permohonan sengketa pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, di Jakarta, Rabu pukul 16.00 WIB.

    Berdasarkan laman MK, tujuh permohonan itu terdiri atas satu permohonan gugatan hasil pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara, satu permohonan pemilihan gubernur Sumatera Utara, dua permohonan sengketa gubernur Maluku Utara, dan tiga permohonan sengketa gubernur Papua Selatan.

    Di sisi lain, permohonan sengketa pemilihan bupati diajukan ke MK telah berjumlah sebanyak 202 permohonan, dan sengketa pemilihan wali kota mencapai 45 permohonan.

    Dengan demikian, total sengketa Pilkada 2024 hingga Rabu (11/12) sore ini yang telah diterima Mahkamah Konstitusi ialah sebanyak 254 permohonan.

    Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah gugatan diajukan, maka pemohon harus melengkapi dan memperbaiki permohonannya.

    Kemudian, MK akan meregistrasi perkara dengan mencatatnya ke dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mahkamah Konstitusi (MK) Terima 254 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Mahkamah Konstitusi (MK) Terima 254 Gugatan Sengketa Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 254 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 per hari ini Rabu (11/12/2024) pukul 16.00 WIB.

    Berdasarkan data resmi dari situs MK, permohonan gugatan untuk tingkat Pilgub sebanyak tujuh gugatan yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara, Maluku Utara (2 gugatan), Papua Selatan (3 gugatan).

    Sementara itu, gugatan sengketa pemilu untuk tingkat wali kota ada sebanyak 45 permohonan gugatan. Gugatan yang paling banyak itu berasal dari gugatan sengketa pemilu di tingkat bupati sebanyak 202 gugatan.

    Sayangnya, tim pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) belum terlihat mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi hingga berita ini diturunka. 

    Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan bahwa sampai saat ini baru PHP dari bupati dan wali kota yang paling banyak diterima oleh MK.

    Kendati demikian, menurutnya, MK tetap akan membuka layanan pengajuan untuk permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

    “Pemohon bisa mengajukan permohonan ke MK, paling lambat tiga hari sejak KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada,” tuturnya di Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Besok Batas Akhir Pengumuman UMP 2025, Intip Besaran di 8 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mematok kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Adapun, setiap kepala daerah wajib menetapkan UMP 2025 paling lambat besok, tepatnya 11 Desember 2024.

    Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 (Permenaker No. 16/2024) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Beleid anyar itu ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada 4 Desember 2024.

    Adapun, penetapan dan pemberlakuan upah minimum 2025 tercantum pada Bab IV Pasal 10, 11, dan 12 Permenaker No. 16/2024.

    “UMP dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024,” demikian bunyi Pasal 10 ayat 1, dikutip pada Selasa (10/12/2024).

    Lebih lanjut, pada Pasal 11 disebutkan bahwa UMP 2025 dan upah minimum kabupaten/kota atau UMK 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, dalam hal di kabupaten/kota belum terdapat upah minimum kabupaten/kota, maka yang berlaku UMP.

    Dalam hal penetapan UMP 2025, Menaker Yassierli menggunakan formula penghitungan UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Dijelaskan pula, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

    Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada delapan provinsi yang sudah menetapkan kenaikan UMP 2025.

    Berikut besaran UMP 2025 di delapan provinsi:

    1. UMP Kalimantan Tengah

    Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan UMP 2025. UMP Kalimantan Tengah ditetapkan dengan rumus Rp3.261.616,00 + Rp212.005,04. Artinya, UMP 2025 Kalimantan Tengah adalah Rp3.473.621,04.

    2. UMP Kalimantan Utara

    Selain Kalimantan Tengah, UMP Kalimantan Utara untuk 2025 resmi naik menjadi Rp3.580.160. Jika menengok UMP Kalimantan Utara pada tahun lalu adalah Rp3.361.653.

    3. UMP Kalimantan Barat

    Lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.286. Dengan begitu, UMP Kalimantan Barat 2025 naik 6,5% dari UMP 2024.

    4. UMP Kalimantan Timur

    Berikutnya, Dewan Pengupahan Kalimantan Timur telah menetapkan UMP 2025. Per 1 Januari 2025, UMP Kalimantan Timur 2025 naik 6,5% menjadi Rp3.579.314.

    5. UMP Riau

    Selanjutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau telah melaksanakan sidang Dewan Pengupahan Provinsi Riau untuk menetapkan UMP 2025. Mengacu Permenaker 16/2024, maka UMP Riau 2025 direkomendasikan adalah sebesar Rp3.508.776,22.

    6. UMP NTB

    Provinsi lain yang telah menggelar sidang adalah Nusa Tenggara Barat (NTB). Di mana, besaran UMP NTB 2025 yang direkomendasikan adalah sebesar Rp2.602.931. Ini artinya, UMP NTB 2025 naik Rp158.864 dari UMP tahun lalu yang hanya Rp2.444.067.

    7. UMP Sulawesi Tenggara

    Kemudian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) juga telah menetapkan UMP 2025 naik sebesar 6,5% mengikuti keputusan pemerintah pusat. Kini, UMP Sultra 2025 naik Rp187.587 menjadi Rp3.073.551.

    8. UMP Sulawesi Tengah

    selanjutnya, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) juga telah sepakat UMP Sulteng 2025 menjadi sebesar Rp2.915.000.

  • Coba Internetan di Pantai Kampa, Nonton Youtube-Video Call Lancar Jaya

    Coba Internetan di Pantai Kampa, Nonton Youtube-Video Call Lancar Jaya

    Jakarta –

    Pantai Kampa di Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat. Pasir putih yang membentang, air laut yang jernih, serta deretan gazebo yang teduh membuat Pantai Kampa menjadi tempat favorit untuk bersantai.

    Beberapa waktu lalu, tim detikcom berkesempatan mengunjungi langsung Pantai Kampa. Deretan pohon kelapa yang menjulang tinggi dengan latar tebing berbatu semakin menambah keeksotisan destinasi wisata ini. Suara deburan ombaknya pun seakan membisikkan ketengangan di telinga.

    Untuk mencapai Pantai Kampa, Anda hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari Pelabuhan Ferry Langara. Sebetulnya terdapat dua akses yang bisa kamu pilih, yakni lewat Desa Langara atau Desa Wawobili. Namun, akses dari Wawobili terbilang cukup ekstrem dilalui terutama bagi pengemudi pemula.

    Sepanjang jalan, Anda akan disuguhi pemandangan laut hingga pepohonan yang hijau dan udara yang segar. Setibanya di pantai, Anda akan disambut dengan fasilitas lengkap, mulai dari homestay, gazebo, aula, hingga WiFi gratis.

    Namun, keindahan alam bukan satu-satunya menjadi daya tarik pantai ini. Kini, dengan kehadiran internet yang cukup mumpuni, Pantai Kampa menawarkan pengalaman wisata yang lebih modern dan terhubung.

    Sejak adanya akses internet dari BAKTI Komdigi pada 2022, kawasan wisata ini semakin diminati oleh pengunjung lokal maupun luar daerah. detikcom pun mencoba melakukan pengujian untuk mengetahui seberapa kencangnya kecepatan internet di pantai ini.

    Salah satunya, detikcom mencoba mengetesnya untuk menonton YouTube dengan provider Telkomsel. Menariknya, kami bisa memutar video YouTube dengan resolusi hingga 720P tanpa buffering. Selain itu, kami juga mencoba mengetes dengan video call teman yang berada di Jakarta. Kualitas gambar maupun suaranya cukup baik.

    Kami mencoba untuk mengetes kecepatan internetnya menggunakan aplikasi Speedtest by Ookla. Kami mengetesnya sebanyak 2 kali. Dipengujian pertama, kecepatan download tercatat berada di angka 20.7 Mbps dengan PING download sebesar 263 ms. Sedangkan untuk kecepatan upload sebesar 7,69 Mbps dengan PING 613 Ms. PING saat idle berada di angka 47 ms.

    Coba Internetan di Pantai Kampa, Nonton Youtube-Video Call Lancar Jaya Foto: Rafida Fauzia/detikcom

    Selang beberapa lama kemudian, kami kembali melakukan pengujian. Kecepatan internetnya untuk download tercatat meningkat di angka 31.6 Mbps dengan PING download sebesar 229 ms. Sedangkan untuk kecepatan upload sebesar 7,62 Mbps dengan PING 551 Ms. PING saat idle menurun ke angka 36 ms.

    Pantai Kampa kini terhubung dengan jaringan internet yang cukup stabil. Namun saat mencoba kecepatan internet menggunakan WiFi yang tercatat di kawasan homestay dapat mencapai 7,84 Mbps untuk download. Meski begitu, kecepatan ini cukup untuk kebutuhan browsing, video call, hingga menonton YouTube saat kami mencoba.

    Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadisparmudora) Konawe Kepulauan Zakaria Rasjid, hadirnya fasilitas internet di Pantai Kampa turut mendorong peningkatan jumlah wisatawan. Berdasarkan dari data kunjungan wisata Dispora Konawe Kepulauan, angkanya mengalami peningkatan sekitar 2-3 persen dari tahun-tahun sebelumnya sebelum ada fasilitas internet.

    “Sebelum adanya akses internet tentu menghambat jumlah kunjungan wisata karena pengunjung merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya dan kami dinas pariwisata juga merasakan kesulitan untuk melakukan promosi dan pemasaran terhadap potensi di Pantai Kampa karena,” kata Zakaria kepada detikcom belum lama ini.

    “Tapi di dua tahun terakhir setelah adanya akses internet dari BAKTI Komdigi memberikan kontribusi besar terhadap jumlah pengunjung. Dan bahkan pengunjung sudah merasa nyaman berada di sana karena mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya secara lancar,” imbuhnya.

    Coba Internetan di Pantai Kampa, Nonton Youtube-Video Call Lancar Jaya Foto: Rafida Fauzia/detikcom

    Sebagai informasi, Konawe Kepulauan merupakan salah satu daerah yang kini merasakan manfaat langsung dari proyek Palapa Ring. Kehadiran titik interkoneksi internet di Wawonii ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat. Selain terdapat titik Network Operation Center (NOC) Palapa Ring, Konawe Kepulauan memiliki 119 titik akses internet yang tersebar di sekolah, kantor desa, tempat ibadah, dan hingga tempat wisata Pantai Kampa ini. BAKTI Komdigi juga telah membangun 35 tower BTS yang tersebar di seluruh kabupaten ini.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (akn/ega)

  • Cara Menteri Amran Cegah Korupsi dari Keluarga-Kerabat hingga Batalkan Proyek

    Cara Menteri Amran Cegah Korupsi dari Keluarga-Kerabat hingga Batalkan Proyek

    Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas, terutama dalam menghadapi godaan korupsi. Amran mengungkapkan cara unik dan tegas yang ia lakukan untuk menjaga agar keluarga dan kerabatnya tidak menjadi celah masuknya gratifikasi atau praktik korupsi.

    Sebelum resmi menjabat, Amran mengumpulkan seluruh keluarga besar, termasuk adik ipar dan kerabat dekat. Dalam pertemuan itu, ia memberikan arahan tegas. Arahan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada keluarga yang memanfaatkan posisinya sebagai menteri.

    “Saya katakan: ikhlaskan kami berjuang membantu negara. Jangan menganggau. Cukup doakan kami, jangan mengganggu. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam bentuk apa pun,” kata Amran dalam program Kick Andy Metro TV, yang dilihat di kanal YouTube Metro TV Selasa 10 Desember 2024.

    Baca juga: Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Amran menceritakan beberapa insiden yang menjadi ujian prinsipnya. Salah satunya adalah ketika sahabat kakaknya mendapat proyek senilai Rp5 miliar di Sulawesi Tenggara. Meskipun proyek tersebut telah memenuhi prosedur, Amran tetap memutuskan untuk membatalkannya. 

    “Kalau tidak dibatalkan, saya berhentikan Dirjennya. Saya tidak mau ada celah yang membuat orang meragukan integritas saya,” katanya.

    Ia juga pernah menemukan seseorang yang memanfaatkan foto bersamanya untuk mengaku sebagai kerabat dekat dan meminta pengaruh pada proyek tertentu. Amran langsung mengambil langkah tegas. 

    “Saya perintahkan untuk batalkan pembayaran proyek tersebut. Kalau cara mendapatkan proyek sudah salah,” ujarnya.

    Bahkan, Amran tidak ragu melibatkan KPK untuk menjaga integritas di kementeriannya. Ia memastikan KPK selalu ada di lingkungan kerjanya sebagai bentuk transparansi. 

    “Ada yang meminta proyek besar. Saya bilang ke dia, ‘KPK ada di ruangan sebelah.’ Langsung keringat dingin. Sejak itu, orang-orang tahu tidak bisa main-main,” kenangnya.

    Menurut Amran, menjaga integritas bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga soal memberikan contoh nyata kepada staf dan masyarakat. 

    Ia tidak ingin ada keraguan sekecil apa pun dari para stafnya. Pasalnya, itu akan jadi preseden buruk. Ia lebih memilih kehilangan satu proyek daripada kepercayaan jutaan orang masyarakat Indonesia.

    Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas, terutama dalam menghadapi godaan korupsi. Amran mengungkapkan cara unik dan tegas yang ia lakukan untuk menjaga agar keluarga dan kerabatnya tidak menjadi celah masuknya gratifikasi atau praktik korupsi.
     
    Sebelum resmi menjabat, Amran mengumpulkan seluruh keluarga besar, termasuk adik ipar dan kerabat dekat. Dalam pertemuan itu, ia memberikan arahan tegas. Arahan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada keluarga yang memanfaatkan posisinya sebagai menteri.
     
    “Saya katakan: ikhlaskan kami berjuang membantu negara. Jangan menganggau. Cukup doakan kami, jangan mengganggu. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam bentuk apa pun,” kata Amran dalam program Kick Andy Metro TV, yang dilihat di kanal YouTube Metro TV Selasa 10 Desember 2024.
    Baca juga: Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian
     
    Amran menceritakan beberapa insiden yang menjadi ujian prinsipnya. Salah satunya adalah ketika sahabat kakaknya mendapat proyek senilai Rp5 miliar di Sulawesi Tenggara. Meskipun proyek tersebut telah memenuhi prosedur, Amran tetap memutuskan untuk membatalkannya. 
     
    “Kalau tidak dibatalkan, saya berhentikan Dirjennya. Saya tidak mau ada celah yang membuat orang meragukan integritas saya,” katanya.
     
    Ia juga pernah menemukan seseorang yang memanfaatkan foto bersamanya untuk mengaku sebagai kerabat dekat dan meminta pengaruh pada proyek tertentu. Amran langsung mengambil langkah tegas. 
     
    “Saya perintahkan untuk batalkan pembayaran proyek tersebut. Kalau cara mendapatkan proyek sudah salah,” ujarnya.
     
    Bahkan, Amran tidak ragu melibatkan KPK untuk menjaga integritas di kementeriannya. Ia memastikan KPK selalu ada di lingkungan kerjanya sebagai bentuk transparansi. 
     
    “Ada yang meminta proyek besar. Saya bilang ke dia, ‘KPK ada di ruangan sebelah.’ Langsung keringat dingin. Sejak itu, orang-orang tahu tidak bisa main-main,” kenangnya.
     
    Menurut Amran, menjaga integritas bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga soal memberikan contoh nyata kepada staf dan masyarakat. 
     
    Ia tidak ingin ada keraguan sekecil apa pun dari para stafnya. Pasalnya, itu akan jadi preseden buruk. Ia lebih memilih kehilangan satu proyek daripada kepercayaan jutaan orang masyarakat Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Dulu Warga Konkep Rela Melaut-Jalan Kaki Puluhan Km demi Sinyal Internet

    Dulu Warga Konkep Rela Melaut-Jalan Kaki Puluhan Km demi Sinyal Internet

    Wawonii Tengah –

    Pulau-pulau kecil di Indonesia kerap kali menyimpan cerita menarik tentang perjuangan masyarakatnya menghadapi keterbatasan. Salah satunya adalah kisah warga Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, yang bertahun-tahun dulu kondisi akses sinyal telepon seluler masih belum merata.

    Seperti di Kecamatan Wawonii Tenggara, pada pertengahan dekade 2010-an menjadi salah satu wilayah yang terisolasi di Konkep. Jubirman, warga Desa Mosolo, mengingat masa-masa sulit ketika jaringan telekomunikasi menjadi barang langka.

    “Awalnya kita itu terisolasi sekali, jalan sulit, kemudian akses internet, nelpon sulit. Jadi kita, wilayah Wawonii Tenggara dan Wawoniii Timur itu memang sangat terisolasi,” kata Jubirman kepada detikcom belum lama ini.

    Pada saat itu, warga Mosolo hanya memiliki satu titik lokasi dengan sinyal telekomunikasi, yakni di Desa Roko Roko yang lokasinya mengarah ke dekat pantai. Untuk sekadar menelepon keluarga di Kendari, warga harus berjalan kaki sejauh 10 kilometer melintasi jalan yang rusak.

    “Ada satu spot tempat yang ada jaringan telekomunikasinya, di situlah kita kalau misalnya mau mengabari keluarga, teman di Kota Kendari, Itu terpaksa kita berjalan kaki itu sejauh 10 Km, itu sekitar 3 jam. Karena akses jalan waktu itu masih belum stabil. Tapi satu tahun kemudian kan jalan sudah normal, jadi kita sudah bisa pakai motor,” ujar Jubirman, warga Desa Mosolo.

    Kondisi ini tidak hanya menjadi hambatan bagi komunikasi keluarga, tetapi juga untuk kegiatan pendidikan. Hingga tahun 2020, sekolah menengah atas baru tersedia di kampung tersebut. Sebelumnya, anak-anak desa harus sekolah di Kendari.

    Orang tua harus menunggu kabar anak mereka melalui sinyal yang susah payah dicari. Ketika jalan darat sulit diakses, warga memilih jalur laut. Mereka menggunakan ketinting, perahu kecil bermotor, hanya untuk mencapai tempat dengan sinyal.

    “Ada juga kejadian situasinya itu orang tua, karena daripada juga kita melewati pakai akses jalan yang rusak ada juga orang pakai ketinting (perahu) jalan naik angkutan laut itu menuju ke tempat tadi (yang ada sinyal) hanya untuk menelpon. Sehingga orang tuanya mau mendengarkan kabar anaknya atau mau mengirimkan uang terhadap anaknya itu terpaksa itu harus cari jaringan yang jauh lokasinya itu,” beber Jubirman.

    Foto: Rafida Fauzi/detikcom

    Tak hanya masyarakat umum, petugas keamanan pun menghadapi kesulitan yang sama. Rezkiawan, seorang Bhabinkamtibmas Polsek Wawonii Tengah, menceritakan bahwa mereka sering harus menuju pantai tertentu untuk mendapatkan sinyal.

    “Jadi kami sebelum ada internet kami itu larinya ke pantai. Tempat-tempat tertentu di situ yang ada signal. Dan di situ rame sekal. masyarakat sering kumpul di situ untuk cari jaringan internet,” jelas Rezkiawan.

    “Terus jaringan internetnya itu dia mengambilnya dari Konawe Selatan. Karena Wawonii ini berhadapan dengan kabupaten Konawe Selatan.Jadi makanya kami di situ sering kumpul. Tapi di tempat tertentu di situ saja,” imbuhnya.

    Kondisi serupa juga dirasakan oleh Ansarullah Thamrin Mardhan. Bagi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wawonii Timur ini, internet bukan hanya kebutuhan sekunder tetapi juga menjadi penggerak utama pendidikan. Saat menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG), ia harus berjuang keras untuk mengakses internet.

    “Kalau saya dulu dua bulan untuk cari sinyal sulit sekali. Cuma satu-satunya itu pun kita dulu kumpul dengan masyarakat saling kejar internet ya,” kata Ansarullah.

    Menurut Ansarullah, biasa masyarakat berkumpul saat sore hari hingga malam. Ia pun berjuang hingga tengah malam ketika sudah tidak terlalu banyak masyarakat berebut sinyal karena mereka mulai berangsur pulang.

    “Ada juga di Desa Wawobeau ada tanggul di situ dekat pantai, ada tanggul di situ kan dulu, kalau malam itu kita lihat menyala-menyala HP di situ, orang hanya untuk mengirim pesan saja.Ada titik-titik tertentu di pantai itu, biasanya mereka di situ, malam kita banyak lagi yang online,” katanya.

    Dari Terisolasi ke Era Digital

    Konawe Kepulauan, yang dulu hampir 90 persen wilayahnya merupakan blank spot, kini bergerak menuju pemerataan akses telekomunikasi. Perubahan mulai terjadi pada 2017, ketika BAKTI Komdigi membangun akses internet pertama di Desa Wawobeau.

    Saat ini ada 119 titik akses internet di Konkep, termasuk sekolah, kantor desa, tempat ibadah, dan layanan publik lainnya. Sementara itu, BAKTI Komdigi juga telah membangun 35 tower BTS yang tersebar di seluruh kabupaten ini.

    “Jadi dengan adanya BAKTI tadi, masyarakat untuk mengakses informasi atau sinyal internet itu, sudah sangat-sangat bermanfaat. Yang sebelum-sebelumnya itu susah internet dengan adanya BAKTI, alhamdulillah masyarakat sudah tidak merasa kesulitan lagi untuk mencari informasi lewat internet atau WA dan lain-lain,” pungkas Jubirman.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (anl/ega)

  • BMKG Prakirakan Cuaca Hari Ini di Sejumlah Kota Besar Indonesia Hujan

    BMKG Prakirakan Cuaca Hari Ini di Sejumlah Kota Besar Indonesia Hujan

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini Selasa (10/12/2024) di sebagian besar kota di Indonesia umumnya hujan.

    “Di wilayah Jawa, cuaca hari ini diperkirakan hujan ringan hingga sedang terjadi di Jakarta, Serang, dan Bandung,” kata prakirawan BMKG Efa Septiani di Jakarta, Selasa dilansir Antara.

    Sementara cuaca hari ini di Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berpotensi hujan lebat disertai petir. 

    Adapun di wilayah Sumatera, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Bandar Lampung.  Sementara Palembang hujan dengan intensitas tinggi disertai petir. Jambi dan Pangkal Pinang diperkirakan berawan tebal.

    “Di Denpasar dan Mataram cuaca hari ini diprakirakan hujan ringan hingga sedang. Kupang diperkirakan hujan lebat,” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, di wilayah Kalimantan, cuaca hari ini berpotensi hujan dengan intensitas tinggi disertai petir terjadi di Tanjung Selor dan Banjarmasin.

    Untuk wilayah Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

    Beralih ke Sulawesi, lanjut dia, Mamuju, Manado, dan Kendari berpotensi hujan dengan intensitas tingg. Sementara cuaca hari ini di Makassar, Gorontalo, dan Palu diprakirakan hujan ringan hingga sedang.

    Di Indonesia timur, kata dia, cuaca hari ini diprakirakan hujan ringan hingga sedang, seperti terjadi di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, Jayawijaya, Ternate, Manokwari, dan Jayawijaya.

  • Menelusuri Kisah Fiksi Desa Fiktif di Sulawesi Tenggara

    Menelusuri Kisah Fiksi Desa Fiktif di Sulawesi Tenggara

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirim tim investigasi ke lima desa yang dikabarkan fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara. Hasilnya, Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri Nata Irawan menjelaskan, kisah tentang desa fiktif hanya ‘fiksi’. Dengan kata lain, desa fiktif tak pernah ada.

    Menurut Nata, tim mendapati desa itu ada. Hanya saja, tata kelola pemerintahannya tidak berjalan secara optimal karena ada kecacatan hukum. “Tidak fiktif. Kita garis bawahi, tidak fiktif. Desa tersebut ada. Kami lihat di lapangan, desa tersebut ada dan tidak fiktif,” kata Nata kepada wartawan di Jakarta, Senin, 18 November.

    Tak hanya itu, tim investigasi Kemendagri juga mendapatkan data dan informasi soal penetapan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2011 terkait Pembentukan dan Pendefinitifan Desa di Wilayah Kabupaten Konawe, ternyata tidak dilakukan melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.

    Sehingga, berdasarkan temuan itu, Kemendagri kemudian menyimpulkan ada cacat hukum di dalamnya. “Perda yang dilakukan oleh Bupati Konawe itu cacat hukum, karena tidak melalui mekanisme DPRD. Sehingga harus diperbaiki,” ujar Nata.

    Dalam Perda tersebut, Nata juga mengatakan ada 56 desa yang tercantum. Desa ini lah yang kemudian dikatakan cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ujungnya, sebagai tindaklanjut dari maladministrasi tersebut, para kepala desa dan sejumlah perangkat desa lainnya dimintai keterangan oleh Polda Sulawesi Tenggara.

    Dari hasil verifikasi itu kemudian diketahui sebanyak 34 desa sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai desa. Sementara, 18 desa masih perlu melaksanakan perbaikan administrasi.

    Sementara, sebanyak empat desa lainnya, yaitu Desa Arombu Utama Kecamatan Latoma, Desa Lerehoma Kecamatan Anggaberi, Desa Wiau Kecamatan Routa, dan Desa Napooha Kecamatan Latoma masih terus didalami karena terdapat inkonsistensi data jumlah penduduk dan luas daerah.

    Dirjen Bina Pemerintah Kemendagri Nata Irawan (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

    Selain mencatat ada inkonsistensi, Nata juga mengatakan, aktivitas pemerintahan di empat desa tersebut tidak berjalan dengan baik. Sebab, kepala desa dan perangkatnya tak mendapat penghasilan layak. Kemudian, tim juga mencatat terjadi kesenjangan antara kepala dan perangkat desa dengan para pendamping lokal desa yang mendapat penghasilan setara pejabat desa.

    “Padahal, secara notabene pendamping lokal desa ini tidak selalu hadir dan tidak membantu di lapangan,” ungkapnya.

    Dari hasil investigasi ini juga diketahui bahwa kepala daerah, baik Gubernur dan bupati nyatanya tak melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik. Sehingga, untuk menyelesaikan permasalahan, ini Kemendagri lantas mengirimkan surat edaran untuk melakukan penataan desa menyeluruh dan berulang.

    “Penataan ulang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” tegas Nata.

    Terakhir, sebagai tindak lanjut, Nata juga mengatakan Kemendagri bakal melakukan penguatan terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pusat, provinsi, kabupaten hingga kecamatan.

    “APIP diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemerintah desa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa. 

    “Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin, 4 November.

    Atas temuan tersebut, Kemendagri lantas membuat tim investigasi yang berisi 13 orang. Tim tersebut melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

  • Puskesmas Wawonii Kini Bisa Kirim Laporan-Sebar Edukasi Lewat Internet

    Puskesmas Wawonii Kini Bisa Kirim Laporan-Sebar Edukasi Lewat Internet

    Tapal Batas

    Rafida Fauzia – detikHealth

    Senin, 09 Des 2024 16:30 WIB

    Jakarta – Pemerataan akses internet berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Di Konawe Kepulauan, hadirnya akses internet memberikan manfaat bagi Puskesmas Lampeapi.

  • Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, yakni Abdul Kahar Mudzakkir, Alexander Andries (AA) Maramis, KH Masjkur, M Sardjito, Ruhana Kuddus, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.

    Pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertanggal 7 November 2019 dan diberikan langsung kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 November.

    Enam tokoh yang semasa hidupnya berjuang di berbagai bidang, mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2019 ini.

    Mereka adalah Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, Dr.(H.C.) A.A. Maramis dan K.H. Masjkur. pic.twitter.com/Ds0g8je22L

    — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2019

    Keenam tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Dua orang di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI, seorang sultan dari Sukawesi Tenggara, seorang dokter yang berjasa di dunia pendidikan, dan seorang perempuan yang berjasa di bidang jurnalis dan pendidikan.

    Berikut tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2019: 

    Abdul Kahar Muzakkir 

    Abdul Kahar Muzakkir. Foto: Wikimedia Commons

    Abdoel Kahar Moezakkir (atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir) merupakan tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tokoh asal Kotagede ini juga pernah menjadi rektor kampus tersebut periode 1948-1960.

    Selain mendirikan UII, Kahar Muzakkir memang dikenang sebagai cendekiawan Muslim dan pejuang nasional. Dia juga sempat duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

    Dr. Sardjito

    Doktor Sardjito. Foto: Wikimedia Commons

    Dr. Sardjito merupakan dokter sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961. Selanjutnya dia juga menjadi rektor UII periode 1963 – 1970.

    Semasa hidupnya, Dr Sardjito kelahiran Magetan ini menciptakan sejumlah vaksin, misalnya untuk typhus, kolera, hingga disentri. Semasa perjuangannya, dia juga berkontribusi dengan membuat makanan dan multivitamin untuk para tentara RI yaitu Biskuit Sardjito. 

    Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan, nama Dr Sardjito juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito.

    AA Maramis 

    Mr. Alexander Andries Maramis (1897-1977) akhirnya menjadi Pahlawan Nasional RI tahun 2019. pic.twitter.com/sL4IulHZ22

    — Bode Grey Talumewo (@bode_talumewo) November 8, 2019

    Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai AA Maramis merupakan tokoh yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada era kemerdekaan RI. 

    AA Maramis juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tanda tangannya ada dalam Oeang Republik Indonesia (ORI) — mata uang RI sebelum rupiah. AA Maramis juga keponakan dari Maria Walanda Maramis, tokoh pejuang perempuan dari Sulawesi Utara, yang sebelumya juga mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

    Roehana Koeddoes

    Roehana Koeddoes Foto: Wikimedia Commons

    Roehana Koeddoes (atau Ruhana Kuddus dengan ejaan kini) akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia ini, sempat gagal menjadi pahlawan nasional meski telah memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pengusulan dari daerah.

    Roehana kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, ini memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan dan literasi. Roehana hidup pada zaman yang sama dengan RA Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Roehana pernah menjadi pimpinan beberapa surat kabar pada masanya. Ia pernah menulis untuk surat kabar Poetri Hindia, Oetoesan Melajoe, hingga mendirikan surat kabarnya sendiri, Soenting Melajoe. Selain di dunia pers, Roehana juga aktif menjadi penggerak kerajinan di Sumbar, khususnya untuk kaum perempuan.

    Sultan Himayatuddin

    Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan gelar Oputa Yi Koo adalah putra daerah yang memimpin perlawanan terhadap agresi, invasi, dan imperialisme Belanda di wilayah kesultanan Buton pada abad ke-18. Himayatuddin pernah menjabat dua kali dipilih jadi sultan, yakni sebagai Sultan Buton ke-XX (1750-1752) dan ke-XXIII (1760-1760). Beliau wafat pada tahun 1776 masehi.

    Ia mendapat gelar pahlawan karena kegigihannya melawan penjajah Belanda di Tanah Air. Bahkan, ia sampai harus sempat turun tahta akibat perlawanannya dulu.

    KH Masjkur

    Alhamdulillah, KH Masjkur insya Allah akan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, pada 10 November 2019.#KyaikuPahlawanku

    | simak sosok beliau berikut ini. 👇🏻

    credit: @nahdlatululama pic.twitter.com/N4pjOSX6c1

    — PWNU Jatim | #HariSantri2019 (@pwnujatim) November 7, 2019

    KH Masjkur adalah tokoh dan ulama dari Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama di tiga era Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtopordjo atau sekitar periode 1947-1949. Kemudian menjadi Menteri Agama lagi di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sekitar periode 1953-1955. 

    Pada zaman perjuangan kemerdekaan, KH Masjkur ikut menjadi anggota BPUPKI. Ia juga pernah tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian berubah nama Laskar Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia memimpin barisan Sabilillah. 

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan enam nama pahlawan nasional pada 2018 melalui SK Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Enam orang itu yakni almarhum Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; almarhumah Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Barat; dan almarhum Depati Amir, tokoh dari Provinsi Bangka Belitung.

    Kemudian, almarhum Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; almarhum Ir. H. Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Provinsi Kalimantan Selatan; dan almarhum Brigjen KH Syam’un, tokoh dari Provinsi Banten.