Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    Menhan minta TNI dan Polri kompak layani rakyat

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta prajurit TNI menjaga kekompakan dengan personel Polri dalam melayani masyarakat.

    “Kalau Panglima sama Kapolri kompak, kamu juga harus kompak sama anggota kepolisian. Kalau tentaranya kuat, polisinya kuat, negara kita menjadi kuat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan TNI dan Polri memiliki tugas yang saling berkesinambungan.

    TNI sendiri bertugas untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara, sementara Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dua tugas ini saling bersinggungan karena sama-sama demi kepentingan rakyat.

    Kepada prajurit TNI, Sjafrie meminta personel TNI untuk melayani masyarakat dengan tulus.

    Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini. Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Dia juga meminta agar seluruh prajurit selama tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Menhan minta prajurit TNI lindungi dan hormati rakyat

    Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta seluruh prajurit TNI untuk melindungi dan menghormati rakyat demi terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat.

    “Kalian harus menjadi tentara rakyat, harus bisa bersatu dengan rakyat, dan harus bisa menghormati rakyat. Tidak boleh menyakiti hati rakyat,” kata Sjafrie dalam keterangan resmi Mabes TNI yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Saat mendampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengunjungi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (4/11), Sjafrie mengatakan dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor utama TNI bisa ada hingga saat ini.

    Karenanya untuk menjaga kesinambungan hubungan antara masyarakat dengan TNI, Sjafrie meminta para prajurit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh prajurit diminta tidak bersikap arogan hingga menyakiti hati masyarakat.

    “Rakyat membiayai kita sampai kita masuk di lubang kubur. Karena itu, berbaktilah kepada rakyat dan bantu kesulitan-kesulitan rakyat di sekelilingmu,” jelas Sjafrie.

    Terkhusus untuk prajurit yang bertugas di Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie meminta untuk selalu memperkuat pertahanan negara sekaligus membangun perekonomian serta infrastruktur untuk kepentingan masyarakat sekitar.

    “Daerah kita luas, 514 kabupaten tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang harus menjaga kedaulatan, kita punya kewajiban supaya satu kabupaten itu dijaga oleh satu batalyon, kalau perlu dua batalyon,” tutup Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

    “Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

    Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

    “Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha,” tambah Anang.

    Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

    “Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

    Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. 

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Pembentukan brigade pangan untuk kelola lahan sawah baru di Sulawesi Tenggara

    Pembentukan brigade pangan untuk kelola lahan sawah baru di Sulawesi Tenggara

    Kamis, 30 Oktober 2025 13:38 WIB

    Petani membajak sawah menggunakan traktor pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Foto udara petani membuat pematang pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kena OTT, KPK Bawa Gubernur Riau ke Jakarta Hari Ini (4/11)

    Kena OTT, KPK Bawa Gubernur Riau ke Jakarta Hari Ini (4/11)

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memboyong Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Hal itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (3/11).

    “Kemungkinan dijadwalkan besok [Selasa 4/11],” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (3/11/2025). 

    Pada kesempatan berbeda, Budi mengatakan bahwa KPK memperkirakan Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11) siang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

    “Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

    “Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo. 

    Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

    Adapun, OTT tersebut merupakan yang keenam yang dilakukan KPK pada tahun 2025.

    KPK mulai melakukan OTT pertama pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT KPK terkait penyelenggara di Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid. 

  • Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga Regional 2 November 2025

    Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bahlil: Proses yang Demokratis Juga
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan bahwa pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.
    Hal itu dikatakan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
    Menurut Bahlil, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.
    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.
    Wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.
    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” kata Cak Imin dalam sambutan pada perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada bulan Juli lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menemukan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap sebulan sekali. 

    Sebagaimana diketahui, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan atau kuartalan secara nasional. Data itu diumumkan dua bulan setelah akhir masing-masing kuartal, yang di antaranya meliputi data PDB per daerah. 

    Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap minggu. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut. 

    “Jadi kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II/2025 adalah Maluku Utara yakni mencapai 32% (yoy). Hanya Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit.

    Kemudian, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya meliputi Sulawesi Tengah (7,95%), Kepulauan Riau (7,14%), Bali (5,95%), Sulawesi Tenggara (5,89%), Sulawesi Utara (5,64%), Kalimantan Barat (5,59%), DI Yogyakarta (5,49%) dan NTT (5,44%). 

  • Dekranasda Sultra diminta berdayakan perajin angkat industri ekraf

    Dekranasda Sultra diminta berdayakan perajin angkat industri ekraf

    ANTARA – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), baik provinsi maupun kabupaten kota, agar memberdayakan perajin untuk mengangkat potensi industri kriya atau kerajinan Sultra di pasar nasional hingga internasional. Menurut Andi, ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif. (Saharudin/Yovita Amalia/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Enam daerah di Sultra jadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

    Enam daerah di Sultra jadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jumat, 31 Oktober 2025 07:19 WIB

    Foto udara deretan unit rumah nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

    Foto udara perkampungan nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.