Program Makan Bergizi Gratis Dimulai, 190 Dapur MBG Siap Beroperasi di 26 Provinsi
Tim Redaksi
KOMPAS.com –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. Program ini dapat terealisasi sebelum genap 100 hari pemerintahan
Presiden Prabowo
Subianto dan
Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program MBG merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui.
“Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 (menjabat) Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” kata Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2025).
Hasan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.
BGN pun berkomitmen meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan
stainless steel
yang higienis dan dapat digunakan ulang.
Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar sebagian besar sekolah pada semester genap.
Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal.
Pada tahap awal, 190 Dapur MBG akan mulai beroperasi pada Senin (6/1/2025). Jumlah ini akan terus meningkat setiap hari.
Diharapkan, target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
Antusiasme masyarakat terhadap program itu pun tinggi. Saat ini, 140 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah ini akan terus bertambah.
Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lain pun telah mendaftar dan tengah melalui evaluasi.
Pemerintah turut memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi
bgn.go.id.
Hasan melanjutkan, geliat perekonomian lokal pun dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. Sebab, program MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.
Kolaborasi multisektor juga diharapkan banyak terjadi. Dengan begitu, unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kopontren. Semuanya memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” kata Hasan.
Selama Januari hingga Maret 2025, imbuhnya, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.
Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.
“Angka ini (akan) terus bertambah secara bertahap hingga 2029. (Diharapkan) target 82,9 juta penerima manfaat dapat terpenuhi,” tuturnya.
Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis (MBG) didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
MBG menjadi program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program itu dirancang untuk memberikan asupan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: SULAWESI TENGGARA
-

Kadin dan Bulog Sultra Usulkan RPK Tingkat Kecamatan di Sultra
JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Perum Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggagas pembentukan ekosistem ekonomi berbasis warga dengan membentuk Rumah Pangan Kita (RPK) di tingkat kecamatan.
Wakil Ketua Umum Kadin Sultra Sastra Alamsyah mengatakan bahwa pembentukan RPK di tingkat kecamatan itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk simpul ekonomi berbasis masyarakat. Seluruh masyarakat nantinya dapat berperan aktif melalui keberadaan RPK itu.
“Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, gula, dan terigu dengan harga yang terjangkau dan dijamin oleh pemerintah melalui Perum Bulog,” kata Sastra Alamsyah mengutip Antara.
Dia menyebutkan bahwa penguatan RPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. RPK yang berada langsung di tengah masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar warga dipenuhi dengan harga yang murah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Perum Bulog Sultra.
“Keberadaan RPK ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kami (Kadin Sultra) akan mendorong agar RPK ini terbentuk di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan,” ujarnya.
Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik langkah yang diambil oleh Kadin Sultra. Pihaknya juga akan mendukung pembentukan RPK berbasis kerakyatan tersebut.
“Pembentukan RPK bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Siti Mardati.
Ia menambahkan bahwa pembentukan RPK berbasis kecamatan diharapkan tidak hanya meningkatkan distribusi bahan pangan, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Bulog sangat mendukung upaya Kadin Sultra untuk mendorong terbentuknya RPK di setiap kecamatan. Ini adalah bagian dari visi kami untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar,” ujar Siti Mardati Saing.
-

Terancam Punah, Menjaga Kekah, Hewan Endemik dari Natuna
JAKARTA – Suasana hati para pemerhati lingkungan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada pekan ketiga November 2024, diliputi kegelisahan. Kabar mengenai rencana pemindahan hewan endemik Natuna, yaitu kekah (Trachypithecus cristatus) Natuna, keluar dari daerah tersebut mencuat.
Upaya penolakan pun dilakukan oleh para pemerhati lingkungan, baik melalui pertemuan langsung dengan tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang hadir di Natuna dan ditugaskan untuk membawa kekah keluar, maupun dengan menyampaikan pendapat serta permintaan kepada pemerintah agar rencana tersebut dibatalkan.
Pemerhati lingkungan dan pecinta kekah Natuna menyatakan bahwa kekah Natuna adalah hewan endemik yang tidak boleh dipindahkan keluar dari Natuna dengan alasan apapun. Sebab, akan mengancam kelangsungan hidup hewan tersebut, mengingat kesulitan kekah beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal itu pernah terjadi sebelumnya saat kekah dibawa secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, kekah Natuna merupakan salah satu potensi ekonomi daerah yang dapat menarik wisatawan jika dikelola dengan baik. Kehilangan satwa ini tentu akan merugikan daerah, mengingat nilai unik yang dimiliki oleh kekah Natuna dalam menarik perhatian pengunjung.
Kekah atau Owa atau Lutung adalah hewan khas dari Kepulauan Riau, termasuk Natuna. Kekah termasuk dalam famili Cercopithecidae dan genus Trachypithecus. Satwa ini memiliki ciri-ciri berbulu abu-abu kecoklatan, berat 5-7 kg, panjang berkisar 40-60 centimeter, ekor panjang dan memakan buah, daun, dan serangga.
Kekah dilindungi oleh undang-undang karena terancam punah yang diduga karena beberapa sebab, yakni perburuan liar, kerusakan habitat dan perdagangan hewan liar.
Menanggapi gejolak tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna berinisiatif untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di wilayah tersebut, termasuk pemerhati lingkungan dengan pihak BBKSDA, untuk berdiskusi bersama.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 20 November 2024, tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan. Meskipun dengan hati yang berat, para pemerhati lingkungan menerima keputusan untuk memindahkan kekah Natuna setelah mendengarkan penjelasan dari tim BBKSDA mengenai tujuan pemindahan tersebut, yaitu untuk rehabilitasi satwa guna menjaga hewan endemik itu agar tidak punah serta janji Pemkab Natuna akan memberi perhatian khusus kepada kekah Natuna di 2025.
Rehabilitasi demi kesejahteraan
Program rehabilitasi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Tujuannya untuk memastikan kesejahteraan kekah Natuna serta mendukung upaya konservasi spesies yang terancam punah atau terluka.
Menurut Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Batam, BBKSDA Riau Tommy Steven Sinambela, rehabilitasi kekah Natuna akan dilakukan di Lembaga Konservasi Taman Safari Prigen di Pasuruan, Jawa Timur. Pemilihan tempat ini didasarkan pada kenyataan bahwa Kepulauan Riau belum memiliki fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi satwa liar. Program rehabilitasi ini juga merupakan bagian dari upaya pengembangbiakan terkontrol spesies endemik yang dilindungi.
Selain kekah Natuna, program rehabilitasi ini juga mencakup spesies lain yang berada di beberapa daerah di Indonesia. Adapun satwa yang dipilih untuk direhabilitasi antara lain simakobu, bokoi, joja atau lutung Mentawai, anoa Buton, burung rangkong gading, burung kakaktua kecil jambul kuning, babi rusa Togean, burung murai Kangean, burung kacamata wangi-wangi, dan beo Enggano.
Rencananya, jumlah kekah Natuna yang akan direhabilitasi sebanyak lima ekor. Namun pada hari pemindahan hanya hanya empat ekor yang bisa dibawa. Batalnya pemindahan satu ekor kekah Natuna disebabkan oleh kematian akibat sakit. Kelima kekah Natuna sebenarnya bukan diambil dari alam liar, melainkan hasil penertiban terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi secara ilegal.
Saat diambil, terlihat bahwa tingkah laku kelima kekah tersebut telah berubah. Hal ini diduga akibat pemeliharaan yang tidak memenuhi standar, baik dari segi tempat maupun makanan yang diberikan. Dugaan tersebut semakin kuat ketika salah satu ekor kekah jatuh sakit dan tidak dapat diselamatkan, yang pada akhirnya gagal untuk direhabilitasi.
Dilansir dari ANTARA, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi tim BBKSDA, dan rasa kecewa tampak jelas di raut wajah mereka. Kematian kekah Natuna menggambarkan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap satwa endemik ini.
Meskipun demikian, tim BBKSDA tidak larut dalam kesedihan atau mencari siapa yang salah. Mereka terus berupaya mencari solusi terbaik, salah satunya dengan berencana menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2025, agar peristiwa serupa tidak terulang.
Di Natuna sudah ada beberapa komunitas yang peduli terhadap kekah Natuna, salah satunya “Mantau Kekah”. Pemkab Natuna dan BBKSDA berencana menjalin kerja sama untuk melestarikan kekah Natuna sesuai kesepakatan yang dilakukan pada pertemuan Rabu (20/11/2024) di Kantor Bupati Natuna yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Boy Wijanarko.
Konservasi lingkungan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, para pemangku kepentingan setempat, komunitas, dan masyarakat telah berupaya sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk mendukung konservasi kekah.
Pemkab Natuna, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), aktif melakukan berbagai inisiatif, seperti penanaman, pemeliharaan, dan perawatan pohon, terumbu karang, imbauan serta kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.
Upaya serupa juga dilakukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk TNI, Polri, Bakamla, dan Basarnas. Khusus TNI, baik Angkatan Udara (AU) maupun Angkatan Laut (AL), yang memiliki program konservasi mangrove. AU berkolaborasi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mengelola lahan konservasi, sementara AL menggandeng para pelajar dalam kegiatan pelestarian.
Selain itu, Basarnas dan Bakamla turut bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menanam terumbu karang di lokasi wisata. Program demikian juga dilakukan secara mandiri oleh komunitas di Natuna, seperti Jelajah Bahari Natuna (JBN).
JBN secara khusus berfokus pada penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan terumbu karang. Aktivitas mereka terutama diarahkan pada wilayah yang terumbu karangnya rusak akibat bencana alam maupun tindakan tidak bertanggung jawab dari manusia.
Berbagai elemen pemerintah dan masyarakat di Natuna terus berupaya untuk menjaga konservasi di daerah tersebut. Harapannya, agar lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap lestari, terhindar dari kepunahan.
-

Irjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Irjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. merupakan seorang perwira tinggi Polri yang saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Pria yang akrab disapa Abi ini pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 2020 hingga 2023.
Selain itu, Irjen. Pol. Abiyoso juga tercatat pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Polri.
Berikut profil Irjen. Pol. Abiyoso Seno Aji.
Kehidupan Pribadi
Dilansir dari situs Wikipedia, Irjen. Pol. Abiyoso Seno Aji lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 25 Oktober 1970.
Saat ini, ia telah berusia 54 tahun.
Pendidikan
Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji. (Humas Polda Jateng)
Irjen. Pol. Abiyoso Seno Aji merupakan jebolan dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992 dan berpengalaman dalam bidang Brigade Mobil (Brimob).
Setelah lulus dari Akpol, Irjen. Pol. Abiyoso melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2004, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri tahun 2008, dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri tahun 2015.
Di samping itu, Irjen. Pol. Abiyoso juga tercatat pernah mengenyam pendidikan kejuruan, berikut daftarnya:
Dikjur Lantas Pasis Akpol (1993)
Dikjur Lanpa Intel (1994)
KIBI ELEMENTARY (1995)
Dikjur Bahasa Inggris TOEFL (1996)
Daspa Brimob (2001)
Southeast Asia IED (Improvised Explosive Device) Awarnes (2011)
Counter Terrorism Investigation Management (2011)
Major Event Security Management Consultation (2011)
Police Leader Role in Combating Terrorism (2013)
First Responder To Terrorism Incident & First Responder Medical Stabilization (2013)
International Surveillance (2013).Karier
Irjen. Pol. Abiyoso mengawali karier sebagai Kepala Satuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara tahun 2008.
Dua tahun berselang, ia dimutasi ke Riau untuk mengemban jabatan yang sama.
Tahun 2011, Irjen. Pol. Abiyoso dipercaya menjadi Wakasat I Gegana Korbrimob Polri.
Tak berselang lama, ia kembali dimutasi ke Kalimantan Tengah dengan menjabat sebagai Kasat Brimob Polda Kalteng.
Pada 2014, Irjen. Pol. Abiyoso mengemban tugas baru sebagai Dirsabhara Polda Sulteng.
Kemudian, ia ditunjuk menjadi Kapolrestabes Semarang pada 2016.
Tiga tahun kemudian, Irjen. Pol. Abiyoso dipercaya menjadi Karopaminal Divpropam Polri.
Dan pada 2020, ia terpilih menjadi Wakapolda Jawa Tengah.
Berkat kinerjanya yang baik, ia pun mendapat promosi jabatan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri sejak 7 Desember 2023.
(Tribunnews.com/David Adi)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4619816/original/052580900_1697982578-WhatsApp_Image_2023-10-22_at_20.25.50.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sinonggi, Warisan Kuliner Suku Tolaki yang Bertahan Ratusan Tahun
Liputan6.com, Kendari – Tradisi menyantap sinonggi secara bersama-sama atau mosonggi masih dilestarikan oleh suku Tolaki di Sulawesi Tenggara hingga saat ini. Makanan berbahan dasar pati sari sagu ini telah menjadi identitas kuliner masyarakat Tolaki selama ratusan tahun.
Mengutip dari berbagai sumber, nama sinonggi berasal dari kata posonggi, yakni sebuah alat makan tradisional mirip sumpit yang terbuat dari bambu yang telah dihaluskan. Alat makan khas ini digunakan khusus untuk mengambil sinonggi dari wadah penyajiannya.
Pada masa lalu, Suku Tolaki mendapatkan bahan baku sinonggi dari pohon sagu yang tumbuh di sepanjang sungai Konaweha. Setelah diolah menjadi pati sari, sagu kemudian dimasak hingga menjadi hidangan utama yang disajikan dalam odula, nampan tradisional yang terbuat dari kayu.
Penyajian sinonggi memiliki keunikan tersendiri dibandingkan makanan serupa seperti kapurung atau papeda. Hidangan ini tidak langsung dicampur dengan sayur, kuah ikan, atau sambal.
Akan tetapi, makanan ini disajikan terpisah sehingga penikmatnya dapat mencampur sesuai selera masing-masing. Dua jenis pelengkap yang selalu hadir dalam hidangan sinonggi adalah jeruk Tolaki dan palola.
Seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam cara penyajian sinonggi. Penggunaan odula kini mulai tergantikan dengan baskom, sementara posonggi diganti dengan sumpit modern.
Meski demikian, sinonggi tetap menjadi hidangan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Totolaki. Ini mencerminkan kelestarian warisan kuliner nusantara yang tetap bertahan di tengah modernisasi.
Penulis: Ade Yofi Faidzun
/data/photo/2025/01/03/6777fe79d1d12.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




