provinsi: SULAWESI TENGGARA

Dongkrak Ekonomi, Produk Pertanian dan Perkebunan Kolaka Timur Sultra Dikembangkan ke Pasar Ekspor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), memiliki produk perkebunan dan pertanian yang berpotensi untuk digenjot kegiatan ekspornya.

Satu di antara komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan yakni kakao, yang pada tahun 2022 luas perkebunannya mencapai 57.916 ha dan produksi 18.188 ton.

Selain itu, ada komoditas lain setelah kakao adalah cengkeh, kelapa dalam, kopi robusta, lada, pala, dan kelapa sawit.

Dalam mengembangkan potensi ekspor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur, DPRD Kabupaten Kolaka Timur yang diwakili Ketua Komisi I, Eka Saputra; Ketua Komisi II, Suprianto; dan Ketua Komisi III, Irwansyah beserta anggota tiap-tiap komisi melakukan kunjungan kerja ke Bea Cukai Kendari, pekan kemarin.

“Kunjungan perwakilan DPRD Kabupaten Kolaka Timur merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perekonomian, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bea Cukai,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Trisman dikutip Selasa (7/1/2025).

Kabupaten Kolaka Timur juga mengembangkan pertanian terpadu yang memadukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Diharapkan, perkembangan pertanian dan perkebunan Kabupaten Kolaka Timur dapat membuat daerah ini menjadi pemasok pangan nasional.

“Kami sangat berterima kasih kepada perwakilan DPRD yang telah melakukan kunjungan ke sini. Semua anggota dewan yang hadir kami beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan, dan sebagian besar bertanya bagaimana Kolaka Timur yang dengan peraturan daerah terbarunya akan menjadikan Kolaka Timur menuju kota agropolitan,” tuturnya.

07/01/2025 18:06
Makan Bergizi Gratis Pakai Uang Pribadi Prabowo, Ekonom: Penyimpangan Pengelolaan APBN

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Hukum Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhamad Saleh, menilai terjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara karena pemerintah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program makan bergizi gratis di sejumlah daerah.

Saleh menekankan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap penggunaan keuangan negara,” ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Dia mengingatkan pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi.

Oleh sebab itu, Saleh menekankan program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik.

“Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis,” jelasnya.

Saleh menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintaan.

Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerintahan itu sendiri. Apalagi, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan.

“Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan,” lanjut Saleh.

Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat.

Saleh pun menyarankan jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.

Program Makan Bergizi Gratis Resmi Berjalan

Program MBG resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” ucapnya.

07/01/2025 15:00
DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat

DPR Klaim Program Makan Bergizi Gratis Disambut Baik Masyarakat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad
mengeklaim, program
makan bergizi gratis
yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.
Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.
“Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.
Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.
Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.
“Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus,” ujar Dasco.
Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.
Pemerintah mulai memberikan
Makan Bergizi Gratis
(MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.
Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/01/2025 13:04
Video Istana Akui Anggaran Makan Gratis di Sejumlah Daerah Masih Gunakan Uang Prabowo, Mengapa? – Halaman all

Istana buka suara terkait program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo.

Tayang: Selasa, 7 Januari 2025 12:54 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Istana buka suara terkait program makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan beberapa wilayah termasuk Kendari, belum menggunakan dana yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp 71 triliun untuk program tersebut.

Dana MBG di Kendari saat ini masih berasal dari sisa anggaran uji coba yang diluncurkan sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden.

“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

07/01/2025 12:54
Plus Minus Makan Bergizi Gratis (MBG) Perdana: Menu, Dapur, dan Tanpa Susu

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru saja memulai pelaksanaan hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025).

Dalam peluncurannya, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 Provinsi telah hadir untuk menyasar sasaran penerima manfaat dengan target mencapai 3 juta orang dari Januari—April 2025 dan menyediakan 3.000—3.500 porsi per harinya.

Ragam menu pun disajikan, Misalnya di SPPG Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan sajian nasi, ayam semur, kacang panjang dan pisang. Kemudian berlanjut di SPPG Lanud Husein Sastranegara Bandung yang menyediakan nasi, ayam goreng, sawi, pisang, susu. Lalu, SPPG Sidoarjo Jawa Timur denga menu nasi, ayam tepung tanpa tulang, tumis sawi tahu, semangka, dan susu.

Tentu berbagai aspek dari kegiatan tersebut mulai terlihat jelas. Mulai dari menu yang disajikan, operasional dapur yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi di beberapa daerah yang tidak bisa menyajikan susu sebagai bagian dari menu utama.

Kendati demikian, program MBG diharapkan dapat meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah melalui asupan gizi yang lebih baik, mendapat perhatian besar, meskipun tidak tanpa hambatan.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

No

Wilayah

Jumlah SPPG

1

Jakarta

5 titik

2

Jawa Tengah

40 titik

3

Jawa Timur

32 titik

4

Jawa Barat

58 titik

5

Banten

3 titik

6

Yogyakarta

3 titik

7

Aceh

6 titik

8

Bali

1 titik

9

Gorontalo

1 titik

10

Kalimantan Selatan

2 titik

11

Kalimantan Timur

1 titik

12

Kalimantan Utara

1 titik

13

Kepulauan Riau

8 titik

14

Lampung

4 titik

15

Maluku

2 titik

16

Maluku Utara

2 titik

17

Nusa Tenggara Timur

1 titik

18

Papua Barat

2 titik

19

Papua Selatan

1 titik

20

Riau

3 titik

21

Sulawesi Barat

1 titik

22

Sulawesi Utara

1 titik

23

Sulawesi Selatan

8 titik

24

Sulawesi Tenggara

2 titik

25

Sumatra Barat

1 titik

26

Sumatra Utara

1 titik

Total

26 Provinsi

190 titik

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Tak Ada Susu di Menu MBG

Dari varian menu yang dihadirkan, susu memang bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari. Bahkan, memang tak ada standar menu dalam pelaksanaan MBG saat ini.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Dede Prayudi menekankan memang tidak ada standar menu, tetapi standar gizi. Mengingat setiap daerah memiliki kecenderungan yang berbeda untuk varian menu yang dikonsumsi setiap harinya.Misalnya, di Papua, kata Dede, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Sementara di daerah lain ada yang dengan singkong.

“Misalnya, ada pemenuhan protein. Bisa saja hari ini tadi menunya adalah dada ayam dengan tahu. Bisa saja besok lusa dengan susu. Jadi sekali lagi, tidak ada standar menu. Yang ada adalah standar gizi,” katanya seusai ikut meninjau pelaksanaan MBG di Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (6/1/2024).

Senada, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa khusus pada hari pertama penyertaan susu pada menu MBG memang masih belum diwajibkan. Namun, pada esok hari dipastikan menu MBG bakal mulai dilengkapi dengan susu.

Untuk memastikan kesiapan suplai susu untuk Program MBG itu, Budi Arie mengaku telah berkoordinasi dan melakukan peninjauan pada sejumlah pabrik susu. Salah satunya yang berlokasi di Pangalengan.

“Belum ya [untuk susu], sementara tadi belum, yang harus buah dulu. Tapi kita pasti akan usahakan karena susu kan masuk dalam Badan Gizi, jadi hari ini saja [yang tidak ada susu],” jelasnya saat ditemui di SPPG Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Memang, dengan harga menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan sebesar Rp10.000 cukup menjadi tantangan. Hal ini pun diamini oleh Juru masak atau Chef Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Halim Perdana Kusuma.

Chef Profesional dari Unit Pelayanan Mitra Lanud Halim Perdana Kusuma Jonny Kusuma Hadi menjelaskan pihaknya masih perlu melakukan penyesuaian sejumlah menu untuk disesuaikan dengan bujet yang ada.

“Tantangannya mempunyai tugas berat untuk mengatur menu untuk supaya harganya tak lebih dari Rp10.000,” jelasnya saat ditemui di SD Angkasa 5 Jakarta Timur, Senin (6/1/2025).

Akan tetapi, Jonny menyebut hal itu tak menjadi kendala berarti yang membuat proses produksi makan bergizi gratis tertunda.

“Sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja kemarin, budget Rp10.000 kan kami masih menyesuaikan menu yang di tetapkan oleh BGN,” tambahnya.

Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengamini bahwa menu susu bukan menjadi produk yang akan diterima penerima manfaat setiap hari.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa setiap siswa atau penerima manfaat akan mendapatkan menu susu sekali untuk setiap minggunya.

“Susu kan tidak diwajiibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya,” ujarnya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Senin (6/1/2025).

Misalnya, dia melanjutkan bahwa untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SD Negeri Kedung Badak 1 Kota Bogor yang dikunjunginya mendapatkan jatah susu setiap Jumat. Sedangkan, sekolah di Cimahi mendapatkan susu setiap Senin.

“Jadi paling sedikit itu seminggu sekali, tetapi tidak wajib. Susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” ucapnya.

Kendati demikian, dia pun mengamini untuk daerah yang dekat dengan lokasi peternakan sapi bisa berpeluang untuk mendapatkan dua hingga tiga kali seminggu untuk menu susu.

Menurutnya, saat ini pemerintah lebih mengutamakan kelayakan porsi makanan, mulai dari kecukupan kalori, karbohidrat dan protein. Contohnya, dia menyebut bahwa secara kalori, untuk takaran bagi penerima manfaat di level SMP—SMA akan diberikan porsi hingga 600 kalori.

“Jadi nasinya itu mungkin 75 atau 80 gram lah kalau nasinya. Kalau karbonya itu 75—80 gram lah. Kalori mereka 600. Kalau anak PAUD dan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD mungkin sekitar 300 kalori saja mereka,” imbuhnya.

Perbesar

Pelaksanaan MBG di Kendari Pakai Duit Prabowo

Hasan pun mengungkapkan dalam peluncuran perdananya, Presiden Prabowo Subianto memang tak langsung meninjau program andalannya tersebut. Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu memang belum dijadwalkan untuk meninjau program vitalnya itu.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa Prabowo akan melakukan sidak secara mendadak di titik-titik yang diinginkan.

“Jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum, tetapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja, mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan, jadi enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu,” ucapnya

Meski begitu, Hasan memastikan bahwa Prabowo tak ada sedikit pun acuh terhadap program tersebut. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah pengadaan MBG masih menggunakan kocek dari kantung pribadi Prabowo.

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

“[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya.

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” tandas Hasan.

Setali tiga uang, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan absennya Kepala Negara dalam meninjau peluncuran perdana program andalannya Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).

Dadan mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu tengah menjalani agenda penting lainnya.

“Beliau ada agenda penting lainnya. Program MBG program yang panjang. Sidak bisa setiap saat dan tidak harus hari ini,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (6/1/2025).

Meskipun tak dihadiri Prabowo selaku pemilik inisiasi program secara langsung, tetapi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turun gunung meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama MBG serentak digelar di berbagai daerah Indonesia itu.

Tumbuhkan Perekonomian Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam praktiknya.

Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa program ini memang tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi perekonomian juga dari sisi mikro.

“Jadi nanti Insyaallah perekonomian daerah akan bangkit ya, akan ada hitung-hitungan yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bima lewat siaran pers, Senin (6/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan Kemendagri bakal terus memastikan seluruh pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memahami teknis sistem pelaksanaan MBG.

Di sisi lain, Kemendagri disebut akan terus mendorong pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik dengan memastikan kolaborasi di daerah berjalan maksimal dan mempelajari berbagai catatan yang ada.

07/01/2025 12:00
Daftar 16 Perwira Polri yang Baru Duduki Jabatan Kapolda di 2024, Ini Nama-namanya

loading…

Terdapat 16 Perwira Polri yang baru duduki jabatan Kapolda di 2024. Mereka semua ini memang belum pernah mencicipi posisi Kapolda di jabatan sebelumnya. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews

JAKARTA – Terdapat 16 Perwira Polri yang baru duduki jabatan Kapolda di 2024. Mereka semua ini memang belum pernah mencicipi posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di jabatan sebelumnya.

Pada tahun 2024, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit telah melakukan sejumlah mutasi yang membuat banyak Perwira Polri mendapat jabatan dan pangkat baru.

Pada umumnya, di setiap mutasi yang dilakukan oleh Kapolri ini pasti akan melibatkan jabatan Kapolda. Mengingat saat ini posisi itu memang cukup banyak, yakni total 36 jabatan setelah ditambahkannya dua Polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

16 Perwira Polri yang Baru Jabat Kapolda di 2024

1. Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto

Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto sejak 26 Juni 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Sumatera Utara. Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini sempat menduduki posisi Dirtipideksus Bareskrim Polri di 2021.

2. Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta

Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta baru mengemban amanat sebagai Kapolda Sumatera Barat setelah terkena mutasi pada 29 Desember 2024. Sebelumnya, ia sempat duduki jabatan Irwil V Itwasum Polri.

3. Irjen Pol. Anwar

Irjen Pol. Anwar sejak 26 Juli 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Bengkulu. Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat menduduki posisi Karowatpers SSDM Polri di tahun 2020.

4. Irjen Pol. Hendro Pandowo

Irjen Pol. Hendro Pandowo sejak 26 Juli 2024 menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat duduki posisi Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

5. Irjen Pol. Suyudi Ario Seto

Irjen Pol. Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya sejak tahun 2023, terkena mutasi pada 26 Juni 2024, yang membuatnya diangkat jadi Kapolda Banten.

6. Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo

Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo sejak 26 Juli 2024 menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Sebelumnya, lulusan Akpol 1996 ini sempat jabat posisi Karobinkar SSDM Polri di tahun 2021.

7. Irjen Pol. Hadi Gunawan

Irjen Pol. Hadi Gunawan sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Lulusan Akpol 1991 ini sebelumnya sempat jabat posisi Koordinator Staf Ahli Kapolri.

8. Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan

Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menduduki posisi Kapolda Kalimantan Selatan setelah terkena mutasi pada 11 November 2024. Sebelumnya, lulusan Akpol 1992 ini pernah duduki posisi Wakapolda Kalimantan Selatan sejak 2022.

9. Irjen Pol. Jonathan Hary Sudwijanto

Irjen. Pol. Jonathan Hary Sudwijanto menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Utara usai terkena mutasi tanggal 26 Juli 2024. Letting Akpol 1990 ini sebelumnya sempat bertugas sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri.

10. Irjen Pol. Roycke Harry Langie

Irjen Pol. Roycke Harry Langie sejak 20 September 2024 mengemban amanat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini pernah duduki posisi Kakorbinmas Baharkam Polri.

11. Irjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi

Pudji Prasetijanto Hadi menjabat sebagai Kapolda Gorontalo setelah terkena mutasi pada 28 Februari 2024. Sebelumnya, lulusan Akpol 1989 ini sempat duduki posisi Wakapolda Gorontalo.

12. Irjen Pol. Dwi Irianto

Pada mutasi tanggal 26 April 2024, Dwi Irianto yang menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara sejak tahun 2023, diangkat menjadi Kapolda Gorontalo. Sekaligus membuatnya mendapat kenaikan pangkat dari Brigjen jadi Irjen Polisi.

13. Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan

Eddy Sumitro Tambunan yang sebelumnya menduduki posisi Koordinator Staf Ahli Kapolri sejak 2023, terkena mutasi di 26 Juli 2024 untuk tugas baru jadi Kapolda Maluku.

14. Irjen Pol. Gatot Haribowo

Selanjutnya, ada Gatot Haribowo yang baru saja mengemban amanah sebagai Kapolda Papua Barat Daya pada 11 November 2024. Sebelumnya, ia sempat bertugas sebagai Danpas Brimob III Korbrimob Polri.

15. Irjen Pol. Alfred Papare

Irjen Pol. Alfred Papare sejak mutasi 11 November 2024 telah ditunjuk sebagai Kapolda Papua Tengah. Sebelumnya, lulusan Akpol 1995 ini sempat jabat posisi Wakapolda Papua Barat di 2023.

16. Irjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin

Terakhir, ada nama Petrus Patrige Rudolf Renwarin yang duduki posisi Kapolda Papua sejak 28 Agustus 2024. Lulusan Akpol 1991 ini sebelumnya sempat jabat Wakapolda Papua.

Itulah deretan perwira polisi yang baru jabat Kapolda di tahun 2024. Dimana mereka memang belum pernah menjabat sebagai Kapolda di jabatan sebelumnya.

(shf)

07/01/2025 06:55
Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis (MBG) di pertengahan 2025.

Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG, yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

“Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap, red.), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam mengelola dapur, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

“Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready (menyiapkan, red.) 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis. Sepanjang tahun 2025 target dapur MBG-nya sebanyak 5.000. Nanti kepala dapurnya wajib SPPG. Jadi, SPPG yang dibutuhkan juga 5.000,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 SPPG atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari pertama ini (6/1).

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Gorontalo.

Berikutnya di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

06/01/2025 21:00
Kick Off Makan Bergizi Gratis, Gibran Kirim Pesan via Instagram

Jakarta, CNN Indonesia —

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

“Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita,” tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]

06/01/2025 20:54
Istana Akui Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana yang dianggarkan pemerintah atau berasal dari APBN, yang mencapai Rp71 triliun itu, terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)

“[Pelaksaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” katanya kepada wartawan saat dihubungi melalui sambungan telefon, Senin (5/1/2025).

Hasan menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu

Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.

“Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional],” ucapnya.

Hasan pun menjelaskan bahwa untuk tahap awal terdapat 190 dapur MBG yang mulai beroperasi hari ini. Ke depan, bertambahnya penerima manfaat juga akan sejalan dengan jumlah dapur yang digunakan.

Targetnya, kata Hasan akan ada 937 dapur yang dapat beroperasi pada awal Maret 2025, dengan pelaksanaan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Menurutnya, usai mengunjungi sejumlah dapur dan sekolah pada hari ini, Senin (5/1/2025) standar operasional prosedur (SOP) di sejumlah dapur sudah memenuhi kebutuhan higienitas.

“Nah, nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis,” pungkas Hasan.

06/01/2025 19:40
Gerindra: Presiden Prabowo ikut pantau pelaksanaan MBG perdana

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ikut memantau jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1).

“Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan Muzani tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tidak dijadwalkan meninjau pelaksanaan program MBG pada hari pertama dimulai, yakni Senin, 6 Januari 2025.

Dia pun bersyukur program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo akhirnya dapat mulai berjalan sejak hari ini di 26 provinsi di Tanah Air.

Dia juga berharap program MBG dapat berjalan secara baik dan lancar, serta melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraannya.

“Kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi,” tuturnya.

Adapun ihwal tak adanya susu yang ikut disertakan dalam program MBG di sejumlah daerah, dia menyebut bahwa realisasi program tersebut masih bertahap dan anggarannya disesuaikan dengan daerah yang menyelenggarakannya.

“Ya, kan memang ini masih bertahap sehingga pelaksanaannya masih dilakukan di beberapa tempat, dan anggaran yang ada memang dicukupkan untuk daerah-daerah yang sudah ditunjuk,” kata dia.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi diberlakukan hari ini di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia.

Ada sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai hari ini.

Dapur-dapur MBG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo.

Kemudian, ada juga dapur-dapur MBG di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Operasional dapur MBG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan dan mengawasi secara ketat kualitas makanan serta standar gizi yang disalurkan ke anak-anak dan ibu hamil.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

06/01/2025 17:55