Kamis, 23 Januari 2025 19:00 WIB
ANTARA – Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (Distanak Sultra) menyebut penyerapan pupuk yang optimal oleh para petani di Sultra mendorong peningkatan produktivitas gabah dan beras. Total produksi beras tahun 2024 sebanyak 554.877 ton. Peningkatan tersebut menjadikan Provinsi Sultra menempati peringkat ke-4 produksi beras di Indonesia. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)
Jakarta –
Saat ini masyarakat keturunan etnis Tionghoa tengah menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 29 Januari 2025. Sudah menjadi kepercayaan mereka bahwa hujan saat Imlek akan membawa keberuntungan bagi mereka.
Pada kenyataannya, hujan memang hampir selalu terjadi ketika Imlek. Bagaimana penjelasan ilmiahnya?
Hujan Saat Imlek
Kasi Data dan Informasi BMKG Kelas I Semarang, Iis Widya Harmoko, menjelaskan Imlek tahun baru China selalu jatuh di bulan Januari atau Februari. Sementara bulan tersebut termasuk dalam musim penghujan.
“Di Indonesia, Imlek biasanya jatuh pada bulan Januari-Februari. Pada Januari ini merupakan periode puncak musim hujan,” kata Iis saat dihubungi detikcom, Rabu (22/1/2025).
Letak geografis Indonesia yang dilewati garis ekuator juga menjadi penyebab Indonesia mengalami hujan pada bulan Januari. Hal ini bisa berbeda dengan negara lain di belahan bumi lain yang mungkin mengalami musim salju atau kering.
“Karena Indonesia dilewati garis ekuator atau khatulistiwa, maka potensi hujan hampir ada sepanjang tahun. Intensitas hujan akan semakin bertambah seiring semakin dekat dengan pergerakan matahari,” ujar Iis.
Prakiraan Cuaca Imlek 2025
Imlek yang jatuh pada akhir Januari 2025 ini tentu memiliki potensi hujan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena bulan ini memang puncak dari musim penghujan. Namun bagaimana prakiraan cuaca Imlek 2025 menurut prediksi BMKG?
BMKG secara rutin merilis prospek cuaca mingguan. Data terbaru di situs BMKG yang dirilis adalah untuk periode 21-27 Januari 2025. Secara umum, sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan sedang hingga lebat sepekan ke depan.
Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 21-23 Januari 2025:
Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.Potensi Angin Kencang: Bengkulu dan Kep. Riau.
Berikut daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan hingga angin kencang pada periode 24-27 Januari 2025:
Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, DIY, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumatera Barat, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.Hujan Sangat Lebat-Ekstrem: Lampung dan Jawa Tengah.Potensi Angin Kencang: NihilPrakiraan Cuaca di Kota Tujuan Wisata Imlek
Berikut ini prakiraan cuaca BMKG pada 29 Januari 2025 untuk beberapa daerah yang biasa menjadi destinasi wisata saat Imlek:
DKI Jakarta: hujan ringan-hujan petir (suhu 23-29°C)Bogor: hujan ringan (suhu 23-27°C)Solo: udara kabur (suhu 23-26°C)Semarang: hujan ringan (suhu 24-26°C)Singkawang: udara kabur (suhu 23-27°C)Palembang: hujan ringan (suhu 23-28°C)Batam: hujan ringan (suhu 25-29°C)Manado: hujan ringan (suhu 24-27°C)
Nah, sekarang detikers tahu kan, hujan memang umum terjadi di Indonesia saat Imlek karena bulan Januari adalah puncak dari musim penghujan. Jika detikers berencana menikmati malam Imlek, jangan lupa bawa payung, ya!
(bai/row)
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar
Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis
Kawasan
Jumlah Anak Penerima Manfaat
Asia Selatan
125 juta anak
Amerika Latin-Karibia
80 juta anak
Asia Timur Pasifik
57 juta anak
Eropa-Asia Tengah
55 juta anak
Afrika Sub-Sahara
53 juta anak
Amerika Utara
29 juta anak
Timur Tengah-Afrika Utara
19 juta anak
Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.
Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu.
“Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).
Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan.
Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.
Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai.
Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.
Ketiga, pemerintah juga bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG.
Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.
Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday.
Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.
Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis.
“Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.
Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi
No
Wilayah
Jumlah SPPG
1
Jakarta
5 titik
2
Jawa Tengah
40 titik
3
Jawa Timur
32 titik
4
Jawa Barat
58 titik
5
Banten
3 titik
6
Yogyakarta
3 titik
7
Aceh
6 titik
8
Bali
1 titik
9
Gorontalo
1 titik
10
Kalimantan Selatan
2 titik
11
Kalimantan Timur
1 titik
12
Kalimantan Utara
1 titik
13
Kepulauan Riau
8 titik
14
Lampung
4 titik
15
Maluku
2 titik
16
Maluku Utara
2 titik
17
Nusa Tenggara Timur
1 titik
18
Papua Barat
2 titik
19
Papua Selatan
1 titik
20
Riau
3 titik
21
Sulawesi Barat
1 titik
22
Sulawesi Utara
1 titik
23
Sulawesi Selatan
8 titik
24
Sulawesi Tenggara
2 titik
25
Sumatra Barat
1 titik
26
Sumatra Utara
1 titik
Total
26 Provinsi
190 titik
Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025
Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.
Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun.
Selain itu, program “Makan Bergizi Gratis” telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.
Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.
“Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal.
Utak Atik Kebijakan
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.
Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.
“Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.
Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan.
“Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.
Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.
Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.
Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.
Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik?
Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.
Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG.
Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting,” ujarnya.
Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.
Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.
Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.
“Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” katanya.
Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).
Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.
Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.
“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
“Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.
Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.
Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.
Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.
“Januari – April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April – Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus – Desember melayani 15 – 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG,” tutur Dadan.
Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.
“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).
ANTARA – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (KpwBI Sultra) memfasilitasi serta menjadi mediator kerja sama antara Kabupaten Konawe dan Buton Utara dalam hal ketersediaan komoditas beras dan daging ayam, Kamis (23/1). Karena dinilai surplus, Kabupaten Konawe akan memasok beras ke Buton Utara, yang akan menyuplai daging ayam ke Konawe. (Saharudin/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)
Kita juga masih melihat bentuk-bentuk MoU kerja samanya seperti apa, karena subsidi namanya
Kendari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, mendukung pengoperasian pesawat Airbus di Bandara Betoambari Baubau dengan mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp1 miliar pada APBD Perubahan tahun 2025.
Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Budiman, di Busel, Rabu mengatakan, pengalokasian subsidi untuk penerbangan pesawat berbadan lebar melalui APBD itu masih akan dibahas, karena penganggarannya belum dimasukkan di dokumen APBD induk 2025 yang sudah dibahas sebelumnya.
“Tetapi pada prinsipnya itu kita akan siapkan. Kita juga masih melihat bentuk-bentuk MoU kerja samanya seperti apa, karena subsidi namanya, apakah ini blok seat atau seperti apa. Pada prinsipnya nilai harga satuan tiket Baubau-Makassar maupun sebaliknya sebesar Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta yang menggunakan pesawat ATR, kita harapkan turun sampai Rp800 ribu untuk Airbus,” ujarnya.
Kata Sekda Budiman juga, pihaknya masih menunggu nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Baubau dengan pihak maskapai Super Air Jet.
“Jadi, pada prinsipnya kita akan melihat sejauh mana komunikasi atau pasal-pasal perjanjian yang dimasukkan, tetapi nilai dari komitmen dari setiap pemda sudah ada, makanya kita juga akan mengalokasikan Rp1 miliar, tapi ini mungkin nanti di perubahan (APBD) kita siapkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, dukungan untuk menghadirkan pesawat Airbus sebagai moda transportasi penerbangan untuk melayani rute di kepulauan Buton khususnya, karena memiliki frekuensi dan jumlah ketersediaan kursi penumpang lebih banyak dari pesawat ATR.
“Memang harus ada Airbus. Makanya waktu kemarin (rapat koordinasi antardaerah konektivitas perhubungan udara di Baubau) ada komunikasi sejauh mana dukungan pemda dalam artian subsidi yang disiapkan. Dan kita sampaikan pada prinsipnya Pemda Buton Selatan juga menyetujui adanya penerbangan ini,” jelasnya.
Apalagi, menurutnya, dengan adanya penerbangan itu yang pada akhirnya diharapkan akan tumbuh ekonomi baru lainnya, seperti pedagang atau mahasiswa yang sebelumnya melakukan perjalanan dengan alternatif melalui Kendari atau lewat jalur kapal laut akan dapat juga memanfaatkan Airbus dengan harga tiket yang lebih terjangkau.
Terkait biaya keberangkatan calon jamaah haji ke embarkasi Makassar maupun sebaliknya yang sudah dianggarkan dalam APBD 2025, kata dia, bahwa hal itu sudah dihitung untuk menggunakan melalui pesawat ATR dengan harga tiket Rp1,7 juta sampai Rp1,8 juta per orang.
Namun, apabila pesawat Airbus beroperasi kemungkinan akan dimanfaatkan karena akan lebih menguntungkan bagi daerah.
Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan akan terus mendominasi mayoritas cuaca kota besar di wilayah Indonesia pada Kamis (23/1/2025) ini. Prakirawan BMKG, Sentia Arianti, menyebutkan hujan akan terjadi di berbagai wilayah mulai dari Indonesia bagian barat, tengah, hingga timur.
Berikut perincian prakiraan cuaca kota besar di Indonesia:
Sumatera
-Berawan tebal: Jambi, Pekanbaru.
-Hujan ringan: Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang.
-Hujan sedang: Padang.
-Hujan petir: Tanjung Pinang, Bandar Lampung.
Jawa
-Hujan ringan: Serang, Semarang, Yogyakarta.
-Hujan petir: Jakarta, Bandung, Surabaya.
Kalimantan
-Hujan ringan: Banjarmasin, Samarinda.
-Hujan sedang: Pontianak.
-Hujan petir: Tanjung Selor, Palangkaraya.
Sulawesi
-Berawan tebal: Gorontalo.
-Hujan ringan: Manado, Makassar, Palu.
-Hujan lebat: Mamuju.
-Hujan petir: Kendari.
Wilayah Indonesia Timur
-Hujan ringan: Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya.
-Hujan sedang: Sorong, Nabire.
– Hujan petir: Merauke.
Dengan mengeluarkan prakiraan cuaca kota besar di Indonesia ini, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat dan petir di beberapa wilayah, terutama di daerah yang rawan banjir atau tanah longsor.
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggola mengatakan kemarin, (21/1) terdapat 58 pejabat baru dari total 124 Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPK.
Bahkan, dia juga menyebut ada beberapa menteri dengan jumlah harta kekayaan terbesar. Salah satu yang disorot adalah menteri dengan jumlah kekayaan sebesar Rp5,4 triliun.
Berdasarkan data LHKPN, berikut daftar Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya di bawah ini.
1. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,43 triliun)
Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih saat ini. Melansir situs e-LHKPN KPK, Widiyanti Putri memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau lebih dari Rp5,43 triliun.
Rinciannya, Widiyanti mempunyai 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp152 miliar.
Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Widiyanti memiliki 7 mobil. Mobil milik Widiyanti Putri yang tercatat di LHKPN, yaitu:
Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2,9 miliar Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 Rp506 juta Bentley Continental GT tahun 2011 Rp2,8 miliar Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T tahun 2013 Rp2,3 miliar Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 Rp4,5 miliar Lexus LM350H tahun 2024 Rp2,5 miliar Lexus LS500H tahun 2024 Rp3,65 miliar.
Selanjutnya, Widiyanti mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp43,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp5 triliun.
Selain itu, Widiyanti mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp67,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp77,7 miliar. Adapun Widiyanti tak memiliki utang.
2. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,6 triliun)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (dok. KKP)
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Merah Putih. Trenggono menjadi Menteri KP RI sejak 2020 lalu, menggantikan Edy Prabowo.
Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total harga kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,6 triliun.
Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp 91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.
Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu:
Mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta Motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3,2 juta Mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1 miliar.
Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2,2 triliun.
Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166,9 miliar. Adapun Trenggono juga tak memiliki utang.
Pada periode sebelumnya, Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.
3. Menteri BUMN, Erick Thohir (Rp2,3 triliun)
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi menteri terkaya ketiga di Kabinet Merah Putih. Erick menjadi Menteri BUMN RI sejak 2019 lalu.
Mengutip situs e-LHKPN KPK, Erick Thohir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354 atau lebih dari Rp2,3 triliun.
Rinciannya, Erick mempunyai 24 tanah dan bangunan hibah yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Adapun dia memiliki 10 tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Selatan, Bogor, Manggarai Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp419.672.160.071 atau Rp419,6 miliar.
Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Erick mempunyai 1 kendaraan hibah tanpa akta dan 3 kendaraan hasil sendiri. Kendaraan hibahnya yaitu mobil Mercedes Benz W108280S tahun 1969.
Sedangkan kendaraan hasil sendiri milik Erick Thohir, yaitu motor Honda NF125TR senilai Rp6,5 juta, mobil Hyundai Ioniq 5 EV mobil listrik tahun 2022 Rp862,5 juta, dan mobil Hyundai Genesis G80EV mobil listrik tahun 2022 Rp3,99 miliar.
Selanjutnya, Erick memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,5 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp1,7 triliun.
Selain itu, Erick memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,3 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp149 miliar. Adapun Erick memiliki utang sebesar Rp203,7 miliar.
Pada periode 2023, Erick juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp2.303.835.823.202 atau lebih dari Rp2,3 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya.
4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Rp1,2 triliun)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kini menjadi menteri keempat terkaya di Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.
Dilansir situs e-LHKPN KPK, Andi Amran memiliki total kekayaan sebesar Rp1.248.582.111.274 atau Rp1,2 triliun.
Rinciannya, Amran memiliki 53 tanah dan bangunan hasil sendiri di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Adapun Amran mempunyai 3 tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berada di Makassar. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp276.840.522.750 atau lebih dari Rp276,8 miliar.
Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, dia mempunyai 7 mobil hasil sendiri, yaitu:
Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp2,5 miliar Toyota Camry sedan tahun 2005 Rp300 juta Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 Rp450 juta Toyoya Kijang Innova minibus tahun 2005 Rp170 juta Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 Rp1,8 miliar Mini Cooper S Countryman tahun 2018 Rp1 miliar Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021 Rp8,1 miliar.
Adapun Amran memiliki 1 mobil hadiah berupa Honda Brio Satya 1,2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp160 juta dan 1 mobil hibah tanpa akta, yaitu Toyota Alphard 3,5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp1,4 miliar.
Selanjutnya, Amran mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp2.814.812.500 atau lebih dari Rp2,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp858.494.000.000 atau lebih dari Rp858,4 miliar.
Selain itu, dia mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp372,9 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Mentan RI tersebut senilai Rp47,5 miliar. Adapun Amran mempunyai utang sebesar Rp326 miliar.
Sebelumnya, dia juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp.1.248.582.111.274 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut sama dengan laporan harta kekayaan terbarunya.
5. Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani (Rp864 miliar)
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menteri Investasi RI sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menjadi menteri kelima terkaya di Kabinet Merah Putih.
Dilansir situs e-LHKPN KPK, Rosan Roeslani memiliki total harta kekayaan sebesar Rp864.649.182.834 atau Rp864,6 miliar.
Rinciannya, Rosan mempunyai 21 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Badung, dan Jakarta Selatan. Adapun dia memiliki 5 tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp511,1 miliar.
Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Rosan mempunyai 2 kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Lexus LM35 A/T tahun 2020 senilai Rp1,5 miliar dan motor Piaggio Vset 4-150 tahun 2001 Rp9,5 juta. Adapun dia memiliki 1 kendaraan hibah tanpa akta yakni mobil VW mobil penumpang tahun 1962 senilai Rp250 juta.
Selanjutnya, Rosan mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp20,3 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp15,7 miliar.
Selain itu, Rosan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp61,7 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp253,7 miliar. Adapun Rosan tak memiliki utang.
Demikianlah daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.
Jakarta –
Sektor pariwisata disebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi 4,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2024.
Sepanjang periode Januari-Oktober 2024, sektor pariwisata telah menarik 11,6 juta wisatawan mancanegara dan 839,4 juta wisatawan Nusantara. Adapun perolehan devisa dari sektor ini tercatat sebesar US$12,6 miliar.
Berbagai pihak harus berkontribusi untuk menggenjot sektor pariwisata ini. Seperti yang dilakukan PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa semakin memperkuat peran dan kontribusinya untuk mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.
Holding BUMN Danareksa, melalui PT Nindya Karya sebagai salah satu anggota holding, telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek strategis yang mengubah destinasi wisata Indonesia menjadi daya tarik global dengan mengedepankan standar keamanan tertinggi.
Berbagai destinasi wisata yang direvitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga pelestarian budaya.
Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, “Komitmen Holding BUMN Danareksa sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mendorong promosi pariwisata Indonesia yang berkelas dunia, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan negara,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).
Dalam menghadirkan destinasi wisata berkelas dunia, Nindya Karya telah menyelesaikan proyek revitalisasi infrastruktur pariwisata yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan diharapkan dapat menyokong upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata global. Sejumlah revitalisasi destinasi wisata ikonik yang telah diselesaikan oleh Nindya Karya, antara lain Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi: Penataan yang meliputi Alun-Alun Merdeka, Sombu Dive, Puncak Toliamba, dan Danau Kapota ini diharapkan menjadikan Wakatobi sebagai pilihan destinasi wisata pulau bagi wisatawan domestik dan mancanegara.
Kemudian Revitalisasi Candi Borobudur: Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO dan ikon kebanggaan Indonesia, telah direvitalisasi untuk memastikan kelestarian dan daya tariknya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Revitalisasi meliputi penguatan struktur candi, penataan kawasan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.
Lalu Revitalisasi Bali Beach Convention Center: Fasilitas konvensi terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang ini diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2024. Berlokasi di Sanur, Bali, proyek ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Bali sebagai pusat pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) kelas dunia.
Lalu Pembangunan MICE di Labuan Bajo: Pembangunan Golo Mori Convention Center (GMCC) semakin memperkuat posisi Tana Mori di Manggarai Barat sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas.
Selanjutnya Revitalisasi Gedung Keong Mas, TMII: Ikon edukasi berbentuk keong mas ini kini kembali memikat pengunjung dengan fasilitas modern yang mengangkat kekayaan budaya dan alam Indonesia.
Sebagai informasi, Nindya Karya adalah salah satu contoh keberhasilan restrukturisasi dan revitalisasi yang dilakukan di Holding BUMN Danareksa. Nindya Karya yang sebelumnya berada di dalam pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kemudian diinbrengkan ke dalam Holding BUMN Danareksa pada tahun 2022 untuk menciptakan sinergi dengan ekosistem holding sekaligus berperan sebagai pelaksana proyek strategis nasional.
Menurut Yadi, dukungan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan pengalaman wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Pengembangan infrastruktur pariwisata akan menawarkan peluang baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Holding BUMN Danareksa sebagai spesialis transformasi dan investasi terus mendorong penciptaan nilai di berbagai sektor yang dikelola, termasuk jasa konstruksi. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, Nindya Karya siap untuk terus berkontribusi dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur modern dan ramah lingkungan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” tutup Yadi.
(kil/kil)
Jakarta –
Suatu hari, di tengah badai musim hujan, sebuah helikopter bergerak dengan cepat menukik di sepanjang pantai utara Australia, menjelajahi hutan bakau dan sungai untuk mencari target yang bersembunyi.
Ini adalah taktik terbaru untuk membereskan masalah kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Australia.
Menurut pihak berwenang, jumlahnya “tidak pernah sebanyak ini.”
Pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya membiayai armada tersebut juga muncul, dengan pihak keamanan mengonfirmasi mereka sedang menyelidiki kemungkinan adanya hubungan dengan kejahatan terorganisasi di luar Australia.
Bila dilihat dari atas, kapal-kapal tersebut sulit dikenali.
Foto dan video terbaru memperlihatkan kapal-kapal kecil dan datar yang sengaja disembunyikan di sungai-sungai pesisir, dicat dengan warna gelap dan ditutupi dengan cabang-cabang pohon.
Seorang awak kapal penangkap ikan Indonesia ditemukan di hutan bakau di Arnhem Land, pada bulan Desember 2024. (Foto: Northern Land Council)
Perahu Indonesia lainnya ditemukan oleh sebuah perusahaan produksi film di pesisir Kimberley. (Foto: Wild Pacific Media)
Kapal-kapal tersebut sulit dikenali dari udara. (Foto: Wild Pacific Media)
“Medannya sangat terjal, dengan pasang surut yang besar, buaya, hiu, lumpur yang dalam, suhu dan kelembaban yang tinggi,” ujar pengawas Australian Border Force Justin Donaldson.
“Jadi, ini adalah area yang sangat sulit untuk beroperasi.”
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah federal Australia telah menambah sumber daya manusia untuk mencoba mencegat kapal-kapal tersebut.
Mereka seolah bermain kucing-kucingan di sepanjang puluhan ribu kilometer garis pantai.
Beberapa kapal ini telah mengantarkan sekelompok pencari suaka dan migran ke tepi pantai, tetapi sebagian besar darinya adalah kapal nelayan dari Indonesia.
Penjaga hutan Aborigin dan operator pariwisata lokal menemukan pria China berkeliaran di jalur semak-semak, dan nelayan Indonesia melambaikan tangan dari pantai yang indah.
Muncul kekhawatiran terhadap kesejahteraan nelayan muda miskin, yang beberapa meninggal di perairan Australia karena putus asa ketika mencari tangkapan bernilai tinggi.
“Sah-sah saja untuk menganggap ini sebagai masalah pelik, tidak ada satu solusi mudah,” ujar peneliti Natasha Stacey.
Menurutnya banyak yang setuju Australia perlu mencari cara baru, selain menghentikan kapal, untuk mengatasi masalah penawaran dan permintaan yang berujung perdagangan.
“Hampir mustahil untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal Indonesia di perairan Australia, karena kualitas ikan kita yang terbaik di dunia — yang akan sangat menggoda nelayan di seberang laut,” katanya.
“Saya kira sudah saatnya kita mencoba sesuatu yang baru.”
Sejarah panjang nelayan Indonesia
Penduduk Asia Tenggara telah tinggal di kawasan pantai utara, yang kini disebut Australia, selama ratusan tahun.
Awak kapal Makassar mendirikan kemah jauh sebelum perantau dari Inggris menginjakkan kaki.
Batas-batas maritim saat ini baru ditetapkan pada tahun 1970-an dan 80-an, sementara jumlah kapal naik dan turun selama beberapa dekade sejak saat itu, tetapi tidak pernah berhenti.
Otoritas Pengelolaan Perikanan Australia (AFMA) menggambarkan masuknya kapal saat ini sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Bisa dibilang ini belum pernah terjadi sebelumnya, sejak 2023 jumlahnya sangat tinggi,” kata manajer umum perikanan AFMA, Justin Bathurst.
“Faktor yang mendorong kenaikan ini adalah keuangan.
“Ada risiko ekonomi dan keselamatan terkait penangkapan ikan ilegal, tetapi sayangnya yang kami lihat adalah keuntungan finansial yang lebih besar daripada risikonya — itulah umpan balik yang kami terima dari para nelayan Indonesia.”
Menurut Pemerintah Indonesia, sekitar setengah dari awak kapal berlayar dari Sulawesi Tenggara.
Para pria dari pesisir terus menangkap ikan di perairan setempat, tetapi dengan semakin sedikitnya jumlah ikan dan hilangnya teripang di terumbu karang, semakin banyak yang berlayar lebih jauh ke selatan ke perairan Australia.
Apakah ini kejahatan terorganisasi?
Pertanyaannya kini beralih ke siapa yang membiayai armada kapal.
Penduduk pesisir seperti Peter Tucker percaya perdagangan ilegal kini lebih terorganisasi daripada oportunistik.
Dia mengelola tempat penyewaan perahu penangkap ikan dari sebuah kamp di pesisir Kimberley yang terpencil, dan dalam beberapa bulan terakhir telah membantu memandu perahu patroli ke tempat para nelayan bersembunyi.
“Selama setahun terakhir jumlah perahu telah meningkat pesat, dan yang menonjol adalah betapa santai dan beraninya para nelayan,” katanya.
“Jika ini terjadi di pantai timur Australia, akan ada unjuk rasa di seluruh negeri.
“Dan dengan jumlah kapal saat ini, saya rasa mereka tidak akan datang untuk membawa pulang makanan, saya yakin mereka memasok rantai komersial besar yang memasok ke Asia Raya.”
AFMA telah mengonfirmasi mereka bekerja sama dengan Kepolisian Federal Australia di lapangan untuk melakukan penyelidikan.
“Sejumlah [kapal] penangkap ikan ilegal yang kami lihat didanai, baik melalui kejahatan terorganisasi atau melalui cara lain,” ujar Justin dari AFMA.
“Ini belum tentu hanya usaha penangkapan ikan kecil yang dijalankan pemilik dan operator.
“Kami ingin mengetahui dari mana datangnya dana itu sehingga kami dapat menangani masalah ini dari akarnya, dan itu juga bagian dari pembicaraan kami dengan pihak berwenang di Indonesia.”
Lebih dari 100 nelayan ditangkap dan dituntut tahun lalu, dan sidang pengadilan telah mengungkap latar belakang kemiskinan dari para pemuda yang terlibat.
Sebagian besar berpendidikan rendah, menghidupi keluarga, dan beberapa akan kembali ke rumah setelah menjalani hukuman penjara di Australia dengan utang ribuan dolar, harus membayar kembali kapal-kapal yang dibakar di laut oleh otoritas Australia.
Dalam sebuah sidang baru-baru ini, seorang pengacara yang mewakili beberapa nelayan merangkum situasi mereka.
“Kami berpikir orang-orang ini bisa sampai ke sini karena faktor kemiskinan, dan pada akhirnya datang mencari uang untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka hampir tidak menemukan cara untuk membayar denda,” kata pengacara tersebut di hadapan pengadilan.
“Ini adalah operasi yang agak tidak canggih, tanpa lemari es di atas kapal, tidak ada sistem GPS berteknologi tinggi, para pria itu mengandalkan kompas dan telepon untuk berlayar.”
Hakim mengaku kesulitan dalam menerapkan hukuman, dan mengatakan bahwa: “Meskipun pengadilan tidak ingin menjebloskan nelayan Indonesia ke penjara … Anda harus tahu bahwa jika Anda kembali, hukumannya akan lebih tinggi dan lebih berat.”
Kekhawatiran lainnya adalah para nelayan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan perjalanan ilegal, dengan laporan tentang orang yang tenggelam dalam badai siklon dan nelayan yang dibunuh buaya.
Jadi, apa yang diperlukan untuk mengubah pengambilan keputusan agar tidak mendekati benua Australia secara ilegal?
Mencari solusi jangka panjang
Natasha Stacey adalah ilmuwan sosial yang telah meneliti komunitas nelayan Indonesia selama dua dekade.
Ia mengatakan undang-undang dan batas wilayah saat ini perlu dikaji ulang.
“Salah satu masalah dengan [nota kesepahaman] tahun 1974 dan amandemennya adalah bahwa nota tersebut pada dasarnya sudah ketinggalan zaman,” jelasnya.
“Jadi selama 30 tahun terakhir, akademisi dan komentator telah meminta pemerintah Australia dan Indonesia untuk berdiskusi dan mempertimbangkan kembali pengaturan tersebut.”
Undang-undang saat ini mengizinkan awak kapal Indonesia untuk menangkap ikan dengan cara “tradisional” di wilayah seluas 50.000 kilometer persegi di sepanjang perbatasan laut.
Namun, sebagian besar nelayan menggunakan perahu bermotor yang dilarang, sehingga apa yang disebut kotak MOU sebagian besar tidak diperlukan lagi.
Profesor Stacey mengatakan Australia gagal memenuhi komitmennya untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang kehilangan akses ke perairan tempat mereka mencari ikan selama ratusan, bahkan ribuan tahun.
“Kami benar-benar melihat sangat sedikit pembangunan masyarakat, jadi ada peluang di sana,” katanya.
“Apa yang akan terjadi jika Australia dan Indonesia dapat bekerja sama dengan masyarakat nelayan terpilih selama periode lima hingga 10 tahun, dan menerapkan beberapa kegiatan pembangunan yang dapat … mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal dari waktu ke waktu?
“Kami juga dapat melihat beberapa peluang untuk memberi lisensi kepada beberapa nelayan dengan kepentingan historis yang mapan, untuk memberi mereka semacam kuota.”
Muncul kebingungan mengenai rencana jangka panjang apa yang menjadi prioritas pemerintah Australia dan Indonesia.
Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan pemerintah Australia untuk mengembangkan “program mata pencaharian alternatif bagi nelayan Indonesia yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi geografis masing-masing wilayah”.
Namun, Pasukan Perbatasan Australia, yang telah menandatangani serangkaian perjanjian baru-baru ini dengan Indonesia terkait penangkapan ikan ilegal, tidak mengonfirmasi pernyataan ini.
Artikel ini diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris
Lihat juga Video ‘Kapal Ikan Vietnam Kabur Dikejar Petugas di Laut Natuna’:
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra
TRIBUNJAKARTA.COM – “Ini kalau orang daerah bilangnya teripang. Tapi kalau di sini namanya haisom atau timun laut,” ujar pria bernama Waras (55) membuka penuturannya.
Waras mengatakan bahwa teripang adalah salah satu menu makanan khas yang disajikan saat momen Imlek.
Di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat yang memang merupakan kawasan Pecinan di Jakarta banyak ditemui para penjual teripang ini.
Mereka berjualan di gang yang menghubungkan antara Jalan Pancoran Glodok menuju Vihara Dharma Bakti atau Klenteng Petak Sembilan.
Para pedagang teripang ini tak berjualan di toko, melainkan hanya menggunakan meja di depan toko-toko alias di pinggir jalan.
Mayoritas teripang yang dijual adalah teripang basah. Namun, hanya satu yang menjual teripang kering yakni Waras.
Ditemui TribunJakarta.com, Waras pun membeberkan alasannya hanya menjual teripang kering.
“Kalau yang kering ini jatuhnya lebih murah karena satu kilo yang kering ini kalau direndam jadi basah bisa jadi empat sampai kilogram. Sedangkan kalau yang basah, belinya sekilo, ya beratnya sekilo aja,” kata Waras, Rabu (22/1/2025).
Waras mengatakan, biasanya pembeli teripang kering sudah ramai sejak sebulan sebelum Imlek.
Sedangkan jika sudah dekat Imlek seperti saat ini memang lebih banyak pembeli teripang basah karena lebih praktis.
“Kalau yang kering ini direndam sampai lima hari biar jadi basah. Makanya biasanya belinya sudah dari jauh-jauh hari,” tuturnya.
Meskipun bukan merupakan etnis keturunan Tionghoa, Waras sudah berjualan teripang di Glodok sejak tahun 36 tahun silam.
Teripang itu dijualnya dengan harga bervariasi sesuai ukuran yakni mulai dari Rp 1 juta 500 per kilonya.
Adapun teripang ini berasal dari sejumlah perairan di luar Pulau Jawa, diantaranya dari Bangka maupun Bau-bau Sulawesi Tenggara.
Saat Imlek teripang ini diolah menjadi sejumlah makanan khas Tionghoa, dimana yang paling sering diolah menjadi angsio haisom.
Tak hanya berkhasiat untuk kesehatan, kuliner ini ternyata melambangkan keharmonisan dalam keluarga.
Karenanya, teripang bisa dibilang sebagai menu Imlek termahal.
“Harganya ada yang Rp 3 juta, ada yang Rp 2,5 juta, ada yang Rp 1,5 juta sekilonya. Sekilo kering ini bisa sampai 5 kilogram kalau direndam ini bisa melar jadi gede-gede,” tuturnya.
Selain teripang, Waras juga menjual olahan daging hiu yang juga menjadi menu khas Imlek, ada sirip maupun ekor hiu.
Untuk harganya mulai dari Rp 100 sampai Rp 600 ribu per bungkusnya.
“Nanti ini cara masaknya direbus setengah jam, ini biasanya dicampur di sup, pakai kepiting sama asparagus,” ujarnya.
Waras mengaku penjualan teripang di Imlek tahun ini tak seramai dibandingkan beberapa tahun lalu.
Namun, ia masih beruntung karena telah memlikiki pelanggan tetap yang datang kepadanya di tiap momen Imlek ini.
“Tahun lalu juga biasa aja. Yang penting kita di sini punya langganan. Kalau punya langganan otomatis lumayan.
Dibanding hari biasa memang lumayanan mau Imlek ini,” tuturnya.