provinsi: SULAWESI TENGGARA

  • Badai PHK Tekstil Berlanjut, Buruh Beralih Bangun Industri Kecil

    Badai PHK Tekstil Berlanjut, Buruh Beralih Bangun Industri Kecil

    Bisnis.com, JAKARTA —  Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) menyebut tak sedikit buruh tekstil yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) memilih untuk membangun industri kecil sendiri, utamanya menjadi pengusaha konveksi. 

    Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan, pihaknya tak menepis dalam 5 tahun terakhir banyak pekerja tekstil yang mulai merintis bisnis kecil, kendati akhirnya tak banyak yang bertahan.

    “Ini sudah jelas menandakan TPT [tekstil dan produk tekstil] makin ke sini kurang begitu bergairah. Saya yakin buruh yang kena PHK sebagian akan menjadi pelaku usaha kecil,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, Senin (10/11/2025). 

    Dia menyebut, industri kecil dan menengah (IKM) harus mendapatkan dukungan terkait dengan perlindungan pasar. Dengan demikian, buruh yang ter-PHK dapat berusaha dengan permintaan yang ada.  

    Pemerintah disebut mesti memastikan bahwa pasar dalam negeri tetap kondusif dan aman bagi produk-produk lokal sehingga IKM dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian negara.

    “Kami dari IKM akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar pasar terjaga, berharap IKM bisa betul-betul menjadi penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya. 

    Dia pun mengingatkan bahwa selama ini IKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara. Kami dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. 

    “Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada IKM dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mendukung kemajuan IKM,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan sebanyak 126.120 buruh KSPN mengalami PHK, yang mayoritas berasal dari sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan jumlah PHK sejak akhir 2022 hingga Oktober 2025, yang dilaporkan dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT.

    “Tertekannya industri dalam negeri karena berbagai faktor mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan sampai menutup produksi. Dampaknya, PHK tak terelakkan,” kata Ristadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Dia memaparkan, sebanyak 99.666 atau sekitar 79% di antaranya berasal dari industri tekstil, garmen dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebel, ban motor, hingga varian kertas.

    Terkait sebaran wilayah, PHK anggota KSPN terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31%), Banten sejumlah 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara sejumlah 7.569 pekerja (6%), serta 10.095 pekerja atau 8% terbagi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan lain sebagainya.

  • Sederet Kasus OTT KPK pada Pengujung 2025, Jaring Bupati hingga Wamen

    Sederet Kasus OTT KPK pada Pengujung 2025, Jaring Bupati hingga Wamen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat lebih gencar menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 bulan terakhir pada tahun ini.

    Pasalnya, pada semester I/2025 komisi anti rasuah tersebut hanya mencatatkan 2 kali OTT. Sementara itu, pada sisa 6 bulan terakhir tahun ini, KPK telah menggelar 6 kali OTT hanya dalam kurun waktu 4 bulan.

    Kasus OTT pertama yang ditangani pada semester II/2025 adalah kasus korupsi RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada 7 Agustus 2025. 

    Kemudian, OTT selanjutnya digelar pada 13 Agustus 2025 terkait dengan kasus suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan yang menjaring direksi perusahaan pelat merah.

    KPK kembali melanjutkan OTT pada bulan yang sama. Kali ini, tangkapan KPK cukup membuat geger negeri karena yang terjaring adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

    Selanjutnya, Gubernur Riau yang menjadi sasaran KPK dalam OTT yang digelar pada 3 November 2025. Abdul Wahid terjaring dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Terbaru, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi target OTT KPK yang dilakukan pada Jumat (7/11/2025) pada kasus dugaan suap peralihan jabatan.

    Berikut ringkasan kasus OTT KPK sepanjang semester II/2025:

    OTT Bupati Kolaka

    Dalam OTT KPK pada 7 Agustus 2025 telah menjaring Bupati Kolaka Timur periode 2024-2029, Abdul Aziz. Dia ditangkap atas dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Rumah Sakit di Kolaka Timur.

    Penangkapan ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena sudah mengendus penyelewengan alokasi DAK.

    Tidak berselang lama, KPK langsung menetapkan Abdul Azis periode 2024-2029 menjadi tersangka.

    “KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni: ABZ [Abdul Azis], ALH [Andi Lukman Hakim], AGD [Ageng Dermanto], DK [Deni Karnady], dan AR [Arif Rahman],” Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Sabtu, (9/8/2025).

    OTT Inhutani

    KPK menggelar OTT pada perusahaan pelat merah, PT Inhutani V terkait dengan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan milik Inhutani pada 13 Agustus 2025 setelah melakukan pendalaman kasus.

    Dalam OTT tersebut, KPK menjaring 3 orang yang diketahui adalah Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC), Direktur PT PML Djunaidi (DJN), dan staf perizinan SB Grup Aditya (ADT). KPK turut mengamankan barang bukti berupa mobil Rubicon hingga uang Rp2,4 miliar.

    Ketiga orang tersebut langsung ditetapkan tersangka dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan PT Inhutani (PT INH) V dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML). Penetapan tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK setelah melakukan pendalaman kasus. 

    “Tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura (atau sekitar Rp2,4 miliar – kurs hari ini), uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 (satu) unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 (satu) unit mobil Pajero milik Sdr. DIC di rumah ADT,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayudalam konferensi pers, Kamis (14/8/2025).

    OTT Wamenaker

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025.

    Pria yang akrab disapa Noel tersebut terjaring atas kasus  terkait dengan dugaan pemerasan.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan OTT yang dilakukan penyidik terhadap Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3.

    Untuk diketahui, pengurusan sertifikasi K3 oleh industri dilakukan dengan mengajukan izin ke Kemnaker.

    “[OTT Immanuel Ebenezer terkait] Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” jelas Fitroh kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

    OTT Gubernur Riau

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi OTT di wilayah Riau, Senin (3/11/2025) yang menjaring 10 orang, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menemukan dugaan ‘jatah preman’ terkait tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau.

    “Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu, untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” kata Budi.

    OTT Bupati Ponorogo

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur dan mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    Sugiri diciduk atas kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Porogo. 

    Setelah menjalani pemeriksaan setibanya di gedung KPK, Sugiri langsung ditetapkan sebagai tersangka.

    “Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan, pada 3 November 2025, SUG meminta uang kepada YUM senilai Rp1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025, SUG kembali menagih uang tersebut,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Minggu (9/11/2025) dini hari.

  • Palembang, Bandar Lampung, Palu-Makassar Berpotensi Dilanda Hujan Disertai Petir

    Palembang, Bandar Lampung, Palu-Makassar Berpotensi Dilanda Hujan Disertai Petir

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia mengalami hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Minggu, 9 November.

    Prakirawati BMKG, Adelia Febby menyampaikan, wilayah Pulau Sumatera umumnya akan diliputi cuaca berawan hingga hujan ringan.

    “Diprakirakan berawan tebal di wilayah Banda Aceh, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Padang,” katanya dilansir ANTARA.

    Adelia menyebut potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Bengkulu, sedangkan masyarakat di Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung diimbau mewaspadai potensi hujan disertai petir.

    Untuk Pulau Jawa, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal di Bandung, serta hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    “Sementara itu, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Kupang dan Denpasar. Adapun Mataram diprediksi hujan disertai petir,” ujarnya.

    Di Pulau Kalimantan, Adelia menyebut hujan ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangka Raya, sementara wilayah Banjarmasin berpotensi mengalami hujan disertai petir.

    Adapun di Pulau Sulawesi, udara kabur berpotensi terjadi di Kendari. Selain itu, hujan ringan diprediksi turun di Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar, sedangkan potensi hujan disertai petir perlu diwaspadai di Mamuju.

    Untuk wilayah Indonesia bagian timur, udara kabur diprakirakan terjadi di Sorong, hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta hujan sedang di Jayapura.

    Adelia mengatakan prakiraan tersebut merupakan gambaran umum cuaca hari ini di masing-masing daerah. Adapun untuk informasi yang diperbarui setiap jam sekali, masyarakat dapat mengakses di laman web resmi bmkg.go.id atau aplikasi Info BMKG.

  • Fakta di Balik Aksi Anak di Kendari Bakar Rumah Orang Tua

    Fakta di Balik Aksi Anak di Kendari Bakar Rumah Orang Tua

    Liputan6.com, Jakarta Seorang anak di Kota kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) tega membakar rumah ibunya yang berada di Jalan Jalan Patimura, Kelurahan Puuwatu. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kendari menurunkan tim untuk memadamkan rumah tersebut.

    Kepala Seksi (Kasi) Kerja Sama dan Publikasi Dinas Damkar Kota Kendari Martoyo Awaluddin menuturkan, kebakaran itu pertama kali dilaporkan oleh warga setempat pada pukul 00.34 Wita. Terduga pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa.

    “Rumah itu milik seorang ibu, anaknya yang mengalami gangguan jiwa sengaja membakar rumahnya,” ungkap Martoyo. Dikutip dari Antara, Minggu (9/11/2025).

    Dia menyebutkan saat tiba di lokasi kejadian, Tim Damkar Kendari, yang terdiri atas tiga unit mobil pemadan tersebut langsung melakukan pemadaman, pada pukul 00.45 Wita.

    “Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi Kembali, Martoyo menyampaikan bahwa pihaknya telah membawa anak yang mengalami gangguan jiwa itu ke rumah sakit jiwa agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.

  • Modus Licik Siswi SMA di Kendari Promosi Judol, Segini Bayarannya

    Modus Licik Siswi SMA di Kendari Promosi Judol, Segini Bayarannya

    Kendari, Beritasatu.com – Polisi menangkap seorang siswi SMA berinisial FI (16) atas dugaan tindak pidana mempromosikan atau memfasilitasi perjudian online (judol) melalui media sosial Instagram di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin L Sengka mengatakan remaja itu diciduk oleh tim Unit II Tipidter Satreskrim Polresta Kendari, pada Sabtu (8/11/2025) sekitar pukul 00.30 WITA di sekitar Tugu Eks MTQ Kota Kendari.

    “Pelaku FI yang masih berusia 16 tahun dan berstatus pelajar ini direkrut menjadi influencer oleh jaringan judi daring melalui media sosial,” kata Edwin L Sengka dikutip dari Antara.

    Dia menyebutkan FI yang merupakan warga Kecamatan Baruga itu diduga kuat mempromosikan situs judi online huskyslotxyz.com. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah mengelola akun Instagram dan mengunggah story serta mencantumkan tautan menuju situs judi online tersebut di bio profil akunnya setiap hari.

    Edwin mengungkapkan pelaku menjadi endorser situs judi online tersebut sejak Mei 2025 dengan sistem kerja satu unggahan per hari.

    “Pelaku menerima upah sebesar Rp 600.000 per bulan dari aktivitas promosi ini,” jelas Edwin.

    Ia menyampaikan pelaku mengaku bergabung dalam grup WhatsApp bernama “Bahan Talent Husky” yang digunakan untuk membagikan materi promosi dan tautan yang wajib diunggah.

    Edwin membeberkan dari hasil penangkapan tersebut, petugas kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, antara lain satu unit ponsel merk iPhone 11 yang digunakan pelaku untuk mengakses akun instagram dan grup WhatsApp, tangkapan layar story dan bio profil akun Instagram yang menampilkan link situs judi online, hingga riwayat percakapan dalam grup WhatsApp “Bahan Talent Husky” dan bukti percakapan penawaran kerja sama promosi.

    Atas perbuatannya, FI disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

  • KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    KKP perkuat peran P2MKP untuk produktivitas usaha perikanan

    P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan peran Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebagai lembaga pelatihan mandiri yang inovatif demi produktivitas usaha di sektor perikanan.

    “P2MKP adalah ujung tombak penguatan kapasitas masyarakat kelautan dan perikanan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan, langkah itu penting untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan di Tanah Air.

    KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperkuat peran P2MKP sebagai mitra strategis penggerak ekonomi biru berbasis masyarakat.

    Mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Pusat Pelatihan KP dalam Penetapan dan Klasifikasi P2MKP Menuju Lembaga Pelatihan Masyarakat yang Berdaya Saing”, lanjut Nyoman, forum itu sekaligus menjadi langkah nyata meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di bidang pelatihan.

    “Melalui forum ini, kita pastikan penetapan dan klasifikasi dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Nyoman mendorong kolaborasi antara P2MKP, satuan pendidikan vokasi, dan dunia usaha agar pelatihan menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing. P2MKP, sambungnya, harus menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang memperkuat ekonomi biru berkelanjutan.

    Kepala Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan KKP Lilly Aprilya Pregiwati menegaskan, penguatan peran P2MKP memiliki dasar hukum kuat melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2024 dan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025, yang menempatkan layanan penetapan dan klasifikasi P2MKP sebagai bagian dari layanan publik KKP.

    Disebutkan saat ini tercatat terdapat 107 P2MKP aktif di 22 provinsi dan 72 kabupaten/kota, mencakup bidang budidaya, pengolahan, penangkapan, konservasi, handycraft, hingga garam. Total 9.914 masyarakat telah dilatih, 1.255 tersertifikasi, dan 1.593 berhasil mendirikan usaha baru.

    “Dampaknya nyata, keterampilan meningkat, ekonomi keluarga pesisir tumbuh,” ujar Lilly,

    Ia mencontohkan inovasi “Mobile Garam” di Pati dan usaha olahan ikan di Tegal dan Baubau.

    Selain itu, terdapat Istiqomah, alumni P2MKP Bening Jati Anugrah Bogor, kini telah mendirikan lembaga pelatihan sendiri di Aceh Besar dengan level madya dan dua dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Ke depan, Pusat Pelatihan KP berkomitmen memperkuat sistem klasifikasi dan monitoring P2MKP melalui reformasi kebijakan, transformasi digital, dan pendampingan kelembagaan agar pelatihan semakin adaptif dan terukur.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pihaknya terus menggencarkan program peningkatan kompetensi masyarakat untuk mendorong produktivitas dan diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

    Peningkatan kompetensi sekaligus untuk menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025

    Serikat Buruh Ungkap 126.160 Pekerja Kena PHK per Oktober 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat hingga Oktober 2025, sebanyak 126.160 pekerja yang menjadi anggotanya telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa sepanjang 2024, KSPN telah menerima laporan sebanyak 79.045 pekerja anggota yang terkena PHK. Beberapa kasus PHK tersebut diketahui telah terjadi secara bertahap sejak akhir 2022, namun baru dilaporkan ke KSPN pada 2024.

    Sementara itu, pada periode Januari hingga Oktober 2025 KSPN menerima laporan tambahan sebanyak 47.115 pekerja yang mengalami PHK. Beberapa kasus PHK terjadi secara bertahap sejak 2023 dan baru dilaporkan pada 2025.

    “Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja berasal dari 59 Perusahaan TPT dan 13 perusahaan non-TPT,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/11/2025).

    Adapun dari jumlah tersebut, 99.666 pekerja atau sekitar 79% berasal dari sektor padat karya, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, Perkebunan/Kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, varian kertas.

    “Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented, sisanya ada yang lokal campur ekspor dan ada yang full local oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full local market,” tambahnya.

    Ia pun memerinci penyebaran terjadinya kasus PHK terhadap anggota KSPN paling banyak terjadi di wilayah Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), Jabar 39.109 pekerja (31%), Banten 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6%) dan 10.095 pekerja (8%) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat dll.

    Setidaknya, terdapat beberapa penyebab utama terjadinya PHK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak masing-masing perusahaan, yakni berkurang hingga terhentinya pesanan sehingga manajemen melakukan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui, hingga gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.

    Perusahaan yang mempunyai merek dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik. Selain itu, ada juga alasan relokasi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nelayan Lihat Kapal Mencurigakan di Rote, Saat Digerebek Ternyata Isinya 7 Warga China Ilegal

    Nelayan Lihat Kapal Mencurigakan di Rote, Saat Digerebek Ternyata Isinya 7 Warga China Ilegal

    Sebelumnya, Polres Rote Ndao berhasil mengamankan satu unit kapal laut tanpa identitas di perairan selatan Pulau Rote, tepatnya di wilayah Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Dari operasi itu, petugas mengamankan tujuh warga negara asing (WNA) asal China dan tiga anak buah kapal (ABK) asal Sulawesi Tenggara.

    Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono menuturkan informasi awal diperoleh sekitar pukul 16.00 WITA, ketika sekelompok nelayan yang sedang memancing di perairan dekat Pulau Ndana melihat sebuah kapal berwarna putih yang mencurigakan. Kapal tersebut tampak terparkir dengan mesin masih menyala tanpa tanda identitas yang jelas.

    Salah satu nelayan bernama Muhidin kemudian melaporkan penemuan itu kepada Bhabinkamtibmas Desa Dalek Esa, Bripka Edy Suryadi, yang segera meneruskan laporan tersebut ke Polres Rote Ndao.

    Setelah mendapat laporan, polisi kemudian menggiring kapal tersebut menuju Pelabuhan Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya.

    “Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan tiga ABK WNI dan tujuh penumpang WNA asal China di atas kapal,” ujarnya, Selasa 28 Oktober 2025.

    Ketiga ABK yang diamankan masing-masing berinisial AC (22), JS (32), dan IDR (46), seluruhnya berasal dari Desa Pasipadanga, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

    Sementara tujuh imigran ilegal asal China yang diamankan berinisial LWS (34), CXB (46), LSJ (39), ZJ (42), HX (46), ZZY (48), dan SY (35).

  • 126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    126.160 Buruh Tekstil hingga Sepatu Kena PHK dalam 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan sebanyak 126.120 buruh KSPN mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mayoritas berasal dari sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu.

    Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan jumlah PHK sejak akhir 2022 hingga Oktober 2025, yang dilaporkan dari 59 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) serta 13 perusahaan non-TPT.

    “Tertekannya industri dalam negeri karena berbagai faktor mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efisiensi, bahkan sampai menutup produksi. Dampaknya, PHK tak terelakkan,” kata Ristadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

    Dia memaparkan, sebanyak 99.666 atau sekitar 79% di antaranya berasal dari industri tekstil, garmen dan sepatu. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebel, ban motor, hingga varian kertas.

    Terkait sebaran wilayah, PHK anggota KSPN terbanyak di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), disusul Jawa Barat sebanyak 39.109 pekerja (31%), Banten sejumlah 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara sejumlah 7.569 pekerja (6%), serta 10.095 pekerja atau 8% terbagi di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan lain sebagainya.

    Pihaknya mencatat bahwa penyebab utama pengurangan karyawan ini adalah berkurangnya permintaan produk sehingga manajemen melakukan efisiensi.

    Pada beberapa kasus, Ristadi menyebut, aspek permintaan tersebut sama sekali berhenti sehingga manajemen terpaksa menutup total produksi dari pabrik.

    Selain itu, terdapat pula faktor kualitas dan kuantitas produksi yang menurun imbas mesin produksi belum diperbarui, gagal bayar utang dan pailit perusahaan, perusahaan yang kalah bersaing dengan produk impor di pasar domestik, hingga relokasi perusahaan garmen dan sepatu ekspor yang hanya mencakup dua perusahaan.

    “Dalam 5 tahun terakhir kami intens mengangkat isu PHK dan korelasinya dengan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri,” ujar Ristadi.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK bertambah 1.093 orang pada September 2025 sehingga totalnya menjadi 45.426 orang sepanjang Januari-September 2025.

    Mengutip Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan PHK pada Agustus 2025 yang sebesar 830 orang.

    Adapun, Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi pada September 2025, yakni 229 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,95% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, Kamis (30/10/2025).

  • PT Dahana Buka Lowongan Kerja PKKWT untuk Lulusan SMK hingga S1, Segera Daftar

    PT Dahana Buka Lowongan Kerja PKKWT untuk Lulusan SMK hingga S1, Segera Daftar

    Liputan6.com, Jakarta – Dahana, perusahaan BUMN anggota holding industri pertahanan DEFEND ID, resmi membuka lowongan kerja untuk dua kategori, yakni Pro Hire dan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT). Dalam rekrutmen kali ini, Dahana membuka berbagai posisi strategis mulai dari Head of Crushing Plant hingga Community Development Officer.

    Lowongan kerja dibuka hingga 9 November 2025 dan terbuka untuk lulusan SMK hingga S1. Adapun berbagai posisi ini akan ditempatkan di Job Site Buton, Sulawesi Tenggara.

    Sebagai perusahaan yang bernaung di bawah DEFEND ID, PT Dahana memiliki peran penting dalam industri bahan peledak komersial di Indonesia. Berdiri sejak 1966, Dahana menyediakan berbagai layanan bagi sektor pertambangan umum, migas, dan konstruksi.

    Dalam kiprahnya, PT Dahana terus menorehkan prestasi membanggakan di bidang inovasi dan keberlanjutan industri. Perusahaan ini berhasil mengembangkan produk Non-Electric Detonator (Nonel) yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja, serta memperluas jangkauan operasional hingga ke wilayah Indonesia Timur.

    Dahana juga meraih berbagai penghargaan dalam bidang keselamatan kerja, efisiensi energi, dan manajemen lingkungan, menegaskan posisinya sebagai pelopor industri peledakan yang berdaya saing global.

    Selain fokus pada kinerja bisnis, PT Dahana memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan. Berbagai program pelatihan, sertifikasi profesi, dan pengembangan karier terus digalakkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi. Di sisi lain, Dahana juga aktif menjalankan program Community Development sebagai bentuk tanggung jawab sosial di wilayah operasinya.

    Melalui rekrutmen di Job Site Buton ini, PT Dahana membuka peluang bagi talenta profesional dan generasi muda Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi dalam mendukung kemajuan industri pertambangan nasional.