Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Hujan ringan dominasi cuaca kota-kota besar RI

    Hujan ringan dominasi cuaca kota-kota besar RI

    logo BMKG

    BMKG: Hujan ringan dominasi cuaca kota-kota besar RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 20 April 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, hujan ringan diperkirakan turun di sejumlah kota besar RI, seperti Jayapura, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Makassar. Prakirawan cuaca BMKG M. Apdillah A menyebutkan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Minggu, untuk Pulau Sumatera, diperkirakan hujan ringan di kota Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang.

    “Waspadai hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Bandarlampung,” kata Apdillah.

    Dia melanjutkan, untuk Pulau Jawa, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, dan hujan sedang di kota Serang serta Semarang.

    “Selanjutnya, untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Denpasar dan Mataram, serta hujan sedang di Kupang,” dia menuturkan.

    Kemudian, katanya, di Kalimantan, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Kota Samarinda, Palangka Raya, dan Pontianak. Dia juga mengingatkan untuk waspada hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Tanjung Selor dan Banjarmasin. Adapun untuk Pulau Sulawesi, dia menyebutkan, diperkirakan kondisi cuaca berawan tebal di Gorontalo, hujan ringan di Manado, Palu, Kendari, dan Makassar, serta hujan sedang di Mamuju.

    Lalu, untuk wilayah Indonesia Timur, diperkirakan kondisi cuaca hujan ringan di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura, serta hujan sedang di Merauke. Hujan berpetir diperkirakan akan ada di Nabire dan Jayawijaya, sehingga dia mengingatkan publik untuk waspada.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Sebut Hasil PSU Pilkada Berpotensi Digugat Lagi ke MK Nasional 20 April 2025

    Bawaslu Sebut Hasil PSU Pilkada Berpotensi Digugat Lagi ke MK Nasional 20 April 2025

    Bawaslu Sebut Hasil PSU Pilkada Berpotensi Digugat Lagi ke MK
    Tim Redaksi
    PASAMAN, KOMPAS.com
    – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, masih ada kemungkinan hasil pemungutan suara (PSU) Pilkada di sejumlah daerah kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Berdasarkan hasil pemantauan Bawaslu RI di delapan daerah yang melaksanakan PSU, kata Bagja, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang berpotensi digunakan kandidat untuk melayangkan gugatan.
    “Dari delapan daerah, ada satu daerah yang tadi disebutkan, yang Serang itu terkait politik uang. Masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam proses juga,” ujar Bagja usai meninjau pelaksanaan PSU Pilkada Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4/20235).
    Sedangkan untuk sejumlah wilayah lain, misalnya Banjarbaru, Tasikmalaya, hingga Parigi Moutong, Bagja mengaku masih menunggu laporan hasil pengawasan yang dilakukan.
    Meski begitu, Bagja berpandangan, dugaan-dugaan pelanggaran yang ada saat ini membuka peluang terjadinya gugatan perselisihan hasil Pilkada ke MK.
    “Semoga tidak. Tapi bisa, bisa jadi. Jadi kemungkinan itu tetap ada ya. Dan digunakan juga hal seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” ungkap Bagja.
    Adapun delapan daerah yang melaksanakan PSU pada Sabtu (19/4/2025) di antaranya Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat; dan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan;
    Selain itu, PSU juga digelar di Pilkada Tasikmalaya, Jawa Barat; Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Gorontalo Utara, Gorontalo; dan Bengkulu Selatan, Bengkulu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelaksanaan Coblosan Ulang Pilkada di 8 Daerah Aman dan Lancar

    Pelaksanaan Coblosan Ulang Pilkada di 8 Daerah Aman dan Lancar

    Jakarta –

    Sebanyak 8 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada kemarin. KPU menyampaikan pelaksanaan coblosan ulang berjalan aman dan lancar.

    “Alhamdulillah pantauan sementara pelaksanaan aman semua dan lancar,” kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).

    Ada 8 daerah yang melaksanakan PSU yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Afifuddin berharap tidak ada lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah coblosan ulang ini.

    “Iya pastilah berharap nggak ada sengketa,” kata Afifuddin.

    Seperti diketahui, 8 daerah di Indonesia melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 19 April 2025 kemarin. Pelaksanaan PSU di 8 daerah itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

    Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4) kemarin menjelaskan, ada satu daerah yakni Kabupaten Parigi Moutong yang melaksanakan PSU lebih awal dari jadwal yakni pada Rabu (16/4) lalu. Kata Afifuddin, pelaksanaan PSU di Parigi Moutong berjalan lancar.

    (whn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    Bawaslu RI awasi ketat delapan daerah PSU

    …Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran

    Pasaman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/4).

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah daerah seperti Serang dan Pasaman menjadi sorotan utama karena terindikasi memiliki potensi pelanggaran.

    “Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu.

    Beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan Bawaslu antara lain Banjarbaru, Tasikmalaya, dan Parigi Moutong.

    Dia menilai masing-masing daerah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam pelaksanaan PSU, mulai dari pelanggaran administrasi hingga keberatan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

    Bagja menambahkan PSU di daerah Parigi Moutong dilakukan lebih awal lantaran permintaan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari Sabtu dengan alasan keyakinan.

    “Karena ada teman-teman yang berkeyakinan terhadap hari Sabtu tidak digunakan. Akhirnya pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

    Meski sebagian besar proses PSU berjalan lancar, Bagja tidak menutup kemungkinan hasilnya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran serius seperti pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar yang tetap mencoblos.

    “Semoga tidak. Tapi kemungkinan itu ada, apalagi kalau terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Bagja.

    Dia mengemukakan ada laporan atau tidak kembali ke masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu.

    “Iya, dan digunakan juga hasil seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” pungkas dia.

    Adapun PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

    Sebanyak tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Terbaru LPG di Agen & Pangkalan, Berlaku April 2025

    Harga Terbaru LPG di Agen & Pangkalan, Berlaku April 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menetapkan harga penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) di tingkat eceran. 

    Sejatinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan harga LPG 3 kg sewajarnya adalah Rp 19.000 per tabung.

    Berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia, berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan sudah memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Salah satunya, di Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. HET LPG 3 kg di pangkalan LPG tersebut sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. “Harganya Rp 19 ribu (per tabung),” ujar penjaga toko tersebut, dikutip Sabtu (19/5/2025).

    Harga di pengecer/sub pangkalan

    Kondisi berbeda terpantau pada harga LPG yang dijual di tingkat pengecer atau sub pangkalan resmi LPG 3 kg. Khusus wilayah Tangerang Selatan, harga LPG 3 kg tingkat pengecer dibanderol mencapai Rp 21-22 ribu per tabung.

    Misalnya di pengecer LPG Toko Najib, harga LPG 3 kg yang dijual Rp 21 ribu per tabung khusus untuk pelanggan tetap. Sedangkan untuk non langganan, LPG 3 kg dihargai Rp 22 ribu per tabungnya.

    “Jualnya Rp 21 ribu buat langganan. Rp 22 ribu kalau biasa,” kata penjaga toko itu.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini terpantau stabil. Pada Toko Jejen, Tangerang Selatan, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 205 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (hsy/hsy)

  • 8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    8 Daerah yang Gelar PSU, Tasikmalaya hingga Bengkulu Selatan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kesiapan penuh dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 fase ketiga yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu, 19 April 2025.

    Dalam pelaksanaannya, PSU akan dilakukan secara serentak di delapan kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia, dengan total 8.763 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlibat.

    Anggota KPU August Mellaz mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan pelaksanaan PSU Pilkada 2024 fase ketiga dengan saksama.

    “Delapan kabupaten/kota yang nanti akan menyelenggarakan PSU, pada hari Sabtu tanggal 19 April, ada 8.763 TPS,” ujar Mellaz kepada wartawan dikutip melalui siaran ulang jumpa pers di kanal Youtube KPU RI, pada Sabtu, 19 April 2025.

    Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU hari ini digelar serentak di delapan kabupaten/kota, sedangkan untuk wilayah Parigi Moutong, PSU sudah lebih dahulu dilaksanakan pada 17 April 2025.

    “Itu semuanya bisa kita pastikan. Kalau di Parigi Moutong sudah berlangsung dan semuanya berjalan dengan lancar,” ujar dia.

    8 Daerah yang Gelar PSU

    Berikut delapan daerah yang akan menyelenggarakan PSU secara bersamaan pada hari ini:

    Kota Banjarbaru Kabupaten Serang Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan

    Mellaz menegaskan bahwa seluruh perlengkapan logistik untuk PSU sudah siap dan akan dikirim ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

    “Tinggal kemudian nanti pimpinan di KPU RI bagaimana perintah dari MK untuk melakukan supervisi dan monitoring,” tutur Mellaz menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Insentif Tak Kunjung Ketok Palu, Penjualan Motor Listrik Lesu!

    Insentif Tak Kunjung Ketok Palu, Penjualan Motor Listrik Lesu!

    Jakarta –

    Pemerintah terus menggenjot adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Namun hingga awal April 2025, penjualan motor listrik justru belum menunjukkan geliat berarti.

    Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), penyebab utama penjualan motor listrik masih lesu ini adalah insentif yang tak kunjung diketok palu oleh pemerintah.

    “Sekarang ini penjualan sepeda motor listrik dengan berbagai skema yang ada (tahun lalu) akhirnya kembali ke skema semula, kita jual dengan kondisi yang ngga ada subsidi, tapi karena masyarakat tau bahwa tahun kemarin ada subsidi jadi banyak yang nunggu akhirnya nggak membeli dulu, nahan membeli,” kata Eko Prabowo, Ketua Asimoli dikutip dari CNBC Indonesia.

    Sepanjang kuartal I 2025, motor listrik yang terjual baru sekitar 2.000 unit. Jumlah ini jauh dari target pemerintah yang mematok angka 200 ribu unit hingga akhir tahun.

    Perlu diingat bahwa, penjualan motor listrik sempat naik drastis pada 2024 lalu. Hal tersebut dikarenakan adanya insentif potongan harga hingga Rp 7 juta untuk setiap unit yang memenuhi syarat.

    Namun memasuki 2025, program insentif tersebut belum diperpanjang secara resmi. Baik produsen maupun konsumen kini menanti kejelasan. Hingga pertengahan April ini, kebijakan baru belum juga diumumkan.

    “Kita sudah bersurat ke Kementerian terkait Kemenko Ekonomi, Menkeu, Menperin, Menteri ESDM karena yang diberi subsidi bukan hanya motor baru, tapi konversi juga. Kita usulkan tahun 2025 diteruskan yang 2024 saja karena sudah bagus sistem. Dan besaran subsidi, kalau bisa jangan dikurangi,” kata Budi.

    Motor listrik baru United. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Situasi ini membuat produsen menahan pasokan dan konsumen memilih menunggu. Tanpa insentif, harga motor listrik jadi kurang menarik dibanding motor konvensional.

    Selain itu, masih ada tantangan lain seperti keterbatasan infrastruktur pengisian daya, harga baterai yang tinggi, hingga keraguan masyarakat terhadap daya tahan motor listrik.

    Aismoli juga mengaku sudah meminta waktu kepada Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, untuk berdiskusi soal skema subsidi agar bisa dilanjutkan seperti tahun 2024.

    Mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah terhadap industri motor listrik. Terlebih dengan suplai yang tinggi saat ini, para pelaku industri merasa sangat membutuhkan insentif agar stok tidak menumpuk.

    “Perlu percepatan supaya ngga menggantung seperti sekarang ini, sehingga masyarakat bisa langsung membeli dan kemudian industri dengan persiapan cukup banyak bisa langsung menjual karena sekarang kita overstock, jadi banyak barang motor listrik dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) 40% sekarang banyak numpuk, bukan hanya di industri, tapi di diler-diler,” tutup Budi.

    (mhg/riar)

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menarik investasi Rp 139,88 triliun pada 2024. Tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp 162,57 triliun atau setara 8,53% dari target nasional.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu.

    “Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi investasi sebesar Rp 139,88 triliun pada 2024, melampaui target sebesar 128,27%, dan menempati peringkat kedua secara nasional dalam penanaman modal asing,” ujar Todotua, Jumat (18/4/2025). 

    Todotua bertemu Anwar Hafid membahas pengembangan potensi investasi di Sulteng dan menghadiri Rapat Konsolidasi Target Realisasi Investasi 2025 bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut, Todotua menyampaikan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan kebutuhan realisasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga 2029. 

    Sebanyak 86,65% dari target tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Sulteng memiliki peran krusial dalam menarik investasi langsung.

    Kontribusi terbesar investasi Sulteng berasal dari sektor logam dasar, kimia, farmasi, pertambangan, serta kawasan industri. 

    Kabupaten Morowali menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulteng berkat pengembangan industri hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. 

    Todotua juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan investasi berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dalam kunjungan itu, ia mengunjungi sejumlah perusahaan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, seperti PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dengan nilai investasi Rp 55,7 miliar. 

    Kemudian PT Hong Thai Internasional, yang mengelola pengolahan getah pinus, dengan investasi sebesar Rp 26,15 miliar, serta PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, perusahaan smelter tembaga dengan nilai investasi mencapai Rp 296,2 miliar.

    “Investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Todotua.

    Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan investasi di kawasan strategis. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai model sinergi investasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat gotong royong, Sulteng diharapkan terus menjadi motor penggerak investasi nasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Strategi Dukung Hilirisasi, dari Angkut Baja hingga Perkuat Rantai Pasok

    Strategi Dukung Hilirisasi, dari Angkut Baja hingga Perkuat Rantai Pasok

    Jakarta: Hilirisasi sudah jadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, tapi gimana sih cara perusahaan benar-benar mendukung program ini? 
     
    Salah satu contohnya bisa kamu lihat dari aksi nyata PT Pertamina International Shipping (PIS) yang baru saja mengangkut lebih dari 30 ribu metrik ton lembaran baja. 
     
    Nggak cuma soal logistik, pengapalan ini adalah langkah strategis yang memperkuat ekosistem industri nasional.
    Angkut 30 ribu ton baja
    PT Pertamina International Shipping (PIS) sukses mengapalkan slab steel atau lembaran baja sebanyak 30.400 metrik ton dari Morowali ke Cilegon. Baja ini merupakan milik PT Krakatau Posco, anak usaha PT Krakatau Steel Tbk. 

    Keberhasilan pengangkutan ini jadi bukti nyata bagaimana perusahaan logistik bisa berperan aktif dalam mendukung hilirisasi industri baja nasional.
     
    “Pengapalan ini akan menjadi pintu bagi PIS dalam mendukung masa depan hilirisasi industri baja sebagaimana pertumbuhan kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi di Indonesia dan juga mendorong portofolio bisnis baru dalam segmen angkutan dry bulk bagi PIS,” kata Plt. Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS M. Irfan Zainul Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 April 2025.
     

    Langkah ini bukan sekadar pengiriman barang. Dengan memperlancar arus distribusi hasil produksi dalam negeri, PIS ikut memperkuat program hilirisasi nasional yang digalakkan pemerintah. Pengapalan dari Pelabuhan Bahodopi di Morowali menuju Pelabuhan Cigading, Cilegon ini jadi jembatan penting antara pusat produksi dan kawasan industri.
     
    Hasilnya? Efisiensi meningkat, rantai pasok domestik makin kuat, dan nilai tambah ekonomi nasional ikut terdongkrak.
    Dry bulk jadi ceruk baru yang menjanjikan
    Baja hanyalah satu dari sekian komoditas yang masuk dalam kategori dry bulk atau bahan curah kering. Komoditas lain seperti bijih besi, batu bara, pupuk, dan kedelai juga punya potensi besar. Dalam beberapa waktu terakhir, PIS sudah lebih dulu sukses mengangkut greencoke sebanyak 7.000 metrik ton dan pupuk sebanyak 5.000 metrik ton.
     
    Diversifikasi ini pun dilakukan dengan tetap menjaga fokus utama perusahaan di bidang pengangkutan BBM dan LPG. Namun, pasar dry bulk jelas jadi peluang baru yang sangat menjanjikan.
     
    “Lembaran baja adalah salah satu dari sekian angkutan dry bulk yang potensial sebagai komoditas pengangkutan PIS berikutnya. Keberhasilan PIS mengapalkan lembaran baja ini menegaskan komitmen PIS dalam diversifikasi bisnis pengangkutan,” pungkas Irfan.
     
    Langkah diversifikasi ini juga sejalan dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari pasar non-captive, yang saat ini mencapai 19,2 persen dari total pendapatan PIS di paruh pertama tahun 2024. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)