Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.

    Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
    Pegunungan, dan Papua.

    Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    174 Orang Meninggal Dunia

    BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

    Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.

    “Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).

    Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.

    Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.

  • BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    BMKG Wanti-wanti Aceh-Sumut-Sumbar Masih Waspada Hujan Lebat 29-30 November

    Jakarta –

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data peringatan dini cuaca Indonesia pada 29 dan 30 November. BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat dengan level status masih Waspada di wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Dalam dokumen ikhtisar cuaca BMKG dikutip Sabtu (29/11/2025), level status yang dimaksud terdiri dari Waspada, Siaga dan Awas. Level Waspada berarti hujan sedang-lebat, level Siaga hujan lebat-sangat lebat dan level Awas hujan sangat lebat-ekstrem.

    Pada 29 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua
    Pegunungan, dan Papua.

    Di level Siaga, ada wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    Pada 30 November, ada sejumlah wilayah dengan level Waspada, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat. Kemudian juga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Di level Siaga, ada wilayah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan. Di level Awas, tidak ada daerah yang berpotensi atau nihil.

    174 Orang Meninggal Dunia

    BNPB menyampaikan perkembangan data korban bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumbar. Tercatat total ada 174 orang meninggal dunia dan 79 orang masih hilang.

    Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut korban tewas di Aceh totalnya yakni 116 orang. Lalu, masih ada 42 orang yang hilang.

    “Per hari ini, sore ini, kami mendata untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara korban meninggal ada 116 jiwa kemudian 42 jiwa masih dalam pencarian,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (28/11).

    Kemudian, di Sumbar tercatat ada 23 orang yang meninggal. Kemudian, tercatat 12 orang yang masih hilang.

    Di Sumut total ada 35 korban meninggal. Kemudian masih ada 25 orang yang hilang.

  • Jokowi Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP Morowali

    Jokowi Buka Suara soal Polemik Bandara IMIP Morowali

    Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta polemik Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Morowali, Sulawesi Tengah, tak dikaitkan dengan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Memang ada dua bandara di sana; satu milik negara, satu milik swasta. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Kamis (27/11/2025).

    Andy menyesalkan adanya pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak tepat tentang bandara di Morowali dan mengaitkannya dengan Jokowi.

    “Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi,” jelas dia.

    “Dari banjir informasi yang kita terima setiap hari, ada saja terselip hoax atau fitnah. Jangan mudah termakan. Mengecek ulang selalu perlu dilakukan,” sambung Andy seperti dilansir Antara.

     

  • 10 Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali Regional

    10 Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali Regional

    Jokowi Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport, yang belakangan disorot terkait dugaan ilegalitas.
    “Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan
    Bandara IMIP
    di
    Morowali
    ,” ujar
    Jokowi
    saat ditemui pada Jumat (28/11/2025).
    Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku hanya meresmikan satu bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, yaitu Bandara Maleo, yang merupakan proyek pemerintah.
    “Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah,” jelasnya.
    “Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta,” tutur Jokowi menambahkan.
    Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya meresmikan bandara IMIP pada 2019.
    “Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya,” jelas Jokowi.
    Sorotan terhadap Bandara IMIP mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan kritik saat meninjau fasilitas penerbangan di kawasan pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Pada saat itu, Sjafrie menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi terkait.
    Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi memunculkan kerawanan bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.
    Menurut situs resmi
    Kementerian Pertahanan
    , bandara yang dimaksud berada dekat jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.
    Peninjauan yang dilakukan pada 19 November itu berlangsung dalam kapasitas Sjafrie sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan.
    Sjafrie menilai ada anomali regulasi yang membuka celah kerawanan bagi kepentingan ekonomi nasional.
    Ia menekankan pentingnya deregulasi serta penguatan pengawasan di titik-titik strategis Indonesia.
    Selain itu, Sjafrie menyampaikan pesan tegas kepada seluruh elemen bangsa mengenai komitmen negara dalam memberantas kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional.
    Ia merujuk kasus pertambangan ilegal di Bangka sebagai contoh.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Menurut penelusuran
    Kompas.com
    ke data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bandara IMIP tercatat resmi di Kemenhub dan pengelolaannya diatur dalam UU No 1/2009 tentang Penerbangan.
    Status operasi Bandara IMIP khusus, digunakan domestik, dengan kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS.  
    Dedy Kurniawan, Head of Media Relations PT IMIP atau Juru Bicara IMIP,  menegaskan secara komprehensif bahwa bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan seluruh operasionalnya diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.
    “Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub, dikelola sesuai regulasi, dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Teman-teman juga bisa mengecek status bandara Imip di https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/479,” kata Dedy, kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
    Dengan demikian, IMIP menekankan bahwa operasional bandara mengikuti prosedur penerbangan domestik, memiliki registrasi resmi, dan melayani lalu lintas penumpang serta pesawat industri secara legal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayoritas Kota Besar Berpotensi Hujan Hari Ini, Simak Daftarnya

    Mayoritas Kota Besar Berpotensi Hujan Hari Ini, Simak Daftarnya

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat. 

    Kondisi cuaca secara umum dipengaruhi peningkatan curah hujan menuju puncak musim hujan.

    “Aceh diprakirakan berawan tebal,” ujar Prakirawan BMKG Zen Putri dalam siaran cuaca dilansir Antara, Jumat, 28 November 2025.
    Cuaca wilayah sumatra
    Hujan ringan-sedang diprakirakan terjadi di kota-kota berikut:

    – Medan
    – Pekanbaru
    – Padang
    – Tanjung Pinang
    – Jambi
    – Bengkulu
    – Palembang
    – Pangkal Pinang
    – Bandar Lampung

    Aceh: Berawan tebal
     

    Cuaca Jawa dan Bali-Nusra
    Hujan ringan-sedang: Bandung, Semarang, Surabaya
    Berawan tebal: Banten, Jakarta, Yogyakarta
    Berawan: Bali, Lombok
    Hujan ringan: Kupang
    Cuaca Kalimantan
    Hujan deras berpotensi petir: Pontianak, Banjarmasin, Tanjung Selor
    Hujan ringan: Samarinda, Palangkaraya
    Cuaca Sulawesi
    Hujan ringan-sedang diprediksi merata di kota-kota besar:

    – Makassar
    – Mamuju
    – Palu
    – Gorontalo
    – Manado
    – Kendari
    Cuaca Maluku dan Papua
    Seluruh kota besar di wilayah timur diprakirakan diguyur hujan ringan–sedang:

    – Ternate
    – Ambon
    – Sorong
    – Manokwari
    – Nabire
    – Jayapura
    – Jayawijaya
    – Merauke
    Curah hujan meningkat, la nina lemah masih berlangsung
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan.

    Berdasarkan analisis tiga bulan terakhir, curah hujan mengalami peningkatan signifikan, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah hingga tinggi.

    Ia menambahkan, fenomena La Nina lemah diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026.

    “La Nina lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026, namun pada puncak musim hujan dampaknya terhadap penambahan curah hujan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, curah hujan tinggi pada periode tersebut tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
    Imbauan BMKG
    BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama bagi wilayah dengan curah hujan tinggi yang rentan banjir, angin kencang, hingga gangguan aktivitas harian.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar kota-kota besar di Indonesia akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat. 
     
    Kondisi cuaca secara umum dipengaruhi peningkatan curah hujan menuju puncak musim hujan.
     
    “Aceh diprakirakan berawan tebal,” ujar Prakirawan BMKG Zen Putri dalam siaran cuaca dilansir Antara, Jumat, 28 November 2025.
    Cuaca wilayah sumatra
    Hujan ringan-sedang diprakirakan terjadi di kota-kota berikut:

    – Medan
    – Pekanbaru
    – Padang
    – Tanjung Pinang
    – Jambi
    – Bengkulu
    – Palembang
    – Pangkal Pinang
    – Bandar Lampung
     
    Aceh: Berawan tebal
     

    Cuaca Jawa dan Bali-Nusra
    Hujan ringan-sedang: Bandung, Semarang, Surabaya
    Berawan tebal: Banten, Jakarta, Yogyakarta
    Berawan: Bali, Lombok
    Hujan ringan: Kupang
    Cuaca Kalimantan
    Hujan deras berpotensi petir: Pontianak, Banjarmasin, Tanjung Selor
    Hujan ringan: Samarinda, Palangkaraya
    Cuaca Sulawesi
    Hujan ringan-sedang diprediksi merata di kota-kota besar:
     
    – Makassar
    – Mamuju
    – Palu
    – Gorontalo
    – Manado
    – Kendari
    Cuaca Maluku dan Papua
    Seluruh kota besar di wilayah timur diprakirakan diguyur hujan ringan–sedang:
     
    – Ternate
    – Ambon
    – Sorong
    – Manokwari
    – Nabire
    – Jayapura
    – Jayawijaya
    – Merauke
    Curah hujan meningkat, la nina lemah masih berlangsung
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan.
     
    Berdasarkan analisis tiga bulan terakhir, curah hujan mengalami peningkatan signifikan, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah hingga tinggi.
     
    Ia menambahkan, fenomena La Nina lemah diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2026.
     
    “La Nina lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026, namun pada puncak musim hujan dampaknya terhadap penambahan curah hujan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, curah hujan tinggi pada periode tersebut tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.
    Imbauan BMKG
    BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama bagi wilayah dengan curah hujan tinggi yang rentan banjir, angin kencang, hingga gangguan aktivitas harian.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Pengesahan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan

    Pengesahan APBD 2026, Ketua DPRD Klungkung Tekankan Efisiensi dan Pengawasan

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna.

    Dalam rapat yang dihadiri Bupati I Made Satria dan jajaran Forkopimda tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom berhasil membawa seluruh fraksi mencapai kata sepakat tepat waktu.

    Usai mengetok palu pengesahan, politisi senior PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.

    “Persetujuan APBD 2026 ini kami ambil demi menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat,” kata Anak Agung Gde Anom.

    Dia mengingatka Pemda Klungkung semua dana yang bersumber dari pinjaman daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. “Kami di legislatif tidak akan segan melakukan evaluasi ketat jika penggunaannya melenceng dari target produktif atau sekadar habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.

    Peringatan dari pimpinan dewan ini beralasan, mengingat struktur APBD 2026 menghadapi tantangan defisit yang cukup lebar. Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan Belanja Daerah melonjak hingga Rp2,05 triliun.

    Untuk menutup celah tersebut, DPRD menyetujui langkah pembiayaan melalui Pinjaman Daerah (PT SMI) sebesar Rp229 miliar dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp351 miliar.

    Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik keputusan pimpinan dewan tersebut. Dalam pendapat akhirnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui opsi pinjaman daerah sebagai solusi percepatan pembangunan.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang telah membahas dan menyetujui Pinjaman Daerah. Persetujuan ini saya nilai sebagai wujud dukungan kepada kami dalam upaya percepatan pembangunan,” kata Bupati Satria.

    Jalannya rapat paripurna juga diwarnai sejumlah masukan yang diakomodasi pimpinan sidang. Fraksi Partai Gerindra menyoroti perlunya efisiensi anggaran dengan mengevaluasi kegiatan seremonial seperti festival, serta proyek lampu penerangan jalan agar tidak membebani biaya tambahan.

    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan.

    Dokumen APBD yang telah disahkan ini selanjutnya akan segera diserahkan kepada Gubernur Bali untuk proses evaluasi dalam kurun waktu tiga hari ke depan.

    Klungkung: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Keputusan strategis ini diambil dalam Rapat Paripurna.
     
    Dalam rapat yang dihadiri Bupati I Made Satria dan jajaran Forkopimda tersebut, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom berhasil membawa seluruh fraksi mencapai kata sepakat tepat waktu.
     
    Usai mengetok palu pengesahan, politisi senior PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa persetujuan anggaran tersebut, khususnya terkait skema pinjaman daerah, harus disertai dengan catatan pengawasan yang serius.

    “Persetujuan APBD 2026 ini kami ambil demi menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur yang mendesak bagi masyarakat,” kata Anak Agung Gde Anom.
     
    Dia mengingatka Pemda Klungkung semua dana yang bersumber dari pinjaman daerah harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. “Kami di legislatif tidak akan segan melakukan evaluasi ketat jika penggunaannya melenceng dari target produktif atau sekadar habis untuk kegiatan seremonial,” ujarnya.
     
    Peringatan dari pimpinan dewan ini beralasan, mengingat struktur APBD 2026 menghadapi tantangan defisit yang cukup lebar. Pendapatan Daerah dirancang sebesar Rp1,48 triliun, sedangkan Belanja Daerah melonjak hingga Rp2,05 triliun.
     
    Untuk menutup celah tersebut, DPRD menyetujui langkah pembiayaan melalui Pinjaman Daerah (PT SMI) sebesar Rp229 miliar dan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp351 miliar.
     
    Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut baik keputusan pimpinan dewan tersebut. Dalam pendapat akhirnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD yang telah menyetujui opsi pinjaman daerah sebagai solusi percepatan pembangunan.
     
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klungkung yang telah membahas dan menyetujui Pinjaman Daerah. Persetujuan ini saya nilai sebagai wujud dukungan kepada kami dalam upaya percepatan pembangunan,” kata Bupati Satria.
     
    Jalannya rapat paripurna juga diwarnai sejumlah masukan yang diakomodasi pimpinan sidang. Fraksi Partai Gerindra menyoroti perlunya efisiensi anggaran dengan mengevaluasi kegiatan seremonial seperti festival, serta proyek lampu penerangan jalan agar tidak membebani biaya tambahan.
     
    Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penerapan kebijakan pariwisata yang berbasis lingkungan hidup dan berkelanjutan.
     
    Dokumen APBD yang telah disahkan ini selanjutnya akan segera diserahkan kepada Gubernur Bali untuk proses evaluasi dalam kurun waktu tiga hari ke depan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    TNI AU Kerahkan Korpasgat untuk Jaga Bandara IMIP

    JAKARTA – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda Palito Sitorus mengatakan Pasukan Korpasgat TNI AU sudah dikerahkan untuk memperketat penjagaan di bandara milik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Hal tersebut dilakukan TNI AU sebagai tindak lanjut dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengerahkan pasukan menjaga bandara yang sebelumnya tidak bisa diawasi pemerintah.

    “Kita sudah menempatkan pasukan kita ya Pasgat ya di sana dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya,” kata Palito saat ditemui awak media di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Antara, Kamis, 27 November. 

    Dia menjelaskan penjagaan itu dilakukan agar pemerintah bisa mencegah ragam aktivitas ilegal yang memungkinkan terjadi di dalam bandara. Tidak hanya itu, TNI AU juga akan mengawasi setiap pergerakan pesawat yang mendarat maupun lepas landas di bandara IMIP.

    Menurut Palito, sejauh ini tidak ada aktivitas pesawat dari luar negeri di bandara IMIP.

    “Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari internal saja,” kata Palito.

    Walau tidak memiliki aktivitas pesawat dari luar negeri, Palito memastikan pihaknya akan tetap memperkuat pengawasan di bandara udara IMIP.

    Jika ada temuan adanya aktivitas pesawat tidak berizin di bandara IMIP, Palito memastikan pihaknya akan menindak tegas pesawat tersebut.

    “Tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing,” kata Palito.

    Untuk diketahui, IMIP merupakan bandara swasta yang dibangun dengan dana hasil pengelolaan koperasi perusahaan.

    Bandara yang berlokasi di kawasan industri Morowali ini digunakan untuk mengantar para pekerja IMIP sekaligus logistik perusahaan.

    ANTARA pun sempat melakukan perjalanan ke IMIP bersama rombongan Mabes TNI beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak ada unsur pemerintahan di lokasi bandara seperti Bea Cukai dan aparat keamanan dari kepolisian ataupun TNI.

    TNI pun menggelar latihan gabungan militer di bandara tersebut dari mulai operasi force down atau penurunan paksa pesawat asing dengan pesawat tempur hingga operasi perebutan bandara oleh pasukan Korpasgat pada 20 November 2025 lalu.

    Latihan itu digelar untuk mengasah kemampuan TNI dalam mencegah aksi penambangan ilegal yang kerap merugikan negara

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat jumpa pers di Morowali usai memantau langsung simulasi mengatakan banyak fenomena anomali di Indonesia yang dapat merugikan negara terutama di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

    Salah satunya yakni pembangunan fasilitas transportasi yang tidak mengikutsertakan unsur pemerintah di dalamnya.

    “TNI menggelar latihan terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie.

    Dia menegaskan bahwa tidak ada konsep “negara dalam negara” yang berlaku di Indonesia. Karenanya dia memerintahkan jajaran TNI untuk memperketat pengawasan segala bentuk fasilitas transportasi untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal yang merugikan negara.

  • Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Otoritas Negara, Ketua Exponen 08 Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas

    “Saya minta negara segera mengusut tuntas keberadaan bandara di Morowali, siapa yang bermain, jangan tebang pilih, karena ini jelas sangat tidak menghormati bangsa ini. Segera ambil langkah hukum dan tindakan penertiban,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tetapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak dapat dipantau pemerintah.

    “Apalagi bandara ini katanya sulit diakses dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Hal ini tentu memicu pertanyaan mengenai transparansi operasional pengelolaan bandara tersebut,” ucapnya.

    Damar menilai pemerintah juga perlu mengungkap secara jelas siapa pihak yang memberikan izin beroperasinya bandara tersebut. “Usut tuntas siapa yang memberi izin bandara. Potensi pelanggaran diduga sudah terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara,” ujarnya.

    Exponen 08 menyayangkan pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Suntana yang menyatakan Bandara PT IMIP berizin. Menurutnya, secara perizinan formal negara sudah memberikan izin, tetapi yang dimaksud Menhan Sjafrie menurutnya adalah fungsi pengawasan negara dalam hal ini otoritas pemerintah terkait di bandara itu.

    Sementara, sudah jelas Menhan Sjafrie menyatakan tidak boleh ada republik di dalam republik, yang merujuk keberadaan bandara tersebut memiliki izin resmi tetapi otoritas resminya bukan negara yang punya kuasa.

  • Cerita Penjaga Makam TPU Rorotan, Standby 24 Jam untuk Gali Kubur Megapolitan 27 November 2025

    Cerita Penjaga Makam TPU Rorotan, Standby 24 Jam untuk Gali Kubur Megapolitan 27 November 2025

    Cerita Penjaga Makam TPU Rorotan, Standby 24 Jam untuk Gali Kubur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di siang yang teduh di Taman Pemakaman Umum (TPU) Rorotan, Jakarta Utara, suasana pemakaman tampak sepi.
    Sejumlah petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berbaju warna hijau muda menjalankan tugas sehari-hari di antara barisan nisan yang berjajar rapi.
    Cuaca saat itu tidak terik, matahari tertutup awan, dan angin beberapa kali bertiup kencang membuat udara terasa adem.
    Di tengah suasana tenang itu, Kholil (25) duduk sejenak menikmati waktu istirahat.
    Sesekali ia memainkan topi hitam yang ia letakkan di pangkuannya.
    Kholil merupakan anggota PJLP yang bekerja di bidang pemakaman di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) DKI Jakarta.
    Saat ditemui Kompas.com pada Kamis (27/11/2025), Kholil sedang menikmati istirahat siangnya setelah menggali dua liang makam baru di TPU Rorotan.
    Menurut Kholil, penggali makam adalah pekerjaan yang tidak pernah berhenti.
    Hampir setiap hari ada yang dimakamkan, baik dari jalur umum maupun rujukan dari rumah sakit dan dinas sosial.
    “Kita kerja pakai tim, satu tim 6–7 orang. Totalnya ada lima grup, semuanya masuk tiap hari,” jelasnya.
    Tidak ada sistem piket. Lima tim masuk bersama-sama setiap hari.
    Galian dikerjakan bergiliran dari grup ke grup berikutnya.
    Kholil mengungkapkan, pekerjaan penggali makam merupakan pekerjaan yang dituntut untuk selalu siap 24 jam. 
    “Kalau untuk absen kita jam 07.00 WIB itu sudah absen. Absen pulang ya jam 16.00 gitu kan. Tapi kalau untuk kerjanya kita 24 jam harus siap. Kalau misalkan ada galian malam nih, ya kita harus siap malam-malam,” ujar dia.
    Jika pemakaman dilakukan malam hari, biasanya karena dua hal, yakni harus menunggu kedatangan keluarga dari jauh atau untuk menangani korban kecelakaan.
    “Harus segera dikubur, bau kan,” kata dia.
    Sering kali laporan masuk lebih dulu sebelum keluarga tiba, sehingga Kholil dan tim memilih langsung menggali liang kubur meski jenazah baru dijadwalkan datang sore atau malam hari.
    Setelah galian selesai, mereka tetap berjaga di TPU hingga keluarga tiba dan prosesi pemakaman tuntas.
    Cuaca sejuk saat malam hari di TPU Rorotan ditambah fasilitas pencahayaan yang cukup baik membuat Kholil tidak keberatan melakukan hal itu.
    “Kalau untuk malam sih enggak ngaruh (penerangan). Malam enak, sejuk kalau malam. Enggak panas ya, aman kerjanya,” ujar Kholil.
    Di tengah cuaca yang tidak menentu, kondisi lapangan tidak selalu mudah.
    Saat hujan, tanah menjadi sangat licin dan pacul sulit dikendalikan karena lumpur menempel tebal di mata alat.
    Menurut Kholil, situasi itu membuat proses penggalian lebih lambat dan menuntut tenaga ekstra agar tetap aman bekerja di area galian yang mudah ambles.
    Di beberapa titik, para penggali kuburan juga sering berhadapan dengan akar pohon yang melintang di bawah tanah maupun batu-batu keras yang menyulitkan proses penggalian.
    “Kalau akar kan susah. Kadang melintang gini akarnya. Kalau sudah melintang gini, panjang ya, kita harus pakai mesin potong,” ucap Kholil.
    Untuk kasus seperti ini, tim biasanya menggunakan alat berat manual seperti palu besar atau gergaji agar liang kubur tetap bisa dikerjakan sesuai kedalaman yang ditentukan.
    Ada pula lokasi-lokasi tertentu yang cepat mengeluarkan air tanah, sehingga kedalaman galian harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
    Hal ini pun harus dijelaskan kepada pihak keluarga sebelum pemakaman berlangsung.
    Sebagai PJLP, para pekerja di makam mendapatkan perlengkapan kerja standar yang disediakan oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan.
    Setiap orang memegang satu pacul pribadi, sementara alat lain seperti garpu tanah, linggis galian, atau mesin gergaji dibagikan per tim.
    Dengan perlengkapan yang relatif lengkap, mereka dapat mengerjakan penggalian dari awal hingga merapikan makam setelah jenazah dimakamkan.
    “Kalau emang buat alat gali sih emang lengkap fasilitasnya ada semua. Masing-masing dikasih, kayak pacul juga dikasih,” kata Kholil.
    Selain itu, mereka juga terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga terlindungi bila terjadi kecelakaan saat bekerja.
    Untuk luka ringan mereka memilih menangani sendiri, tetapi jika terjadi cedera yang lebih serius, penanganan dilakukan melalui puskesmas sesuai prosedur.
    “Kalau parah langsung pastiin bawa ke puskesmas. Kalau enggak
    mah
    , ya kita obatin biasa aja,” imbuh dia.
    Statusnya sebagai PJLP diperbarui setiap tahun melalui kontrak kerja tahunan.
    Pembaruan biasanya dilakukan pada akhir tahun, bersamaan dengan pengecekan administratif.
    Kholil mengaku tak banyak menuntut soal pekerjaannya.
    Ia hanya berharap kontraknya terus diperpanjang, apalagi fasilitas yang ia terima selama ini sudah cukup membantunya bekerja sehari-hari.
    Soal gaji, ia menerima apa adanya.
    Jika upah minimum provinsi (UMP) Jakarta naik, ia bersyukur.
    Jika tidak, ia tetap melanjutkan tugasnya. Baginya, yang paling penting adalah kepastian bekerja.
    “Kalau untuk diperpanjang, ya paling semoga diperpanjang teruslah kontraknya. Itu aja sih,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APBD Ponorogo 2026 Disetujui, Anggaran Rp2,2 Triliun Tanpa Pinjaman Daerah

    APBD Ponorogo 2026 Disetujui, Anggaran Rp2,2 Triliun Tanpa Pinjaman Daerah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Di tengah tekanan fiskal dan gagalnya rencana pinjaman daerah, rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026, akhirnya resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (27/11/2025).

    Ketukan palu di ruang paripurna menjadi penanda bahwa pemkab dan DPRD harus bekerja lebih keras menjaga prioritas pembangunan agar tetap berjalan. Sebab, total anggaran daerah tahun depan berada di angka Rp2,2 triliun.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan, setelah disepakati bersama, draf APBD tersebut segera dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses fasilitasi, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

    Dia tak menampik bahwa kondisi fiskal Ponorogo tahun depan berada dalam tekanan. “Memang kondisi APBD 2026 mengalami pengurangan fiskal sekitar Rp261 miliar,” ungkapnya.

    Menyempitnya ruang fiskal itu membuat DPRD dan Pemkab harus melakukan penataan ulang prioritas belanja. Meski begitu, Dwi Agus memastikan 3 sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat alokasi yang memadai.

    Efisiensi dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci penyelamatan program pembangunan di sektor-sektor tersebut maupun sektor lain.

    Keputusan rapat juga menegaskan bahwa rencana pinjaman daerah ke Bank Jatim batal terealisasi. Sehingga Pemkab harus merumuskan siasat pendapatan yang lebih gesit agar proyek infrastruktur tidak terhambat.

    “APBD akan dievaluasi oleh gubernur untuk memastikan prioritas pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan jembatan, agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan,” jelas Dwi Agus.

    Lebih lanjut, Kang Wie sapaan Dwi Agus menyebut legislatif mendorong eksekutif menggali potensi PAD secara lebih agresif. Sejumlah sektor yang selama ini belum dimaksimalkan, bakal dibuka peluangnya pada 2026 demi menutupi kekurangan pembiayaan.

    “Karena pinjaman gagal, kita cari cara lain dengan mengoptimalkan PAD. Sektor yang belum maksimal akan kita upayakan tahun depan,” ujarnya.

    Di sisi lain, Plh. Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap berpegang pada ketentuan pusat terkait postur anggaran. Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,2 triliun, dengan fokus pembangunan diarahkan pada sektor infrastruktur.

    “Meski anggaran tidak banyak, fokus tetap ke infrastruktur, terutama jalan. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa berjalan pada 2026 nanti,” tuturnya.

    Dengan APBD yang kini resmi disahkan, tantangan selanjutnya bagi Pemkab dan DPRD adalah memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran, terutama untuk mengejar percepatan perbaikan jalan-jalan yang ditunggu-tunggu masyarakat.  [end/suf]