Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam.
Jakarta (ANTARA) – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.
“Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” kata JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Kecepatan ambil kebijakan, lanjut JK, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.
Dengan demikian, kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.
“Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru,” tuturnya.
JK lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.
Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya lantaran tanpa sadar kebijakan Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.
“Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” ucap JK menambahkan.
Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.
“Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” katanya.
Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.
Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.
Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.
Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.
JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.
“Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” ungkap JK.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Harga emas di Pegadaian meroket lagi, naik hingga Rp26.000 pada 8 Mei")
