Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan dalam Memori Hari Ini, 11 Juni 2021

    Megawati Dapat Gelar Profesor Kehormatan dari Unhan dalam Memori Hari Ini, 11 Juni 2021

    JAKARTA – Memori hari ini, empat tahun yang lalu, 11 Juni 2021, mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri dapat gelar profesor kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan). Penganugerahan itu disambut dengan suka cita. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lupa memuji Megawati sebagai tokoh pembela wong cilik.

    Sebelumnya, Megawati pernah dikenal sebagai oposisi di era Orba. Kiprahnya melemparkan kritik ke Orba dianggap punya pengaruh besar. Ia kemudian mampu jadi Presiden Indonesia.

    Soeharto dan Orba tak menghendaki munculnya oposisi. Barang siapa yang melawan kehendak Orba niscaya akan dibungkam. Citra represif itulah yang membuat rakyat ketakutan melemparkan kritik. Namun, tidak dengan Megawati.

    Ia yang notabene anak dari Presiden Indonesia ke-1, Soekarno berani melawan Orba. Ia melawan segala macam ketidakadilan. Kondisi itu membuat rakyat Indonesia memberikan dukungannya kepada Megawati.

    Kondisi itu kian terlihat kala Soeharto dan Orba runtuh. Megawati dielu-elukan sebagai pemimpin masa depan Indonesia. Keinginan itu berbalas. Megawati muncul sebagai Presiden Indonesia ke-5. Jejak kepemimpinannya mentereng.

    Ia mampu hadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga sering kali menjadi penengah dari beragam konflik sosial. Sekalipun kekurangannya juga tak sedikit. Kiprahnya kala tak lagi jadi presiden juga banyak disorot.

    Ia mampu membawa kendaraan politiknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jadi oposisi pemerintah. Ia kembali jadi pembela wong cilik. Ia bahkan mampu menciptakan pemimpin baru: Jokowi. Jejak itu membuat Megawati kemudian mendapatkan banyak penghargaan.

    Ia mulai mendapatkan gelar doktor kehormatan dari berbagai institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Jejak itu terlihat kala Universitas Pertahanan (Unhan) menganugerahkan Megawati gelar profesor kehormatan dengan status Guru Besar Tidak Tetap pada 11 Juni 2021. Penganugerahan itu berlangsung di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

    “Berdasarkan catatan Unhan RI penganugerahan gelar kehormatan, tidak terlepas dari keberhasilan Megawati Soekarnoputri selama menjabat dan menuntaskan konflik sosial, antara lain Penyelesaian Konflik Ambon, Penyelesaian Konflik Poso, Pemulihan Pariwisata Pasca Bom Bali dan Penanganan Permasalahan TKI di Malaysia,” tertulis dalam laman kemhan.go.id, 11 Juni 2021.

    Presiden Jokowi pun tak ingin melewatkan kesempatan. Ia yang berpidato secara daring melihat gelar kehormatan yang diberikan Unhan sudah sewajarnya. Jokowi bahkan menganggap Megawati adalah sosok yang berjasa bagi bangsa dan negara.

    Sidang Senat pengukuhan gelar profesor kehormatan untuk Megawati Soekarnoputri di Unversitas Pertahanan, Sentul, Bogor, 11 Juni 2021. (kemhan.go.id) 

    Jokowi melihat Megawati sebagai suatu simbol keberanian. Sosok pembela wong cilik sejati. Kondisi itu dibuktikan Megawati saat berada di luar maupun di dalam lingkar kekuasaan.

    “Sebagai aktivis pejuang demokrasi, Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi simbol keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat. Beliau telah membangkitkan gerakan politik masyarakat bawah, gerakan politik wong cilik yang sedang memperjuangkan hak-hak politiknya,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip laman kompas.com, 11 Juni 2021.

  • MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    MIND ID Tebar Dividen Rp20,1 Triliun, Laba Tumbuh 46%

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID membukukan laba bersih Rp40,2 triliun dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit. Laba itu naik 46% dibandingkan 2023. 

    Adapun holding BUMN tambang itu membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun sepanjang 2024. Angka ini tumbuh 34,56% dari tahun sebelumnya.

    Sementara, aset perusahaan meningkat dari Rp259,2 triliun menjadi Rp292,1 triliun. Selanjutnya, beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) MIND ID menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Tahun Buku 2024 dengan opini wajar dalam semua hal material. 

    RUPS juga menyetujui pembagian dividen sebesar 55% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2024 senilai Rp36,5 triliun, yakni menjadi Rp20,1 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan dividen Tahun Buku 2023 yang sebesar Rp17,14 triliun.

    Sementara itu, sisa 46% laba bersih atau sekitar Rp16,44 triliun akan dialokasikan untuk mendukung kelanjutan program hilirisasi yang dijalankan oleh Grup MIND ID. 

    Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menegaskan, capaian kinerja dan kontribusi dividen perusahaan merupakan hasil sinergi proses bisnis dari hulu hingga hilir, dan kolaborasi seluruh anggota Grup MIND ID.

    Menurutnya, MIND ID mengintegrasikan ekplorasi, pertambangan, hingga komersial, dengan transformasi proses bisnis guna tercipta nilai tambah sumber daya alam mineral yang lebih optimal.

    “Dengan capaian kinerja yang baik ini, MIND ID sebagai penggerak hilirisasi Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kelangsungan bisnis perusahaan di masa depan, tetapi juga pertumbuhan kinerja ekonomi dan negara,” kata Maroef melalui keterangan resmi dikutip Rabu (11/6/2025).

    Dia menyampaikan bahwa penerapan Good Mining Practice (GMP) juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” katanya.

    Sepanjang 2024, kata Maroef, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, smelter tembaga dan precious metal refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Adapun untum tahun 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim–Keramasan. 

    Selain itu, perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni IGP Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako. Hal ini untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    “Kami berkomitmen mendorong industrialisasi mineral yang berkelanjutan dan memperbesar kontribusi sektor tambang bagi tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujar Maroef.

    Sementara itu, Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier menyampaikan, di tengah ketidakpastian global dan upaya pemerintah dalam merespon tekanan yang ada, MIND ID terus berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pertambangan nasional yang sehat.

    Menurutnya, strategis ini dapat direalisasikan dengan baik oleh MIND ID, sehingga memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan bangsa.

    “MIND ID akan terus berupaya menciptakan rantai nilai dan proses bisnis yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

  • Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    Said Didu Sebut Kasus Raja Ampat Hanya Puncak Gunung Es, Ungkit Kawasan Industri di Morowali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menyebut kasus Raja Ampat hanya gunung es dari polemik pertambangan di Indonesia.

    “Kasus Raja Ampat ini hanya puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan,” kata Didu dikutip dari videonya yang kini viral di media sosial dikutip Rabu (11/6/2025).

    Didu pun mengungkit kawasan industri di Morowali. “Puncak rekayasa tambang, untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke China, itu Morowali,” ujarnya.

    “Supaya publik paham. Kita pelajari dulu la, kenapa terjadi di Raja Ampat,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, saat itu, izin Morowali keluar dari Kementerian Perindustrian dengan alasan hirilisasi. Sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said Didu. 

    “Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Morowali itu adalah bekas Dirjen Perindustrian semua,” imbuhnya.

    Setelah itu, Didu mengatakan menteri yang sangat berkuasa itu merekayasa semua aturan. Karenanya bebas pajak, bebas bea, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik IUP.

    “Jadi China yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak. Tidak ada pajak sama sekali,” ucapnya.

    “Ingat! Dikasihnya itu 30 tahun loh! Oleh menteri yang sangat berkuasa. Sampai sekarang ada di dalam, dan rekayasanya dia semua,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.

  • PT Vale Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang TOP CSR Awards 2025

    PT Vale Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang TOP CSR Awards 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Di tengah tantangan global yang menuntut praktik industri lebih berkelanjutan dan inklusif, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale), bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID)—melalui Indonesia Growth Project (IGP) Morowali, kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan dengan berhasil memboyong dua penghargaan yaitu: TOP CSR Awards 2025 #Star 4, dan TOP Leader on CSR Commitment 2025 dalam ajang prestisius TOP CSR Awards 2025 pada Rabu, (11/06/2025) di Hotel Raffles Jakarta Selatan.

    TOP CSR Awards 2025 #Star 4 diberikan sebagai bentuk pengakuan atas sistem, kebijakan, serta implementasi CSR yang SANGAT BAIK dan terbukti mendukung strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    Penghargaan ini diraih melalui proses penilaian komprehensif, termasuk evaluasi dokumen program, pencapaian lapangan, dan sesi presentasi serta wawancara langsung di hadapan dewan juri independen yang terdiri dari para pakar keberlanjutan, akademisi, hingga praktisi industri.

    Sejak awal keberadaannya di Morowali, PT Vale telah memposisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai inti dari strategi bisnis, bukan sebagai aktivitas tambahan. Melalui konsep Creating Shared Value (CSV), perusahaan mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik.

    Beberapa inisiatif strategis CSR PT Vale IGP Morowali yang menjadi fokus penilaian dalam ajang ini antara lain, pelaksanaan program pertanian organik berkelanjutan SRI (System of Rice Intensification) yang telah memasuki musim tanam ketujuh dan melibatkan petani lokal dengan pendampingan tenaga ahli; pembangunan pusat persemaian (nursery) atau kebun pembibitan untuk mendukung revegetasi lahan pascatambang, serta penyediaan sedimen pond yang berfungsi menetralisir air bekas tambang sebelum mengalir ke hilir sungai. Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, PT Vale mengimplementasikan Wellness Program untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial karyawan, mencakup manajemen stres, gaya hidup sehat, serta layanan psikologis. Sementara itu, kebijakan pengembangan SDM difokuskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal melalui perekrutan prioritas dari wilayah pemberdayaan dan program pelatihan capacity building untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.

  • Sulteng Jadi Pilot Project Penanganan Migran Aman dan Anti-TPPO

    Sulteng Jadi Pilot Project Penanganan Migran Aman dan Anti-TPPO

    Palu, Beritasatu.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) mengambil langkah serius dalam menekan angka pemberangkatan pekerja migran ilegal dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Menteri PPPMI Abdul Karding menegaskan upaya ini akan dilakukan secara kolaboratif hingga tingkat desa.

    Dikatakan, kolaborasi erat antara Kementerian PPPMI, gubernur, Forkopimda, kapolda, dan masyarakat, bertujuan untuk memastikan semua pekerja migran yang berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga meminimalisasi risiko TPPO.

    “Ini adalah kegiatan kolaboratif yang akan kita dorong sampai ke desa-desa,” tegas Menteri Karding, Rabu (11/6/2025). 

    Kerja sama ini tidak hanya fokus pada keamanan migran dan pencegahan TPPO, tetapi juga akan mencakup persiapan pekerja migran sebelum berangkat, termasuk melalui program vokasi dan perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran di daerah masing-masing.

    “Kementerian PPPMI berencana mendirikan migran center di setiap kabupaten. Untuk pengamanan wilayah, terutama di laut dan darat, akan dibentuk tim hingga tingkat desa, yang melibatkan perangkat desa, kepala desa, kepolisian setempat, dan unsur-unsur terkait,” ujar Karding.

    Selain itu, polda juga akan dilibatkan untuk membentuk tim siber guna membantu menindak dan memblokir iklan-iklan berbahaya yang menargetkan pekerja migran, mengingat modus kejahatan yang terus berkembang. 

    Ia berharap, dengan bantuan semua pihak ditambah sosialisasi dan edukasi yang masif, angka pemberangkatan ilegal akan berkurang signifikan.

    Menteri Karding juga memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau TPPO. “Jangan coba main-main dengan pemberangkatan secara ilegal atau TPPO. Kami akan tidak tegas,” katanya. 

  • Setelah Raja Ampat, 2 IUP Batuan di Sulteng Resmi Ditutup

    Setelah Raja Ampat, 2 IUP Batuan di Sulteng Resmi Ditutup

    Palu, Beritasatu.com – Setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut permanen empat izin tambang di Raja Ampat, kini giliran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil langkah serupa. Gubernur Anwar Hafid secara resmi mencabut dan menutup permanen dua izin usaha pertambangan (IUP) batuan di Palu, tepatnya di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi.

    Dua perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Langkah ini diambil menyusul gelombang protes masyarakat yang sudah berlangsung selama 8 bulan.

    Di hadapan ribuan warga saat aksi damai pada Selasa (10/6/2025), Anwar Hafid menyatakan perizinan sebelumnya tidak memperhitungkan risiko terhadap keselamatan warga, terutama karena letak tambang berada di atas permukiman yang rawan bencana.

    “Siapa pun pemilik izin di wilayah ini, kalau dulu dikeluarkan tanpa melihat risiko, maka saya sebagai Gubernur hari ini mencabutnya secara permanen,” tegas Anwar Hafid.

    Ia didampingi oleh Sekretaris Kota Palu Irmayanti Pettalolo dan Bupati Sigi Rizal Intjenae.

    Menurut Anwar, topografi wilayah Tipo yang berada di dataran tinggi dan mengarah ke permukiman padat penduduk membuat aktivitas tambang menjadi sangat berbahaya.

    “Melihat kondisi geografisnya, wilayah ini tidak layak untuk aktivitas pertambangan apa pun. Kalau dibiarkan, kita mempertaruhkan nyawa warga yang tinggal di bawahnya,” lanjutnya.

    Keputusan tegas ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Sulteng sebelumnya, Rusdi Mastura yang sempat menerbitkan surat penghentian sementara. Kini, statusnya dinaikkan menjadi penghentian permanen.

    Anwar Hafid juga menyampaikan komitmennya untuk menerapkan moratorium tambang di seluruh wilayah permukiman warga.

    “Selama saya menjadi Gubernur, saya pastikan tidak ada lagi izin tambang yang dikeluarkan di atas wilayah tempat tinggal rakyat. Kita sudah pernah mengalami bencana besar. Kalau kawasan atas ini tidak dijaga, kita bisa tertimbun suatu saat nanti,” ujarnya dengan nada emosional.

    Dukungan dan Haru Warga Tipo

    Keputusan ini disambut penuh haru oleh warga Kelurahan Tipo dan sekitarnya. Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo bersama dua lembaga adat, Ulujadi dan Kinovaro telah berjuang selama berbulan-bulan agar aktivitas tambang dihentikan demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

    Faizal, koordinator lapangan sekaligus ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo menyampaikan rasa terima kasih mendalam. Menurutnya, aksi damai ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap lingkungannya.

    “Hari ini air mata kami mengalir. Kami tidak pernah anarkis, kami taat aturan. Tapi selama delapan bulan, kami hanya mendapat kekecewaan. Hari ini luka itu sembuh berkat kehadiran Pak Gubernur,” kata Faizal penuh haru.

    Ia menegaskan, kawasan Gunung Kinovaro dan sekitarnya adalah paru-paru alam bagi wilayah Palu dan Sigi, serta perlu dijaga bersama demi generasi mendatang.

    Dengan pencabutan dua IUP tambang batu di Sulteng ini, harapan baru muncul bagi warga Palu, terutama di Tipo, untuk hidup lebih tenang tanpa ancaman bencana dari aktivitas tambang. Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah provinsi kini lebih berpihak pada keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan.

  • Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Temuan besar PHE dinilai mampu jaga ketersediaan gas industri

    Jakarta (ANTARA) – Temuan besar sumur minyak bumi dan gas (migas) di Sulawesi Tengah, yang berpotensi menghasilkan 548 miliar kaki kubik gas oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dinilai mampu menjaga ketersediaan gas di tengah permintaan khususnya industri yang juga terus meningkat.

    “Jelas, penemuan sangat besar itu antara lain menjadi bukti komitmen PHE sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero) untuk terus mendorong dan memenuhi ketersediaan gas industri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara melalui telepon di Jakarta, Selasa.

    Industri dalam negeri memang terus tumbuh, lanjutnya, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 yang 4,87 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk industri pengolahan (manufaktur) misalnya, tumbuh 4,55 persen (year-on-year).

    Beberapa subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan signifikan, antara lain industri logam dasar yang mencapai 14,47 persen.

    Marwan menambahkan pertumbuhan industri memang meningkatkan kebutuhan sektor tersebut terhadap gas bumi.

    Kondisi ini tak lepas bahwa gas termasuk energi ramah lingkungan, apalagi, ditambah upaya pemerintah untuk terus mendorong lingkungan yang lebih bersih.

    “Harganya juga masih dikendalikan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya yang efisien bagi industri,” katanya.

    Kebutuhan industri terhadap gas yang terus naik, tambahnya, antara lain diperlihatkan banyaknya perjanjian jual beli gas (PJBG), termasuk oleh PHE yang merupakan kontributor terbesar penyediaan gas.

    Namun demikian Marwan mengingatkan tingginya komitmen PHE juga perlu didukung pemerintah, tidak hanya melalui insentif menarik, tetapi juga upaya konkret dalam menyederhanakan perizinan yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit. Termasuk di dalamnya adalah perizinan usaha hulu migas.

    “Nah itu, pemerintah harus menjamin. Siapa pun itu, baik asing maupun Pertamina kan pasti tidak akan mau berbisnis di usaha hulu migas kalau perizinan masih berbelit. Ini harus segera ditertibkan,” katanya.

    Karena itulah, dia mengharapkan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi untuk penyederhanaan perizinan usaha hulu migas, baik melalui instruksi presiden maupun instrumen hukum lain.

    Dengan demikian, PHE maupun KKKS lainnya semakin bergairah melakukan usaha hulu migas terutama untuk menyediakan gas industri yang sangat terjangkau.

    “Kementerian Investasi/BKPM harus mengoptimalkan perannya agar hal ini tidak menjadi hambatan. Kalau perlu ada instruksi presiden (inpres) dari Presiden Prabowo untuk mendorong gas untuk industri ini agar semua perizinan dipercepat,” ujar Marwan.

    Sebelumnya, PHE juga menyampaikan komitmen untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37 persen per tahun.

    Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru.

    PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir.

    Pada 2024, PHE mendapatkan dua temuan besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe).

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Honor PPS Mandek, Kejari Sigi Usut Dugaan Korupsi Dana Pilkada

    Honor PPS Mandek, Kejari Sigi Usut Dugaan Korupsi Dana Pilkada

    Sigi, Beritasatu.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sigi mengusut dugaan korupsi besar-besaran dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi. Penyelidikan ini dipicu oleh keluhan ratusan panitia pemungutan suara (PPS) dari 173 desa di Kabupaten Sigi, yang hingga kini belum menerima honorarium mereka dengan jumlah mencapai Rp 1,2 miliar.

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sigi, Muhammad Apriyadi menegaskan fokus penyelidikan tidak hanya pada penundaan honor PPS yang meresahkan, tetapi juga mencakup seluruh aspek pengelolaan dana hibah KPU senilai Rp 30 miliar.

    “Penyelidikan ini untuk menyingkap tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah pilkada,” ungkap Apriyadi pada Senin (9/6/2025).

    Laporan dugaan penyelewengan ini, yang secara resmi disampaikan oleh PPS Sigi pada Selasa, 8 April 2025, membuka tabir potensi penyalahgunaan anggaran publik. KPU Sigi sendiri berkelit dengan menyebut keterlambatan pembayaran honor PPS disebabkan oleh keterbatasan anggaran.

    Kendati demikian, Kejari Sigi tidak membuang waktu. Pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan siap memanggil saksi-saksi kunci. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Sigi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana akan segera dimintai keterangan, dengan pemeriksaan direncanakan dimulai pekan depan.

    Kasus ini mencuat setelah pada Senin (19/5/2025), ratusan PPS menggelar demonstrasi di kantor KPU Sigi. Mereka mendesak pelunasan honor yang sudah tertunggak sebulan. Faturahman, Koordinator aksi PPS Sigi, bahkan dengan tegas mengancam akan menyegel kantor KPU Sigi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

  • 7 Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Nasional

    7 Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat Nasional

    Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah resmi mencabut empat izin usaha tambang yang ada di Raja Ampat, Papua.
    Menteri Sekretaris Negara
    Prasetyo Hadi
    menyebutkan, keputusan itu diambil Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam rapat terbatas pada Senin (9/6/2025) kemarin.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di kabupaten
    Raja Ampat
    ini,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
    “Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo melanjutkan.
    Sebelumnya, aktivitas penambangan di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, menjadi sorotan publik.
    Sejumlah pihak menolak adanya aksi penambangan di Pulau Gag karena dikhawatirkan merusak lingkungan dan ekosistem alam di wilayah Bumi Cendrawasih.
    Sorotan disampaikan dari kalangan masyarakat, aktivis, ahli, hingga sejumlah anggota DPR RI.
    Greenpeace Indonesia
    mendesak agar izin tambang di Raja Ampat sepatutnya dicabut, tidak cukup hanya memanggil para penambang.
    “Tentu ini langkah yang baik, tapi kita perlu yang lebih nyata, seperti pencabutan izin-izin tambang nikel di sana,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, saat dihubungi, Kamis (5/6/2025).
    Berdasarkan pengamatan Greenpeace Indonesia, hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan alam secara masif.
    “Industrialisasi nikel yang makin masif seiring tren naiknya permintaan mobil listrik telah menghancurkan hutan, tanah, sungai, dan laut di berbagai daerah, mulai dari Morowali, Konawe Utara, Kabaena, Wawonii, Halmahera, hingga Obi,” kata Iqbal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Medan Ekstrem Diterjang, Polisi Bagikan MBG di Sekolah Terpencil

    Medan Ekstrem Diterjang, Polisi Bagikan MBG di Sekolah Terpencil

    Parigi Moutong, Beritasatu.com – Satgas Operasi Madago Raya bersama komunitas offroader Bhayangkara Tadulako Offroader (BTOF) Sulteng dan Palu Trail Community (Patrac) menembus medan ekstrem untuk menyentuh langsung anak-anak di pelosok Sulawesi Tengah lewat program  makan bergizi gratis (MBG) mandiri. Kegiatan itu juga sekaligus dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke-79,

    Kegiatan sosial ini digelar di SDN Manggalapi, Desa Sausu Salubanga, sebuah sekolah terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan offroad dan motor trail, menempuh jarak lebih dari 60 kilometer (km). Puluhan siswa menyambut rombongan dengan penuh antusias dan sukacita.

    Program MBG mandiri bertujuan memberikan akses makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak di wilayah terpencil, sekaligus menunjukkan kehadiran nyata negara di tengah masyarakat terisolasi.

    “Program MBG ini bukan sekadar memberi makanan, tetapi juga menyampaikan pesan mereka tidak sendiri. Ada negara yang peduli,” ujar Kaops Madago Raya Kombes Pol Boy FS Samola.

    Selain makanan bergizi, tim juga membagikan alat tulis dan paket sembako kepada siswa dan warga sekitar. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat dan memperkuat komitmen terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak desa.

    “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil juga punya hak yang sama untuk tumbuh sehat dan cerdas,” kata Dirreskrimum Polda Sulteng sekaligus Pembina Patrac Kombes Pol Djoko Tjahjono.

    Kepala Desa Sausu Salubanga Piter Tandi Rupang menyambut baik kegiatan tersebut. Ia juga berharap program serupa bisa terus dilaksanakan.

    “Anak-anak di sini sangat jarang mendapat perhatian seperti ini. Program MBG ini luar biasa, semoga bisa berkelanjutan,” ujarnya terharu.

    Program MBG mandiri bukan hanya sekadar aksi sosial, melainkan simbol sinergi antara Polri dan relawan sipil dalam membangun Indonesia dari pinggiran, melalui kepedulian, kerja sama, dan aksi nyata.