Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Jelang Hari Bhayangkara, Ribuan Ojol di Sulteng Cek Kesehatan Gratis

    Palu, Beritasatu.com – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, ribuan pengemudi ojek online (ojol) di Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dari Polda Sulteng melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

    Kegiatan ini digelar sejak Selasa (10/6/2025) hingga Minggu (15/6/2025) di berbagai lokasi di Kota Palu dan empat kabupaten lainnya. Rangkaian akan ditutup dengan kegiatan donor darah untuk personel Polri pada Senin (16/6/2025), dengan target 270 kantong darah.

    Dengan target 1.000 pengemudi, pemeriksaan dilakukan oleh tujuh tim medis gabungan dari Biddokkes, Sidokkes Polres jajaran, dan RS Bhayangkara Tingkat III Palu. Layanan meliputi cek tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter umum, serta pemberian obat dan vitamin secara gratis.

    “Ini bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pengemudi ojol yang menjadi ujung tombak layanan transportasi harian,” kata IPTU Aryaningtyas Bintarini, perwira Biddokkes Polda Sulteng.

    Selama empat hari pelaksanaan hingga Jumat (13/6/2025), tercatat 805 pengemudi ojol telah mengikuti layanan ini. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik strategis, seperti Poliklinik Biddokkes, Taman GOR Palu, dan pangkalan ojol di Jalan Ramba, Tondo. Kegiatan serupa juga berlangsung di Donggala, Poso, Morowali Utara, dan Banggai.

    Menurut IPDA dr Endris Enya Tamboto, antusiasme pengemudi sangat tinggi. “Mereka datang tidak hanya untuk memeriksakan kesehatan, tetapi juga untuk berkonsultasi soal kondisi tubuh mereka,” ujarnya.

    Salah satu pengemudi ojol, Rizal mengaku merasa terbantu dengan program ini. “Kami sering lupa cek kesehatan karena sibuk di jalan. Adanya layanan gratis ini sangat membantu. Semoga terus berlanjut,” ungkapnya.

    Kegiatan cek kesehatan gratis ini tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

  • BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu

    Arsip foto – Warga berkendara saat hujan di Kota Palangka Raya, beberapa waktu lalu. (ANTARA/Rendhik Andika)

    BMKG prakirakan mayoritas wilayah diguyur hujan pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Sabtu, mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Yohanes dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Sabtu pagi menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Jambi; Palembang, Sumatera Selatan; dan Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

    “Sementara di Pulau Jawa, hujan ringan berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Surabaya, Jawa Timur,” kata dia.

    Berikutnya, Yohanes menyampaikan kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Pontianak, Kalimantan Barat; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, Gorontalo; Kendari, Sulawesi Tenggara; Ambon, Maluku; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan.

    Sementara itu, hujan sedang diprakirakan terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; dan Jayapura, Papua. Selain hujan ringan dan sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah, seperti Bandar Lampung, Lampung; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; serta Merauke, Papua Selatan.

    Lalu, ada pula kondisi cuaca berawan tebal yang diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Bengkulu; Serang, Banten; DKI Jakarta; dan Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Kupang, Nusa Tenggara Timur, diprakirakan berawan.

    “BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui situs resmi www.bmkg.go.id dan akun media sosial @infoBMKG,” ujar Yohanes.

    Sumber : Antara

  • Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Baru 19 Persen Zona Musim Indonesia yang Sudah Masuk Kemarau

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, hingga pekan ini, baru 19% dari jumlah zona musim Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Saat ini tidak ada daerah yang mengalami tidak ada hujan lebih dari 2 bulan.

    Wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi sebagian kecil Aceh, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

    Selanjutnya, Maluku bagian tengah, Papua Barat, sebagian Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Bali bagian barat laut dan selatan, serta sebagian besar Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Daerah kurang hujan dengan kategori sangat panjang sampai dengan awal Juni ini berada di Lombok Timur (NTB) dan Sabu Raijua-Rote Ndao (NTT) selama 33 Hari.

    Untuk wilayah kurang hujan sangat panjang, BMKG mengimbau untuk menggunakan air secara bijak, sehingga dampak kekeringan bisa kita hadapi bersama. Bagi daerah yang masih masuk musim hujan, periksa lingkungannya supaya bisa menampung dan mengalirkan air hujan dengan baik.

  • Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Sri Mulyani Lantik Pejabat Baru usai Struktur Kemenkeu Berubah, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada unit organisasi non eselon Kementerian Keuangan.

    Pelantikan berlangsung di aula Mezanine Gedung Djuanda Kementerian Keuangan pada Jumat (13/6/2025) sore.

    Sri Mulyani menekankan tugas pertama para pejabat baru itu adalah mendorong peningkatan penerimaan negara, seiring terus bertambahnya kebutuhan belanja dari tahun ke tahun.

    “Anda semuanya diharapkan, pertama dan utama, adalah mencapai penerimaan negara yang memadai, karena kebutuhan negara tidak pernah turun,” ujarnya saat melantik para pejabat Kemenkeu.

    Pelantikan ini berlangsung saat belum genap satu bulan Sri Mulyani resmi menggeser sejumlah pejabat eselon I. Termasuk mengganti Direktur Jenderal Pajak dari Suryo Utomo menjadi Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai dari Askolani menjadi Djaka Budi Utama.

    Selain itu, Sri Mulyani juga melantik sejumlah pejabat di direktorat baru sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Salah satunya Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang dipimpin oleh Masyita Crystallin.

    Berikut Daftar Pejabat Kemenkeu yang Dilantik pada Jumat (13/6/2025):

    Sekretariat Jenderal

    Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan: Edy Gunawan
    Kepala Biro Umum: Arif Bintaro Yuwono
    Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan: Rahayu Puspasari
    Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik: Noor Syaifudin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Ganti Lis Ariyadi

    Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Dini Kusumawati
    Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi: Noor Faisal Achmad
    Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi: Suska
    Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi: Andriansyah
    Direktur Strategi Perpajakan: Pande Putu Oka Kusumawardani
    Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak: Supriyadi
    Direktur Strategi Anggaran Pendapatan an Belanja Negara: Wahyu Utomo

    Direktorat Jenderal Anggaran

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Robi Toni
    Direktur Penyusunan APBN: Rofyanto Kurniawan
    Direktur Anggaran Bidan Perekonomian dan Kemaritiman: Tri Budhianto
    Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Riko Amir
    Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara
    Umum Negara: Dwi Pudjiastuti Handayani
    Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan: Wawan Sunarjo
    Direktur PNBP Kementerian/Lembaga: Ririn Kadariyah
    Direktur Potensi dan Pengawasan PNBP: Kukuh Sumardono Basuki
    Direktur Sistem Penganggaran: Syafriadi
    Direktur Harmonisasi Peraturran Penganggaran: Didik Kusnaini
    Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Diah Dwi Utami

    Direktorat Jenderal Pajak

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Sigit Danang Joyo
    Direktur Peraturan Perpajakan II: Heri Kuswanto
    Direktur Pemeriksaan dan Penagihan: Arif Yanuar
    Direktur Keberatan dan Banding: Etty Rachmiyanthi
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Rosmauli
    Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur: Belis Siswanto
    Direktur Intelijen Perpajakan: Neilmaldrin Noor
    Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung: Retno Sri Sulistyani
    Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Dwi Astuti
    Kepala Kanwil DJP Banten: Aim Nursalim Saleh
    Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II: Teguh Budiharto
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I: Samingun
    Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Untung Supardi
    Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
    Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara: Samon Jaya
    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan: Edward Hamonangan Sianipar
    Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak: Kindy Rinaldy Syahrir
    Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia: Mukhammad Faisal Artjan
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan an Penegakan Hukum Perpajakan: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nugroho: Wahyu Widodo
    Kepala Kanwil DJBC Aceh: Bier Budi Kismulyanto
    Kepala Kanwil DJBC Banten: Ambang Priyonggo
    Kepala Kanwil DJBC Jakarta: Akhmad Rofiq
    Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY: Imik Eko Putro
    Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat: Muhamad Lukman
    Kepala Kanwil DJBC Maluku: Estty Purwadiani Hidayatie
    Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok: Sodikin
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai: Rusman Hadi
    Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rachmad Solik
    Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang

    Direktorat Jenderal Perbendaharaan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Arif Wibawa
    Direktur Pelaksanaan Anggaran: Moudy Hermawan
    Direktur Pengelolaan Kas Negara: Muhdi
    Direktur Sistem Manajemen Investasi: Basuki Purwadi
    Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Meirijal Nur
    Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Chalimah Pujihastuti
    Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah
    Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan: Syaiful
    Kepala Kanwil DJPb Aceh: Safuadi
    Kepala Kanwil DJPb Sumatra Barat: Mohammad Dody Fachrudin
    Kepala Kanwil DJPb Jambi: Tunas Agung Jiwa Brata
    Kepala Kanwil DJPb Lampung: Purwadhi Adhiputranto
    Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung: Syukriah
    Kepala Kanwil DJPb Banten: Lisbon Sirait
    Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta: M. Syaibani
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat: Fahma Sari Fatma
    Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur: Saiful Islam
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Barat: Rahmat Mulyono
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah: Herry Hermawan
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Selatan: Catur Ariyanto Widodo
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Timur: Edih Mulyadi
    Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Utara: Ika Hermini Novianti
    Kepala Kanwil DJPb NTT: Adi Setiawan
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah: Teddy Suhartadi Permadi
    Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara: Iman Widhiyanto
    Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara: Sakop
    Kepala Kanwil DJPb Maluku: Anang Rohmawan
    Kepala Kanwil DJPb Papua Barat: Moch Abdul Kadir
    Kepala Kanwil DJPb Papua: Izharul Haq

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

    Sekretaris Direktorar Jenderal: Kusumawardhani
    Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan: Mei Ling
    Direktur Transformasi dan Sistem Informasi: Edward Uncok Parlagutan Nainggolan
    Kepala Kanwil DJKN Sumatra Utara: Nofiansyah
    Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta: Dodok Dwi Handoko
    Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY: Nikodemus Sigit Rahardjo
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat: Bernadette Yuliasari Mulyanto
    Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah: Tetik Fajar Ruwandari

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ludiro
    Direktur Sistem Perimbangan Keuangan: Subandono

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Ubaidi Socheh Hamidi
    Direktur Pinjaman dan Hibah: Dian Lestari
    Direktur Pembiayaan Syariah: Deni Ridwan
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara: Tony Prianto
    Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur: Heri Setiawan
    Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan: Hidayat Amir
    Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen: Endah Martiningrum

    Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan

    Sekretaris Direktorat Jenderal: Yuni Wibawa
    Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya: Adi Budiarso
    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria: Ihda Muktiyanto
    Direktur Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan: Erawati
    Direktur Kerja Sama Regional dan Bilateral: Yogi Rahmayanti
    Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan: Boby Wahyu Hermawan

    Inspektorat Jenderal

    Sekretaris Inspektorat Jenderal: Nur Achmad
    Inspektur I: Dewi Sulaksminijati
    Inspektur II: Jimmi Lapotulo
    Inspektur III: Januarti Tiurmaida
    Inspektur IV: Roberth Gonijaya
    Inspektur V: Sudarso
    Inspektur VI: Dedhi Suharto
    Inspektur VII: Ahmad Ghufron
    Inspektur Bidang Investigasi: Peter Umar

    Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

    Sekretaris Badan: Moch. Ali Hanafiah
    Kepala Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan: Wawan Juswanto
    Kepala Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Deny Agung Pribadi
    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi: Yan Inderayana
    Kepala Pusat Data dan Informasi: Nuryani
    Kepala Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi: Ircham Habib
    Kepala Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan: Budi Susanto

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

    Sekretaris Badan Bambang: Juli Istanto
    Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen: Wahyu Kusuma Romadhoni
    Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala
    Kepala Pudiklat Pajak: Muh. Tunjung Nugroho
    Kepala Pusdiklat Bea Cukai: Mochamad Mulyono
    Kepala Pusdiklat Keuangan Publik: Albertus Kurniadi Hendartono
    Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan Penjaminan: Mutu Nana Riana

    Lembaga National Single Window

    Direktur Teknologi Informasi: Wawan Ismawandi
    Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan: Indra Adiwijaya

    Non Eselon

    BPDP

    Direktur Utama: Eddy Abdurrachman
    Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum: Zaid Burhan Ibrahim
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu: Normansyah Hidayat Syahruddin
    Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir: Mohammad Alfansyah
    Direktur Perencanaan dan Pengelolaan: Dana Lupi Hartono

    LMAN

    Direktur Utama: Kristijanindyati Puspitasari
    Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi: Yudi Irmawan

    Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

  • Lembah Bada, Situs Megalitik Prasejarah Penuh Misteri di Sulawesi Tengah

    Lembah Bada, Situs Megalitik Prasejarah Penuh Misteri di Sulawesi Tengah

    Sebagian masyarakat meyakini arca-arca tersebut memiliki kekuatan spiritual. Terdapat pula kepercayaan bahwa arca-arca tersebut merupakan representasi nenek moyang.

    Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo selaku pengelola situs telah melakukan berbagai upaya konservasi. Langkah-langkah perlindungan meliputi pemantauan rutin dan pembatasan akses pengunjung di titik-titik tertentu.

    Bagi para pengunjung, mereka harus menempuh perjalanan darat sekitar 8 jam dari Kota Palu, dilanjutkan dengan jalan kaki melalui medan yang cukup berat.

    Penelitian terbaru menggunakan metode penanggalan radiokarbon masih terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak informasi tentang situs ini. Para arkeolog juga mempelajari kemungkinan hubungan antara situs Lembah Bada dengan situs-situs megalitik lain di kawasan Sulawesi.

    Keunikan situs ini terletak pada misteri yang masih menyelimutinya. Setiap arca batu di Lembah Bada menyimpan cerita tentang peradaban masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jenderal TNI – Polri baik yang masih aktif maupun sudah pensiun mengisi jajaran direksi dan komisaris di BUMN tambang. Penunjukan para purnawirawan dan jenderal aktif itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, BUMN tambang yang telah selesai melakukan RUPS antara lain, MIND ID (holding), PT Bukit Asam Tbk. (PT BA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Timah Tbk. (TINS).

    Adapun, di tubuh MIND ID, tercatat ada tambahan sebanyak dua orang berlatarbelakang jenderal Polri. Mereka mengisi jabatan di jajaran direksi dan komisaris. Keduanya yakni Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol M Fadil Imran. Irjen Firman adalah mantan Kepala Korlantas Polri. Dia putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan pensiun pada tahun 2023 lalu. 

    RUPS Mind ID yang berlangsung pada Selasa lalu menetapkan Irjen Firman sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE Mind ID. 

    Selain Irjen Firman, ada sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Fadil adalah polisi aktif yang menjabat sebagai Kepala Baharkam Polri. RUPS Mind ID menetapkan Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) dan Kapolda Metro Jaya itu sebagai komisaris.

    Masuknya Irjen Firman dan Irjen Fadil, menambah jajaran pejabat dari TNI-Polri di tubuh MIND ID. Sekadar gambaran Direktur Utama MIND ID adalah pensiunan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Dia adalah Maroef Sjamsoeddin.

    Maroef merupakan adik dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain Maroef, ada sosok Nugroho Widyotomo yang merupakan pensiunan jenderal pasukan khusus TNI AD, Kopassus.

    Adapun, pensiunan tentara dan polisi juga masuk di BUMN tambang lainnya. Dalah satunya adalah sosok Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan yang ditunjuk oleh pemegang saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan posisi Irwandy Arif.

    Bambang merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kasad pada 2021, dan pada tahun yang sama ditugaskan sebagai Panglima Kodam XVI/Pattimura. Pada 2021-2023, Bambang tercatat menempati posisi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

    Sementara itu di PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ada sosok Rudi Sufahriadi yang ditunjuk sebagai komisaris. Rudi adalah pensiunan polisi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Jawa Barat.

    Pensiunan jenderal TNI juga tercatat masuk dalam struktur PT Timah Tbk. Ada Restu Widiantoro sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Restu Widiyantoro tercatat sebagai purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Kolonel Infanteri. Restu lulus dari Akademi Militer pada 1987, meraih gelar Diploma S2 dari King’s College London pada 1997 dan Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Selain Restu ada pula sosok Agus Rohman. Dia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Pernah menjabat sebagai pangkostrad.

    RUPS Pertamina

    Selain di Holding Tambang, perubahan struktur direksi dan komisaris juga terjadi di Pertamina. Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Adapun BUMN migas itu sejatinya telah lama menempatkan pensiunan polisi dan TNI di jajaran komisaris. Mereka antara lain Mochammad Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya,  mantan Kapolda Jateng dan Kakorlantas Polri Condro Kirono, dan mantan Komandan Paspampres era Jokowi, Bambang Suswantono.

    Respons Polri

    Sementara itu, Mabes Polri merespons kabar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Fadil Imran menjadi komisaris MIND ID.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

    “Nanti kami cek dulu ya,” ujarnya di kompleks Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, jenderal polisi bintang dua ini juga mengaku harus mengecek aturan anggota korps Bhayangkara aktif masuk dalam jajaran atau petinggi perusahaan.

    “Nanti kita cek. Kita cek dengan aturannya nanti,” pungkasnya.

  • Profil Pasha Ungu, Vokalis Ngetop yang Kini di Komisi VIII DPR

    Profil Pasha Ungu, Vokalis Ngetop yang Kini di Komisi VIII DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sigit Purnomo Syamsuddin Said, yang lebih dikenal publik dengan nama Pasha Ungu, kini lebih aktif berkiprah di dunia politik. Saat ini, dia menjabat sebagai anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Komisi tersebut memiliki fokus pada bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

    Lantas, bagaimana sosok Pasha Ungu? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya dari industri hiburan hingga dunia politik.

    Profil Pasha Ungu

    Pasha Ungu lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 27 November 1979. Ia menghabiskan masa kecil dan pendidikannya di Kota Palu. Pendidikan dasarnya dimulai di SD Inpres Tanamodindi II Palu, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Palu, dan SMA Negeri 2 Palu.

    Meskipun kesibukannya di dunia musik dan politik sempat menyulitkan dirinya untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, Pasha akhirnya berhasil meraih gelar sarjana administrasi negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu pada 2019.

    Bakat menyanyi Pasha Ungu mulai terlihat sejak usia dini. Salah satu pencapaiannya adalah saat dia menjuarai lomba azan tingkat Sulawesi Tengah, yang menjadi titik awal ketertarikannya pada dunia musik. Perjalanan kariernya semakin serius ketika pada 1999, Pasha resmi bergabung dengan grup musik Ungu.

    Bersama Ungu, Pasha mencetak berbagai karya yang cukup dikenal luas. Hingga 2015, grup ini telah merilis tujuh album studio, lima album religi, dan satu album kompilasi. Selain bermusik, Pasha juga terlibat dalam dunia seni peran, di antaranya tampil dalam film drama berjudul “Purple Love”, bersama personel Ungu lainnya.

    Tahun 2015 menjadi titik balik bagi Pasha Ungu untuk fokus kembali ke daerah asalnya. Ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Palu, mendampingi calon wali kota Hidayat dalam ajang Pilkada 2015. Pasangan ini berhasil memenangkan pemilihan dan Pasha resmi menjabat sebagai wakil wali kota Palu periode 2016–2021.

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya di pemerintahan Kota Palu, Pasha terus melanjutkan langkah politiknya ke tingkat nasional. Pada Pemilu 2024, dia maju sebagai calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).

    Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III dan berhasil meraih 50.222 suara, yang mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2024–2029.

    Dari vokalis band Ungu yang populer di awal 2000-an hingga kini menjadi anggota DPR, Pasha telah melewati berbagai fase penting dalam hidupnya. Saat ini, dia aktif menjalankan tugas di Komisi VIII DPR, yang berkaitan langsung dengan isu-isu sosial dan keagamaan di Indonesia.

  • Rakeho, Proses Inisiasi Kedewasaan Laki-Laki Suku Kulawi

    Rakeho, Proses Inisiasi Kedewasaan Laki-Laki Suku Kulawi

    Liputan6.com, Palu – Suku Kulawi di Sulawesi Tengah memiliki tradisi rakeho sebagai ritual peralihan status dari remaja menjadi laki-laki dewasa. Upacara adat ini terdiri dari serangkaian tahapan yang sarat makna dan nilai-nilai kehidupan.

    Mengutip dari berbagai sumber, rakeho merupakan upacara wajib bagi pemuda suku Kulawi yang berusia antara 15 hingga 18 tahun. Prosesi ini menjadi penanda pengakuan masyarakat atas kedewasaan seseorang.

    Pelaksanaannya melibatkan seluruh komunitas adat dengan pengawasan para tetua suku. Tahap persiapan meliputi masa pengasingan selama beberapa hari di lokasi khusus.

    Selama masa ini peserta menerima berbagai pelajaran kehidupan dan wejangan adat. Terdapat pantangan tertentu yang harus dipatuhi, terutama terkait konsumsi makanan.

    Bagian utama upacara berupa serangkaian ujian fisik dan mental. Peserta harus menunjukkan kemampuan berburu, membuat peralatan tradisional, serta menghadapi berbagai tantangan alam.

    Ujian ini dirancang untuk mengukur kesiapan menjalani tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dewasa. Prosesi pemandian ritual menggunakan air dari sumber mata air tertentu menjadi bagian penting.

     

  • Warga Poso Temukan Senpi Rakitan Saat Cari Pakan Kambing

    Warga Poso Temukan Senpi Rakitan Saat Cari Pakan Kambing

    Poso, Beritasatu.com — Seorang warga Kelurahan Lawanga Tawongan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dikejutkan dengan penemuan sepucuk senjata api (senpi) rakitan jenis laras pendek saat sedang mencari rumput untuk pakan kambing, Rabu (11/6/2025) pagi.

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 Wita di wilayah Kelurahan Lawanga Induk, Kecamatan Poso Kota Utara. Warga yang tak ingin disebutkan namanya itu awalnya mengira benda logam yang terlihat di atas tanah hanyalah potongan besi tua.

    “Awalnya dikira hanya potongan besi tua, tetapi setelah dilihat lebih dekat ternyata bentuknya mirip senjata api,” ujar warga tersebut.

    Setelah memastikan bahwa benda itu adalah senjata api rakitan, ia segera melaporkan temuannya ke aparat kepolisian terdekat.

    Laporan cepat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Tim Satgas 1 Operasi Madago Raya Unit 3 Poso bersama Kapolsek Poso Kota, AKP Supriadi Bakri. Sekitar pukul 10.15 Wita, tim gabungan tiba di lokasi dan berhasil mengamankan senjata tersebut, yang ditemukan dalam kondisi berkarat.

    Senjata itu kemudian dibawa ke Posko Satgas 1 Madago Raya untuk diamankan dan dianalisis lebih lanjut.

    Kasubsatgas Humas Madago Raya, AKP Basirun Laele, dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/6/2025), membenarkan penemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa senjata tersebut tidak terkait dengan aktivitas kelompok teror.

    “Dugaan sementara, senjata ini merupakan sisa konflik Poso beberapa tahun lalu. Tidak ada indikasi keterkaitan dengan jaringan teroris aktif atau simpatisannya,” jelas AKP Basirun.

    Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor kepada aparat jika menemukan benda mencurigakan atau berbahaya.

    “Kami apresiasi warga yang melapor. Ini bukti kerja sama masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan wilayah,” tambahnya.

  • KKP Desak Telkom-XL Axiata Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta/Hari

    KKP Desak Telkom-XL Axiata Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta/Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis daftar perusahaan dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Dalam daftar perusahaan yang dirilis KKP, terdapat nama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT XL Axiata Tbk., PT Mora Telematika Indonesia.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin menyampaikan, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    “Laporan tahunan ini penting untuk kami mengetahui progres pemanfaatan ruang laut yang dilakukan, karena masa berlaku KKPRL hanya 2 tahun apabila tidak diikuti oleh perizinan berusaha,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (13/6/2025).

    Doni menuturkan, pemegang dokumen KKPRL akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat atau tidak menyerahkan dokumen laporan tahunan KKPRL. Hal ini sesuai Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

    Untuk itu, Doni kembali mengingatkan pemegang dokumen KKPRL dalam hal ini dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk segera menyampaikan laporan tahunan.

    Dia menegaskan, penerbitan KKPRL seyogyanya diikuti produktivitas. Dengan begitu, iklim usaha di ruang laut berjalan optimal dan berkelanjutan. Laporan tahunan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha di ruang laut sesuai koordinat yang disepakati. 

    “Tujuannya bukan mempersulit justru dengan adanya laporan tahunan kami bisa mengetahui jika teman-teman pelaku usaha menghadapi kendala. Kemudian kami jembatani penyelesaiannya. Kami ingin perizinan yang dikeluarkan menghasilkan produktivitas,” tutur Doni.

    Sejauh ini KKP telah menyiapkan surat peringatan (SP) pertama ke-27 pemegang KKPRL SKKL.

    Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengungkapkan, dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, sebanyak 27 diantaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan. 

    Pihaknya tengah memroses pengiriman surat peringatan pertama kepada para pemegang KKPRL yang tidak taat.

    “Setelah SP-1 akan ada SP-2. Jika masih belum ada itikad baik dari para pemegang KKPRL untuk menyerahkan dokumen laporan tahunan, tentu penegakan sanksi administratif akan kami ambil,” tegas Sumono.

    Berikut daftar pemegang KKPRL yang belum/terlambat menyampaikan laporan tahunan:

    1. PT XL Axiata Tbk. – SKKL Batam-Sarawak Internet Cable System

    2. PT Palapa Timur Telematika – SKKL Palapa Ring Timur

    3. PT Mora Telematika Indonesia – SKKL Ende-Kupang

    4. PT LEN Telekomunikasi Indonesia – SKKL Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Tengah 

    5. PT Palapa Ring Barat – SKKL Palapa Ring Barat

    6. PT Mora Telematika Indonesia – SKKL Sape-Labuhan Bajo

    7. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Luwuk-Morowali-Kendari (SKKL LUMORI)

    8. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Gili-Lombok

    9. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Padang-Mentawai

    10. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL BU2 (Eksisting) – Lewoleba

    11. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Gresik-Bawean

    12. PT Telekomunikasi Indonesia International – Sistem Komunikasi Kabel  Laut Singapore-Myanmar (Sigmar)

    13. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL NTB-NTT

    14. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Bali-Lombok

    15. PT XL Axiata Tbk. – SKKL Echo

    16. PT Communication Cable Systems Indonesia – SKKL Jawa-Bali

    17. PT NTT Indonesia – SKKL MIST

    18. PT Optic Marine Indonesia – SKKL Bay To Bay Express

    19. PT Optic Marine Indonesia – SKKL Asia Direct Cable

    20. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Inter Island Anambas Area (Jalur Jemaja-Tarempa-Matak)

    21. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL Inter Island Anambas Area (Jalur Tanjungpinang-Galang)

    22. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL IGG di Wilayah Pulau Pramuka

    23. PT Telekomunikasi Indonesia – SKKL IGG, Matanusa, dan Tuas Extension

    24. PT Communication Cable Systems Indonesia – SKKL Jawa-Bali

    25. PT Supra Primatama Nusantara – SKKL Sungsang-Muntok

    26. PT Supra Primatama Nusantara – SKKL Anyer-Kalianda

    27. PT Seax Indonesia Pratama – SKKL SIP