provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu

    logo BMKG

    Hujan ringan basahi sebagian besar Indonesia pada Sabtu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 21 Juni 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan hujan ringan pada Sabtu.

    Prakirawan cuaca BMKG, Yohanes AK menyebutkan untuk Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta hujan ringan untuk wilayah Banda Aceh, Medan, Bengkulu, dan Pangkal Pinang.

    Sementara di Pulau Jawa, kata Yohanes, secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Surabaya, kemudian hujan ringan di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta, serta hujan sedang untuk wilayah Bandung dan Serang. Di Nusa Tenggara dan Bali, diperkirakan cerah berawan untuk wilayah Kupang, hujan ringan untuk wilayah Mataram serta Denpasar.

    Sedangkan di Pulau Kalimantan secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Samarinda, kemudian hujan ringan untuk wilayah Pontianak dan Palangka Raya. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Tanjung Selor serta Banjarmasin.

    Sementara di Pulau Sulawesi secara umum diperkirakan berawan tebal untuk wilayah Makassar dan Kendari, hujan ringan untuk wilayah Palu dan Gorontalo, hujan sedang untuk wilayah Mamuju.

    “Waspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Manado,” katanya.

    Untuk Indonesia bagian timur, secara umum diperkirakan hujan ringan di wilayah Ternate, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, serta Merauke. Dia mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di wilayah Ambon dan Sorong.

    Sumber : Antara

  • BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    BPH Migas perkuat kerja sama BBM subsidi dengan Pemprov Gorontalo

    Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan Dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada Konsumen Pengguna di Provinsi Gorontalo.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama dengan pemda, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    “Dalam aturan tersebut tercantum bahwa dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait maupun pemda,” ujar Erika.

    Selama ini, BPH Migas sudah dibantu pemda dalam penerbitan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Mereka boleh membeli BBM subsidi dan kompensasi sepanjang mempunyai surat rekomendasi yang diterbitkan oleh dinas-dinas terkait. Diharapkan melalui PKS ini, kerja sama yang telah terjalin dapat semakin kuat,” tegasnya.

    Erika juga meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggunakan aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi.

    Data dalam apklikasi XStar juga telah terintegrasi dengan pemda dan badan usaha penugasan yang berguna dalam penentuan kuota bagi konsumen pengguna di tahun selanjutnya.

    Lebih lanjut, Erika mengatakan PKS diharapkan mendukung pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan.

    Selain itu, dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi dan kompensasi sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

    “Kami berharap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” katanya.

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut baik kerja sama ini menyusul upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan.

    “Di sektor perikanan, kami mendorong apa yang disebut sebagai Program Taksi Nelayan, di mana pemda menyiapkan perahu atau kapal penangkap ikan skala kecil dan tentunya ini membutuhkan banyak bahan bakar. Oleh sebab itu, kerja sama ini sangat bermanfaat bagi kami,” kata Gusnar.

    Ia juga mengapresiasi masa berlaku surat rekomendasi mulai 1-3 bulan yang sangat membantu petani agar tidak perlu bolak-balik mengurus surat rekomendasi.

    Sementara itu, kerja sama ini merupakan PKS ke-21 di mana BPH Migas sebelumnya telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov seperti di Kepulauan Riau, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Selain itu, BPH Migas juga mengunjungi Integrated Terminal Gorontalo (IT) Gorontalo dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Gorontalo.

    Secara umum, ketersediaan BBM di IT Gorontalo dalam kondisi aman terkendali dan menyalurkan BBM untuk 28 SPBU, 2 SPBU Nelayan, 5 SPBU Kompak dan 22 Pertashop. Adapun suplai BBM didatangkan melalui laut dari Bitung, Teluk Donggala, dan Toli-toli.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    Prabowo Teken PP Pembentukan 5 Pengadilan Militer, Apa Isinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan lima pengadilan militer baru. Apa isi peraturannya?

    Penandatanganan dilakukan pada 6 Mei 2025 di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam salinan dokumen yang diterima pada Kamis, 19 Juni 2025.

    Kedua peraturan tersebut, yakni PP Nomor 22 dan 23 Tahun 2025, menjadi dasar hukum pembentukan:

    PP Nomor 23 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.

    PP Nomor 22 Tahun 2025 untuk Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar.

    Langkah ini diambil untuk memperkuat sistem peradilan militer di Indonesia dengan memperluas jangkauan dan efisiensi layanan hukum, khususnya bagi prajurit TNI dan masyarakat di daerah.

    Alasan dan Tujuan Pembentukan

    Pembentukan pengadilan-pengadilan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan dan mempercepat proses hukum di wilayah-wilayah yang selama ini ditangani oleh pengadilan militer dengan cakupan terlalu luas.

    Dalam peraturan itu disebutkan pembentukan pengadilan militer ini untuk memperkuat akses keadilan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

    Selain mengurangi beban kerja pengadilan lama, kehadiran lima pengadilan baru ini diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas proses peradilan militer.

    Wilayah Hukum Masing-Masing Pengadilan Baru Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru: Wilayah hukum mencakup Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Militer V-18 Kendari: Meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Pengadilan Militer V-21 Manokwari: Mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan: Membagi beban yurisdiksi Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar: Mengurangi cakupan wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pelimpahan Perkara dan Pengelolaan Aset

    Dalam beleid tersebut juga diatur sejumlah ketentuan teknis, termasuk pelimpahan perkara yang belum disidangkan dari pengadilan lama ke pengadilan baru.

    Selain itu, pengelolaan personel, aset, dan sarana prasarana akan dilakukan di bawah koordinasi Mahkamah Agung.

    Sumber Pendanaan dan Dukungan Daerah

    Pembiayaan pengadilan baru ini sepenuhnya bersumber dari APBN melalui anggaran Mahkamah Agung, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan lahan untuk pembangunan gedung pengadilan di masing-masing wilayah. ***

  • Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Kemenperin pacu SDM Morowali perbanyak investasi industri logam

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Morowali, Sulawesi Tengah agar lebih banyak menarik minat investasi industri logam di wilayah tersebut.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Kamis menyatakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pihaknya menargetkan Indonesia menjadi negara industri tangguh pada tahun 2035.

    Untuk mencapai target tersebut, salah satunya diperlukan upaya bersama yang konsisten dan terstruktur dalam membangun SDM industri yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menjawab tantangan global.

    “Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas jangkauan program pelatihan dan pengembangan SDM industri yang kompeten ke wilayah-wilayah potensial,” kata dia.

    Menperin menyampaikan, banyak daerah di Indonesia yang sedang tumbuh menjadi pusat industri, salah satunya adalah Kabupaten Morowali dengan potensi kawasan industri logam.

    Dalam hal ini, Kemenperin berkomitmen untuk terus mendukung setiap pengembangannya, tidak hanya berlaku bagi industri besar namun juga sektor industri kecil dan menengah (IKM) sehingga upaya pembangunannya menjadi inklusif dan berkelanjutan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebagai subsektor yang paling banyak menjadi target realisasi investasi sepanjang kuartal I tahun 2025 dengan total nilai sebesar Rp67,3 triliun.

    “Dengan mengembangkan potensi besar yang dimiliki, Morowali dapat menjadi daerah dengan industri logam yang maju dan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui pembentukan lima
    pengadilan militer
    baru di wilayah Pekanbaru, Kendari, Manokwari, Balikpapan, dan Makassar.
    Pembentukan pengadilan militer baru didasarkan pada dua
    Peraturan Pemerintah
    (PP). Pertama, PP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan
    Pengadilan Militer
    Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar.
    Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-17 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
    Dikutip dari salinan beleid, Kamis (19/6/2025), pembentukan pengadilan militer ini bertujuan untuk memenuhi
    akses keadilan
    yang merata, serta meningkatkan pelayanan peradilan yang efektif dan efisien kepada pencari keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
    Dua Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar bertujuan untuk mengurangi tingginya beban pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
    Pembentukannya juga seiring dengan adanya pengembangan organisasi militer.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan yang berkedudukan di Kota Balikpapan; dan b. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar,” tulis Pasal 1 PP 22/2025.
    Sama seperti dua pengadilan di atas, tiga Pengadilan Militer di Kendari, Pekanbaru, dan Manokwari juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada Pengadilan Militer Padang, Pengadilan Militer Makassar, dan Pengadilan Militer Jayapura yang kini menangani wilayah sangat luas dan jumlah perkara yang banyak.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru; b. Pengadilan Militer V-18 Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari; dan c. Pengadilan Militer V-21 Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari,” begitu tertulis dalam Pasal 1 PP 23/2025.

    Aturan juga menjelaskan daerah hukum masing-masing pengadilan militer.
    Daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
    Sementara, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.
    Adapun daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
    daerah hukum Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
    serta daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penampakan Batu Kandung Kemih Seberat 900 gram, Ketahuan usai Ngeluh Pipis Berdarah

    Penampakan Batu Kandung Kemih Seberat 900 gram, Ketahuan usai Ngeluh Pipis Berdarah

    Jakarta

    Seorang pria berusia 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan urinenya selalu menetes atau inkontinensia urine selama satu bulan. Diikuti oleh retensi urine akut selama tiga hari.

    Dikutip dari Urology Case Reports, pasien juga melaporkan hematuria, yakni kondisi medis yang ditandai dengan adanya darah dalam urine. Selain itu, ia juga mengeluhkan sensasi nyeri atau rasa terbakar, menyengat, atau gatal pada uretra atau meatus uretra.

    Pasien memiliki riwayat nyeri perut bagian bawah yang hilang timbul. Ia juga mengonsumsi ganja untuk meredakan rasa nyerinya untuk sementara.

    Diketahui, ia berasal dari sosial ekonomi rendah yang membuat akses untuk mendapat air minum bersih yang terbatas. Nutrisi tubuhnya juga tidak tercukupi, yang mungkin berkontribusi terhadap pembentukan batu kandung kemih.

    Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak kurus kering. Bahkan, massa yang keras di area perutnya itu teraba di daerah hipogastrik.

    Dari pemeriksaan CT scan, terlihat adanya batu bulat besar di panggul pasien. Tes darah rutin juga menunjukkan adanya kadar urea dan kreatinin serum di ambang batas, sehingga pasien harus segera dioperasi.

    Proses Pembedahan

    Selama perawatan, pasien menjalani sistolitotomi suprapubik, prosedur yang melibatkan sayatan garis tengah di atas simfisis pubis. Saat membuka kandung kemihnya, terlihat batu besar berwarna cokelat yang keras menempati seluruh kandung kemihnya.

    Untuk bisa dikeluarkan, batu tersebut dihancurkan dengan palu dan pahat. Semua pecahannya itu dikeluarkan tim medis dengan hati-hati.

    Kandung kemih pasien dijahit dan dipasangkan kateter. Lapisan perut dan sayatan pasca operasi itu ditutup.

    Kondisi Pasien Pasca Operasi

    Beruntungnya, operasi berjalan dengan lancar. Pasien mulai buang air kecil secara normal, dan kadar urea serta kreatinin serum kembali normal.

    Kateter uretra dilepas pada hari keempat pascaoperasi dan diperbolehkan pulang pada hari ke-6. Tetapi, kateter itu juga dimasukkan lagi selama lima hari setelahnya untuk memastikan penyembuhan yang tepat pada lokasi sistostomi suprapubik.

    “Perawatan pascaoperasi standar ini sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti infeksi luka atau kebocoran kandung kemih. Hasilnya baik,” tulis para ahli.

    (sao/naf)

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Kamis 19 Juni 2025, BMKG: Mayoritas Diguyur Hujan Ringan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada hari ini, Kamis (19/6/2025).

    Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Prakirawan Sentia Arianti menerangkan secara umum cuaca itu terjadi di daerah konvergensi memanjang dari perairan Barat Bengkulu hingga Lampung, dari Sulawesi Selatan hingga Selat Makassar dan di laut Sulawesi, Laut Jawa.

    “Lalu perairan selatan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, perairan utara Kalimantan, Laut Banda, perairan utara Maluku Utara, Papua Pegunungan dan di Samudera Pasifik utara Papua,” terang Sentia, melansir Antara, Kamis (19/6/2025).

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

    Karena itu, pihaknya memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, di antaranya Bengkulu, Palembang, Bandarlampung, Samarinda, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, Kendari, Sorong, Nabire dan Merauke.

    “Sementara, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Mataram, Kupang,” terang dia.

    “Lalu Tanjung Selor, Pontianak, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya,” sambung Sentia.

     

    Masakan yang diolah kali ini sangat cocok menemani kita pagi atau malam hari, terlebih jika cuaca sedang dingin setelah hujan. Dengan bahan utama kacang hijau, Bubur Kacang Hijau sangat mudah untuk diolah.

  • Kementrans terbitkan 1.120 SHM untuk 690 KK transmigran lokal

    Kementrans terbitkan 1.120 SHM untuk 690 KK transmigran lokal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi menerbitkan 1.120 sertifikat hak milik (SHM) atas tanah untuk 690 kepala keluarga (KK) transmigran lokal.

    Penyerahan SHM tersebut bagian dari wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan agraria yang selama ini membelit warga transmigrasi.

    “Betapa pentingnya sertifikat itu bagi masyarakat (untuk), satu, memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. Yang kedua juga mendapatkan akses untuk mendapatkan modal,” kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam agenda peluncuran program Trans Tuntas (T2) di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu.

    Secara simbolis, penyerahan sertifikat diberikan kepada 100 warga Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dari Kampung Cimanggu Desa Langkapjaya di Kecamatan Lengkong, dan sisanya berasal dari Kecamatan Sagaranten, yaitu Kampung Cikopeng Desa Curugluhur, Gunung Gedogan Desa Mekarsari, dan Puncak Gembor Desa Mekarsari.

    Keempat lokasi tersebut dihuni oleh warga transmigran yang sebagian berasal dari daerah terdampak konflik sosial seperti Aceh dan Poso di Sulawesi Tengah.

    Ke depan, target program T2 yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak tanah di kawasan transmigrasi meliputi penerbitan lebih dari 13 ribu SHM, dukungan pengukuran kadastral seluas 10 ribu hektare (ha), dan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 334 ribu ha.

    Pihaknya sendiri disebut sedang berusaha menjadi kementerian yang produktif dengan mengandalkan dua kekuatan, yakni lahan dan tenaga kerja dari para transmigran. Di sisi lain, tantangan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan modal, teknologi, dan off-taker.

    “Oleh karena itu, sekarang ini dalam rangka transformasi transmigrasi, transmigrasi tidak lagi hanya memindahkan penduduk, tetapi bagaimana membangun kawasan ekonomi,” ujar Iftitah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM peringatkan Jawa sudah tak lagi ‘oversupply’ listrik

    Kementerian ESDM peringatkan Jawa sudah tak lagi ‘oversupply’ listrik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperingatkan bahwa Pulau Jawa sudah tidak lagi mengalami kelebihan pasokan atau oversupply listrik sehingga perlu ada pembangunan sumber energi baru di Jawa, termasuk energi terbarukan.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahkan selama dua tahun terakhir, status pasokan listrik di Jawa telah dalam status “lampu kuning”.

    “Jangan menyangka kalau Jawa masih oversupply, ya. Kita sudah sangat membutuhkan energi, karena kebutuhan bangkit dari COVID-19 ini, lalu terasa sekali bahwa mulai bergerak. Nah, lampu kuning sudah menyala,” katanya dalam diskusi Mengelola Transisi Energi: Mengapa Indonesia Selalu Tertinggal di Jakarta, Rabu.

    Menurut Eniya, dalam dua tahun ke depan, pembangunan sumber energi baru di Jawa menjadi keharusan. Opsi lain yang dipertimbangkan adalah penarikan kabel transmisi dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan energi di Jawa.

    Sementara itu, Eniya menyebut Sulawesi saat ini mengalami kekurangan pasokan listrik dan tengah dipertimbangkan untuk difokuskan dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

    “Kalau kita melihat EBT, sebetulnya Sulawesi Utara itu penuh EBT, sedangkan industri smelter atau tambang itu di tengah-tengah, di Morowali dan lain-lain. Nah, yang atas itu Sulawesi Utara, oversupply sekarang,” jelas dia.

    Eniya menjelaskan meskipun Sulawesi Utara mengalami kelebihan pasokan, ketiadaan transmisi yang memadai menjadi kendala utama.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga Warga Australia Ditangkap Terkait Penembakan di Bali Tewaskan 1 Orang

    Tiga Warga Australia Ditangkap Terkait Penembakan di Bali Tewaskan 1 Orang

    Polda Bali menangkap tiga pria Australia terkait kasus penembakan yang menewaskan seorang warga Australia di Bali.

    Zivan Radmanovic, usia 32 tahun, tewas dalam penembakan akhir pekan kemarin, sementara Sanar Ghanim yang berusia 34 tahun terluka.

    Polda Bali merinci rencana pelarian yang rumit dari tiga pria yang diduga bertanggung jawab atas kematian warga Australia tersebut.

    Pihak kepolisian mengatakan mereka melarikan diri dari tempat kejadian dengan skuter, kemudian setidaknya satu dari mereka pindah ke mobil.

    Mereka kemudian bertukar mobil dan menuju ke Surabaya, di Jawa Timur, klaim polisi.

    “Mereka pertama kali menggunakan sepeda motor kemudian mereka menggunakan mobil, Toyota Fortuner putih yang kami temukan di Tabanan. Kemudian mereka berganti ke Suzuki XL7, mereka menyeberang ke Surabaya dan mencoba pergi ke luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Daniel Adityajaya.

    “Seorang pria ditangkap oleh imigrasi anggota polda Jakarta, serta polri di bandara Jakarta.”

    “Dua orang lainnya berhasil melarikan diri, tapi kami berhasil membawa mereka kembali dengan kerja sama Interpol yang bertugas di kawasan Asia Tenggara.”

    Pihak kepolisian mengatakan dua dari tersangka yang diduga melakukan penembakan berhasil keluar dari Bali dan ditangkap di Asia Tenggara, Selasa kemarin.

    Satu orang ditangkap di Jakarta pada hari yang sama, saat ia mencoba meninggalkan Indonesia.

    Polda Bali terus melanjutkan penyelidikan mereka, tapi mereka ingin jaksa mendakwa ketiga tersangka dengan pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman mati.

    “Kami akan menyelidikinya lebih rinci menggunakan pengetahuan dan bukti yang kami temukan. Tetapi kami yakin ketiga orang itu adalah pelakunya,” kata Inspektur Jenderal Daniel.

    “Mereka adalah eksekutor penembakan dan merekalah yang mempersiapkannya.”

    “Kami masih menyelidiki kasus ini, karena kami perlu menemukan motifnya,” jelas Inspektur Jenderal Daniel.

    Sementara itu Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dari Bareskrim Polri mengatakan dua orang tersangka resmi ditangkap setelah dipulangkan dari Phnom Penh.

    “DFJ, pria berusia 27 tahun, berperan sebagai penyedia alat-alat yang digunakan untuk melancarkan pembunuhan, termasuk palu yang digunakan untuk membuka pintu vila dan kendaraan yang digunakan para pelaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    “Selain terlibat dalam tindak pidana tersebut, yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan satu unit kendaraan bermotor jenis Suzuki XL7.

    “MC, pria berusia 22 tahun, dan PMT, pria berusia 27 tahun, sama-sama berperan membantu penggelapan satu unit kendaraan bermotor jenis Suzuki XL7.

    Keduanya ditangkap di Bandara Denpasar, setelah dipulangkan dari Phnom Penh, melalui kerja sama antara Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, NCB Interpol, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan beberapa kepolisian di Asia Tenggara.

    Inspektur Jenderal Daniel mengatakan Polisi Federal Australia atau AFP juga telah membantu pihak kepolisian di Bali.

    Selasa kemarin, juru bicara AFP mengatakan kepada ABC jika mereka mengetahui insiden tersebut tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut.

    Barang bukti yang disita termasuk selongsong peluru, proyektil, darah, palu, masker wajah, kendaraan bermotor, dan rekaman CCTV, menurut pernyataan polisi.

    Diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporan dalam bahasa Inggris

    Lihat Video ‘Polisi Tetapkan 3 WN Australia Tersangka Penembakan di Bali’: