Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Proyek Pipa Gas hingga Smelter Nikel di Kasus Dugaan Korupsi Subkon Fiktif PTPP

    Proyek Pipa Gas hingga Smelter Nikel di Kasus Dugaan Korupsi Subkon Fiktif PTPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi-saksi dari sejumlah proyek yang digarap oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. atau PT PP (PTPP), maupun yang dikerjakan melalui pihak ketiga atau subkontraktor. Pemeriksaan terkait dengan dugaan korupsi proyek fiktif di BUMN tersebut. 

    Jenis-jenis proyek yang ditelisik KPK sejauh ini diketahui terkait dengan pembangunan gas, tambang hingga fasilitas pemurnian atau smelter nikel. Hal itu diketahui dari beberapa saksi yang sudah dipanggil oleh penyidik KPK untuk pemeriksaan.

    Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga antirasuah mulai memeriksa saksi-saksi tersebut pada 22 Juli 2025. Pada saat itu, dua orang berasal dari proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang (Cisem) diperiksa sebagai saksi kasus PTPP. 

    Pada 23 Juli dan 28 Juli 2025, KPK kembali memanggil para saksi dari Proyek Cisem yaitu M. Ali (Manajer Proyek), Irine Yulianingsih (PPK), Zainal Abidin (PPK), Ifan Kustiawan (Staf Keuangan) dan Dwi Oki Sumanto (Staf Accounting). 

    Tidak hanya proyek Cisem, KPK turut memanggil sejumlah pihak dari proyek pertambangan nikel di Blok Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Beberapa saksi yang dipanggil KPK yakni Site Administration Manager Proyek Tambang Bahodopi Blok 2 dan 3, Dimar Deddy Ambara, serta Manajer Proyek Tambang Bahodopi Blok 2 dan 3, Arief Ardiansyah. 

    Kemudian, KPK turut memanggil seorang saksi dari proyek pembangunan smelter produk turunan nikel yakni feronikel atau Proyek Kolaka, Emanuel Irwan. Dia merupakan Manajer Proyek tersebut. 

    Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci lebih lanjut mengenai kaitan antara perusahaan-perusahaan itu dengan kasus yang sedang diusut. Dia hanya menjelaskan bahwa proyek-proyek yang diduga berkaitan dengan kasus subkontraktor fiktif PTPP itu bermacam-macam. 

    “Jadi proyeknya banyak begitu ya, dari beberapa begitu yang dilakukan oleh PT PP. Kemudian PT PP mensubkonkan kepada pihak lainnya. Nah pihak lainnya inilah yang kemudian mengklaim ya untuk pencairannya, padahal tidak melakukan pekerjaan apa-apa dari pencairan itu,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/7/2025). 

    Budi enggan memerinci lebih lanjut saat ditanya apabila di antara proyek yang tengah ditelisik KPK juga milik swasta. Dia hanya memastikan bahwa proyek-proyek dimaksud turut digarap oleh salah satu BUMN karya itu. 

    “Ada beberapa proyek nanti kami sampaikan ya. Pokoknya proyek-proyek yang dikerjakan oleh PTPP,” ujarnya.

    Pada kasus dugaan korupsi ini, terang Budi, KPK akan menggunakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penyidik menduga terjadi kerugian keuangan negara akibat pencarian invoice untuk proyek-proyek yang diselenggarakan fiktif oleh subkontraktor PTPP.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek-proyek yang dilakukan secara fiktif oleh beberapa subkon PTPP itu tidak memiliki hasil fisik dalam bentuk akhirnya. Contohnya, pekerjaan untuk land clearing. 

    “Ada pengurangan ya, ada pengurangan keuntungan PT PP dengan adanya pencairan,” ujar Budi. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, lembaga antirasuah telah menaikkan perkara dugaan korupsi pengadaan fiktif pada Divisi EPC PTPP ke tahap penyidikan per 9 Desember 2024. Sebanyak dua orang berinisial DM dan HNN telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri. 

    KPK menyebut pengadaan fiktif yang diusut pada Divisi EPC PTPP ini mencakup lebih dari satu proyek pada periode 2022-2023. Pada perkara tersebut, penyidik menduga terjadi indikasi kerugian keuangan negara sekitar Rp80 miliar. 

  • Cuaca di kota-kota besar umumnya diprakirakan hujan ringan

    Cuaca di kota-kota besar umumnya diprakirakan hujan ringan

    logo BMKG

    BMKG: Cuaca di kota-kota besar umumnya diprakirakan hujan ringan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, Rabu, pada umumnya diguyur hujan dengan intensitas ringan.

    “Di pulau Jawa, Serang, DKI Jakarta, Bandung, dan Semarang berpotensi diguyur hujan ringan. Sementara Yogyakarta dan Surabaya berawan tebal,” kata Prakirawan BMKG Efa Septiani dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta.   

    Di wilayah Sumatera, wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang yakni di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar lampung. Sementara Aceh berpotensi diselimuti awan dan Bengkulu berpotensi hujan lebat disertai kilat. 

    “Untuk Kota Bali dan Kupang diprakirakan hujan ringan. Mataram diprediksi berawan tebal,” kata dia.

    Selanjutnya, kata dia, di Pulau Kalimantan, secara umum diselimuti awan tebal seperti di kota Pontianak, Samarinda, Palangka Raya, dan Banjarmasin. Adapun Tanjung Selor diprakirakan diguyur hujan ringan.  Berpindah ke wilayah Sulawesi, lanjutnya, Kota Mamuju dan Palu berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang. Adapun Manado, Gorontalo, Kendari, dan Makassar berawan.

    Di wilayah Indonesia Timur kota yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang yakni Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Adapun Ambon, Ternate, Manokwari, dan Nabire diprakirakan berawan tebal.

    “Bagi yang ingin mengetahui cuaca secara khusus yang diperbaharui setiap tiga jam dapat memantau di aplikasi BMKG,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Prabowo minta MIND ID tingkatkan produktivitas dan tata kelola

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto meminta MIND ID untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat tata kelola dalam pengelolaan tambang.

    Hal tersebut disampaikan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    “Tadi cuma diminta untuk tingkatkan produktivitasnya MIND ID dan semua anggota holding-nya. Kita juga diminta supaya tata kelola yang baik,” ujar Maroef.

    Dia menyampaikan bahwa peningkatan tata kelola penting mengingat sektor mineral merupakan salah satu kekayaan alam utama yang harus dijaga sebagai aset negara.

    “Tata kelola yang baik termasuk mineral ini kan harus kita jaga, aset negara, harus kita jaga, itu paling penting,” ucap dia.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah petinggi MIND ID di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Selain, Maroef, hadir pula Komisaris Utama MIND ID Fuad Bawazier.

    MIND ID sendiri mencatat laba tahun 2024 sebesar Rp40,2 triliun atau naik 46 persen dibandingkan 2023 yang tercatat Rp27,5 triliun.

    Dalam laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit, MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun, tumbuh 34,56 persen dari tahun sebelumnya.

    Aset perusahaan tercatat meningkat menjadi Rp292,1 triliun dari Rp259,2 triliun. Beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

    Maroef mengatakan bahwa penerapan Good Mining Practice juga telah menjadi motor utama penguatan kinerja perusahaan. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekadar kepatuhan, melainkan strategi jangka panjang.

    “Kami berupaya memastikan jalannya operasional sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik, sehingga nilai tambah dari program hilirisasi mampu dirasakan oleh semua pihak, termasuk sosial dan lingkungan,” kata Maroef pada pertengahan Juni lalu.

    Sepanjang 2024, MIND ID menyelesaikan sejumlah proyek strategis seperti Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Mempawah, Smelter Tembaga dan Precious Metal Refinery, serta uji coba konversi batu bara menjadi artificial graphite dan anodized sheet.

    Pada 2025, MIND ID memprioritaskan pembangunan SGAR Fase II di Mempawah, fasilitas RKEF & HPAL di Halmahera Timur, optimalisasi Precious Metal Refinery, pembangunan PLTG di Gresik, serta peningkatan angkutan batu bara Tanjung Enim-Keramasan.

    Perusahaan juga mengembangkan tiga proyek nikel strategis di Sulawesi, yakni Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, IGP Morowali, dan HPAL Sorowako, untuk memperkuat fondasi ekosistem kendaraan listrik nasional.

    Pewarta: Fathur Rochman/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Investasi Semester II 2025 Diprediksi Positif, Ini Pendorongnya – Page 3

    Realisasi Investasi Semester II 2025 Diprediksi Positif, Ini Pendorongnya – Page 3

    Sebelumnya, realisasi investasi di Indonesia sepanjang Semester I 2025 mencapai Rp 942,9 triliun, meningkat 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional tahun ini sebesar Rp 1.905,6 triliun.

    Kementerian Investasi/BKPM mencatat kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 510,3 triliun atau 54,1 persen dari total investasi, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 432,6 triliun atau 45,9 persen.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan, dari sisi wilayah, porsi investasi luar Pulau Jawa unggul tipis dengan kontribusi 50,5 persen (Rp 476 triliun), sementara Pulau Jawa menyerap 49,5 persen (Rp 466,9 triliun).

    Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, investasi juga menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 1.259.868 orang.

    Lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Jawa Barat (Rp 141 triliun), DKI Jakarta (Rp 140,8 triliun), Jawa Timur (Rp 74,7 triliun), Sulawesi Tengah (Rp 64,2 triliun), dan Banten (Rp 60,7 triliun).

    Dari sisi PMA, Singapura tetap menjadi investor terbesar dengan total nilai USD 8,8 miliar (sekitar Rp 140,8 triliun), diikuti oleh Hong Kong (USD 4,6 miliar), Tiongkok (USD 3,6 miliar), Malaysia (USD 1,7 miliar), dan Jepang (USD 1,6 miliar).

    Dari segi subsektor, industri logam dasar, barang logam, dan non-mesin masih menjadi primadona dengan investasi mencapai Rp134,4 triliun. Disusul transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 110,7 triliun), serta pertambangan (Rp 102,2 triliun).

    Komposisi sektor menunjukkan dominasi sektor tersier (45,4 persen), diikuti sektor sekunder (39,2 persen), dan primer (15,4 persen).

  • Kemensos Kirim Bantuan dan Dirikan Dapur Umum Korban Gempa Poso – Page 3

    Kemensos Kirim Bantuan dan Dirikan Dapur Umum Korban Gempa Poso – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim bantuan logistik, mendirikan tenda serba guna serta dapur umum untuk korban gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bantuan dikirim langsung dari Gudang Sentra Nipotowe Palu.

    “Atas arahan Pak Mensos, kami langsung bergerak, menyalurkan bantuan yang dibutuhkan seperti kasur, selimut, paket family kit, paket perlengkapan anak, tenda gulung, hingga tenda keluarga dan tenda serbaguna. Bantuan ini diutamakan untuk memastikan keselamatan, dan kenyamanan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan,” kata Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, Masryani Mansyur di Jakarta, Senin (28/7) malam.

    Gempa dengan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah darat sekitar 70 kilometer barat daya Poso pada Kamis malam (24/7) pukul 20.06 WITA. Rentetan gempa susulan memaksa 943 kepala keluarga atau 3.772 jiwa harus mengungsi. Rinciannya, 1.963 jiwa berasal dari Kecamatan Pamona Selatan dan 1.809 jiwa dari Kecamatan Pamona Tenggara.

    Sejumlah titik pengungsian terpusat telah didirikan di desa-desa terdampak, antara lain:

    Halaman Gereja Damai Tindoli: 40 kepala keluarga (KK) / 167 jiwa

    Lapangan Bola Desa Tolambo: 72 KK / 251 jiwa

    Kantor Kepala Desa Tolambo: 31 KK / 90 jiwa.

    Sampai saat ini, tidak ada korban jiwa, namun tercatat lima orang mengalami luka-luka dan lima rumah rusak.

    Bantuan yang dikirim Kemensos difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

    Adapun bantuan yang telah disalurkan mencakup: 100 kasur; 150 selimut; 100 paket Family Kid; 50 paket Kidsware; 15 paket peralatan Dapur Umum; 500 tenda gulung; 10 tenda keluarga portabel dan 1 unit tenda serbaguna keluarga. Nominal bantuan yang diberikan mencapai Rp249,1 juta.

    Satu unit Tenda Serbaguna Keluarga telah didirikan di Desa Tindoli, sebagai ruang belajar anak-anak pada siang hari dan tempat istirahat pengungsi pada malam hari.

    Sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan, Dapur Umum Mandiri telah dibentuk di tiga titik: dua di Desa Tolambo dan satu di Desa Tindoli. Operasionalnya melibatkan Dinas Sosial, Tagana, TNI-Polri, serta masyarakat setempat secara gotong royong.

    Pemerintah daerah melalui Bupati Poso telah menetapkan Status Tanggap Darurat selama 14 hari, mulai 25 Juli hingga 7 Agustus 2025. Selama periode ini, seluruh unsur terkait terus mengintensifkan asesmen, evakuasi, dan penyaluran bantuan logistik, termasuk TNI-Polri, Tagana, PKH, TKSK, serta aparat desa.

    Saat ini, sebagian besar warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Sementara sebagian lainnya memilih mendirikan tenda mandiri di halaman rumah masing-masing karena gempa susulan masih kerap terasa.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Data Dampak Kebakaran Pasar Masomba Palu, Kios hingga Rumah Warga Hangus

    Data Dampak Kebakaran Pasar Masomba Palu, Kios hingga Rumah Warga Hangus

    Liputan6.com, Jakarta Kebakaran yang terjadi di Pasar Masomba Kota Palu, berdampak luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu mencatat total sekitar 14 lapak atau rumah toko (ruko) pedagang dan juga rumah warga terdampak.

    “Dari hasil pendataan kami lakukan, kebakaran menghanguskan belasan kios dan juga rumah warga yang berlokasi di sekitar pasar,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu Zulkifli di Palu, Selasa (29/7). Dikutip dari Antara.

    Delapan kios pedagang dan rumah warga di Jalan Tanjung Pangimpuan 1, dan enam rumah warga di belakang Jalan Tanjung Pangimpuan 1 ludes terbakar.

    Sementara itu, lima di antaranya adalah kios atau ruko pedagang dan sembilan lainnya rumah warga.

    “Pedagang yang menjadi korban tentu kehilangan harta benda, kami turut prihatin atas peristiwa kebakaran yang menimpa mereka,” ujarnya.

    Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu (Damkarmat) Kota Palu Hasan Lahinding mengatakan sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, yang turut dibantu oleh BPBD.

    “Sekarang ini sudah cukup sekali. Ahamdulillah airnya cukup sekali. Dari BPBD juga dari ada tambahan air,” ujarnya.

    Dia menyebut penyebab atau dugaan sementara penyebab kebakaran belum diketahui.

    Kebakaran melanda kawasan Pasar Masomba di Kota Palu pada Senin sore. Peristiwa kebakaran ini bukan kali pertama. Sebelumnya kawasan tersebut juga pernah dilumat di jago merah itu pada tahun 2024 lalu.

  • Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI 2025 sepakat memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) IMI 2025 akan digelar di Yogyakarta, tanggal 20 September 2025. Agenda penting dalam Munas IMI 2025 adalah untuk memilih Ketua Umum IMI periode 2025-2030 di Yogyakarta.

    “Munas IMI 2025 tidak hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin IMI dalam 5 tahun kedepan. Kita harapkan Munas IMI nanti akan kembali menetapkan pemimpin yang mampu membawa IMI menjadi kekuatan utama dalam membina atlet otomotif unggulan, menjadi pendorong utama kebangkitan industri otomotif, modifikasi dan sport tourism nasional serta mampu menjaga IMI sebagai organisasi yang solid, bersih, dan terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Anggota DPR ini memaparkan, Rakernas juga secara resmi membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030. Tim ini bertugas melakukan proses seleksi calon berdasarkan kriteria profesionalitas, rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pengembangan olahraga otomotif nasional. Penjaringan diharapkan transparan, inklusif, dan berjalan sesuai AD/ART IMI.

    Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030 terdiri dari Umbu Kabunang Rudiyanto (IMI Pusat), Brigjen Pol (Purn) Agus Kurniady Sutisna (IMI Pusat), Donni B. Prihandana (IMI Pusat), Sadikin Aksa (Mantan Ketua Umum IMI), Mirza Mubaraq (Ketua IMI Aceh), Edy Sudarmadi (Ketua IMI Kalimantan Selatan) dan Helmy Umar (Ketua IMI Sulawesi Tengah).

    “Dengan telah ditetapkannya jadwal Munas dan tim penjaringan calon, IMI menegaskan komitmen bahwa proses kontestasi internal organisasi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, meritokrasi, dan akuntabilitas. Proses pengalihan masa jabatan Ketum IMI dari periode empat tahun menjadi lima tahun, selain berdasarkan hasil Munaslub IMI juga sudah memperoleh persetujuan KONI. Hal ini akan memperkuat fondasi organisasi dan mengoptimalkan implementasi kebijakan IMI jangka panjang,” kata Bamsoet.

    Ketua IMI Jawa Timur Bambang Kapten menuturkan, sosok yang ideal untuk menjadi Ketum IMI harus memiliki kombinasi unik antara kecintaan pada dunia otomotif, kapasitas manajerial, kemampuan diplomasi, serta komitmen terhadap integritas dan inklusivitas organisasi.

    Karena, IMI bukan sekadar organisasi olahraga, melainkan ekosistem besar yang menyatukan atlet, komunitas, industri, regulator, hingga stakeholder global.

    “Ketum IMI bukan hanya jabatan simbolik. Ia adalah lokomotif arah kebijakan otomotif nasional. Karena itu, sosok ideal adalah figur yang yang mampu merangkul semua kepentingan di dunia otomotif, punya visi strategis, kuat dalam jaringan, inklusif secara sikap, progresif secara pemikiran serta memiliki pengalaman yang telah teruji,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Rakernas IMI Sepakati Munas Pemilihan Ketua Umum Digelar di Yogyakarta

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI 2025 sepakat memutuskan Musyawarah Nasional (Munas) IMI 2025 akan digelar di Yogyakarta, tanggal 20 September 2025. Agenda penting dalam Munas IMI 2025 adalah untuk memilih Ketua Umum IMI periode 2025-2030 di Yogyakarta.

    “Munas IMI 2025 tidak hanya tentang memilih siapa yang akan memimpin IMI dalam 5 tahun kedepan. Kita harapkan Munas IMI nanti akan kembali menetapkan pemimpin yang mampu membawa IMI menjadi kekuatan utama dalam membina atlet otomotif unggulan, menjadi pendorong utama kebangkitan industri otomotif, modifikasi dan sport tourism nasional serta mampu menjaga IMI sebagai organisasi yang solid, bersih, dan terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Anggota DPR ini memaparkan, Rakernas juga secara resmi membentuk Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030. Tim ini bertugas melakukan proses seleksi calon berdasarkan kriteria profesionalitas, rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pengembangan olahraga otomotif nasional. Penjaringan diharapkan transparan, inklusif, dan berjalan sesuai AD/ART IMI.

    Tim Penjaringan Calon Ketua Umum IMI Pusat 2025-2030 terdiri dari Umbu Kabunang Rudiyanto (IMI Pusat), Brigjen Pol (Purn) Agus Kurniady Sutisna (IMI Pusat), Donni B. Prihandana (IMI Pusat), Sadikin Aksa (Mantan Ketua Umum IMI), Mirza Mubaraq (Ketua IMI Aceh), Edy Sudarmadi (Ketua IMI Kalimantan Selatan) dan Helmy Umar (Ketua IMI Sulawesi Tengah).

    “Dengan telah ditetapkannya jadwal Munas dan tim penjaringan calon, IMI menegaskan komitmen bahwa proses kontestasi internal organisasi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, meritokrasi, dan akuntabilitas. Proses pengalihan masa jabatan Ketum IMI dari periode empat tahun menjadi lima tahun, selain berdasarkan hasil Munaslub IMI juga sudah memperoleh persetujuan KONI. Hal ini akan memperkuat fondasi organisasi dan mengoptimalkan implementasi kebijakan IMI jangka panjang,” kata Bamsoet.

    Ketua IMI Jawa Timur Bambang Kapten menuturkan, sosok yang ideal untuk menjadi Ketum IMI harus memiliki kombinasi unik antara kecintaan pada dunia otomotif, kapasitas manajerial, kemampuan diplomasi, serta komitmen terhadap integritas dan inklusivitas organisasi.

    Karena, IMI bukan sekadar organisasi olahraga, melainkan ekosistem besar yang menyatukan atlet, komunitas, industri, regulator, hingga stakeholder global.

    “Ketum IMI bukan hanya jabatan simbolik. Ia adalah lokomotif arah kebijakan otomotif nasional. Karena itu, sosok ideal adalah figur yang yang mampu merangkul semua kepentingan di dunia otomotif, punya visi strategis, kuat dalam jaringan, inklusif secara sikap, progresif secara pemikiran serta memiliki pengalaman yang telah teruji,” pungkas Bamsoet.

    (anl/ega)

  • Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Lelang Spektrum Frekuensi 1,4 GHz Dibuka, Komdigi Bagi jadi 15 Zona 3 Regional

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membuka lelang frekuensi 1,4GHz. Terdapat 3 zona dengan 15 regional yang akan menjadi perebutan peserta. 

    Kabar tersebut berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 Tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan Akses Nirkabel Pitalebar atau Broadband Wireless Access (BWA) Tahun 2025. 

    Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah akan melaksanakan seleksi terhadap objek seleksi berupa pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di beberapa wilayah Indonesia. 

    Proses seleksi ini terbagi dalam tiga regional, yakni Regional I,  Regional II, dan Regional III. Adapun masing-masing dengan satu blok seleksi berkapasitas 80 MHz. Masa berlaku Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) ditetapkan selama 10 tahun.

    Untuk Regional I, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10, yang meliputi:

    Zona 4: Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
    Zona 5: Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).
    Zona 6: Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Zona 7: Provinsi Jawa Timur.
    Zona 9: Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
    Zona 10: Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Sementara itu, Regional II mencakup Zona 1,2,3, 8, dan 15 yang meliputi:

    Zona 1: Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
    Zona 2: Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
    Zona 3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi.Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.
    Zona 8: Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
    Zona 15: Provinsi Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Regional III mencakup Zona 11 hingga Zona 14 yang meliputi:

    Zona 11: Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    Zona 12: Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah.
    Zona 13: Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat.
    Zona 14: Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur. 

    Lebih lanjut, Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan untuk peserta seleksi. Pertama, memiliki perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet- switched melalui media fiber optik atau penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100.

    Kedua, perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup melalui media fiber optik teresterial dengan KBLI 61100 dan jenis proyek utama (bukan  pendukung).  Ketiga, NIB penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched melalui media nonkabel (BWA) dengan KBLI 61200 dan jenis proyek utama (bukan pendukung).

    Kemudian, perizinan berusaha penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) dengan KBLI 61921 tidak dalam pengawasan pengadilan terkait kepailitan; tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

    Lalu, tidak terafiliasi dengan peserta seleksi lainnya; dan menyerahkan dokumen permohonan keikutsertaan Seleksi yang terdiri atas formulir permohonan keikutsertaan seleksi, jaminan keikutsertaan Seleksi (bid bond), dan proposal teknis. 

    Adapun, proposal teknis memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan (up to) 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan jumlah rumah tangga terlayani wajib memenuhi minimal target rumah tangga pada Regional I, Regional II, dan Regional III yang diatur dalam Dokumen Seleksi.