Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Deretan kuliner tradisional Nusantara saat merayakan Maulid Nabi

    Deretan kuliner tradisional Nusantara saat merayakan Maulid Nabi

    Jakarta (ANTARA) – Setiap tahun, umat Islam memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini selain sebagai bentuk penghormatan, juga menjadi momen untuk meneladani akhlak Rasulullah.

    Untuk tahun 2025, menurut Kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 1 Rabiul Awal 1447 H jatuh pada hari Senin, 25 Agustus 2025.

    Penetapan tanggal ini menjadi pedoman resmi bagi masyarakat maupun lembaga pemerintah dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari mengadakan pengajian umum hingga menyajikan hidangan khas dari berbagai daerah.

    Tradisi kuliner ini tidak hanya menambah semarak perayaan, tetapi juga menjadi sarana melestarikan warisan budaya Nusantara. Lalu, apa saja kuliner khas yang biasa disajikan saat Maulid Nabi di Indonesia? Berikut daftar kuliner-nya, yang dihimpun dari berbagai sumber.

    Kuliner tradisional saat Maulid Nabi di Indonesia

    1. Ketupat sumpil

    Ketupat sumpil menjadi salah satu hidangan khas yang selalu hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terbuat dari beras yang dibungkus daun bambu berbentuk limas segitiga, ketupat ini biasanya disajikan dengan sambal kelapa. Kuliner ini berasal dari Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, dan bentuk segitiga-nya melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.

    2. Nasi tumpeng

    Nasi tumpeng adalah hidangan yang sangat familiar di Indonesia, termasuk dalam perayaan Maulid Nabi. Berasal dari Jawa, penyajian tumpeng memiliki aturan khusus.

    Bentuk kerucut tumpeng melambangkan gunung dan tempat sakral, serta diyakini memiliki makna hubungan antara langit dan bumi. Berbagai lauk yang menyertainya juga disesuaikan secara simbolis.

    3. Gunungan Maulid

    Gunungan Maulid adalah kuliner khas dari Yogyakarta dan Solo yang selalu muncul saat Maulid Nabi. Hidangan ini berupa tumpukan berbagai macam makanan yang disusun menyerupai gunungan, menjadi tradisi yang dijaga dan dirayakan setiap tahun oleh masyarakat setempat.

    4. Kuah beulangong

    Di Aceh, perayaan Maulid Nabi sering disertai hidangan khas berupa kuah beulangong. Proses memasaknya memiliki aturan unik, yakni hanya laki-laki yang diperbolehkan memasak, dan saat mengaduk kuah harus membaca shalawat yang dianjurkan, sehingga membawa nilai spiritual dalam setiap tahap memasaknya.

    5. Nasi suci ulam sari

    Kuliner ini berasal dari Pacitan, Jawa Timur, dan memiliki kemiripan dengan tumpeng. Perbedaan-nya terletak pada penggunaan nasi uduk, serta bagian atasnya dihias dengan seekor ayam yang disebut ayam ingkung, menjadikan hidangan ini istimewa dalam perayaan Maulid Nabi.

    6. Kue karas-karas

    Kue karas-karas memiliki bentuk seperti jaring-jaring yang dilipat segitiga atau persegi. Asal kuliner ini dari Melayu, khususnya suku Saluan di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah.

    Kue ini mudah dibuat dan menjadi salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, memperkaya cita rasa tradisi kuliner Indonesia.

    Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sejumlah Kabar Kebobrokan Zize yang Diduga Jadi Alasan Perceraiannya dengan Pratama Arhan

    Sejumlah Kabar Kebobrokan Zize yang Diduga Jadi Alasan Perceraiannya dengan Pratama Arhan

    GELORA.CO –  Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.

    Bek Timnas Indonesia tersebut diketahui telah mengajukan gugatan talak cerai kepada Azizah Salsha sejak 1 Agustus 2025.

    Rumah tangga keduanya memang kerap diterpa gosip tak sedap mulai dari Azizah Salsha yang diduga gagal move on hingga isu perselingkuhan.

    Kabar perceraian antara Pratama Arhan dan anak anggota DPR RI Andre Rosiade diunggah akun TikTok @rafaelapage00 dikutip JatimNetwork.com,

    “Pratama Arhan dan Azizah Salsha menjalani dua kali sidang dan resmi bercerai hari ini secara verstek,” tulis @rafaelapage00.

    Diketahui, persidangan cerai Arhan dan Zize digelar pada 11 Agustus 2025 dan 25 Agustus 2025.

    Proses perceraian keduanya memang terbilang sangat cepat dan diputuskan secara verstek karena tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.

    Meski telah ketok palu, perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha baru resmi dan sah ketika pembacaan ikrar talak.

    Kabar perceraian ini pun membuat publik terkejut, apalagi Arhan dikenal sebagai sosok suami yang kerap membela istrinya meski kabar miring terus  menerpa.

    Namun, penjelasan terkait penyebab perceraian antara Pratama Arhan dan Azizah Salsha masih belum diungkap oleh pihak manapun.

    Adapun sejumlah kabar kebobrokan Azizah Salsha selama mempengaruhi rumah tangga dengan Pratama Arhan diduga sebagai pemicu keduanya bercerai.

    Lantas apa saja kabar kebobrokan Azizah Salsha alias Zize yang diduga jadi penyebab perceraian?

     1. Isu Perselingkuhan dengan Salim Nauderer

    Azizah Salsha sempat diisukan berselingkuh dengan Salim Nauderer.

    Padahal Salim adalah kekasih teman Azizah Salsha yaitu Rachel Vennya.

    Tudingan perselingkuhan tersebut diungkap oleh Rachel Vennya di akun Instagram keduanya.

    Bahkan, isu ini semakin panas ketika nama Pratama Arhan terseret di dalamnya.

    Diduga Pratama Arhan lah yang menghubungi Rachel Vennya terkait adanya perselingkuhan antara Zize dan Salim.

    2. Skandal Video Syur

    Berselang beberapa waktu diterpa isu perselingkuhan, Zize kembali menghadap kabar tak sedap.

    Publik dihebohkan dengan sebuah video syur yang viral di medsos dan disebut mirip dengan Azizah Salsha.

    Kasus tersebut pun mendapat tanggapan pihak Azizah Salsha yang akhirnya memproses hukum dengan melaporkan beberapa akun medsos ke Polda Metro Jaya dengan tudingan penyebaran fitnah.

    3. Kabar Olahraga Bareng Mantan Pacar

    Kabar kebobrokan terakhir Azizah Salsha terdengar tidak lama sebelum abar perceraiannya mencuat.

    Tersebar sebuah foto Azizah Salsha diduga tengah berolahraga padel bersama sang mantan pacar.

    Isu gagal move on Azizah Salsha dari mantannya yang bernama Philo Paz memang telah terdengar sejak ana politisi tersebut memutuskan menikah mendadak dengan Pratama Arhan.

    Sebelumnya memang Azizah Salsha dan Pratama Arhan diduga menikah karena dijodohkan.

    Namun, tudingan tersebut tidak dapat dipastikan.

    Selain itu, hubungan Azizah Salsha dan mantan pacarnya juga sempat disinggung oleh konten kreator Bigmo dan kakaknya Resbobb.

    Tudingan keras diucapkan Resbobb terkait Azizah Salsha yang diduga memiliki hubungan terlarang dengan sang mantan pacar.

    Perkataan Resbobb memang dinilai cukup frontal, di mana kakak Bigmo menuding Azizah Salsha telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan sang mantan pacar.

    Akibat konten tersebut, Azizah Salsha pun melaporkan Muhammad Jannah alias Bigmo dan Adimas Firdaus alias Resbobb ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik pada 12 Agustus 2025.***

  • Anggota DPR RI sidak PLTU mendorong pemerataan listrik di Kalteng

    Anggota DPR RI sidak PLTU mendorong pemerataan listrik di Kalteng

    Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan PLN, untuk bersinergi mewujudkan target 100 persen desa berlistrik, sejalan dengan visi swasembada energi nasional.

    Palangka Raya (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng-1 yang dikelola PT SKS Listrik Kalimantan di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

    “Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi operasional PLTU berkapasitas 2×100 MW yang telah beroperasi secara komersial sejak November 2020 serta memastikan kontribusinya bagi masyarakat setempat,” kata Sigi, di Palangka Raya, Selasa.

    Dia mengatakan, pemerataan akses energi listrik, terutama di wilayah penghasil batubara seperti Kalteng menjadi sangat penting. Dengan sumber daya yang melimpah, distribusi listrik harus bisa terjangkau hingga ke desa-desa.

    Dalam kunjungannya, ia mendorong PT SKS untuk meningkatkan penyediaan listrik bagi warga lokal, serta mendukung program swasembada energi nasional.

    Sigit juga mengapresiasi upaya PT SKS dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai inisiatif yang positif hingga berdampak bagi warga lokal setempat.

    Dalam kunjungannya tersebut, Sigit melihat kapasitas produksi PLTU dan berdialog dengan pengelola untuk memahami tantangan operasional yang dihadapi.

    Ia juga mendorong optimalisasi infrastruktur energi lokal, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalteng.

    Kunjungan ini untuk mengawal aspirasi masyarakat Kalteng, khususnya dalam memastikan akses listrik yang merata.

    “Kami mengajak semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan PLN, untuk bersinergi mewujudkan target 100 persen desa berlistrik, sejalan dengan visi swasembada energi nasional,” kata Sigit.

    Selain sidak PLTU, selama di Kalteng, Anggota Komisi XII DPR RI ini juga melakukan inspeksi mendadak ke salah satu agen LPG 3 kg subsidi milik PT Resbayu di Kota Palangka Raya.

    “Sidak ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sejalan dengan amanat pemerintah untuk mengoptimalkan subsidi bagi masyarakat yang berhak,” katanya.

    Dalam kunjungannya, Sigit memeriksa langsung proses pendistribusian, ketersediaan stok, serta kepatuhan agen terhadap harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Ia berdialog dengan perwakilan pengelola agen dan sejumlah konsumen untuk mendengar keluhan serta memastikan tidak ada praktik penyelewengan, seperti penjualan di atas HET atau distribusi ke pihak yang tidak berhak.

    Sigit menegaskan bahwa LPG 3 kg bersubsidi harus diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan rentan.

    “Saya ingin memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan disalahgunakan. Kalteng sebagai daerah yang kaya sumber daya harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan energi nasional,” kata Sigit.

    Pewarta: Rendhik Andika/Ronny NT
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tok! RUU Haji dan Umrah Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang

    Tok! RUU Haji dan Umrah Resmi Disahkan Jadi Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada hari ini, Selasa (26/8/2025).

    Beleid baru tersebut memuat ketentuan tentang pembentukan Kementerian Haji menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk menyelenggarakan layanan Ibadah Haji dan Umrah.

    “Apakah Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam rapat paripurna.

    Pertanyaan tersebut disambut persetujuan dari anggota dewan yang hadir, disusul bunyi ketokan palu.

    Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI dan pemerintah telah membahas dan menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa seluruh fraksi partai politik dan pemerintah secara bulat menyepakati usulan aturan tersebut, sehingga tata kelola haji dan umrah diharapkan dapat lebih baik.

    Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (25/8/2025), persetujuan diutarakan 6 fraksi partai politik yakni PDIP, Partai Gerindra, PKS, PKB, Partai Demokrat, dan PAN.

    “Pandangan fraksi fraksi dan pemerintah bulat menyetujui [RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.8/2019 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah], alhamdulillah,” kata Marwan di kompleks parlemen Senayan, Senin (25/8/2025).

    Secara terperinci, berikut beberapa perubahan yang diakomodir dalam RUU Haji dan Umrah:

    Kementerian Haji

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengungkap poin penting pertama yang disepakati ialah perubahan status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian.

    Dia mengatakan lembaga penyelenggara haji yang selama ini disebut sebagai badan diubah frasanya menjadi kementerian. Dengan demikian, BP Haji akan berubah menjadi Kementerian Haji.

    Petugas Haji Non-Muslim

    Poin berikutnya berkaitan dengan petugas haji tingkat daerah yang keberadaannya tidak dihapuskan, tetapi dikurangi. Hal ini berdasarkan masukan bahwa kuota petugas haji daerah banyak dinilai terlalu besar memakai kuota jemaah.

    Sebelumnya, sempat muncul wacana petugas haji non-muslim yang menuai polemik di kalangan publik. Namun, terkait hal tersebut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa ketentuan terkait agama petugas haji daerah tidak akan dicantumkan secara spesifik dalam revisi Undang-Undang Haji.

    Menurutnya, Ketentuan tersebut nantinya akan diatur lebih rinci melalui peraturan menteri terkait. “Memang kemarin ada usulan dari DIM pemerintah agar klausul petugas haji daerah harus beragama Islam dihapus. Akhirnya kami mengambil jalan tengah agar hal ini tidak menimbulkan perdebatan di publik. Jadi, pengaturan lebih detailnya diserahkan ke ranah kementerian,” jelas Singgih di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dia mengungkapkan mekanisme teknis mengenai keterlibatan petugas haji daerah yang beragama di luar Islam akan tetap dibatasi sesuai aturan menteri yang berlaku. Dengan demikian, undang-undang tidak lagi secara eksplisit menyebutkan ketentuan tersebut.

    “Di undang-undang tidak ada aturan petugas haji daerah harus Islam atau non-Islam. Itu semua dikembalikan ke peraturan menteri. Jadi kami pastikan ruang pengaturan tetap ada, tapi pada level yang lebih teknis,” ujarnya.

    KBIHU Tak Dihapus

    Lebih lanjut, keberadaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tetap dipertahankan dalam beleid baru tersebut, tidak dihapus. Langkah ini dilakukan agar tak menimbulkan masalah di Arab Saudi, KBIHU diperingatkan agar mengumpulkan jemaah dalam kloter keberangkatan yang sama sesuai Sistem Infomasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

    Kuota Haji

    Poin penting berikutnya ialah terkait dengan penetapan kuota haji. Untuk kuota haji khusus bakal tetap dipertahankan pada angka 8%.

    Marwan membeberkan perihal antisipasi jika pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji yang lebih besar. Dia menyatakan apabila keuangan negara tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan tersebut, maka akan dibicarakan lebih lanjut oleh Komisi VIII dan diatur kemudian.

    “Pada dasarnya, jemaah haji Indonesia tetap dibagi sesuai ketentuan yakni 8% untuk haji khusus dan 92% untuk reguler,” ujarnya.

    Pendaftaran Calon Haji

    Selain itu, dia menyebut terdapat sejumlah perbaikan mengenai poin pendaftaran dan keberangkatan calon jemaah haji, meskipun tak dijelaskan secara detail. Marwan berujar bahwa persoalan tersebut telah disepakati untuk diatur pada tataran kementerian terkait.

    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui dan menyambut baik kesepakatan tersebut.

    Supratman memerinci, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk untuk mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umrah.

  • Penikam Imam Masjid di Morowali Utara Ditangkap, Positif Narkoba

    Penikam Imam Masjid di Morowali Utara Ditangkap, Positif Narkoba

    JAKARTA – Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menangkap pelaku penikaman imam masjid di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur berinisial AL berusia 23 tahun.

    Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini mengatakan pelaku berasal dari Desa Balaang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai yang tinggal di Desa Tompira.

    “Pelaku kami tangkap beserta barang bukti berupa satu buah pisau atau badik satu handphone milik tersangka,” kata Theodorus dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Ia mengemukakan korban merupakan guru mengaji bernama Muhammad Jumali berusia 27 tahun.

    “Korban ditikam oleh pelaku di bagian perut saat menjadi imam salat Subuh di Masjid Baiturrahman Desa Tompira,” ucapnya.

    Usai menikam korban, pelaku ditangkap jamaah masjid yang berada di lokasi tersebut.

    “Pelaku yang ditangkap warga itu dipukuli hingga mengalami lebam di bagian wajahnya,” sebutnya.

    Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kolonodale Kecamatan Petasia setelah mendapatkan penanganan awal di Klinik Krisna Desa Bunta.

    “Untuk motif pelaku masih kami dalami karena pengakuan dari pelaku sering berubah-ubah dan dari hasil pemeriksaan urine pelaku positif menggunakan narkoba,” katanya.

    Reza menyebutkan antara korban dan pelaku tidak saling mengenal.

    “Pelaku sudah berada di Polres Morut dan telah dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

  • Penikam Imam Masjid di Morowali Utara Ditangkap, Positif Narkoba

    Penikam Imam Masjid di Morowali Utara Ditangkap, Positif Narkoba

    JAKARTA – Kepolisian Resor (Polres) Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menangkap pelaku penikaman imam masjid di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur berinisial AL berusia 23 tahun.

    Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini mengatakan pelaku berasal dari Desa Balaang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai yang tinggal di Desa Tompira.

    “Pelaku kami tangkap beserta barang bukti berupa satu buah pisau atau badik satu handphone milik tersangka,” kata Theodorus dilansir ANTARA, Senin, 25 Agustus.

    Ia mengemukakan korban merupakan guru mengaji bernama Muhammad Jumali berusia 27 tahun.

    “Korban ditikam oleh pelaku di bagian perut saat menjadi imam salat Subuh di Masjid Baiturrahman Desa Tompira,” ucapnya.

    Usai menikam korban, pelaku ditangkap jamaah masjid yang berada di lokasi tersebut.

    “Pelaku yang ditangkap warga itu dipukuli hingga mengalami lebam di bagian wajahnya,” sebutnya.

    Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kolonodale Kecamatan Petasia setelah mendapatkan penanganan awal di Klinik Krisna Desa Bunta.

    “Untuk motif pelaku masih kami dalami karena pengakuan dari pelaku sering berubah-ubah dan dari hasil pemeriksaan urine pelaku positif menggunakan narkoba,” katanya.

    Reza menyebutkan antara korban dan pelaku tidak saling mengenal.

    “Pelaku sudah berada di Polres Morut dan telah dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

  • Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ternyata Masih Koordinasi

    Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Ternyata Masih Koordinasi

    Jakarta –

    Subsidi motor listrik tak kunjung keluar menjelang empat bulan terakhir 2025. Padahal produsen dan konsumen sedang menanti kebijakan tersebut.

    Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian bilang subsidi motor listrik masih dalam tahap pembahasan antar lembaga terkait.

    “Masih kita koordinasikan,” kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (ILMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono di Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Saat dikonfirmasi terkait kejelasan insentif motor listrik, dia belum bisa memastikan kapan serta bagaimana bentuk insentif motor listrik nantinya.

    Tunggul kembali menyebut bahwa Kemenperin akan terus melakukan koordinasi. Ia hanya menekankan bahwa program tersebut sudah menjadi kebutuhan.

    “Ya, karena sudah menjadi kebutuhan, harapannya memang kita coba koordinasikan tetap dengan kementerian atau lembaga terkait,” kata dia.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan kabar terkini soal insentif motor listrik. Sebelumnya, insentif untuk pembelian motor listrik disebut akan meluncur pada Agustus 2025.

    Agus menjelaskan, pemerintah berupaya menggairahkan perekonomian lewat berbagai stimulus. Dalam hal ini, pemberian insentif motor listrik menjadi salah satu yang akan didorong Kemenperin.

    “Menteri Keuangan kan mengatakan bahwa pemerintah juga sekarang sedang menyiapkan stimulus-stimulus untuk tahun 2025 ini untuk bisa lebih menggairahkan ekonomi. Ini yang salah satu yang nanti akan kita push forward berkaitan dengan insentif motor listrik,” katanya di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

    Pabrikan meminta kejelasan subsidi motor listrik. Keraguan masyarakat untuk membeli motor listrik dipicu oleh ketidakjelasan soal keberlanjutan program subsidi kendaraan listrik. Masyarakat tentunya menginginkan harga yang lebih murah karena kehadiran subsidi.

    “Ketidakpastian ada subsidi atau tidak itu yang membikin konsumen banyak menunda keputusan pembelian,” kata Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo, beberapa waktu yang lalu.

    “Buat kita lebih baik, pasti ada atau tidak (kelanjutan subsidi) diumumkan, sehingga kita bisa membuat plan yang lebih jelas,” tegasnya.

    Senada dengan Polytron, Alva pun berharap keputusan segera diketok palu.

    “Kami berharap ada kejelasan dari sisi pemerintah, terkait apakah kebijakan untuk insentif ini ada atau tidak, lalu kalau memang ada mekanisme seperti apa, jadi supaya ada kejelasan untuk konsumen,” ujar Putu Swaditya Yudha selaku Chief Marketing Officer Alva.

    (riar/dry)

  • Pemuda Tikam Imam Masjid di Morowali Utara saat Salat Subuh, Pelaku Positif Narkoba

    Pemuda Tikam Imam Masjid di Morowali Utara saat Salat Subuh, Pelaku Positif Narkoba

    Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti. Salah satunya sebilah badik yang digunakan pelaku untuk menikam korban dan sebuah telepon genggam milik pelaku. 

    Theodorus memastikan bahwa pihaknya hingga saat ini masih mendalami motif pelaku melakukan aksinya. Namun dari hasil pemeriksaan urine, pelaku dipastikan positif menggunakan narkoba

    “Keterangan pelaku masih berubah-ubah dan dari informasi yang kami peroleh, korban tidak mengenal pelaku,” jelasnya.

    Terpisah, Kapolres Morowali Utara, AKBP Reza Khomeini, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat membenarkan kejadian tersebut. Dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

    “Kasus ini sudah ditangani oleh penyidik. Kami mohon masyarakat mempercayakan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian,” tegasnya.

    Dari informasi yang diterima, Ustaz Muhammad Jumali sempat dilarikan ke Klinik Krisna untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun saat ini, imam masjid sekaligus guru mengaji itu telah dirujuk ke RSUD Kolonodale untuk penanganan lebih lanjut.

  • Bahlil Instruksikan Golkar Tambah Kursi DPR pada Pemilu 2029

    Bahlil Instruksikan Golkar Tambah Kursi DPR pada Pemilu 2029

    PALU – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan agar partainya menambah perolehan kursi di DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Antara, Minggu, 24 Agustus. 

    Menurut Bahlil, indikator utama kinerja seorang ketua umum partai terlihat dari kemampuan menambah kursi parlemen. Dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua ketua umum yang berhasil melakukannya, yakni Akbar Tanjung pada Pemilu 2004 dan Airlangga Hartarto pada Pemilu 2024.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” ujarnya.

    Bahlil menegaskan, keberhasilan pemimpin partai harus diakui. Untuk meningkatkan perolehan kursi, Golkar harus kreatif sebagai instrumen politik pemerintah. “

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberi catatan khusus bagi kepemimpinan Ketua Golkar Sulawesi Tengah M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng berhasil mengantarkan dua kadernya ke DPR RI serta sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di 13 kabupaten/kota.

    Atas capaian itu, Bahlil memberikan diskresi agar Arus memimpin Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025–2030. Namun ia berpesan, konsekuensi keputusan itu adalah peningkatan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” kata Bahlil menegaskan.

  • Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

     

    Dalam pidatonya, Bahlil menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sektor pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.

     

    “Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah.

     

    Bahlil mengungkapkan, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang. Ia menyebut hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

     

    “Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Menurut Bahlil, perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Ia menilai, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.

     

    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” katanya.

     

    Dalam UU Minerba yang baru, lanjut Bahlil, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini, kata dia, menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang.

     

    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ucapnya. 

     

    Selain itu, Bahlil menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan, ada perbedaan regulasi perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang membuat potensi pendapatan daerah tidak maksimal.

     

    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil.

     

    Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo. “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Sebelumnya, Revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—UU Minerba—disahkan oleh DPR RI pada 18 Februari 2025 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPR RI, pada era kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

    Revisi UU ini merupakan inisiatif DPR RI, disetujui secara bulat oleh delapan fraksi, dan dibawa bersama Pemerintah melalui Badan Legislasi (Baleg) sebagai RUU yang diajukan oleh DPR. UU Minerba terbaru memperkenalkan skema pemberian izin tambang (WIUP/IUP) dengan mekanisme prioritas, tidak melulu melalui tender. Prioritas diberikan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, dan ormas keagamaan. 

     

    Sementara untuk perguruan tinggi, IUP diberikan melalui penugasan kepada BUMN/BUMD/swasta dalam konteks pendanaan riset dan beasiswa alias bukan mendapatkan tambang langsung. Kemudian BUMN/BUMD/swasta yang mendapatkan IUP digunakan untuk pendalaman hilirisasi dan industrialisasi tambang, serta memperkuat nilai tambah lokal. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta