provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Kemenkes Jelaskan Situasi KLB Malaria di Parimo, Kasus ‘Ngegas’ Sejak Januari

    Kemenkes Jelaskan Situasi KLB Malaria di Parimo, Kasus ‘Ngegas’ Sejak Januari

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan RI buka suara terkait penetapan kejadian status luar biasa malaria di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Respons pemerintah daerah dinilai diperlukan demi mencegah peningkatan kasus terus meluas.

    Semula, Parimo dinyatakan bebas malaria Juni 2024. Namun, sejak Januari hingga Agustus 2025 kembali ditemukan peningkatan kasus hingga 168 orang yang positif terpapar.

    “Penularan pertama ditemukan kasus positif malaria indigenous dari pekerja tambang, sumber penularan dari kasus impor pekerja tambang berasal dari Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo,” tutur Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, dalam pernyataan resminya, Selasa (2/9/2025).

    Pemda dan dinas kesehatan setempat disebut sudah melakukan tindak lanjut termasuk surveilans sebagai penyelidikan epidemiologi. Pada 15 Agustus 2025 Bupati Parimo mengeluarkan SK Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non alam KLB Malaria 2025 nomor 300.2.2/809/BPBD, selama 30 hari terhitung tanggal 14 Agustus hingga 12 September 2025.

    Status tersebut dapat diperpanjang melihat situasi di lapangan.

    Perlukah daerah lain waswas?

    “Kejadian di Parigi Moutong menjadi pengingat penting bagi daerah lain, khususnya yang memiliki riwayat kasus malaria dan eliminasi,” wanti-wanti Aji.

    Karenanya, perlu ada peningkatan kewaspadaan dini dengan memantau laporan kasus malaria konfirmasi mingguan dari puskesmas melalui SKDR dan e-sismal.

    Kemenkes RI juga disebutnya meminta setiap dinas kesehatan di daerah melakukan surveilans vektor yakni pemetaan daerah reseptif atau wilayah ditemukan nyamuk Anopheles dan habitat risiko lingkungan.

    “Pemetaan daerah rentan (wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi dari/ke daerah endemis). Surveilans migrasi untuk penemuan kasus impor dan segera tatalaksana penanggulangan,” tegasnya.

    Pemerintah juga meningkatkan kebutuhan obat antimalaria, alat diagnostik cepat (Rapid Diagnostic Test), dan kelambu di tingkat puskesmas.

    (naf/kna)

  • Anggota Komisi II DPR RI dukung kewenangan Bawaslu menjadi lebih luas

    Anggota Komisi II DPR RI dukung kewenangan Bawaslu menjadi lebih luas

    “Jadi ada dampak bagi Bawaslu dengan adanya putusan MK 135 seperti beban kerja berkurang, kualitas pengawasan meningkat dan ruang evaluasi lebih panjang,”

    Sigi (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola mendukung kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diperluas dalam hal pengawasan dengan menyatukan regulasi pemilu, pilkada dan penyelenggara pemilu dalam satu undang-undang.

    “Jadi ada dampak bagi Bawaslu dengan adanya putusan MK 135 seperti beban kerja berkurang, kualitas pengawasan meningkat dan ruang evaluasi lebih panjang,” kata Longki saat mengisi materi kegiatan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM kepemiluan di Sigi, Selasa.

    Ia mengemukakan ke depan bawaslu memiliki sejumlah tantangan dengan adanya putusan itu yakni regulasi baru, anggaran ganda, koordinasi lintas lembaga serta penguatan SDM di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

    “Kalau kita bisa memanfaatkan yang baik maka pemilu 2029 insyaallah akan lebih efisien, inklusif dan demokratis,” ucapnya.

    Ia menuturkan agar Bawaslu di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Sigi dapat menjadi penjaga kedaulatan rakyat.

    “Tentunya bagaimana partisipasi masyarakat meningkat karena prosesnya lebih sederhana,” sebutnya.

    Longki menyebutkan putusan MK tersebut bisa memberikan ruang kepada Bawaslu dengan beban kerja yang berkurang disebabkan tidak semua tahapan menumpuk di waktu yang sama.

    “Paling penting kualitas pengawasan meningkat karena pengawasan dapat lebih fokus karena Pemilu dibagi dalam dua waktu yakni nasional dan daerah,” ujarnya.

    Sementara itu Ketua Bawaslu Sigi Hairil menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepemiluan di daerah tersebut.

    “Pada prinsipnya putusan MK 135 itu belum ditindaklanjuti oleh pembuat Undang-undang artinya regulasi yang ada saat ini masih menggunakan regulasi yang lama,” katanya.

    Menurut dia, terkait peningkatan kapasitas ini merupakan bentuk keseriusan Bawaslu untuk secara maksimal agar penyelenggara dan sumber daya manusia bisa meningkat baik dari sisi pengetahuan dan lain sebagainya.

    “Kami mengapresiasi kepada anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola yang memang merupakan mitra dari KPU dan Bawaslu dengan memberikan pesan kepada kami untuk tetap menjadi pengawas yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.

    Ia pun mengatakan pihaknya memastikan rutin melakukan evaluasi guna meningkatkan kapasitas SDM di Bawaslu Sigi khususnya dalam menghadapi pemilu 2029 mendatang.

    “Tantangan pemilu dan pilkada ke depan pasti jauh lebih berat, jadi mulai dari sekarang kapasitas SDM di Bawaslu Sigi harus terus ditingkatkan,” tuturnya.

    Diketahui Bawaslu Sigi saat ini sedang melaksanakan pengawasan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum setempat.

    Pewarta: Moh Salam
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Gubernur Sulteng harap unjuk rasa di Palu jadi contoh untuk Indonesia

    Palu (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid berharap aksi unjuk rasa yang damai dan sopan di Palu, dapat menjadi contoh untuk Indonesia.

    “Masyarakat Kota Palu dan Sulteng mengedepankan akal sehat, memperlihatkan sikap demokrasi yang yang sangat tinggi dan mudah-mudahan menjadi contoh untuk Indonesia,” katanya usai bertemu massa aksi di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Senin.

    Gubernur Sulteng bersama seribuan massa aksi duduk bersama di depan Kantor DPRD Sulteng. Aksi yang digelar di tengah rintik hujan itu berlangsung tertib dan dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.

    Dalam dialog bersama massa aksi, Anwar juga memaparkan program kerja yang dilaksanakan selama lima tahun yang akan datang. Salah satunya, adalah komitmen memberikan beasiswa kepada mahasiswa.

    Dalam unjuk rasa itu beberapa isu lokal yang disampaikan diantaranya membatalkan kenaikan gaji pegawai, mengevaluasi program BERANI cerdas dan mengevaluasi seluruh izin tambang di Sulteng.

    Seribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek online di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa dengan sopan di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin.

    Aksi yang dimulai pukul 11.50 WITA dan berakhir pukul pukul 15.30 WITA. Di depan kantor DPRD Sulteng, masa aksi menyuarakan tuntutan dan aspirasi mereka, khususnya tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Masa aksi ditemui Ketua DPRD Sulteng M Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, mantan Gubernur Sulteng Rusdi Mastura dan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Selain itu, hadir pula Komandan Korem 132/Tadulako Brigjen TNI Deni Gunawan, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma dan Kapolres Palu Kombes Pol. Deny Abrahams.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Derasnya Truk Impor dari China Jadi Ancaman, Kini Rambah Pasar Jawa

    Derasnya Truk Impor dari China Jadi Ancaman, Kini Rambah Pasar Jawa

    Jakarta

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia melaporkan adanya aktivitas impor truk untuk kebutuhan tambang. Impor truk itu dinilai makin meresahkan.

    “Ada isu terkait kendaraan-kendaraan komersial yang ada di daerah di luar Jawa, bahkan di Jawa juga ada. Itu angkanya mengkhawatirkan,” kata Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara di Jakarta, belum lama ini.

    Aktivitas distribusi truk yang diimpor utuh itu tidak terdata oleh Gaikindo, karena bukan anggota.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ungkapnya lagi.

    Truk impor ini bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Ini yang mengganggu produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Pelaku lokal ini memenuhi ketentuan yang ada di Indonesia, namun dikalahkan kendaraan-kendaraan impor yang dapat dengan mudah masuk Indonesia. Kalau lokal harus ikut SRUT, mereka (impor) nggak. Ini cukup mengganggu karena volume-nya cukup besar,” kata dia.

    Truk impor tidak wajib SRUT?

    Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Yusuf Nugroho menyebut, truk tersebut tidak mengikuti uji tipe karena hanya digunakan di area pertambangan.

    “Terkait dengan kendaraan khususnya truk CBU yang kami sudah identifikasi bahwa truk-truk tersebut memang diperuntukkan untuk operasional perusahaan pertambangan. Operasionalnya itu bukan di jalan umum,” ujar Yusuf.

    “Kendaraan-kendaraan tersebut memang tidak dilakukan pengujian tipe maupun pengujian berkala, kalau memang dioperasikan di luar jalan umum,” sebut Yusuf.

    Kendaraan yang beroperasi di area terbatas seperti kawasan industri, pertambangan, atau perkebunan disebut tidak diwajibkan melalui uji tersebut.

    “Kami ingin pastikan bahwa kendaraan tersebut juga mendukung agar bisa memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan desainnya dari kendaraannya yang memang bukan diperuntukkan untuk dioperasikan di jalan umum,” ujarnya.

    Apalagi truk tersebut tidak dituntut untuk memenuhi syarat sertifikasi Euro4. Sementara pabrikan dalam negeri harus memenuhi aturan pemerintah itu.

    “Kenapa mereka mengimpor? Karena pada waktu lokasi area (pertambangan), itu mereka punya kesulitan, pakai truk Indonesia, buatan Indonesia harus Euro4, bahan bakarnya tidak ada,” kata Kukuh.

    Otomotif, khususnya segmen komersial, merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Itu membuat total pasar tergerus lebih dari 38 persen. Dan dengan sangat terpaksa beberapa industri komponen atau part yang tidak bisa ekspor mengurangi karyawannya,” ucap Rachmat Basuki, Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM).

    Dalam website data Badan Pusat Statistik Ekspor Impor tahun 2024, kode HS 87042369 merupakan pengelompokan untuk kendaraan bermotor selain pendingin, pengumpul sampah, tanker, lapis baja, hooklift, dumper; untuk pengangkutan barang, hanya dengan mesin diesel atau semi diesel; g.v.w. > 24 ton & ≤ 45 ton; bukan CKD.

    Tertulis dalam nomenklatur Harmonized System (HS) 87042369 yang di dalamnya juga memuat impor truk dari China. Barang-barang itu dikirim ke proyek produksi nikel seperti Morowali, Weda, Pulau Obi.

    Truk merek Jepang mungkin mendominasi di jalan-jalan Indonesia. Tetapi jika bicara di tambang nikel di Morowali (Sulawesi Tengah) dan Halmahera (Maluku Utara) yang paling populer adalah truk warna merah asal China merek Shacman.

    Motor Sights International (MSI), distributor Shacman menjelaskan sudah menjual lebih dari 6.000 truk di Indonesia sejak 2016 yang 95 persen penjualannya digunakan di Morowali dan Halmahera.

    Bahkan di situs global Shacman, disebutkan proyek nikel di Indonesia merupakan keberhasilan Shacman di Asia Pasifik.

    (riar/rgr)

  • Ribuan mahasiswa-aliansi ojol Palu gelar aksi di DPRD Sulteng

    Ribuan mahasiswa-aliansi ojol Palu gelar aksi di DPRD Sulteng

    “Kami menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas tindakan anarkis oknum Brimob yang menabrak korban,”

    Palu (ANTARA) – Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus dan aliansi ojek online di Kota Palu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/9).

    Berdasarkan pantauan pewarta di lokasi, massa aksi tiba di depan gedung DPRD Sulteng sekitar pukul 11.50 WITA dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, serta mengenakan jaket almamater kampus masing-masing.

    Sementara pengemudi ojol juga mengenakan atribut khas ojek online dan membawa karangan bunga sebagai bentuk solidaritas.

    Massa aksi mengecam tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi dalam pengamanan aksi yang menyebabkan almarhum Affan Kurniawan meninggal.

    “Kami menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas tindakan anarkis oknum Brimob yang menabrak korban,” kata salah satu perwakilan pengemudi ojol dalam orasinya.

    Massa aksi meminta agar pengungkapan kasus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, serta menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai aturan dan meminta Kapolri memberikan perhatian serta bantuan kepada keluarga korban.

    Selain menyuarakan tuntutan, mahasiswa dan aliansi Ojol Kota Palu juga menegaskan aksi mereka aksi damai dan murni bentuk solidaritas, bukan provokasi.

    Mereka meminta agar kematian Affan dijadikan momentum evaluasi agar aparat lebih humanis dalam mengawal aksi masyarakat.

    Selain itu, mereka juga menyuarakan tuntutan agar wakil rakyat lebih serius menyerap aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kembali pungutan pajak di Kota Palu.

    Pada kesempatan itu, perwakilan aliansi Ojol Kotq Palu menyerahkan karangan bunga kepada pihak kepolisian yang diterima langsung oleh Kapolresta Palu Kombes Pol. Deny Abraham sebagai bentuk belasungkawa dan simbol tuntutan mereka.

    Kapolresta Palu Kombes Pol. Deny Abraham menegaskan pihak kepolisian saat ini mengusut kasus kematian Affan secara transparan dan memberikan hukuman tegas kepada pelaku.

    “Pengusutan kasus melibatkan Propam Polri dan pihak eksternal, yakni Komnas HAM dan Kompolnas untuk menangani kasus ini. Tidak ada yang ditutupi dan akan ditindak tegas,” ujarnya.

    Sampai pada pukul 13.30 WITA meski di tengah hujan, massa aksi masuk dalam gedung DPRD Sulteng dan diterima oleh perwakilan DPRD.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Kawasan Industri IMIP Jadi Angin Segar Ekonomi Kerakyatan

    Jakarta

    Sore hari menjelang waktu Magrib, jalan-jalan di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tampak begitu ramai. Keramaian ini tak jarang menimbulkan kepadatan di sejumlah tempat layaknya kota-kota besar.

    Hal itu tidak terlepas dari banyaknya para pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang selesai mengerjakan proyek pekerjaannya pada sore hari. Berbagai kendaraan mulai dari motor hingga mobil jemputan nampak memadati jalan-jalan di sekitar Kecamatan Bahodopi.

    Pada jam pulang kerja ini, tempat makan dan minum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat selalu ramai. Seragam dan helm khas karyawan pun terlihat di sejumlah beranda kost, rumah kontrakan, atau penginapan yang berada di Kecamatan Bahodopi.

    Hal serupa juga terlihat saat pagi hari. Lalu lintas terasa lebih padat saat jam berangkat kerja. Banyak pekerja yang berbondong-bondong memenuhi UMKM di sekitar kawasan untuk membeli sarapan kemudian dibawa ke tempat kerja.

    Saat detikcom berada di lokasi sekitar seminggu lamanya, memenuhi berbagai kebutuhan pribadi juga tidak begitu sulit. Wilayah di sekitar Bahodopi ini sudah terdapat pusat perbelanjaan modern yang menyuguhkan beragam kebutuhan sandang, pangan, papan.

    Bahkan, sejumlah merek kopi kekinian, khas Jakarta pun sudah membuka cabangnya di Kecamatan Bahodopi. Selain jadi tempat berkumpul para pekerja, kehadiran tempat usaha ini juga jadi tempat berkumpulnya aktivitas ekonomi kerakyatan.

    Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, hiruk pikuk di sekitar kawasan industri ini jadi angin segar bagi masyarakat, para pekerja, UMKM, hingga pelaku usaha. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan IMIP telah membuat daerah yang dulunya terbelakang menjadi lebih hidup.

    “Kalau kita jujur memang sebelum kehadiran kawasan industri, daerah itu memang sangat terbelakang. Kita juga harus mengakui bahwa kehadiran industri itu banyak memberi pengaruh baik pada kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Anwar kepada detikcom, dikutip Jumat (29/8/2025).

    “Kemudian juga dari sisi transportasi, fasilitas umum juga dan sebagainya pasti terbuka sangat-sangat jauh perbedaannya sebelum kawasan industri hadir hingga sekarang,” sambungnya.

    IMIP Serap 83.000 Pekerja Indonesia di 2024 (Foto: Dea Duta Aulia/detikcom)

    Menyerap Tenaga Kerja Lokal

    Dia mengatakan kawasan tersebut juga cukup banyak menyerap para pekerja. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan aktivitas hilirisasi IMIP di Bahodopi, Sulawesi Tengah, yang memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM).

    “Sudah berjalan dengan berhasil menurut saya ya, dari sisi hilirisasinya. Sangat-sangat berhasil karena sudah memproduksi yang dulunya kita mengirim ore, sekarang sudah banyak turunan produksinya yang dilakukan dari hasil pengolahan itu. Kalau dari sisi itu,” jelasnya.

    “Kemudian dua, dari sisi tentu terbukanya lapangan kerja secara nasional juga itu sudah sangat membantu. Kemudian dari sisi penerimaan negara juga sudah cukup maksimal ya. Ya, sangat membantu,” sambungnya.

    Diketahui, Kawasan Industri IMIP telah menyerap tenaga kerja dengan total mencapai 83.000 orang pada 2024 yang mayoritasnya diisi oleh pekerja Indonesia. Adapun rinciannya yakni tenaga kerja Indonesia sebanyak 93% berasal dari wilayah Sulawesi dan 7% berasal dari luar Sulawesi. Sementara pada 2025, penyerapan tenaga kerja berada di angka 85.520 orang.

    Sejak tahun 2020, penyerapan tenaga kerja Indonesia di IMIP juga terus meningkat. Detailnya 35.592 karyawan pada 2020, 51.542 orang (2021), 68.466 orang (2022), 74.350 orang (2023), dan sekitar 83.000 pada 2024. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja asing (TKA), sebanyak 6.426 orang TKA pada 2020, 6.421 orang (2021), 9.875 orang (2022), dan 11.657 TKA (2023).

    Gubernur berharap IMIP terus dapat menyerap tenaga kerja lokal lebih besar. Harapannya, hal ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah. Apalagi saat ini, penurunan angka kemiskinan di Sulteng masih tergolong dinamis dalam 5 tahun belakang ini.

    Berdasarkan data BPS Sulteng, jumlah penduduk berada di angka 404.030 orang (September 2019), 403.740 orang (September 2020), 381.210 orang (September 2021), 389.710 orang (September 2022), 395.660 orang (Maret 2023), 358.330 orang (Maret 2024), dan 356.190 orang (Maret 2025).

    “Nah, cuman memang ya di samping itu juga ada beberapa hal yang masih kita harapkan sih untuk bisa maksimal lagi kedepannya. Perannya, contoh misalnya pemberdayaan tenaga kerja lokal, sumber pembinaan sumber daya manusia lokal. Itu yang perlu sebetulnya harus menjadi prioritas,” jelasnya.

    Kawasan Industri IMIP Tumbuhkan Ekonomi Kerakyatan (Foto: dok. Dea Duta Aulia/detikcom)

    Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan

    Sementara itu, Direktur Komunikasi PT IMIP Emilia Bassar mengatakan kawasan IMIP tergolong seksi di mata para investor. Pasalnya, total investasi yang masuk ke Kawasan IMIP tidak main-main mencapai US$ 34,3 miliar atau Rp 562 triliun periode 2015-2024 dengan asumsi kurs Rp 16.400.

    Dia mengatakan besarnya nilai investasi yang masuk Kawasan IMIP tidak terlepas dari sejumlah strategi yang disiapkan untuk menggaet investor.

    “Yang pertama adalah kepastian atas regulasi perizinan komplain terhadap peraturan perundangan agar proses produksi kemudian pengelolaan kawasan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian pemerintah juga mendukung dalam bentuk dukungan fiskal sehingga itu juga bisa mempermudah kami untuk mempercepat dan mengelola kawasan juga lebih baik,” tuturnya.

    “Lalu yang lainnya juga ada efisiensi. Karena ini perusahaan pengelolaan kawasan industri nikel berbasis nikel tentu saja efisiensi kami memberikan fasilitas dan dukungan bagi para tenant baik itu dalam bentuk konektivitas darat dan laut. Yang ketiga yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan ini tentu saja terus melakukan upaya-upaya inisiatif keberlanjutan baik itu lingkungan maupun sosial termasuk peningkatan dan kapasitas pengembangan SDM lokal,” sambungnya.

    Menurutnya, tingginya nilai investasi tersebut memberikan efek domino terhadap perekonomian kerakyatan dengan tumbuh suburnya UMKM di sekitar Kawasan IMIP.

    “Di Bahodopi, misalnya, hasil survei internal kami tahun 2025 menunjukkan ada sekitar 7.643 UMKM, meningkat secara konsisten dari 4.697 (2021), lalu 5.034 (2022), 6.617 (2023), dan 7.318 (2024),” kata Emilia.

    Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak dari kehadiran IMIP yakni Aziz. Pemilik kost dan agen salah satu perbankan BUMN ini mengatakan kehadiran IMIP menjadi angin segar. Pasalnya, hiruk pikuk karyawan menghadirkan peluang sendiri untuk membuka usaha.

    “Sejak 2015 buka usaha kos-kosan dan di tahun 2017 buka usaha BRILink,” kata Aziz kepada detikcom.
    Dia mengatakan banyak karyawan IMIP atau mereka yang bekerja di IMIP menyewa kost dan memanfaatkan layanan perbankan di tempatnya. Perputaran uang dari usaha tersebut tidak mencapai ratusan juta rupiah.

    “Banyak karyawan PT IMIP melakukan transaksi seperti tarik tunai dan transaksi transfer. Kost-kostan 7 kamar. 1 kamar Rp 1 juta per bulan total Rp 7 juta. Omzet AgenBRILink per bulan berkisar Rp 600 juta sampai dengan Rp 900 juta per bulan,” tuturnya.

    Sementara itu, salah satu karyawan IMIP, Kambaton juga bersyukur atas kehadiran IMIP di Bahodopi. Menurutnya, sejak bekerja di IMIP kesejahteraan dirinya dan keluarga meningkat.

    Meskipun tidak menyebutkan secara angka, Kambaton mengatakan penghasilan bulanan yang didapatkan meningkat tajam dibandingkan profesi dulunya sebagai pengajar.

    “Saya pribadi sangat bersyukur karena perbedaannya sangat signifikan,” ujar Kambaton.

    Mencerahkan Industri Hilirisasi RI

    Di sisi lain, Executive Director Indonesia Mining Association Hendra Sinadia menilai pengembangakan kawasan smelter seperti IMIP menghadirkan ‘angin segar’ tersendiri bagi pengembangkan kawasan.

    Menurutnya, kawasan smelter seperti IMIP dan tempat lainnya menawarkan fasilitas yang terintegrasi dalam pengolahan nikel. Tingginya minat investasi itu juga diimbangi dengan kedatangan para pekerja dari berbagai daerah untuk bekerja di kawasan tersebut.

    Pekerja-pekerja ini lah yang menjadi motor utama untuk menghadirkan peluang membuka berbagai macam usaha. Apalagi, para pekerja biasanya tinggal di kawasan smelter dalam periode waktu yang cukup lama.

    Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Sulawesi Tengah menempati posisi ke-4 secara nasional dengan realisasi sebesar Rp 31,6 triliun di Semester I 2025. Sulteng mengalahkan Banten hanya Rp 29,7 triliun, Jawa Tengah Rp 23,7 triliun, dan Kalimantan Timur 23,7 triliun di Semester I 2025.

    “Nah kalau dengan terintegrasi gitu kan tentu saja kawasan itu kan pasti di industri tersebut yang isinya bisa puluhan atau ratusan perusahaan kan akan menyerap tenaga kerja (dalam jumlah besar) pasti kan. Tenaga kerja, kemudian di sekitarnya ya tentu saja kan dari tenaga kerjanya terserap ya tumbuh lah industri-industri lokal,” ujar Hendra dihubungi detikcom, Kamis (29/8).

    Menurutnya, kehadiran kawasan pengolahan nikel juga menjadi angin segar bagi pendapatan daerah.
    “Iya, dominan, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah justru. Ini industri pengolahan yang menjadi pemicu ini kan, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, otomatis akan menarik sektor-sektor lain tadi kan, ada industri lokalnya gitu,” tuturnya.

    Dia pun mengatakan RI sendiri masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menggenjot sektor hilirisasi nikel. Menurutnya, sektor hilir masih potensial untuk dikembangkan oleh Indonesia.

    “Nah kedepannya tentu kan kalau berbicara hilirisasi ini kan yang dihasilkan pengolahan di IMIP, di Morowali, di mana-mana itu kan masih menghasilkan produk antara. Kalau kita ditambahkan produk antara kan, jadi nickel pig iron, nickel stainless steel. Nah hilirnya kan itu rantainya ke sana masih ada banyak. Ada baterai katoda, nantinya katoda baterai, terus ada prekursor baterai, terus nanti jadi baterai kendaraan bermotor listrik, terus nanti ujungnya ini lagi kan itu industri-industri hilir yang akan bertumbuh,” tutupnya.

    (akd/akd)

  • Kejari Tuban Musnahkan Barang Bukti, Ribuan Narkotika Dilarutkan

    Kejari Tuban Musnahkan Barang Bukti, Ribuan Narkotika Dilarutkan

    Tuban (beritajatim.com) – Kejaksaan Tuban memusnahkan barang bukti dari perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, adapun ribuan narkotika jenis sabu-sabu, pil karnopen, pil LL, pil Y, minuman keras jenis arak, serta handphone.

    Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Tuban, Filly Lidya Wasida mengatakan bahwa sebanyak 70 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) telah dimusnahkan.

    “Sejumlah barang bukti dari perkara lain juga ada, termasuk pidana pencurian dan perlindungan anak,” ujar Filly Lidya Wasida. Kamis (28/08/2025).

    Adapun barang-buktinya dimusnahkan dengan cara dibakar, kemudian untuk narkotika dilarutkan dengan cairan pembersih lantai. Sedangkan, belasan handphone dirusak dengan menggunakan palu.

    “Untuk barang bukti tindak pidana pencurian hingga tindak pidana perlindungan anak dimusnahkan dengan dibakar,” tambahnya.

    Sementara itu, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 13 perkara penyalahgunaan narkotika dengan rincian, barang bukti sabu-sabu sebanyak 27,513 gram, pil karnopen sebanyak 7.159 butir, pil LL sebanyak 7.783 butir dan pil Y sebanyak 2.812 butir.

    “Ada juga 9 perkara tindak pidana ringan dengan jumlah barang bukti sebanyak 234 botol minuman jenis arak serta 29 perkara tindak pidana lainya dengan jumlah barang bukti 13 handphone,” kata Filly sapanya.

    Saat ditanya mengenai bea cukai, Filly menyampaikan bahwa tahun 2025 tidak ada kasus terkait, tidak seperti tahun sebelumnya ada pemusnahan cukai. Sedangkan, tahun ini tidak ada.

    “Untuk pemusnahan tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu jumlahnya sama, karena jumlah perkaranya sama,” pungkasnya. [dya/aje]

  • Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus

    Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus

    Kami merangkum berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir, supaya kamu enggak ketinggalan dengan perkembangan Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 28 Agustus 2025, kita awali dengan berita dari Australia.

    Penusukan di Sydney menewaskan remaja

    Insiden penusukan terjadi di dekat terminal bus di Sydney Barat semalam dengan korban dua pria berusia 19 tahun.

    Paramedis Ambulans NSW merawat keduanya, namun, salah satu korban yang ditikam di dada tidak dapat diselamatkan.

    Korban lainnya dirawat karena luka tusuk di lengannya dan dalam kondisi stabil di rumah sakit.

    Inspektur Darrin Batchelor mengatakan polisi sedang menyelidiki kemungkinan kejadian itu berkaitan dengan geng jalanan.

    Pengetatan masa berlaku visa pelajar di AS

    Pemerintahan Trump merilis rencana baru untuk memperketat sejumlah visa.

    Kebijakan terbaru, yang diungkapkan dalam dokumen, Rabu kemarin, akan menjadi tantangan baru bagi pelajar internasional, pekerja pertukaran, dan jurnalis asing yang harus mengajukan perpanjangan masa tinggal mereka di AS.

    Peraturan yang diusulkan akan menetapkan jangka waktu tetap untuk visa F bagi pelajar internasional, visa J yang memungkinkan pengunjung program pertukaran budaya untuk bekerja di AS, dan visa I bagi pekerja media.

    Visa-visa tersebut saat ini tersedia untuk masa berlaku program atau pekerjaan berbasis di AS.

    Larangan ponsel di kelas bagi siswa Korea Selatan

    Korea Selatan mengambil langkah untuk melarang ponsel dan perangkat digital lainnya di ruang kelas sekolah.

    Larangan ini akan berlaku mulai Maret tahun depan dan menjadikan Korea Selatan negara terbaru yang membatasi akses kaum muda terhadap ponsel dan media sosial.

    Ini diberlakukan seiring dampak media sosial pada kaum muda semakin dikhawatirkan.

    Di negara lain, misalnya di Australia, warga di bawah 16 tahun akan dilarang menggunakan beberapa platform media sosial, dan ponsel juga dilarang di sekolah-sekolah Belanda.

    Tanah longsor di Kashmir dan Jammu menelan jiwa

    Setidaknya 33 orang tewas dalam hujan deras yang memicu tanah longsor besar di rute ziarah populer di wilayah Kashmir dan Jammu yang dikuasai India.

    Tanah longsor di dekat kuil Vaishno Devi dipicu hujan monsun yang deras selama berhari-hari, yang telah mengguyur wilayah Himalaya tersebut dalam beberapa pekan terakhir dan menyebabkan banjir besar.

    Ratusan orang dilaporkan tewas dan hilang akibat banjir.

    Pada hari Rabu, otoritas cuaca juga mencatat curah hujan selama 24 jam di beberapa wilayah.

    Petugas darurat masih berupaya menjangkau para korban di daerah Katra dekat kuil pada hari Rabu, sementara para jamaah menghentikan ziarah mereka.

    Lihat juga Video ‘Pemuda di Palu Tewas Usai Duel dengan Kakek, Korban Ditusuk Badik’:

  • Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Partai Buruh akan turunkan tiga juta buruh jika tuntutan diabaikan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyatakan akan menurunkan tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia dengan melakukan mogok nasional jika aspirasi yang mereka sampaikan di depan Gedung DPR/MPR RI, diabaikan.

    “Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional,” kata dia usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, aksi hari ini sudah dimulai dari kaum buruh dan mempersilahkan jika mahasiswa jika ingin melanjutkan aksi ini.

    “Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang,” kata dia.

    Said Iqbal menjelaskan enam tuntutan buruh yakni hapus tenaga outsourcing dan tolak upah murah, kedua stop PHK serta pemerintah segera membentuk Satgas PHK, ketiga reformasi pajak perburuhan.

    Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU perampasan aset sebagai langkah konkret memberantas korupsi dan keenam mendesak redesain sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

    Sebelumnya, Said Iqbal mengklaim 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang yang ikut menggelar aksi unjuk rasa di gerbang utama depan Gedung DPR MPR RI.

    “Hari ini Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya.

    Menurut dia, aksi buruh ini juga serentak dilakukan di sejumlah daerah mulai dari Bandung Jawa Barat, Makassar, Aceh,Serang Banten, Surabaya Jawa Timur, Semarang Jawa Tengah.

    Kemudian di Medan Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali dan lainnya. “Ada gerakan buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa yang bergerak dalam aksi ini.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Pemprov Sulteng dan Pemkab Bangkep selaraskan program pembangunan

    Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan

    Banggai Kepulauan, Sulawesi Te (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelaraskan program pembangunan guna mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam kunjungannya di Bangkep, Rabu, menekankan pentingnya sinergi antara provinsi dan kabupaten.

    “Kita harus satu pemahaman. Suksesnya Banggai Kepulauan adalah suksesnya Sulawesi Tengah. Tanpa sinergisitas, kita akan lambat,” katanya.

    Ia menargetkan, penurunan angka kemiskinan minimal satu persen setiap tahun melalui penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, dengan harapan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional pada 2029.

    Gubernur juga menyoroti beberapa kebutuhan mendesak, termasuk penyelesaian Pelabuhan Salakan, perbaikan akses jalan, dan penyediaan air bersih.

    Dalam arahannya, ia memaparkan implementasi program Sembilan Berani, yakni Berani Cerdas yang bertujuan memastikan pendidikan 12 tahun dan bebas pungutan di SMA, SMK, dan SLB, dan Berani Sehat menjamin layanan kesehatan Universal Health Coverage berbasis KTP.

    Kemudian, Berani Menyala untuk menghadirkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Berani Lancar fokus pada pengembangan infrastruktur jalan desa, sedangkan Berani Berdering memperluas jaringan komunikasi hingga pelosok.

    Selain itu, Berani Tangkap untuk menyediakan 50 kapal tangkap modern per tahun mulai 2026, Berani Panen Raya untuk menyalurkan bibit kelapa untuk pertanian, dan Berani Berintegritas serta Berani Berkah untuk menguatkan nilai keagamaan, termasuk gerakan shalat berjamaah di masjid.

    Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan.

    Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara organisasi perangkat saerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah dan perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya di bidang pendidikan (Berani Cerdas) dan kesehatan (Berani Sehat).

    Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyatakan pihaknya telah menyelaraskan program unggulan daerah Bangkep Berkah dengan program Sembilan Berani.

    “Program 9 Berani telah kami selaraskan dengan program daerah. Kami yakin sinergisitas ini akan mendorong Banggai Kepulauan bangkit, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Rusli memaparkan bahwa Bangkep Berkah mencakup beberapa fokus utama, di antaranya Berkah Sejahtera menghadirkan bantuan perumahan bagi petani dan nelayan, jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin, bantuan usaha keluarga, dan santunan kematian.

    Selanjutnya, Berkah Cerdas menghadirkan pendidikan gratis untuk masyarakat, Berkah Sehat memprioritaskan pencapaian Universal Health Coverage dan penurunan stunting, Berkah Infrastruktur mengembangkan jalan provinsi dan kabupaten, menyediakan air bersih, akses listrik, dan membangun pelabuhan laut.

    Kemudian, Berkah Bermartabat untuk memberi insentif untuk pengurus masjid dan gereja, serta menggalakkan gerakan shalat berjamaah serta Berkah Berintegritas fokus pada peningkatan kesejahteraan ASN.

    Selain itu, Berkah Desa untuk meningkatkan alokasi dana desa dari 10 persen menjadi 15 persen, dan Berkah Berdering membangun smart village dengan free wifi di seluruh desa untuk mengatasi blank spot.

    Ia mengatakan kondisi kepulauan ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dengan segala keterbatasan fiskal, sehingga penyelarasan program dan sinergi menjadi strategi penting untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.