Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • 335 Murid di Banggai Kepulauan Sulteng Diduga Keracunan MBG hingga Kejang: BGN Minta Maaf, Janji Investigasi – Page 3

    335 Murid di Banggai Kepulauan Sulteng Diduga Keracunan MBG hingga Kejang: BGN Minta Maaf, Janji Investigasi – Page 3

    Untuk memperkuat layanan, lanjut Feldy, RSUD Trikora telah mendapatkan tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Total, ada 4 dokter spesialis anak dan anestesi, serta tiga perawat yang diterjunkan.

    “Dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, keluarga pasien dan pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologis. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak yang turut fokus dalam menangani insiden ini,” ungkap Feldy.

    Feldy memastikan, RSUD Trikora bersama tim medis gabungan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap pasien yang masih dirawat. Evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan penanganan maksimal.

    “Kami berusaha memberikan penanganan maksimal kepada seluruh pasien yang masih dalam perawatan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan update kondisi pasien serta penanganan lebih lanjut jika diperlukan,” Feldy menandasi.

  • Media Asing Soroti Kasus Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Media Asing Soroti Kasus Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Bisnis.com, JAKARTA — Media asing turut menyoroti bertambahnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah di sekolah-sekolah.

    Kantor berita global Reuters menyoroti bahwa sepekan terakhir, lebih dari 800 siswa di sejumlah daerah mengalami sakit usai mengkonsumsi hidangan dari program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebanyak 569 siswa dari lima sekolah mengalami mual dan muntah pada Rabu (17/9/2025), usai menyantap nasi ayam dari dapur MBG sehari sebelumnya. Sekitar 30 siswa harus dibawa ke RS, sedangkan sisanya ditangani di rumah.

    “Per Jumat, masih ada 10 siswa yang dirawat di rumah sakit, sementara lainnya sudah sembuh,” kata Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana sebagaimana dikutip dari Reuters pada Minggu (21/9/2025).

    Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya menyatakan bakal memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan. 

    Program MBG tidak akan dihentikan, tetapi sementara diganti dengan menu makanan yang lebih sederhana seperti roti, susu, telur rebus, dan buah.

    Kasus keracunan akibat MBG juga terjadi terhadap kurang lebih 277 siswa di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, pada hari yang sama. 

    Sementara itu, lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat lebih dari 4.000 anak mengalami keracunan imbas konsumsi MBG pada Januari hingga Agustus 2025.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bakal melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

    Prasetyo menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan usai adanya kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Dia lantas mengatakan bahwa kejadian tersebut bukan perbuatan yang disengaja, apalagi diharapkan.

    Dia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan program prioritas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

  • Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan Nasional 21 September 2025

    Buntut Kasus Keracunan, MBG Didesak Dihentikan Sementara hingga Evaluasi Menyeluruh Dilakukan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah berujung pada munculnya desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi program ini secara menyeluruh.
    Program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sejatinya bertujuan mulia: mengurangi malanutrisi, menciptakan lapangan kerja, serta menopang ketahanan ekonomi.
    Namun, yang terjadi di lapangan, MBG justru menunjukkan potret nyata dari lemahnya pengawasan negara terhadap kualitas gizi dan keamanan pangan anak-anak sekolah.
    Mendengar banyak kasus keracunan MBG, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
    Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program tersebut sudah tidak bisa lagi ditolerir.
    Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Jasra mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya, untuk menghentikan sementara program MBG karena peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat.
    “KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujar Jasra.
    Dia menjelaskan, pemerintah perlu menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG.
    “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit ditembus),” kata Jasra.
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari juga senada dengan usulan KPAI.
    Ia menyebut perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
    Qodari mengatakan, pelaksanaan program MBG perlu dibenahi mulai dari mekanisme hingga kelembagaan guna mencegah kembali terulangnya kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah.
    “Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dan perbaikan dari berbagai macam sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah
    wake up call
    , bagaimana bahwa ini harus bisa diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Yang kita khawatirkan adalah accident di daerah-daerah terpencil yang fokusnya belum sebaik seperti di daerah perkotaan,” kata Qodari di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu (20/9/2025).
    MBG, kata Qodari, seharusnya dirancang sebagai program dengan standar nol kasus atau zero accident.
    “Hemat saya (MBG) perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG-nya maupun juga dari segi delivery-nya di lapangan,” ujar Qodari.
    BGN sebagai pelaksana program MBG seharusnya dapat mencegah kasus keracunan tersebut.
    Tegasnya, program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
    “Kan MBG tingkat accident-nya cuma 5 persen, cuman 1 persen, enggak bisa. Ini ada program dengan
    zero tolerance
    terhadap
    accident
    . Jadi MBG itu harus
    perfect
    , harus sempurna. Setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini (berjalan), itu yang harus dituju oleh para pihak yang terlibat dengan MBG,” ujar Qodari.
    Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN) Khairul Hidayati menekankan pentingnya penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di tengah isu pangan yang kian sensitif.
    SPPG bukan hanya sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
    “SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut memengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini,” ujar Hida dalam keterangan resmi, Sabtu (20/9/2025).
    Ia mengatakan, peran komunikasi publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG cukup penting.
    “SPPG berperan vital untuk pelayanan gizi di masyarakat. Namun, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis,” ujar Hida.
    Dia mengatakan, setiap peristiwa yang menyangkut pangan dan gizi akan cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik, termasuk beberapa insiden keamanan pangan yang belakangan mencuat.
    “Kondisi tersebut menuntut kita untuk tidak hanya sigap dalam pelayanan, tetapi juga mampu menjelaskan dengan baik kepada publik,” ungkap Hida.
    Dalam pelaksanaannya, terjadi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar diduga keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Terbaru menimpa 569 siswa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025).
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Siswa Keracunan Menu MBG di Banggai Sulteng, BGN Investigasi

    Ratusan Siswa Keracunan Menu MBG di Banggai Sulteng, BGN Investigasi

    Jakarta –

    Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ratusan siswa diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (Sulteng). Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan maksimal.

    “Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan turut berempati kepada seluruh pasien serta keluarga yang terdampak. BGN bersama seluruh pihak terkait terus bekerja keras memastikan penanganan kesehatan terbaik serta melakukan langkah investigasi menyeluruh atas insiden ini,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).

    BGN juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh dokter, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta pihak TNI-Polri yang telah memberikan dukungan penuh dalam penanganan pasien.

    Hingga hari ini tercatat sebanyak 335 pasien telah dirawat sejak kasus pertama masuk pada Rabu, 17 September. Direktur RSUD Trikora, Feldy Deki, menyebut dari jumlah itu, 301 pasien sudah pulih dan dipulangkan, dan 34 pasien masih dirawat karena gejala seperti sesak napas serta kram pada otot dada, tangan, dan kaki.

    “Mengenai kondisi tersebut, pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dengan memberikan obat serta penanganan medis lainnya sesuai dengan gejala yang dialami masing-masing korban,” ucap Feldy.

    Untuk memperkuat layanan, RSUD Trikora telah mendapatkan tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pada Sabtu pagi, tiba empat dokter spesialis anak dan anestesi serta tiga perawat yang langsung diterjunkan ke Salakan.

    “Dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, keluarga pasien dan pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologis. Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak yang turut fokus dalam menangani insiden ini,” ujarnya.

    Feldy memastikan RSUD Trikora bersama tim medis gabungan akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap pasien yang masih dirawat. Menurutnya, evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memastikan penanganan maksimal.

    “Kami berusaha memberikan penanganan maksimal kepada seluruh pasien yang masih dalam perawatan. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan update kondisi pasien serta penanganan lebih lanjut jika diperlukan,” katanya.

    Kondisi Terkini Pasien

    Sementara itu, perwakilan tim medis Kementerian Kesehatan dari RSUP dr. Wahidin, Rusmin, memastikan bahwa kondisi pasien yang masih dirawat dalam keadaan stabil.

    “Alhamdulillah keadaannya stabil, tidak mengancam jiwa. Alhamdulillah artinya anak-anak ini dalam proses recovery,” ucap Rusmin.

    Rusmin menyebut dari hasil pemeriksaan feses dan anamnesis juga tidak menunjukkan tanda kerusakan saraf atau gejala serius yang sempat dikhawatirkan publik.

    “Karena dari hasil pemeriksaan feses dan anamnesis tidak ada pemeriksaan yang mengarah ke kerusakan syaraf yang dicurigai mengakibatkan kejang, dan itu bukan tanda-tanda yang kita khawatirkan seperti khalayak ramai asumsikan,” jelasnya.

    BGN menegaskan bahwa pihaknya fokus untuk gerak cepat dalam penanganan pasien. BGN melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Kesehatan, Badan Komunikasi Pemerintah, TNI, TNI AU, kepolisian, dan pemda.

    Secara paralel, BGN juga sedang melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasionalisasi SPPG terkait insiden keamanan pangan di Banggai Kepulauan. Hasil audit dan investigasi akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik.

    Halaman 2 dari 2

    (fas/whn)

  • Kasus Keracunan Usai Makan MBG Berulang, IDAI Ingatkan Soal Ini

    Kasus Keracunan Usai Makan MBG Berulang, IDAI Ingatkan Soal Ini

    Jakarta –

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA(K) buka suara terkait kasus keracunan setelah makan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang dalam beberapa waktu ini. Terakhir, 250 lebih pelajar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.

    dr Piprim menyebut MBG secara umum merupakan program yang bagus. Tujuannya adalah agar anak sekolah bisa tercukupi kebutuhan gizinya, tapi memang perlu pengawalan yang lebih baik.

    Berkaitan dengan beberapa kasus keracunan yang terjadi, dr Piprim menyebut program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan.

    “Nah, misalnya nih, kalau penyiapan makanan itu, karena makanan bergizi itu di jam-jam sekolah ya, disiapkannya di pagi hari misalkan, itu seperti apa supaya pangan itu ketika sampai ke anak-anak, itu tetap aman, memenuhi standar keamanan pangan,” kata dr Piprim ketika ditemui awak media di Jakarta Timur, Sabtu (20/9/2025).

    dr Piprim mengingatkan program MBG itu bukan hanya soal membagikan makan pada anak. Namun, ini juga tentang soal memenuhi kebutuhan gizi anak dan menjaga standar pangan.

    “Nah, ini saya kira tidak sesederhana sekedar membagikan makanan, tapi satu, kualitas nutrisinya harus tercukupi, kemudian standar keamanan pangannya juga harus tercukupi. Jadi sudah cukuplah, jangan lagi ada korban kemudian keracunan di mana-mana pada anak sekolah,” sambungnya.

    Untuk menciptakan program MBG yang lebih baik, menurut dr Piprim, diperlukan kerja sama oleh banyak pihak. Ini harus melibatkan pihak pemerintah, sekolah, guru, serta orang tua. Selain itu, respons atau masukan dari anak-anak yang menerima MBG juga perlu didengar.

    “Saya kira ini butuh banyak pihak yang dilibatkan supaya maksud pemerintah mengadakan MBG ini tercapai dengan syarat-syarat yang dipenuhi,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    BMKG Peringatkan Ancaman Banjir Rob di 10 Wilayah Pesisir, Dampak Fase Bulan Baru 21 September

    Bisnis.com, JAKARTA – BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah pesisir Indonesia.

    Fenomena ini disebabkan adanya Fase Bulan Baru yang terjadi pada 21 September 2025, yang dapat meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    Berdasarkan pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, terjadi potensi rob di sejumlah wilayah yang rentan, terutama di pesisir-pesisir dekat pelabuhan, tambak garam, pemukiman pesisir, dan usaha perikanan darat.

    BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada, menyiapkan diri, dan mengikuti informasi cuaca maritim terkini.

    Wilayah & Waktu Potensi Terjadinya Banjir Rob

    Berdasarkan laporan BMKG, banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia dengan periode berbeda-beda, yaitu:

    Sumatera Utara
    Kepulauan Riau
    Kepulauan Bangka Belitung
    Banten
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat (NTB)
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku

    Dampak & Rekomendasi BMKG

    Rob bisa mempengaruhi aktivitas masyarakat pesisir, termasuk bongkar muat di pelabuhan, pemukiman pesisir, kegiatan tambak garam, dan perikanan darat.

    Masyarakat pesisir harus siaga dan waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut. Waspada terutama saat waktu prediksi gelombang tinggi atau saat cuaca buruk.

    Menyikapi hal ini, masyarakat pesisir disarankan untuk meningkatkan kesiagaan dan menjaga keselamatan, mulai dari memindahkan barang berharga ke tempat aman hingga mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Pencegahan dini dan kesadaran bersama menjadi kunci agar dampak rob bisa diminimalkan.

  • Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

    Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG Nasional 20 September 2025

    Saat Istana Meminta Maaf Usai Maraknya Keracunan Massal MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Pihak Istana Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih saja terjadi di berbagai daerah.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, kasus keracunan tersebut bukanlah sebuah hal yang diharapkan.
    “Tentunya kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/9/2025).
    “Yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan sesuatu kesengajaan,” ucap dia.
    Sejak program MBG dijalankan hingga pertengahan September 2025, lembaga pemantau pendidikan mencatat ada 5.360 siswa menjadi korban keracunan makanan akibat program ini.
    Kasus-kasus keracunan MBG terjadi di beberapa wilayah sejak program tersebut dijalankan, di antaranya Tasikmalaya, Pamekasan, Garut, Sumbawa, Blora, Banggai Kepulauan, Lamongan, Brebes, Gunungkidul, Wonogiri, Bengkulu, Muba, hingga Ambon.
    Atas kasus keracunan MBG yang terjadi, Prasetyo memastikan kejadian-kejadian ini akan menjadi evaluasi bagi BGN dan pihak terkait lainnya.
    “Tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
    Selain itu, Prasetyo juga meminta agar korban terdampak mendapat penanganan cepat.
    “Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya,” ujar dia.
    Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak asal mengobral izin pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur penyedia MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
    “Jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan,” kata Edy kepada
    Kompas.com
    , Jumat (19/9/2025).
    Politikus PDI-P ini berpandangan, akar masalah keracunan massal tidak terlepas dari langkah BGN yang terlalu mengejar kuantitas pembangunan dapur demi serapan anggaran, ketimbang memastikan standar mutu.
    Menurut Edy, izin SPPG seharusnya diberikan setelah melalui akreditasi atau verifikasi dari lembaga independen di luar BGN.
    “Yang dikejar sekarang itu jumlah dapur, bukan kualitas. Kuantitas dapur jadi target, sementara standar mutu dan keamanannya diabaikan. Akibatnya, dapur-dapur itu ada yang dibangun asal jadi, ada yang belum memenuhi standar,” kata Edy.
    Di tengah sorotan publik, BGN terus berjuang mengejar satu target besar yaitu
    zero accident
    .
    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, program MBG akan terus dievaluasi dan dilakukan pengetatan SOP.
    “Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Kami ingin mencapai 0 atau tidak ada kejadian,” kata Dadan pada April lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis yang Belum Juga Usai – Page 3

    Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis yang Belum Juga Usai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya dihadirkan pemerintah untuk menyehatkan anak-anak bangsa, justru berulang kali memunculkan tragedi keracunan massal. Dalam kurun September 2025 saja, kasus serupa terjadi beruntun di tiga daerah, di Sukabumi, Garut, dan Banggai Kepulauan. 

    Kamis siang, 11 September 2025, suasana belajar di SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi mendadak berubah mencekam. Sebanyak 69 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap hidangan MBG.

    Kepala Dinas Kesehatan Sukabumi, Agus Sanusi, menjelaskan bahwa beberapa jam setelah makan, para siswa mulai mengeluhkan mual dan muntah. Pihak sekolah bergerak cepat melapor ke Puskesmas Cibadak, yang kemudian menurunkan tim untuk investigasi.

    Sampel makanan berupa nasi, telur, sayur kacang panjang, tahu, susu kotak, hingga jeruk diambil untuk diuji. Agus menyebut penanganan darurat dilakukan di Unit Kesehatan Sekolah (UKS).

    “Tindakan lain yang diambil meliputi membuka posko di UKS, observasi siswa, serta penanganan gejala ringan di sekolah,” kata Agus, 17 September 2025.

    Belum reda kasus di Sukabumi, enam hari kemudian, 16 September 2025, giliran ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yang jatuh sakit. Polres Garut mencatat, total 194 siswa terdampak keracunan usai menyantap MBG dari dapur SPPG Yayasan Al Bayyinah 2. Sajian kala itu berupa nasi putih, ayam woku, tempe orek, lalapan sayur, dan buah stroberi.

    Sebagian besar siswa mengalami gejala ringan, namun 19 orang harus mendapat perawatan intensif di Puskesmas Kadungora. Polisi segera turun tangan dengan langkah penyelidikan: mendata korban, memeriksa saksi, hingga mengirim sampel makanan ke laboratorium.

    “Kami melanjutkan penyelidikan mendalam untuk mengetahui faktor penyebab. Saat ini para korban masih dalam penanganan medis,” ujar Ipda Adi Susilo, Kamis, 18 September 2025. 

    Banggai Kepulauan: 157 Siswa Terpapar

    Tak berhenti di Jawa Barat, sehari berselang pada 17 September 2025, kasus serupa terjadi di Kota Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hingga kini, total 157 siswa dari SD hingga SMA mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Gejala yang muncul bervariasi, mulai dari gatal-gatal, muntah, hingga pingsan.

    Lonjakan pasien membuat RSUD Trikora Salakan kewalahan. 77 siswa masih dirawat intensif, sementara 80 lainnya dipulangkan untuk rawat jalan.

    Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, turun langsung meninjau para korban. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh.

    “Pemerintah Daerah akan segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Rusli.

    Dugaan awal mengarah pada lauk ikan cakalang yang tidak layak konsumsi. Polisi telah mengirim sampel ke BPOM Sulawesi Tengah. Pihak pengelola MBG pun menyampaikan permintaan maaf terbuka.

    “Kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada seluruh pihak, terutama para siswa dan orang tua,” ucap Zulkifli Lamiju, penanggung jawab program.

     

  • Istana Minta Maaf atas Keracunan MBG, Presiden Prabowo Didesak untuk Lakukan Evaluasi

    Istana Minta Maaf atas Keracunan MBG, Presiden Prabowo Didesak untuk Lakukan Evaluasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meskipun pihak istana telah meminta maaf, Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, meminta Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi program MBG.

    Seperti diketahui, belakangan ini program MBG terus diterpa kabar miring dengan banyaknya pelajar yang keracunan.

    “Bapak Presiden Prabowo, sekali lagi mohon pertimbangkan untuk evaluasi program MBG ini,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (20/9/2025).

    Alasannya pria kelahiran Kabupaten Pinrang ini cukup masuk akal, ia menganggap bahwa program unggulan Presiden itu menelan terlalu banyak anggaran.

    “Karena habiskan anggaran sangat besar dan makan gratis bukan kebutuhan nyata seluruh rakyat,” sebutnya.

    Bukan hanya itu, kata Said Didu, ia juga menekankan bahwa MBG sangat rawan disabotase oleh pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan.

    “Bisa saja kerucunan adalah sabotase, rawan korupsi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Program MBG sejatinya sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan lahirnya generasi emas yang mampu membawa Indonesia masuk ke jajaran negara maju.

    Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala bahkan berakhir petaka.

    Terjadi keracunan di berbagai daerah usai menyantap makanan MBG. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

    Dilaporkan, sebanyak 157 siswa dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Kota Salakan, mengalami keracunan massal usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (17/9/2025).

    Para siswa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan dengan keluhan utama berupa mual, muntah, sesak napas, gatal-gatal, dan kram perut.

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]