Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Mahasiswi 20 Tahun Dapat Duit Rp 1 Miliar usai Beli Yamaha Fazzio

    Mahasiswi 20 Tahun Dapat Duit Rp 1 Miliar usai Beli Yamaha Fazzio

    Jakarta –

    Siapa sangka di umur yang masih muda, Pasma Wati (20) bisa menjadi miliarder. Semua itu berawal dari keputusan sederhana, membeli motor Yamaha.

    Pasma Wati, Gen Z Miliarder Yamaha 2024 asal Pekanbaru yang berhasil mengubah hidup keluarganya setelah mempercayakan Yamaha Fazzio sebagai motor andalannya.

    Dia merupakan pemenang program miliarder Yamaha 2024. Wanita asal Pekanbaru ini mendapatkan uang satu miliar tanpa dipotong pajak.

    “Terkejut pastinya. Terharu juga,” kenang Pasma Wati di ICE BSD City, Kamis (25/9/2025).

    Dia juga membagikan kondisi kehidupan keluarganya setelah menjadi seorang miliarder bersama Yamaha.

    “Saya membeli kebun, umrah bersama keluarga, mobil, dan emas,” kata Pasma.

    Dalam kesempatan yang sama turut hadir Sartinah, Ibu Rumah Tangga pengguna Yamaha Mio M3 asal Poso yang berhasil menjadi Miliarder Yamaha. Program miliarder Yamaha ini akan kembali bergulir pada tahun 2026.

    “Program ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan benefit lebih kepada konsumen loyal. Adapun, program
    ini bukan sekadar ajang bagi-bagi hadiah. Namun melalui program ini, kami melihat bahwa ada dampak sosial nyata yang dapat dirasakan oleh para konsumen kami, yang akhirnya mampu membuat kualitas hidup dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kami harap, kesempatan baik ini dapat semakin menumbuhkan minat masyarakat dalam menjadikan Yamaha sebagai teman andalan berkendara yang Semakin Di Depan!” ujar Hendri Kartono, Asst. General Manager Sales PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

    (riar/dry)

  • Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan investigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus. Sebab, dia tidak ingin kasus keracunan MBG semakin banyak di Indonesia.

    “Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.

    “Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.

    Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.

    “Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.

    Korban Keracunan MBG Tembus 5000 Orang

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

  • Anggota DPR nilai revisi UU BUMN tutup celah konflik kepentingan

    Anggota DPR nilai revisi UU BUMN tutup celah konflik kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firnando Hadityo Ganinduto menilai revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menutup celah konflik kepentingan dengan melarang rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN.

    Firnando menekankan larangan tersebut merupakan langkah mendasar untuk menjaga independensi manajemen BUMN, menghindari bias kebijakan, sekaligus memperkuat prinsip tata kelola perusahaan yang baik alias good corporate governance.

    “Substansi perubahan ini sejalan dengan misi pemerintah membangun BUMN yang modern, transparan, dan berdaya saing global,” ungkap Firnando dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa perubahan UU BUMN bukan hanya soal teknis kelembagaan, melainkan turut menyangkut akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik.

    Untuk itu, kata dia, Negara tetap memegang kendali penuh agar BUMN dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Tak hanya menutup celah konflik kepentingan, dia menuturkan revisi UU juga secara tegas mengubah kedudukan komisaris maupun direksi BUMN sebagai bagian dari penyelenggara negara.

    Dengan status tersebut, mereka wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas publik dan standar etika yang sama sebagaimana pejabat negara lainnya.

    Disebutkan bahwa BUMN mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga setiap organ di dalamnya tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai pelaku korporasi.

    “Mereka adalah bagian dari penyelenggara negara yang bertanggung jawab langsung kepada publik,” ucap dia.

    Selain itu, dirinya menambahkan perubahan UU BUMN pun menegaskan komisaris dan direksi dapat diperiksa secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik melalui audit reguler maupun pemeriksaan tujuan khusus.

    Mekanisme tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam pengelolaan BUMN serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi dan integritas perusahaan milik negara.

    Dengan begitu, Firnando berpendapat revisi UU BUMN membawa terobosan penting dalam tata kelola perusahaan negara lantaran meneguhkan hal-hal yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat sekaligus koreksi konstitusional.

    Sebelumnya, Komisi VI DPR bersama pemerintah resmi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II atau paripurna DPR.

    Dalam pembicaraan tingkat I di Jakarta, Jumat,
    Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menyatakan seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Panja.

    “Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” kata Anggia sebelum mengetuk palu mengakhiri sesi persetujuan.

    Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, mewakili pihak pemerintah yang hadir, menegaskan pemerintah mendukung penuh langkah DPR.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Ketahanan Operasional, Pegadaian Raih Sertifikat ISO 22301:2019

    Perkuat Ketahanan Operasional, Pegadaian Raih Sertifikat ISO 22301:2019

    Jakarta –

    PT Pegadaian kembali membuktikan komitmennya terhadap standar operasional global. Pegadaian pun sukses meraih kembali sertifikat ISO 22301:2019 yaitu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis (Business Continuity Management System / BCMS).

    Pengakuan bergengsi ini dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi independen global, British Standard Institution (BSI). Pencapaian ini menegaskan Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tidak hanya tangguh dan handal, tetapi juga mampu menghadapi berbagai gangguan operasional.

    Melalui sertifikasi ini, Pegadaian memastikan layanan gadai sebagai bisnis inti perusahaan dapat terus berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi, menjaga kepercayaan public, dan aset nasabah.

    Kepala Divisi Manajemen Risiko Operasi & Korporasi Pegadaian, Ari Agung Nugraha menjelaskan bahwa audit rutin ISO 22301:2019 BCMS adalah langkah strategis perusahaan.

    “Audit rutin ini adalah bentuk pengakuan dari lembaga independen global bahwa Pegadaian telah menerapkan sistem operasional yang tangguh dan handal. Sertifikasi ini memastikan bahwa kami mampu menghadapi berbagai gangguan untuk menjamin layanan gadai di Pegadaian dapat berjalan dengan baik dalam berbagai kondisi,” kata Ari Agung Nugraha dalam keterangan tertulis, Jumat (26/9/2025).

    ISO 22301:2019 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, merespons, dan memulihkan diri dari gangguan operasional. Bagi Pegadaian, penerapan BCMS ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan proses bisnis, memitigasi risiko, dan yang terpenting, menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi perusahaan.

    Keseriusan terhadap keberlangsungan layanan ini bukanlah hal baru bagi Pegadaian. Sejak berdiri pada tahun 1901, Pegadaian telah melewati berbagai tantangan sejarah, mulai dari krisis moneter hingga pandemi global, namun tetap setia melayani masyarakat yang membutuhkan layanan gadai.

    Ari Agung Nugraha pun berbagi kisah tentang ketahanan perusahaan di masa sulit.

    “Saat terjadi krismon dan pandemi, outlet Pegadaian tetap buka. Bahkan, saat terjadi peristiwa bencana besar di Aceh dan Palu, Pegadaian setia mendampingi masyarakat yang terdampak. Yang terpenting, barang jaminan masyarakat yang dititipkan di Pegadaian tetap utuh dan terjaga dengan baik,” kenangnya.

    Jaminan keamanan aset masyarakat yang dititipkan di Pegadaian, bahkan dalam situasi krisis atau bencana, merupakan inti dari kepercayaan yang telah dibangun selama lebih dari satu abad.

    Diraihnya kembali sertifikasi ISO 22301:2019 ini, Pegadaian menegaskan kepada seluruh nasabah bahwa keamanan aset dan keberlangsungan layanan merupakan prioritas tertinggi, menjamin perusahaan memiliki sistem ketahanan yang teruji dan akuntabel.

    (anl/ega)

  • Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP Nasional 26 September 2025

    Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP Nasional 26 September 2025

    Sidang Korupsi Gula Sempat Ricuh, Hotman Paris dan Jaksa Saling Sela Periksa Ahli BPKP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sempat ricuh saat jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari Direktur PT Angels Products, Tony Wijaya, Hotman Paris, saling sela dan menaikkan suara.
    Hal ini terjadi saat Auditor Ahli Muda BPKP, Chusnul Khotimah, yang dihadirkan oleh JPU, tengah diperiksa dalam sidang.
    Sebelum sidang berujung ricuh, Hotman bertanya kepada Chusnul terkait dasar perhitungan Cost Insurance Freight (CIF), salah satu indikator perhitungan kerugian keuangan negara.
    Hotman mencecar Chusnul, apakah CIF dalam dokumen kepabeanan ini dihitung berdasarkan harga gula kristal putih (GKP) atau gula kristal mentah (GKM).
    Chusnul mengatakan, dalam perhitungan CIF ini, BPKP menggunakan beberapa data dan dokumen, tidak berdasar pada satu dokumen saja.
    Namun, Hotman menilai Chusnul tidak memahami pertanyaan yang dimaksudnya.
    Melalui majelis hakim, Chusnul diminta ke depan untuk melihat dokumen yang dimaksud Hotman.
    Hakim pun meminta Chusnul melihat dokumen tersebut.
    “Benar enggak tertulis di sini, bahwa yang dihitung kerugian keuangan negara itu harga GKM plus 10 persen tarif,” ujar Hotman dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
    Usai melihat dokumen dan data yang dimaksud Hotman, Chusnul membenarkan kalau harga CIF dihitung dari harga GKM.
    Sementara, Hotman menilai, harga CIF harus dihitung berdasarkan GKP, sesuai barang yang diimpor.
    “Baik, untuk tadi yang ditunjukkan di depan, untuk kolom P, ini memang pengalihan dari CIF, dalam hal ini, kami ambil dari CIF GKM,” jawab Chusnul.
    Hotman menilai, Chusnul merasa terpojok usai ditunjukkan lampiran hasil audit BPKP.
    “Jadi, sudah anda terpojok, anda mengakui…” kata Hotman.
    Belum selesai Hotman menyelesaikan komentarnya, tiba-tiba jaksa menyampaikan keberatannya dan bersuara tinggi.
    “Keberatan majelis, tidak perlu menyimpulkan,” kata salah satu jaksa sambil menunjuk ke arah Hotman.
    Mendengar keberatan jaksa, Hotman membalas.
    “Saya tetap berhak protes. Karena, ini adalah…” kata Hotman.
    Suara jaksa dan Hotman sama-sama meninggi.
    Mereka saling sela saat menyampaikan keberatannya.
    “Bahasa rekayasa keberatan. Kami keberatan dengan bahasa rekayasa,” kata jaksa lain dengan setengah berteriak.
    Suara dari mikrofon kubu jaksa dan Hotman bertubrukan hingga kalimat mereka tidak terdengar jelas.
    Sebelum kericuhan berlarut-larut, ketukan palu hakim terdengar bergema di ruang sidang.
    Tiga kali ketukan palu diberikan oleh ketua majelis hakim, Dennie Arsan Fatrika.
    “Ya, kalau masih ribut juga,” kata Hakim Dennie usai mengetuk palu.
    Setelah hakim buka suara, Hotman sempat mengajukan keberatannya lagi atas perilaku jaksa.
    Namun, hakim meminta Hotman berhenti.
    “Cukup. Cukup,” kata Hakim Dennie.
    “Ini bagian kami. Benar, benar kok. Dia (Chusnul) sudah akui,” protes Hotman.
    Namun, hakim Dennie mengingatkan agar Hotman memberikan pertanyaan dengan kata-kata yang lebih sopan.
    “Iya, tentu ada batasannya untuk memberikan pertanyaan. Silakan dilanjut dengan kata-kata yang lebih sopan,” kata Hakim Dennie.
    Situasi ruang sidang kembali kondusif.
    Sebelum melanjutkan kembali pemeriksaan ahli, hakim juga memberikan peringatan kepada jaksa.
    “Ya, penuntut umum juga ya. Setelah kami berikan kesempatan baru bicara ya,” tegas Hakim Dennie.
    Dalam kasus ini, sembilan terdakwa dari korporasi ini diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.
    Awalnya, eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi salah satu terdakwa dalam kasus ini.
    Setelah proses persidangan bergulir, Tom dijatuhkan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pidana 4,5 tahun penjara.
    Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom, dan Tom pun bebas pada 1 Agustus 2025.
    Abolisi yang diterima Tom menghapus proses hukum dan akibat hukum atas perbuatannya.
    Saat ini, diketahui ada 10 terdakwa lain yang juga diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Satu terdakwa telah divonis bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
    Ia adalah mantan Direktur PT PPI, Charles Sitorus, yang dihukum 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
    Sementara, ada sembilan terdakwa dari pihak korporasi yang masih menjalani proses persidangan.
    Para terdakwa ini antara lain, Direktur Utama (Dirut) PT Angels Products, Tony Wijaya NG; Direktur PT Makassar Tene, Then Surianto Eka Prasetyo; Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya, Hansen Setiawan; Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, Indra Suryaningrat; Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama, Eka Sapanca; dan Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, Wisnu Hendraningrat; Kuasa Direksi PT Duta Sugar International, Hendrogiarto A. Tiwow; Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama; dan Direktur PT Kebun Tebu Mas, Ali Sandjaja Boedidarmo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Istri Nelayan Jadi Miliarder Gara-gara Beli Motor Mio M3

    Cerita Istri Nelayan Jadi Miliarder Gara-gara Beli Motor Mio M3

    Jakarta –

    Hidup sederhana sudah jadi keseharian Sartina. Ibu asal Poso, Sulawesi Tengah, itu terbiasa membantu suaminya yang bekerja sebagai nelayan, sambil mengurus anak-anak dan membuka warung kecil di rumah.

    Namun ada satu hal yang selalu mengganjal hatinya: setiap kali anak-anak butuh diantar ke sekolah, atau dirinya perlu belanja ke pasar, ia harus meminjam motor milik saudara atau tetangga. Rasa sungkan itu lama-lama menumpuk.

    “Motivasi (beli motor) antar anak, karena tidak enak pinjam motor terus,” kata Sartina, mengenang keinginannya.

    Keputusan Nekat Sang Ibu

    Suaminya, Tony, sebenarnya keberatan. Penghasilan sebagai nelayan tak menentu, ditambah kebutuhan sehari-hari yang terus jalan membuat membeli motor baru terasa mustahil.

    Namun naluri seorang ibu lebih kuat. Demi anak-anaknya, Sartina diam-diam mendatangi dealer dan mencicil sebuah Yamaha Mio M3.

    “Tapi ndak usah dulu beli motor, saya diam-diam kredit ke dealer,” cerita Sartina.

    Kejutan Tak Terduga

    Tak pernah terlintas di benaknya, keputusan sederhana itu akan mengubah hidup keluarganya. Sartina tidak tahu kalau Yamaha sedang menggelar program berhadiah miliaran rupiah. Apalagi uang yang diterima Sartina tidak dipotong pajak.

    Ketika namanya diumumkan sebagai pemenang, ia justru sempat curiga. “Saya kira penipuan,” ujarnya sambil tersenyum. Saat itu suaminya bahkan masih berada di tengah laut.

    Kini, Sartina dan keluarga bukan lagi sekadar mengandalkan penghasilan dari laut. Dengan hadiah miliaran rupiah, mereka punya modal untuk memperbesar usaha. Bahkan membeli perahu baru untuk suami. Sartina juga membeli motor Nmax baru.

    Program Miliarder Yamaha Hadir Kembali

    Program miliarder Yamaha kembali bergulir. Bagi pembeli motor Yamaha secara cash ataupun kredit akan dimasukkan ke nomor undian.

    “Program miliarder kita lanjutkan lagi untuk pembelian motor Yamaha saja akan diikutkan program miliarder 2026,” kata Project Leader Miliarder Yamaha, Ratna di ICE BSD City, Kab. Tangerang, Kamis (25/9/2025).

    (riar/rgr)

  • Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

    Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berkomitmen memperketat pengawasan dan memastikan korban mendapatkan penanganan serta pembiayaan pengobatan.

    “Untuk segera, kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” tandas Nanik.

  • Bentang Bahari, Kapal Penggelar Kabel Laut Berbendera Merah Putih Resmi Beroperasi

    Bentang Bahari, Kapal Penggelar Kabel Laut Berbendera Merah Putih Resmi Beroperasi

    Jakarta –

    Ketrosden Triasmitra memperkuat posisi sebagai perusahaan penyelenggara kabel laut dengan menghadirkan kapal khusus penggelar kabel laut bernama Bentang Bahari.

    Kehadiran cable laying vessel (CLV) Bentang Bahari itu juga guna mempermudah ekspansi pasar regional yang sedang digarap Triasmitra melalui pengembangan proyek Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

    Direktur Utama Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi, mengatakan Bentang Bahari diharapkan dapat mempercepat transformasi digital nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

    Acara seremoni serah terima tersebut dilaksanakan di Function Hall PT Dok Warisan Pertama (PaxOcean) di Batam, Jumat (26/9/2025). Foto: Ketrosden Triasmitra

    “Bentang Bahari adalah bukti bahwa Indonesia bukan hanya konsumen teknologi, tapi termasuk pemain utama di industri telekomunikasi bawah laut,” ujar Titus dikutip Jumat (26/9/2025).

    Spek Kapal Bentang Bahari

    CLV Bentang Bahari telah tersertifikasi oleh biro klasifikasi internasional DNV (Det Norske Veritas) dengan spesifikasi panjang 94,65 meter dan kapasitas angkut kabel hingga 2.400 ton.

    Kapal dilengkapi teknologi Dynamic Positioning Class 2 (DP-2), A-Frame, Plough, Linear Cable Engine, dan ROV (Remotely Operated Vehicle) yang memungkinkan pengerjaan instalasi kabel bawah laut secara presisi di berbagai kondisi perairan.

    Ketrosden Triasmitra memperkuat posisi sebagai perusahaan penyelenggara kabel laut dengan mengjadirkan kapal khusus penggelar kabel laut bernama Bentang Bahari. Foto: Ketrosden Triasmitra

    Kemandirian

    Kapal ini memberikan Triasmitra kendali penuh atas seluruh siklus proyek kabel bawah laut tanpa ketergantungan pada armada asing. Sebagai pengembang infrastruktur kabel bawah laut, Triasmitra kini dapat melakukan penggelaran sesuai timeline dan prioritas proyek tanpa bergantung pada pihak luar.

    Selain mendukung proyek internal, Bentang Bahari juga membuka peluang komersialisasi melalui pengerjaan proyek kabel milik pelanggan, memperkuat portofolio Triasmitra sebagai kontraktor infrastruktur strategis.

    Dengan beroperasinya CLV Bentang Bahari, Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai pusat digital strategis di Asia Pasifik. Kapal ini tidak hanya akan mendukung pembangunan infrastruktur domestik, tetapi juga siap menggarap proyek kabel laut internasional yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

    Triasmitra sebelumnya mengakuisisi kapal Platform Supply Vessel (PSV) berbendera Norwegia dan mempercayakan PaxOcean untuk mengonversinya menjadi Cable Laying Vessel (CLV).

    Konversi kapal ini menjadi tonggak sejarah bagi industri telekomunikasi Indonesia, menghadirkan armada nasional dengan standar operasional kelas dunia yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan kabel bawah laut, baik domestik maupun internasional.

    Kapal ini punya spesifikasi panjang 94,65 meter dan kapasitas angkut kabel hingga 2.400 ton Foto: Ketrosden Triasmitra

    SKKL Triasmitra

    Diketahui, Triasmitra mengerjakan proyek SKKL Rising 8 yang menghubungkan Jakarta, Batam, dan Singapura, itu akan dikerjakan dengan bermitra dengan Mora Telematika Indonesia. SKKL Rising 8 ini akan memiliki panjang kabel sekitar 1.128,5 km dengan menggunakan teknologi sistem Repeater dan memiliki kapasitas sebesar 25 terabite (TB) per second per fiber pair. Kapasitas maksimal yang akan di-deliver di kabel laut ini bisa mencapai 400 Tbps.

    Selain itu, Triasmitra juga sedang berencana mengembangkan cakupan bisnisnya sampai ke Indonesia Tengah dengan rencana Pembangunan SKKL Indonesia Tengah yang menyambungkan pulau Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. SKKL Indonesia Tengah ini dirancang dengan memiliki 9 Segmen dengan total panjang hingga 2.597 km.

    SKKL Indonesia Tengah ini akan menyambungkan kabel laut dari Sanur (Bali), Kawinda Nae, Labuan Bajo, Makassar, Selayar, Baubau, Wakatobi, Kendari, Morowali, dan Luwuk. Pembangunan SKKL Indonesia Tengah ini akan dibagi ke dua tahap.

    Tahap 1 akan dibangun pada tahun 2026 untuk Segmen Sanur sampai Makassar. Sementara Tahap 2 akan dibangun pada tahun 2027 untuk Segmen Selayar sampai Luwuk.

    (agt/afr)

  • 5 Polri Mutasi 60 Perwira, Irjen Ramdani Hidayat Resmi Jadi Dankorbrimob Nasional

    5 Polri Mutasi 60 Perwira, Irjen Ramdani Hidayat Resmi Jadi Dankorbrimob Nasional

    Polri Mutasi 60 Perwira, Irjen Ramdani Hidayat Resmi Jadi Dankorbrimob
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mutasi terhadap 60 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada September 2025.
    Mutasi ini tercatat dalam dua Surat Telegram Kapolri, ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September.
    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, mutasi merupakan bagian dari penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.
    “Mutasi dan rotasi jabatan ini adalah hal yang dinamis dalam tubuh Polri. Ini merupakan bagian dari proses pengembangan karier dan memperkuat organisasi untuk menjawab tantangan tugas kontemporer dan ke depannya yang semakin terus berkembang untuk memberikan perlindungan dan pelayanan serta mewujudkan kamtibmas,” ujar Trunoyudo, Jumat (26/9/2025).
    Salah satu perubahan penting terjadi di Korps Brimob. Irjen Pol Ramdani Hidayat kini menjabat Dankorbrimob, sedangkan Brigjen Pol Reza Arief Dewanto menjadi Wadankorbrimob.
    Rotasi juga terjadi di Pasukan Gegana, Satuan Intel Brimob, dan jabatan strategis intelijen, termasuk Irjen Pol Yuda Gustawan sebagai Kabaintelkam Polri dan Brigjen Pol Nanang Rudi Supriatna sebagai Wakabaintelkam.
    Beberapa Kapolda juga mengalami rotasi:
    • Irjen Pol Endi Sutendi ke Sulawesi Tengah,
    • Irjen Pol Djuhandhani R. Puro ke Sulawesi Selatan,
    • Irjen Pol Helfi Assegaf ke Lampung,
    • Irjen Pol Dr. Viktor T. Sihombing ke Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol Agus Nugroho sebagai Kadivkum Polri.
    Mutasi juga menyoroti keterlibatan perwira Polwan.
    Kombes Pol AA Sagung Dian Kartini kini menjabat Karokerma KL Stamaops Polri.
    “Keterlibatan Polwan dalam posisi strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap prinsip kesetaraan dan profesionalitas. Polwan memiliki peran penting dalam menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” kata Trunoyudo.
    Ia menegaskan, mutasi dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi.
    “Mutasi ini tidak hanya sebagai penyegaran, tetapi juga bagian dari transformasi organisasi, operasional, pelayanan, serta pengawasan,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Polri Ikut Tangani Kasus Siswa Keracunan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri tengah memantau kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang terjadi di Indonesia dan bersama-sama dengan Polda untuk menangani kasus ini.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Helfi Assegaf menjelaskan kasus keracunan makanan MBG yang sempat viral di media sosial itu kini tengah ditangani oleh Polres dan Polda di setiap wilayah.

    Kendati demikian, Helfi menegaskan bahwa Bareskrim Polri tetap akan memberi atensi kepada Polres maupun Polda yang tengah menangani perkara tersebut.

    “Jadi untuk MBG yang keracunan itu akan ditangani oleh masing-masing Polres dan Polda. Kita akan melakukan atensi dari sisi penanganannya,” tutur Helfi di Bareskrim Polri, Kamis (25/9/2025).

    Helfi juga minta Polres dan Polda untuk melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan makanan MBG tersebut mulai dari hulu hingga hilir, sehingga Kepolisian bisa mengetahui pasti penyebab banyak siswa yang keracunan makanan beberapa hari terakhir.

    “Jadi bagaimana proses keamanan dan pengamanan ketika makanan itu disajikan lalu bagaimana prosesnya dari hulu dan hilir,” katanya.

    Menurut Helfi, jika penyebab utama banyak siswa yang keracunan MBG itu diketahui secara pasti, maka Bareskrim Polri bakal melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat sekaligus memberikan rekomendasi.

    “Tentunya nanti kita akan memberikan rekomendasi juga ke pemerintah, utamanya kepada penyelenggara MBG itu sendiri,” ujarnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa wilayah pembagian MBG yang membuat para siswa mengalami keracunan:

    Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 21 April 2025, sebanyak 78 siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, pusing.
    Kota Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa dari TK sampai SMA, total 223 siswa dari sembilan sekolah dilaporkan telah keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Pemerintah daerah menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). 
    Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, sekitar 64 siswa dari lima sekolah di wilayah Kecamatan Talang Ubi diduga keracunan setelah menyantap menu MBG.
    Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, terbaru, lebih dari 250 siswa dari tingkat SD hingga SMA dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengikuti program MBG. 
    Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di SDN Parakansalak 2, sebanyak 24 siswa mengalami pusing, mual, dan muntah setelah menyantap MBG sekolah.  

    Ditambah beberapa daerah lainnya seperti di Sukoharjo (Jawa Tengah), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara), terakhir di Jakarta Utara juga melaporkan insiden-insiden serupa yaitu puluhan siswa merasakan efek samping seperti mual, muntah, sakit perut setelah menyantap makanan MBG.