Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X Nasional 28 September 2025

    PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X Nasional 28 September 2025

    PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030 Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya akan memproses hukum pelaku keributan dalam Muktamar X PPP.
    Sebab, kericuhan sempat terjadi dalam pembukaan Muktamar X PPP, di antaranya adu mulut, perkelahian, hingga aksi lempar kursi.
    “Tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum karena itu, dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak secara konstitusional,” kata Mardiono, usai terpilih secara aklamasi dalam Muktamar X PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.
    Mardiono mengaku, sangat menyayangkan kericuhan tersebut.
    Menurut dia, keributan itu memakan korban.
    Beberapa kader pun ada yang dirawat di rumah sakit.
    “Ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” ungkap dia.
    Akibat kericuhan ini, Pimpinan Sidang Muktamar X pun mempercepat proses pemilihan ketua umum.
    Ketentuan soal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
    “Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, AD ART, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, mengumumkan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP 2025-2030.
    Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika.
    Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Dalam sidang, Amir mengatakan sudah meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujar dia.
    “Jadi, setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di Jakarta meski diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera.

    Mardiono menyampaikan bahwa keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan yang terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

    “Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,,” kata Mardiono di Jakarta, Sabtu.

    Ia menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Dari total peserta, Ia menyebut sekitar 80 persen menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.

    “Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujarnya.

    Amir menambahkan, dinamika sempat berlangsung sengit dalam pembahasan tata tertib, tetapi keputusan final sudah diambil sebelum kericuhan kembali pecah.

    Ia menyebut 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan.

    Sementara itu, Mardiono menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses.

    Dorongan agar ia kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil) maupun rapat pimpinan wilayah (Rapimwil).

    “Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya,” ucap Mardiono.

    Terkait kericuhan, Mardiono memastikan akan ada penyelidikan.

    “Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa,” ucapnya.

    Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur pengurus.

    Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9) nanti.

    Diketahui, PPP berdiri pada 1973 dan hingga kini AD/ART partai tidak pernah diubah dalam setiap Muktamar, termasuk dalam forum yang ke-10 ini.

  • Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat Nasional 27 September 2025

    Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat Nasional 27 September 2025

    Mardiono Sebut Pemilihan Ketum PPP Dipercepat karena Kondisi Darurat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyebut pemilihan ketum langsung dilakukan pada pembukaan Muktamar X karena situasi darurat.
    Pernyataan tersebut disampaikan Mardiono saat mengumumkan dirinya kembali terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030, meski laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan yang lalu belum dibacakan.
    Adapun situasi darurat yang dimaksud adalah terjadinya bentrokan antar kader PPP usai Muktamar dibuka pada sore tadi, Sabtu (27/9/2025).
    “Diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    “Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” tutur Mardiono.
    Ia menegaskan bahwa proses Muktamar X yang berjalan berlangsung konstitusional. Namun, terdapat pihak-pihak yang diduga sengaja membuat kegaduhan.
    Menindaklanjuti situasi itu, kata dia,
    steering committee dan organizing committee
    (OC) memutuskan mengambil langkah cepat sesuai aturan dasar partai.
    Selain itu, sebanyak 80 persen pemilik suara dalam Muktamar X juga mengaku setuju prosesi lima tahunan itu dipercepat.
    “Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin,” tutur Mardiono.
    “Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tambahnya.
    Pada kesempatan yang sama, pimpinan sidang Muktamar X, Amir Usmara, mengatakan Mardiono terpilih secara aklamasi.
    Setelah keributan mewarnai pembukaan Muktamar X, kata Amir, pihaknya menggelar sidang yang dihadiri para muktamirin.
    “Apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujar Amir.
    “Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” tambahnya.
    Sebagai informasi, PPP menggelar Muktamar X. Partai Ka’bah itu hendak memilih ketua umum periode 2025-2030.
    Menjelang Muktamar, suasana memanas karena masing-masing kubu menyuarakan slogan mereka.
    Ada yang menyuarakan “perubahan” atau meminta ketua umum baru. Lalu ada juga yang meminta Mardiono melanjutkan sebagai ketua umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muhamad Mardiono, terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030.
    Mardiono terpilih secara aklamasi dalam acara Muktamar X PPP yang berlokasi di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers.
    Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika. Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Menurutnya, dalam pembahasan tata tertib muktamar, dijelaskan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar.
    Setelah itu, ia meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    Usai disetujui peserta muktamar, Amir pun mengesahkan aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP selanjutnya dengan mengetuk palu.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” tegasnya.
    “Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” sambungnya.
    Diketahui, pembukaan Muktamar X PPP sempat ricuh lantaran ada perbedaan pendapat antara kader yang ingin ada ketum baru dan kader yang ingin Mardiono tetap memimpin PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Prabowo Mau Panggil Kepala BGN Bahas MBG usai Pulang Kunker dari 4 Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait dengan semakin banyaknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” terang Prabowo kepada wartawan usai mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025)

    Prabowo mengatakan telah memonitor perkembangan isu keracunan MBG belakangan ini. Dia mengakui berbagai peristiwa keracunan dalam program andalan pemerintahannya itu merupakan masalah besar. Dia menyebut pasti ada kekurangan tetapi bakal diselesaikan dengan baik. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar setiap pihak waspada dan agar kasus keracunan siswa-siswi penerima MBG ini tidak dipolitisasi. 

    “Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan sekian juta [orang] pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. 

    Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil. Dilansir dari data resmi BGN, kasus keracunan itu tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang. 

    Kemudian, Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang. 

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus). 

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang). 

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. 

    Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

  • Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Keracunan MBG Hampir 6.000 Kasus, Kapolri Janji Transparan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Kasus Keracunan Makanan Lebih dari 5.914 Kasus di 70 Lokasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan dapur yang terbukti lalai akan segera ditutup sementara, bahkan dinonaktifkan jika pelanggaran berulang.

    “Sudah ada dapur yang kami nonaktifkan, bahkan kami beri surat peringatan keras. Kalau kejadian terulang, langsung dikeluarkan dari program,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, ketegasan ini penting karena status penyelenggara program MBG kini sudah setara calon pegawai negeri (PPK).

    “Mereka harus komit dengan SOP. Tidak adil kalau ada yang bekerja asal-asalan, sementara banyak orang lain ingin ikut program ini dengan serius,” imbuh Nanik.

    Termasuk menanggapi adanya trauma anak akibat kasus keracunan, BGN memastikan pendampingan terus dilakukan oleh koordinator wilayah.

    “Kami minta tim di kabupaten terus mendekati dan mengajak anak-anak berbicara, supaya semangat mereka kembali. Prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan, jadi mudah-mudahan setelah investigasi selesai, program bisa berjalan lagi,” tandas Nanik.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus insiden keracunan atau keamanan pangan terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima manfaat program pangan dilaporkan terdampak sepanjang periode tersebut.

    Data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

  • Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian Nasional 27 September 2025

    Profil Ahmad Ali, Elite Nasdem yang Gabung PSI Jadi Ketua Harian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali resmi menyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Jumat (26/9/2025).
    Di partai yang dipimpin putra bungsu Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu, Ahmad Ali dipercaya menjadi Ketua Harian PSI.
    Jabatan Ketua Harian merupakan posisi yang strategis di partai politik. Lantas siapa Ahmad Ali?
    Berdasarkan data pada situs resmi Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali lahir pada 16 Mei 1969 di Wosu, Morowali, Sulawesi Tengah.
    Ahmad Ali menempuh pendidikan tingginya di Universitas Tadulako pada 1993 dan menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu pada 1998.
    Tidak hanya itu, dia juga menjadi pengurus Pemuda Pancasila Cabang Sulawesi Tengah pada 1999.
    Karier Ahmad Ali dimulai dengan menjadi pengusaha. Dia menahkodai sejumlah perusahaan, dari tambang hingga travel.
    Pada 2005, dia memimpin PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.
    Ahmad Ali kemudian menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tengah.
    Pada 2009, Ahmad Ali mulai menapaki dunia politik. Saat itu, dia menjadi anggota DPRD Kabupaten Morowali.
    Ahmad Ali kemudian bergabung Partai Nasdem pada 2013. Dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Tengah 2013-2018.
    Pada 2019, Ahmad Ali mulai menapaki karier politiknya di pusat. Dia menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah.
    Saat itu, dia percaya menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, mineral, dan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga menjadi Ketua Kelompok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
    Sempat menjabat Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali lantas dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Nasdem periode 2019-2024.
    Bukan cuma Ahmad Ali, istrinya, Nilam Sari Lawira juga masuk panggung politik. Sang istri menjadi Ketua DPRD Sulawesi Tengah dari Fraksi Nasdem pada 2019-2024.
    Sementara, sang anak, Moh. Anugrah Pratama mengikuti pemilihan calon anggota DPRD Kota Palu dari Partai Nasdem pada 2024.
    Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Ahmad Ali ditunjuk menjadi Kepala Pelatih Tim Nasional Pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).
    Jabatan itu diumumkan langsung Anies di Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat pada 21 November 2023.
    ”
    Head coach
    yang akan bertugas adalah bapak Ahmad Ali,” ujar Anies.
    Saat itu, Ahmad Ali sering tampil di layar kaca guna melayani wawancara awak media seputar tim pemenangan Anies-Muhaimin.
    Meski karier politiknya mentereng, Ahmad Ali menjadi salah satu petinggi Nasdem yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Pada Februari 2025, rumah Ahmad Ali digeledah penyidik KPK terkait kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Lokasi penggeledahan adalah rumah Ahmad Ali,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, diberitakan Kompas.com pada Selasa, 4 Februari 2025.
    Adapun Rita merupakan terpidana kasus gratifikasi tambang batubara sebesar Rp 110 miliar dan suap izin perkebunan kelapa sawit.
    Rita Widyasari diduga mendapatkan 3 -5 dollar AS untuk setiap metrik ton tambang batubara. Dia divonis 10 tahun penjara, denda Rp 600 juta, dengan subsider enam bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sederet Kasus Keracunan MBG: Dari Ikan Hiu di Kalbar hingga Ribuan Siswa di Jabar

    Sederet Kasus Keracunan MBG: Dari Ikan Hiu di Kalbar hingga Ribuan Siswa di Jabar

    Jakarta –

    Program makan bergizi gratis (MBG) menuai sorotan setelah kasus keracunan terus bermunculan di berbagai daerah. Rentetan kasus ini terjadi di banyak provinsi, dengan ratusan hingga ribuan pelajar harus mendapatkan perawatan medis.

    Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyerukan evaluasi total program makan bergizi gratis setelah memicu ribuan anak keracunan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, meski tujuan MBG untuk meningkatkan nutrisi anak sekolah, insiden keracunan massal yang berulang tidak bisa terus dibiarkan.

    “Kami mengimbau dengan sangat pihak yang berwenang atau penyelenggara MBG supaya mengevaluasi menyeluruh dari berbagai tingkatannya supaya sudah cukup lah, enough is enough, berhenti sampai di sini keracunannya,” beber dr Piprim dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025).

    Berikut sederet kasus keracunan MBG dari berbagai daerah.

    1. Provinsi Jawa Barat

    Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak. Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat mengungkap bahwa penyebab utama kasus keracunan ini adalah makanan basi, pertumbuhan bakteri, serta kontaminasi silang dari dapur yang tidak higienis. Berikut beberapa di antaranya:

    Bandung Barat (Cipongkor dan Cihampelas)

    Kasus paling besar terjadi di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Cipongkor dan Cihampelas. Sebanyak 1.333 siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.

    Korban melaporkan gejala mual, muntah, dan sakit perut. Investigasi menyebutkan makanan dimasak terlalu dini sehingga saat dibagikan sudah dalam kondisi tidak layak konsumsi.

    Di Kabupaten Sumedang, sebanyak 164 siswa dilaporkan keracunan usai menyantap makanan MBG. Kasus ini membuat pemerintah daerah mengambil langkah investigasi tambahan terhadap dapur penyedia.

    Ratusan siswa di Yayasan Al Bayyinah 2, Kadungora, Garut juga mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Dinas Kesehatan menyebutkan sampel makanan sudah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut.

    2. Provinsi Jawa Tengah: Banyumas

    Kasus keracunan juga terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ratusan siswa dari tingkat TK hingga SD dilaporkan mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap hidangan MBG di sekolah.

    Per 26 September, jumlah korban terus bertambah hingga mencapai lebih dari 115 siswa.

    3. Provinsi Sulawesi Tengah: Banggai Kepulauan

    Di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, tercatat 335 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG sampai tanggal 20 September 2025. Sebanyak 34 di antaranya masih harus menjalani perawatan intensif di fasilitas kesehatan setempat. Beberapa gejala yang dikeluhkan mulai dari sesak napas hingga kram otot.

    Investigasi dari Balai POM setempat menyebutkan adanya masalah dalam kualitas bahan pangan serta kebersihan dapur penyedia MBG yang memicu insiden keracunan

    4. Kalimantan Barat: Kabupaten Ketapang

    Kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 25 orang terdiri dari siswa dan guru SDN 12 Benua Kayong dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Menariknya, menu yang disajikan saat itu adalah ikan hiu goreng.

    Sebagian korban mengeluhkan gejala mual, muntah, hingga sesak napas. Beberapa siswa harus dirawat di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Menu ikan hiu ini memicu sorotan tajam, karena selain berisiko tinggi mengandung merkuri, pemilihan bahan pangan tersebut dianggap tidak tepat untuk anak-anak.

    Halaman 2 dari 3

    (kna/kna)

  • Netanyahu Pidato di Sidang Umum PBB, Delegasi Ramai-ramai Walk Out

    Netanyahu Pidato di Sidang Umum PBB, Delegasi Ramai-ramai Walk Out

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat Netanyahu naik podium, delegasi yang hadir di ruang sidang umum ramai-ramai meninggalkan lokasi atau walk out.

    Sidang Umum PBB ke-80 hari ke-4 ini berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan langsung di YouTube United Nations, Jumat (26/8/2025). Pimpinan sidang mulanya mempersilakan Netanyahu naik ke atas podium.

    PM Israel Benjamin Netanyahu pidato di PBB. Delegasi ramai-ramai walk out. (Foto: YouTube United Nations)

    Begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari berbagai negara ramai-ramai keluar ruangan. Terdengar juga teriakan, namun ada juga yang memberikan tepukan tangan.

    “Tolong tertib di ruangan, dan tolong duduk,” kata pimpinan sidang sambil mengetuk palu.

    Keluarnya para delegasi itu membuat banyak bangku kosong di ruang sidang. Netanyahu tampak diam di atas podium sambil bersiap untuk pidato.

    “Bapak Presiden, keluarga dari para sandera kami mendekam di bawah penjara Gaza,” demikian kata Netanyahu memulai pidatonya.

    “Hadirin sekalian, tahun lalu saya berdiri di podium ini dan saya memperlihatkan peta ini, ini menunjukkan pores teror Iran. Akses ini mengancam kedamaian dari seluruh dunia,” kata Netanyahu.

    (lir/whn)