Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Purbaya & Komisi XI DPR Rapat 1,5 Jam Bahas Subsidi, Ini Hasilnya!

    Purbaya & Komisi XI DPR Rapat 1,5 Jam Bahas Subsidi, Ini Hasilnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyelesaikan rapat kerja secara cepat dengan Komisi XI DPR terkait dengan Realisasi Kompensasi dan Subsidi dalam APBN Tahun 2025.

    Dalam rapat yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, yang mulai sekitar pukul 10.23 WIB, Selasa (30/9/2025) disepakati lima poin, yang salah satunya ialah percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi dari pemerintah ke BUMN penugasan dari semula prosesnya memakan waktu 3 bulan menjadi hanya 1 bulan.

    “Dengan disetujuinya kesimpulan ini maka menteri keuangan sudah sepakat dan ini menjadi kesimpulan raker kita hari ini. Ini luar biasa, rapatnya cepat, jawabannya cepat, responsnya cepat ini,” kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun seusai mengetuk palu sidang penutup rapat kerja.

    Purbaya mengatakan, juga megucapkan terima kasih kepada jajaran anggota dewan di Komisi XI DPR telah mendukungnya dalam proses percepatan pembayaran utang-utang kompensasi pemerintah ke BUMN penugasan, seperti ke Pertamina hingga PLN.

    “Tapi terus terang ini sudah menjadi pikiran saya cukup lama kenapa ditunda, kalau ditunda kan cost of capitalnya tinggi perusahaan-perusahaan itu. Akhirnya mereka untungnya berkurang sementara pemerintah bisa bilang oke subsidi saya aman aatau anggaran saya aman,” ucap Purbaya.

    “Kan harusnya enggak begitu, setelah kita memberikan tugas kepada suatu badan usaha harusnya kewajiban pemerintah juga dipenuhi tepat waktu sehingga tidak ganggu badan usaha tersebut,” tuturnya.

    Dalam rapat itu, terungkap pula total anggaran subsidi energi dan kompensasi pada 2025 senilai Rp 479 triliun, terdiri dari subsidi energi senilai Rp 183,9 triliun, subsidi non energi Rp 104,3 triliun, dan kompensasi Rp 190,9 triliun.

    Nilai subsidi dan kompensasi yang akan dibayarkan sepanjang tahun ini itu lebih rendah dibanding pada 2024 yang sebesar Rp 502 triliun. Terdiri dari subsidi energi saat itu senilai Rp 177,6 triliun, subsidi non energi Rp 115,1 triliun, dan kompensasi Rp 209,3 triliun.

    Berikut ini keputusan lengkap rapat kerja antara Purbaya dan Komisi XI yang berlangsung selama 1,5 jam itu:

    1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai realisasi subsidi dan kompensasi pada APBN Tahun 2025.

    2. Kementerian Keuangan akan melakukan reviu proses tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi paling lama 30 hari kerja.

    3. Kementerian Keuangan memastikan tata kola subsidi dan kompensasi dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, dan berkeadilan yang implementasinya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat melalui koordinasi Kementerian/Lembaga.

    4. Kementerian Keuangan memperkuat tata kelola dalam melakukan akselerasi pembayaran realisasi subsidi dan kompensasi yang sudah dialokasikan di APBN Tahun 2025

    5. Kementerian Keuangan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan atau tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Pengakuan Vale di DPR Soal Kebocoran Pipa, Duga Karena Gempa Bumi

    Pengakuan Vale di DPR Soal Kebocoran Pipa, Duga Karena Gempa Bumi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Direktur dan Chief Executive Officer PT Vale Bernardus Irmanto angkat suara terkait kebocoran pipa. Diungkapkan kepada Komisi VI DPR RI.

    Anto menduga insiden kebocoran pipa minyak disebabkan oleh pergeseran tanah yang terjadi pasca-gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta pada Senin, (29/9/2025).

    “Tentang insiden kebocoran pipa minyak yang terjadi di tanggal 23 Agustus, itu satu minggu setelah gempa besar di Poso tanggal 17 Agustus 2025,” kata Anto.

    mengatakan terdapat dugaan kuat terjadi pergeseran tanah setelah gempa magnitudo 6,0 yang kemudian berdampak kepada pipa minyak milik PT Vale Indonesia, sebab pipa minyak tersebut ditanam di dalam tanah.

    “Jadi, diduga kuat karena pergeseran tanah, dan kami sedang menyelesaikan investigasi itu,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwasanya Vale Indonesia berkomitmen penuh menyelesaikan dampak-dampak yang terjadi dari insiden kebocoran tersebut.

    Perusahaan, katanya, juga bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat setempat, untuk mengatasi dampak dari insiden kebocoran.

    Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Vale Indonesia melibatkan panel ahli yang menekuni bidang terkait kebocoran pipa minyak.

    “Kalau memang ada kompensasi-kompensasi yang harus kami keluarkan, tentu saja PT Vale Indonesia bertanggung jawab penuh untuk menggantikan kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tersebut,” ujar dia.

  • Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
    Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
    Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Parta Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
    Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
    ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Suasana Muktamar X memang sudah memanas sejak Plt Ketua Umum PPP Mardiono membuka Muktamar, Sabtu sore.
    Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan lima tahun mendatang, dengan kubu Agus Suparmanto yang mendorong terjadinya perubahan. 
    Tensi di ruangan pun kian meninggi. Mardiono bahkan beberapa kali menghentikan pidatonya. Untuk mendinginkan suasana, pembawa acara bahkan sempat meminta kader melantunkan shalawat.
    Meski suasana memanas, pada malam harinya Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib muktamar, tetap digelar. 
    Di tengah jalannya sidang, gelombang interupsi terjadi karena pendukung  Agus Suparmanto tidak setujuh sidang dipimpin oleh Amir Uskara yang terindikasi menjadi Ketua Tim Pemenangan Mardiono. 
    Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP Rusman Yakub, dari kubu Agus Suparmanto mengatakan bahwa muktamirin meminta agar Amir Uskara diganti oleh Ketua dan Sekretaris SC. Namun, protes ini tak diindahkan Amir.
    “Pak Amir (kemudian) mengungkapkan kalimat yang menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” jelas Rusman.
    Usai pernyataan itu dilontarkan, situasi menjadi tidak kondusif dan Muktamar tidak bisa dilanjutkan.
    Para pimpinan sidang kemudian meninggalkan ruangan dan terjadi kekosongan.
    Padahal, semestinya pemilihan ketua umum baru digelar pada Minggu malam, setelah Sidang Paripurna II untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP 2020-2025 dan Sidang Paripurna III untuk mendengarkan pandangan umum DPW digelar. 
    Konferensi pers itu turut dihadiri Mardiono beserta 30 pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mendukungnya. 
    Mardiono mengungkapkan, agenda pemilihan ketua umum dipercepat karena situasi yang tidak kondusif. Ia kemudian menggunakan Pasal 11 AD/ART PPP yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dipercepat dalam kondisi darurat.
    “Diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    Di tengah konferensi pers yang berlangsung, pendukung Agus Suparmanto mendekat ke arah Mardiono dan kembali meneriakkan “Perubahan, perubahan”.
    Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono yang meminta mereka menghentikan perbuatannya karena dinilai mengganggu jalannya konferensi pers.
    Kericuhan pun kembali pecah. Kedua belah pihak pendukung terlibat perkelahian. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy sampai dievakuasi dari lokasi. 
    Pihak keamanan internal PPP berupaya meredam kericuhan, tetapi tak diindahkan. Bahkan, salah seorang kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bulan-bulanan massa.
    Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tak lepas dari amukan kader. 
    Saat situasi mereda, percekcokan kembali terjadi. Secara tiba-tiba kursi melayang dan membuat keributan kembali pecah.
    Di tengah suasana memanas, putra almarhum KH Maimoen Zubair, salah satu tokoh PPP, Taj Yasin Maimoen, meminta kader yang rusuh membaca shalawat Asyghill. 
    Tensi kader pun kembali mereda. Namun, setelah Yasin pergi, keributan kembali terjadi. 
    Akibat kerusuhan ini, tiga kader mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan.
    Sementara itu, di tengah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang ditinggalkan, muktamirin yang berada di lokasi menuntut agar sidang dilanjutkan dan mereka menunjuk sejumlah pengurus partai untuk menjadi pimpinan sidang yang baru.
    Secara bergantian, ada beberapa nama yang memimpin jalannya sidang paripurna Muktamar.
    Mereka adalah: Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
    Setelah menentukan majelis pimpinan sidang, Muktamar X PPP lanjut membahas sejumlah hal. Mulai dari teknis pelaksanaan Muktamar hingga hal lain yang bersinggungan dengan AD/ART partai.
    Mardiono yang sejak kericuhan pecah sudah meninggalkan ruang sidang sempat diminta untuk kembali ke lokasi Muktamar.
    Ia sempat ditelepon sebanyak tiga kali oleh Waketum PPP Musyafa. Namun, Mardiono tetap tidak hadir.
    Tanpa Mardiono, muktamirin melanjutkan sidang dan sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025.
    “Dalam sidang paripurna, pandangan umum tersebut, Ketua DPP seluruh Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025,” lanjut Rusman.
    Kemudian, sidang membahas dan mengubah AD/ART partai terkait dengan persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan AD/ART.
    Dalam sidang yang sama, perubahan AD/ART ini disetujui oleh semua peserta di ruangan. Lalu, peserta sidang juga menyepakati tata tertib pemilihan ketum dan ketua formatur.
    Usai aturan-aturan teknis ini disetujui, pendaftaran caketum PPP kembali dibuka. Pada tahap ini, hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Agus Suparmanto.
    Lalu, verifikasi pendaftaran dilakukan dan Agus Suparmanto dinyatakan sebagai calon tunggal.
    “Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama bapak Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” kata Rusman.
    Setelah nama Agus dinyatakan lolos verifikasi, pimpinan sidang kemudian meminta pendapat dari para peserta yang hadir.
    Seluruh DPW dan DPC yang hadir di lokasi menyepakati secara aklamasi dan memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    Rusman menegaskan, proses Muktamar X PPP berjalan lancar. Ia membantah pencalonan Agus melanggar AD/ART partai.
    “Hasil Muktamar X PPP melahirkan pimpinan baru, Ketum baru yaitu bapak Agus Suparmanto untuk menahkodai PPP lima tahun ke depan,” kata Rusman lagi.

    Rommy menilai, klaim Mardiono terpilih secara aklamasi tak berdasar. 
    Menurutnya, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
    ”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
    Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
    Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
    ”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
    Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
    ”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
    Sementara Qoyum menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
    ”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayoritas Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini

    Mayoritas Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Minggu (28/9), mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Sastia Frista dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Minggu pagi, menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; dan Bandar Lampung, Lampung.

    “Kondisi serupa juga berpotensi mengguyur Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Gorontalo; Palu, Sulawesi Tengah; serta Makassar, Sulawesi Selatan,” ujar Sastia.

    Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Medan, Sumatera Utara; Serang, Banten; Denpasar, Bali; dan Mamuju, Sulawesi Barat.

    BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Jambi; Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Selain itu, kondisi berawan dan berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Manado, Sulawesi Utara; dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Udara kabur berpotensi terjadi di Surabaya, Jawa Timur, serta Samarinda, Kalimantan Timur.

    Adapun wilayah Indonesia bagian timur, cerah berawan hingga berawan diprakirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat; dan Jayapura, Papua. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hujan sedang diprakirakan terjadi di Merauke, Papua Selatan.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Sastia.

  • 4 Agus Suparmanto Diklaim Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP Nasional

    4 Agus Suparmanto Diklaim Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP Nasional

    Agus Suparmanto Diklaim Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP
    Editor
    KOMPAS.com
    – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan. 
    Dilansir dari
    Kompas.id
    dalam artikel, ”
    Dua Kubu Saling Klaim Kemenangan di Muktamar X PPP
    “, Kubu Agus Suparmanto menyatakan, Agus terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum, sedangkan kubu Muhamad Mardiono menegaskan bahwa Mardiono telah lebih dulu ditetapkan secara sah melalui persidangan resmi.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
    Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
    ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Qoyum menambahkan, ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodasi kekuatan PPP.
    Ia juga menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
    ”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy juga membantah klaim Mardiono terpilih aklamasi.
    Ia menegaskan bahwa hingga Sabtu sekitar pukul 22.30 WIB, persidangan muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
    ”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy.
    Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
    Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
    ”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
    Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
    ”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
     
    Sementara itu, kubu Mardiono menyampaikan bantahan.
    Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Rapih Herdiansyah, menyebut hasil sidang yang menetapkan Agus adalah ilegal.
    Menurut Rapih, pimpinan sidang yang sah adalah Amir Uskara, sebagaimana ditetapkan
    steering committee
    (SC).
    ”Pimpinan sidang yang sah, Pak Amir Uskara, sudah ketuk palu dan menetapkan Pak Mardiono aklamasi sebagai ketua umum. Itu dilakukan atas persetujuan peserta muktamar pada sidang pertama,” tutur Rapih.
    Rapih mengatakan, meski suasana muktamar sejak pembukaan sudah tidak kondusif, pimpinan sidang tetap menjalankan mekanisme sesuai tata tertib.
    Setelah membacakan aturan pemilihan, Amir meminta persetujuan forum lalu mengetuk palu. Tak lama setelah itu, kericuhan terjadi.
    ”Begitu Pak Amir menetapkan Pak Mardiono aklamasi, ada kelompok yang menyerang dan kelompok lain melindungi pimpinan sidang. Kursi terbang ke arah panggung tempat sidang,” ucap Rapih.
    Ia menambahkan, AD/ART PPP memang memberi ruang percepatan jalannya muktamar dalam kondisi mendesak.
    ”Dan kemarin memang situasinya sangat tidak kondusif,” kata Rapih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Agus Suparmanto Diklaim Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP Nasional

    PPP Sebut Klaim Aklamasi Agus Suparmanto Tidak Sah Menurut AD/ART Nasional 28 September 2025

    PPP Sebut Klaim Aklamasi Agus Suparmanto Tidak Sah Menurut AD/ART
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dinamika pemilihan ketua umum (ketum) mewarnai Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).
    Kubu pendukung Agus Suparmanto sempat mengklaim kemenangan secara aklamasi. Namun, hal itu dibantah oleh Steering Committee (SC) Muktamar X yang menegaskan bahwa keputusan resmi muktamar menetapkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum terpilih.
    Ketua SC Muktamar X, Ermalena, menjelaskan klaim tersebut tidak sah.
    “Klaim aklamasi Agus Suparmanto tentu tidak sah.
    Pertama
    , pencalonan beliau tidak memenuhi syarat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART),” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (28/9/2025).
    Wakil Ketua Umum PPP itu menambahkan, Agus belum pernah menduduki jabatan satu tingkat di bawah ketua umum selama satu periode sebagaimana dipersyaratkan.
    “Terlebih, rekan-rekan tentu mengetahui Agus Suparmanto merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berasal dari eksternal PPP,” kata Ermalena.
    Sementara itu, Ketua Organizing Committee sekaligus Bendahara Umum PPP Arya Permana menilai langkah kubu Agus juga tidak sah karena tetap melanjutkan persidangan usai ketuk palu.
    “Dengan melanjutkan persidangan dan mengganti pimpinan sidang, tentu sidang tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan susunan yang sudah disepakati di rapat SC,” jelasnya.
    Arya menyebut, mayoritas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mendukung Mardiono.
    “Sebanyak 28 DPW mendukung Mardiono. Sidang yang dihadiri oleh DPW pendukung Agus tentu tidak memenuhi syarat kuorum,” tegasnya.
    Dalam konferensi pers sebelumnya, Amir Uskara selaku pimpinan sidang menyatakan bahwa sekitar 80 persen peserta Muktamar X PPP menyetujui pemilihan Mardiono secara aklamasi.
    Dengan demikian, Mardiono resmi terpilih sebagai Ketua Umum PPP untuk periode mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Ribuan Siswa Keracunan MBG, Prabowo: Ini Masalah Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo menyebut ribuan siswa yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian dan akan dicarikan penanganan terbaik.

    Ditanya awak media setelah melawat 7 hari ke sejumlah negara, Presiden menyebut akan segera memanggil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan para pejabat yang bertanggung jawab.

    “Kita akan diskusikan. Ini masalah besar [penyediaan MBG di seluruh Indonesia] jadi pasti ada kekurangan dari awal ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” kata Prabowo di Bandara Halim, Sabtu (27/9/2025).

    Saat yang sama, Presiden menyebut pihaknya berharap proyek makan bergizi gratis yang menyebabkan sejumlah siswa keracunan jangan sampai dipolitisir. “Kita harus waspada,” katanya.

    Menurut Prabowo, tujuan Makan Bergizi Gratis adalah memastikan anak-anak yang sulit akses makanan memiliki makanan yang lumayan bergizi. “Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi untuk memberi makan sehat. Pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi ya,” katanya.

    Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji penanganan kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditangani secara serius dan transparan.

    Hal tersebut disampaikan Sigit di sela-sela acara penguatan rohani anggota Polri yang digelar di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/9).

    Sigit pun mengaku sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk mendalami kasus siswa keracunan makanan MBG tersebut di sejumlah daerah di Indonesia.

    “Polri saat ini sudah turun ke lapangan untuk mendalami kasus itu satu per satu,” tuturnya.

    Sayangnya, Sigit tidak menjelaskan lebih rinci terkait tahapan penanganan perkara keracunan MBG tersebut. Dia memastikan bahwa penanganan kasus itu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat bisa ikut memantau secara langsung.

    “Nanti secara resmi akan kita informasikan perkembangannya,” katanya.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. Jumlah orang yang keracunan sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb). Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah.

  • 7 Dinamika Pemilihan Ketum PPP: Sempat Ricuh dan Berujung Aklamasi Nasional

    7 Dinamika Pemilihan Ketum PPP: Sempat Ricuh dan Berujung Aklamasi Nasional

    Dinamika Pemilihan Ketum PPP: Sempat Ricuh dan Berujung Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muhamad Mardiono terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030.
    Mardiono terpilih secara aklamasi pada hari pertama Muktamar X PPP, Sabtu (27/9/2025).
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers.
    Namun, terdapat sejumlah dinamika saat Muktamar X PPP dibuka, yaitu ketika pimpinan sidang menjelaskan tata tertib muktamar.
    Disebutkan, pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar.
    Amir pun meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujar Amir.
    Usai disetujui peserta muktamar, Amir pun mengesahkan aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP selanjutnya dengan mengetuk palu.
    Situasi berubah menjadi tidak kondusif dan berujung ricuh seusai pimpinan partai meninggalkan ruang sidang.
     
    Jika merujuk pada susunan awal acara, agenda pemilihan ketua umum dan para pembantunya baru akan dilaksanakan pada hari terakhir Muktamar, yaitu 29 September 2025.
    Namun, proses pemilihan ketum dipercepat melihat kondisi darurat yang terjadi di hari pertama Muktamar.
    Mardiono, yang baru saja terpilih menjadi ketum, menjelaskan, pemilihan Ketum PPP yang baru dipercepat karena kondisi darurat.
    Pada hari pertama Muktamar X PPP, terjadi kericuhan dan bentrokan antara sesama kader PPP.
    “Diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono, dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Mardiono mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengendus ada upaya dari pihak-pihak yang berusaha membuat ribut di agenda Muktamar X.
    Keributan terjadi usai para peserta meninggalkan ruang pertemuan.
    Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    “Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” tutur Mardiono.
    Ia menegaskan bahwa proses Muktamar X yang berjalan berlangsung konstitusional.
    Namun, terdapat pihak-pihak yang diduga sengaja membuat kegaduhan.
    Menindaklanjuti situasi itu,
    steering committee
    dan
    organizing committee
    (OC) memutuskan mengambil langkah cepat sesuai aturan dasar partai.
    Meski proses pemilihan ketum dipercepat, Mardiono menegaskan, dirinya telah mengantongi suara mayoritas kader sehingga sah terpilih menjadi ketum PPP.
    “Di belakang saya ini ada para ketua DPW, kita ada 28 DPW, berikut dengan para ketua cabang dan sekretaris cabang, dan termasuk para pemegang hak kedaulatan, yaitu para muktamirin,” tutur Mardiono.
    Menurut dia, 28 DPW ini merupakan 80 persen dari seluruh suara.
    Para pendukungnya disebut setuju untuk mempercepat proses pemilihan ketum.
    “Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” ujar dia.
     
    Situasi sempat memanas usai pimpinan sidang Muktamar X PPP menyatakan Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    Para kader terlibat adu mulut hingga saling baku hantam.
    Percikan keributan mulai terjadi ketika Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP berpidato untuk membuka muktamar.
    Ketika Mardiono berada di atas mimbar, ia diteriaki, “Perubahan, perubahan.”
    Kader terbelah, pendukung Mardiono balas teriak, “Lanjutkan. Lanjutkan. Lanjutkan.”
    Tensi di ruangan menjadi semakin tinggi dan sulit dibendung.
    Akhirnya, pembawa acara meminta agar para kader melantunkan sholawat demi mendinginkan situasi.
    Setelah situasi mereda, muktamar dilanjutkan dan Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
    Keributan kembali terjadi setelah pimpinan sidang Muktamar yang mengumumkan terpilihnya Mardiono keluar dari ruangan.
    Kala itu, Mardiono dengan status barunya tengah memberikan keterangan kepada awak media yang meliput acara.
    Di tengah sesi wawancara ini, ada sejumlah kader PPP yang berjalan ke arah Mardiono.
    Saat mendekat, mereka berteriak, “Perubahan. Perubahan.”
    Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono, “Woi, ganggu woi! Woi, berhentikan itu, lagi konpers!”.
    Kericuhan pun pecah dan kader kedua kubu terlibat perkelahian.
    Ketika sejumlah kader PPP mulai cekcok, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy atau Gus Romy, dievakuasi dari keributan itu.
     
    Pihak pengamanan internal PPP berusaha untuk meredam kericuhan, tapi perkelahian berlanjut.
    Salah satu kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bagi massa.
    Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tidak lepas dari pukulan yang dilepaskan kader partai berlogo Kabah ini.
    Baru saja situasi mulai mereda, cekcok kembali terjadi di tengah kader.
    Tiba-tiba sebuah kursi besi melayang. Keributan kembali pecah.
    Suasana berangsur mereda saat Putra dari Almarhum KH Maimoen Zubair, Gus Yasin, mengajak kader-kader PPP membaca sholawat Asyghil.
    Sholawat ini ditujukan agar sesama orang zalim ribut dan orang yang membaca doa dikeluarkan dari kedzaliman.
    Tensi kader-kader PPP pun sedikit mereda.
    Namun, setelah Gus Taj Yasin berlalu, keributan kembali terjadi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Rommy PPP Sebut Terpilihnya Mardiono Secara Aklamasi Klaim Sepihak Nasional

    6 Rommy PPP Sebut Terpilihnya Mardiono Secara Aklamasi Klaim Sepihak Nasional

    Rommy PPP Sebut Terpilihnya Mardiono Secara Aklamasi Klaim Sepihak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Rommy membantah adanya aklamasi terhadap Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030.
    Adapun PPP tengah menggelar Muktamar pemilihan ketum di Kawasan Ancol, Jakarta, 27-29 September 2025.
    “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” kata Rommy, dalam keterangan ke Kompas.com, Sabtu (27/9/2025) malam.
    Rommy mengatakan, sampai pukul 22.30 WIB, sidang-sidang Muktamar X PPP masih berlangsung.
    Dia merincikan, sejak habis maghrib, Muktamar X PPP menggelar empat sidang paripurna.
    Sidang yang digelar adalah soal tata tertib dan jadwal, laporan pertanggungjawaban DPP, pemandangan umum DPW, dan diakhiri dengan sidang soal jawaban DPP atas pemandangan umum DPW.
    “Pemandangan Umum DPW dilakukan berbasis zona, seluruh ketua DPW setiap pulau maju ke depan. Video adalah sebagaimana terlampir dan acara masih berjalan,” imbuh Rommy.
    Oleh karenanya, ia menegaskan informasi yang menyebut Mardiono terpilih secara aklamasi adalah klaim sepihak.
    Sebab, Rommy bersama dengan Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil, Ketua Majelis Pertimbangan, dan seluruh ketua DPW dan DPC se-Indonesia masih terus menjalankan persidangan.
    “Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” sebut dia.
    Hingga pukul 22.30 WIB, Rommy menegaskan persidangan masih terus berjalan sesuai dengan rancangan jadwal dan materi yang diedarkan oleh Panitia Muktamar X di bawah Mardiono.
    Rommy berpandangan, tidaklah masuk akal jika Mardiono terpilih aklamasi, sementara pada pembukaan Muktamar X ada penolakan yang begitu besar atas kepemimpinannya.
    “Adalah tidak masuk akal dan menyalahi aturan organisasi apapun, bahwa sidang paripurna I langsung menetapkan terpilihnya ketua umum,” kata Rommy.
    “Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ‘Yang Gagal Mundur’ dan ‘Perubahan’ dari seluruh penjuru forum arena ruang sidang,” sambung dia.
     
    Terpisah, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara mengumumkan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, dalam konferensi pers.
    Amir mengakui, pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika.
    Dia pun menjelaskan proses sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Menurut dia, dalam pembahasan tata tertib muktamar, dijelaskan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar.
    Setelah itu, ia meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” tegas dia.
    Menurut dia, secara total, sudah ada 30 ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang mendukung Mardiono dan hadir dalam ruang sidang.
    Dia juga mengakui sempat ada dinamika dalam ruang sidang, namun akhirnya disepakati keputusan aklamasi terhadap Mardiono.
    “Jadi berarti ada 30 Ketua DPW yang sudah hari bersama-sama dengan kita yang tadi juga hadir dalam ruang sidang, cuma diganggu oleh segelintir atau beberapa orang yang membuat dinamika menjadi tinggi di ruang sidang,” ucap Amir.
    Dalam konferensi pers yang sama, Mardiono sendiri menyebut pemilihan ketum langsung dilakukan pada pembukaan Muktamar X karena situasi darurat.
    Adapun situasi darurat yang dimaksud adalah terjadinya bentrokan antar kader PPP usai Muktamar dibuka pada Sabtu sore.
    “Diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar dia.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan.
    Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban luka.
    Oleh karenanya,
    steering committee
    (SC) dan
    organizing committee
    (OC) memutuskan untuk mengambil langkah cepat sesuai aturan dasar partai.
    Selain itu, sebanyak 80 persen pemilik suara dalam Muktamar X juga disebut setuju prosesi lima tahunan itu dipercepat.
    “Itu hampir 80 persen, semuanya menyetujui untuk kita mengambil langkah-langkah cepat agar tidak terjadi keributan yang berkepanjangan,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.