Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Longsor Tutup Jalan Trans Ampana-Poso Sulteng, Lalu Lintas Lumpuh

    Longsor Tutup Jalan Trans Ampana-Poso Sulteng, Lalu Lintas Lumpuh

    Tojo Una-una –

    Longsor menutup Jalan Trans Ampana-Poso di Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini menyebabkan lalu lintas dari dua arah lumpuh.

    “Longsor terjadi sekitar pukul 16.00 Wita setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus dilansir detiksulsel, Senin (6/10/2025).

    Longsor terjadi di dua titik sepanjang Jalan Trans Ampana-Poso pada Senin (6/10) sekitar pukul 16.00 Wita. Titik longsor pertama di Desa Podi, Kecamatan Tojo, dan Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka.

    “Kondisi di lapangan masih hujan dan jalan belum dapat dilalui,” kata Akris.

    Dia mengatakan BPBD Provinsi dan TRC Kabupaten Tojo Una-una telah melakukan assessment dan berkoordinasi. Tim di lapangan kini fokus membersihkan material longsor.

    Simak selengkapnya di sini

    (isa/isa)

  • Video BNPB soal Ambruknya Ponpes Sidoarjo: Bencana Terbesar 2025

    Video BNPB soal Ambruknya Ponpes Sidoarjo: Bencana Terbesar 2025

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny menjadi bencana terbesar sepanjang tahun 2025. Pasalnya, peristiwa itu merenggut lebih dari 50 korban jiwa.

    “Dari bencana-bencana alam dan non alam yang terjadi di tahun 2025, itu tidak ada korban yang meninggal sebanyak yang ada di Sidoarjo. Mau banjir bandang, gempa bumi di Poso yang rumahnya roboh banyak sekali itu di sini adalah yang terbesar,” kata Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan.

    Klik di sini untuk menonton video lainnya!

  • PSI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pengawas Buntut Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    PSI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pengawas Buntut Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

    JAKARTA – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi bangunan berkaca sehubungan terjadi kasus robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), beberapa waktu lalu.

    Lembaga tersebut, lanjut Ali, dibentuk untuk menjalankan tugas pemeriksaan dan memastikan bangunan layak dari sisi konstruksi.

    “Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo,” kata Ahmad Ali dalam siaran persnya, Senin, disitat Antara.

    Melalui lembaga tersebut, kata Ali, pemerintah dapat menentukan bangunan mana yang tidak ataupun belum memenuhi standar tertentu.

    Dengan demikian, insiden bangunan roboh hingga memakan korban jiwa pun dapat dihindari.

    Terlepas dari itu, Ali mengaku prihatin atas insiden yang mengakibatkan 49 orang menjadi korban jiwa.

    “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ahmad Ali.

    Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah itu mengatakan di saat seperti ini rasa solidaritas antar sesama harus diperkuat dengan cara membantu proses evakuasi serta rehabilitasi keluarga korban.

    Bagi Ali selain bantuan material, pendampingan psikologi juga perlu diberikan kepada korban dan keluarga.

    “Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis,” kata dia.

    Dengan saling bahu-membahu, Ali berharap proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal.

  • PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    PSI dorong pemerintah bentuk lembaga khusus mengawasi bangunan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali mendorong pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengawasi bangunan berkaca sehubungan terjadi kasus robohnya Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

    Lembaga tersebut, lanjut Ali, dibentuk untuk menjalankan tugas pemeriksaan dan memastikan bangunan layak dari sisi konstruksi.

    “Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo,” kata Ahmad Ali dalam siaran pers resmi yang diterima Antara, Senin.

    Melalui lembaga tersebut, kata Ali, pemerintah dapat menentukan bangunan mana yang tidak ataupun belum memenuhi standar tertentu.

    Dengan demikian, insiden bangunan roboh hingga memakan korban jiwa pun dapat dihindari.

    Terlepas dari itu, Ali mengaku prihatin atas insiden yang mengakibatkan 49 orang menjadi korban jiwa.

    “Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ahmad Ali.

    Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah itu mengatakan di saat seperti ini rasa solidaritas antar sesama harus diperkuat dengan cara membantu proses evakuasi serta rehabilitasi keluarga korban.

    Bagi Ali selain bantuan material, pendampingan psikologi juga perlu diberikan kepada korban dan keluarga.

    “Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis,” kata dia.

    Dengan saling bahu-membahu, Ali berharap proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    Wakil Ketua MPR: Kampung Nelayan Merah Putih program bermanfaat

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, merupakan program yang bermanfaat.

    “Alhamdulillah, ini sebuah program yang sangat bermanfaat, program Bapak Presiden melalui KKP. Saat ini progresnya terus berjalan dan insyaallah akan rampung pada bulan Desember,” kata Akbar dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut Akbar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan juga simbol kemandirian ekonomi bangsa yang berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme.

    “Kampung Nelayan Merah Putih di Tolitoli ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah para nelayan yang selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” katanya.

    Sektor kelautan, imbuh dia, merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, Akbar yang juga senator asal Sulawesi Tengah itu mengapresiasi langkah KKP. “Program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan sendiri,” ucapnya.

    Adapun Sulawesi Tengah mendapat tiga lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di Tolitoli, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.

    Saat ini, jelas Akbar, pembangunan di Kabupaten Tolitoli sudah mulai berjalan, sementara dua lokasi lainnya, Kabupaten Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, akan direalisasikan pada tahun depan.

    Dia pun mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Tengah menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dengan baik, agar dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan pendapatan nelayan.

    “Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” demikian Akbar.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishut: Nilai transaksi ekonomi KTH di Sulteng capai Rp20 miliar

    Dishut: Nilai transaksi ekonomi KTH di Sulteng capai Rp20 miliar

    Palu (ANTARA) – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Neng mengatakan nilai transaksi ekonomi (NTE) dari Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah Sulteng mengalami peningkatan signifikan dan tahun ini sudah mencapai Rp20 miliar.

    “Saat saya mulai bertugas pada 6 Juni 2023, nilai transaksi ekonomi KTH hanya sekitar Rp1,5 miliar. Tapi melihat data, regulasi dan kekuatan penyuluh, kami yakin ini dapat ditingkatkan lagi, sehingga kami memperkuat koordinasi dan kinerja penyuluh, dan kini sudah mencapai Rp20 miliar,” katanya di Palu, Senin.

    Capaian ini telah melampaui target NTE Provinsi Sulteng sebesar Rp18,5 miliar, dengan persentase realisasi mencapai 110 persen.

    Ia mengatakan pencapaian ini tidak terlepas dari penguatan peran para penyuluh kehutanan serta pendampingan terhadap KTH di seluruh kabupaten dan kota.

    Ia menjelaskan, pihaknya secara rutin menggelar rapat koordinasi bulanan dan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk menggenjot kinerja penyuluh kehutanan.

    Menurut dia, langkah ini cukup efektif dalam mendorong peningkatan nilai transaksi ekonomi KTH dari Rp1,5 miliar menjadi Rp20 miliar.

    Ia mengatakan karena peningkatan ini, pada Desember 2024, Sulawesi Tengah mendapatkan apresiasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan karena mampu mencapai nilai transaksi ekonomi sebesar Rp17 miliar dan masuk peringkat lima besar di tingkat nasional.

    “Setelah mendapat apresiasi itu, kami menargetkan kenaikan 12,5 persen untuk tahun 2025 atau sekitar Rp18,5 miliar. Tapi sekarang sudah menembus Rp20 miliar dan kemungkinan bisa mencapai Rp23 miliar di akhir tahun ini,” ujarnya.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut perkuat kapasitas penyuluh kehutanan di Sulteng

    Kemenhut perkuat kapasitas penyuluh kehutanan di Sulteng

    Palu (ANTARA) – Kementerian Kehutanan RI memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyuluh kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah guna meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH).

    “Penyuluh tidak hanya dituntut meningkatkan kualitas diri, tetapi juga kualitas kelompok tani hutan yang dibina,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kemenhut, Indra Exploitasia pada kegiatan talkshow bertema “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan untuk Kehidupan” di Palu, Sulteng, Senin.

    Ia menjelaskan, peran kelompok tani hutan menjadi sangat vital dalam menjembatani kepentingan pelestarian hutan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

    Dari sisi ekonomi, hutan yang dikelola oleh KTH memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Nilai transaksi ekonomi tidak hanya memberikan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan rantai pasok lokal dan membuka lapangan kerja di sekitar kawasan hutan.

    Untuk itu, pihaknya mendorong para penyuluh kehutanan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, khususnya dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan.

    Ia menyampaikan, saat ini terdapat sekitar 27.000 KTH di seluruh Indonesia, sementara jumlah penyuluh kehutanan hanya sekitar 10.000 orang, sehingga satu penyuluh rata-rata membina dua hingga tiga KTH.

    Menurut Indra, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat wilayah kerja KTH yang berbasis desa dengan cakupan yang sangat luas.

    Sementara berdasarkan data Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah KTH di Sulteng sebanyak 338 KTH dan jumlah penyuluh kehutanan sebanyak 169 orang, di antaranya penyuluh ASN 62 orang, non-ASN 22 dan penyuluh swadaya 85 orang.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNPB Sebut Insiden Ponpes Al Khoziny Bencana Terbesar 2025, Korban Terbanyak

    BNPB Sebut Insiden Ponpes Al Khoziny Bencana Terbesar 2025, Korban Terbanyak

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut runtuhnya mushola Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo sebagai bencana terbesar di Indonesia sepanjang 2025. Jumlah korban jiwa cukup besar, lebih dari 50 orang.

    ​Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan mengungkapkan bahwa jumlah korban dalam peristiwa ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rentetan kejadian bencana alam lain yang melanda daerah-daerah di Indonesia sepanjang 2025.

    ​”Bahwa korban kali ini, di sepanjang tahun 2025 ini, adalah korban yang cukup besar menurut BNPB,” kata Budi Irawan saat memberikan keterangan pers di Posko Pencarian Korban Insiden Ponpes Al Khoziny, Senin (6/10/2025).

    ​Budi Irawan kemudian membandingkan dengan rentetan kejadian bencana alam lain yang terjadi di tahun yang sama. Ia menyebutkan sejumlah peristiwa besar seperti gempa bumi di Poso, kemudian banjir bandang yang melanda Bali dan Nagi Keo.

    ​”Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi baik gempa bumi di Poso, termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagi Keo, semuanya korbannya hanya sedikit,” urainya.

    ​Berbeda dengan kejadian di Ponpes Sidoarjo, Budi Irawan menegaskan, “Ini adalah korbannya cukup banyak jadi 50 orang meninggal,”.

    ​Oleh karena itu, Budi menegaskan, kejadian ini mendapat perhatian besar yang diberikan langsung oleh Kepala BNPB. Perhatian khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korban bencana.

    ​”Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini pula kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesai selesaikan pencarian korban,” ucap Budi.

    ​Berdasarkan data terbaru Basarnas per Senin (6/10) pukul 03.35 WIB, total korban yang berhasil ditemukan berjumlah 157 orang. Rinciannya, 104 orang dalam kondisi selamat dan 54 orang meninggal dunia, di mana lima di antaranya masih berupa potongan tubuh.

    ​Sementara itu, pihak Basarnas mencatat bahwa terdapat 9 orang yang belum ditemukan. Jumlah korban hilang tersebut masih berpotensi bertambah karena potongan tubuh yang dievakuasi masih belum bisa teridentifikasi secara pasti keterkaitannya satu sama lain.

    ​Sebagai informasi, runtuhnya bangunan tiga lantai termasuk musala di Asrama Putra Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, yang menimbulkan puluhan korban meninggal itu terjadi pada Senin (29/9/2025) sore, saat ratusan santri sedang menunaikan salat Ashar berjemaah di gedung yang dilaporkan masih dalam tahap pembangunan. [rma/beq]

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi – Page 3

    Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Selain wilayah Sumatera, beberapa daerah lain juga menunjukkan peningkatan harga yang signifikan. Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

    “Bahwa di sini kita sama-sama melihat provinsi Sumatera Utara 5,32 persen, provinsi Riau 5,08 persen, provinsi Aceh 4,45 persen, Sumatera Barat 4,22 persen, Sulawesi Tengah 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sultra 3,68 persen, Papua Pegunungan 3,55 persen,” kata Tomsi dalam Rapat Pengendalian Inflasi di daerah tahun 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Tomsi mengatakan bahwa kenaikan inflasi di atas lima persen merupakan sinyal serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. Ia meminta perhatian khusus dari para gubernur di daerah dengan tingkat inflasi tertinggi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebabnya.

    “Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras di daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa,” ujarnya.

    Tomsi menambahkan, daerah dengan inflasi tinggi perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku pasar agar penyaluran barang tetap lancar dan harga bisa terkendali.