Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • Pemerintah Palu Perkuat Layanan Kesehatan Mental Lewat Penempatan Psikolog di Puskesmas

    Pemerintah Palu Perkuat Layanan Kesehatan Mental Lewat Penempatan Psikolog di Puskesmas

    JAKARTA – Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental kini semakin meningkat. Tekanan hidup, beban ekonomi, hingga trauma akibat bencana membuat banyak warga membutuhkan dukungan psikologis agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih seimbang.

    Menyadari hal ini, Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mengambil langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan jiwa bagi warganya.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rochmat Jasin Moenawar, menjelaskan kesehatan mental telah menjadi bagian integral dari sistem pembangunan kesehatan masyarakat.

    “Aspek psikologis sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena itu, kami berupaya menghadirkan layanan konseling profesional yang mudah dijangkau dan bebas biaya bagi seluruh warga,” ujarnya di Palu, sebagaimana dikutip ANTARA.

    Upaya tersebut diwujudkan melalui penempatan empat psikolog klinis di puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar. Tenaga psikolog ini bertugas di Puskesmas Singgani, Tawaeli, Lere, dan Birobuli. Dengan kehadiran mereka, masyarakat diharapkan lebih nyaman dalam mencari bantuan psikologis tanpa harus merasa takut atau malu.

    Program ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Kesehatan Kota Palu dan platform layanan psikologi swasta Bincang Psikologi, yang mulai resmi berjalan pada 1 Oktober 2025. Layanan konsultasi disediakan gratis setiap Senin hingga Sabtu sesuai jam operasional puskesmas. Selain itu, tersedia pula konseling daring tanpa biaya melalui aplikasi Sangu Palu setiap pukul 16.00–19.00 WITA.

    Kota Palu kini menjadi salah satu daerah pertama di Sulawesi Tengah yang berhasil menghadirkan layanan kesehatan jiwa di tingkat primer. Pemerintah berharap langkah ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap kesehatan mental serta menghapus stigma negatif yang selama ini melekat pada isu gangguan jiwa.

  • Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan Nasional 7 Oktober 2025

    Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan Nasional 7 Oktober 2025

    Wujudkan Layanan Persidangan Bermartabat dan Inklusif, MA Susun Regulasi Strada Dilan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki peran penting sebagai pilar negara yang independen. 
    Berdasarkan teori
    trias politica
    yang dicetuskan John Locke dan dikembangkan Montesquieu, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara.
    Cabang kekuasaan yudikatif diamanatkan kepada Mahkamah Agung (MA), badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
    Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi MA Edi Yuniadi mengatakan, konsep tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.
    Dia menjelaskan, kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya, dengan fokus utama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara atau sengketa di bidang hukum pidana, perdata, agama, dan tata usaha negara. 
    Kekuasaan tersebut lazim dengan sebutan kewenangan mengadili perkara/sengketa. 
    “Peran mengadili perkara/sengketa menjadi kekuasaan hakim yang tidak dapat diwakilkan atau memiliki otoritas penuh sebagai peran pemberi keadilan dalam penyelesaian perkara/sengketa,” kata Edi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
    Dalam konteks administratif, kewenangan MA diberikan untuk menciptakan atau membuat putusan yang disebut dengan istilah putusan hakim dan menjadi indikator kinerja utama badan peradilan.
    Edi menjelaskan, kesan pertama terhadap pengadilan dapat dilihat dari jalannya persidangan yang di dalam ruang sidang pengadilan.
    “Ruang sidang bukan sekadar tempat berlangsungnya proses hukum, tetapi juga merupakan simbol nyata dari keadilan yang ditegakkan negara,” sebutnya. 
    Menurut Edi, ruang sidang adalah ruang sakral mengingat hukum berbicara, kebenaran diuji, dan keadilan ditegakkan. 
    Oleh karenanya, pandangan terhadap ruang sidang tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan arsitekturnya, tetapi memiliki nilai-nilai filosofis, psikologis, dan sosiologis yang melekat di dalamnya. 
    Dalam sistem hukum modern, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sentral dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan menjaga supremasi hukum. 
    Edi menilai, salah satu elemen penting dalam proses peradilan adalah ruang sidang. 
    Meskipun sering dipandang hanya sebagai tempat berlangsungnya persidangan, secara akademik ruang sidang memiliki makna yang lebih luas, baik secara normatif, simbolik, maupun sosial.
    “Ruang sidang tidak hanya menjadi arena pelaksanaan hukum, tetapi juga representasi dari integritas, profesionalisme, dan wibawa lembaga peradilan,” kata Edi. 
    Secara simbolik, kata dia, ruang sidang mencerminkan struktur dan otoritas dalam peradilan. 
    Tata letak yang hierarkis, dengan posisi majelis hakim yang lebih tinggi dari para pihak, melambangkan supremasi hukum dan independensi yudikatif. 
    Elemen-elemen, seperti palu hakim, toga, dan lambang negara memperkuat legitimasi dan otoritas negara dalam menegakkan hukum. 
    Edi menyebutkan, hal tersebut sejalan dengan teori simbolik dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa aspek-aspek visual dan ritual dalam ruang sidang memperkuat persepsi publik terhadap keadilan, seperti diungkapkan Cohen (2006).
    Dari sudut pandang psikologis, ruang sidang memiliki dampak signifikan terhadap para pencari keadilan. 
    Bagi pihak awam, suasana formal ruang sidang bisa menimbulkan tekanan, ketakutan, atau kecemasan. 
    Oleh karena itu, penting bagi aparat peradilan untuk menciptakan suasana sidang yang tetap profesional namun inklusif. 
    “Secara sosiologis, ruang sidang adalah panggung sosial tempat berbagai kepentingan bertemu dan diuji oleh hukum,” ungkap Edi. 
    Peneliti seperti Habermas (1996) menyatakan, ruang publik, seperti pengadilan, harus menjamin partisipasi rasional dan setara dari semua pihak. 
    Perkembangan teknologi telah mendorong reformasi dalam sistem peradilan, termasuk perubahan dalam bentuk dan fungsi ruang sidang. 
    Implementasi sistem
    e-court
    , persidangan secara daring/
    online court
    , serta digitalisasi dokumen hukum mengubah persepsi tradisional terhadap ruang sidang. 
    Meski demikian, transformasi itu tidak boleh mengurangi esensi ruang sidang sebagai tempat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 
    Dengan kata lain, digitalisasi harus dilihat sebagai alat, bukan pengganti dari nilai-nilai substantif peradilan.
    Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA memiliki tanggung jawab dalam menciptakan pelayanan peradilan yang berwibawa, profesional, dan berstandar nasional. 
    Purwarupa Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan standarisasi ruang sidang.
    Dalam hal ini, ruang sidang tidak hanya mendukung kenyamanan dan efisiensi proses peradilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan sumber daya nasional.
    Hal itu sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 216/KMA/SK.PL.1.2.2./X/2023 tentang Pedoman Standarisasi Tata Ruang, Sarana Prasarana. 
    Namun, kata Edi, pada tataran implementasi, SK KMA 216/2023 belum dapat dipenuhi seluruhnya karena kondisi ruang sidang yang belum memenuhi standarisasi.  
    Oleh karena itu, diperlukan terobosan melalui suatu inovasi dalam rangka mewujudkan Standarisasi Ruang Sidang Pengadilan (Strada Dilan) pada empat lingkungan peradilan untuk mewujudkan layanan persidangan yang bermartabat, inklusif dan berkeadilan.
    Untuk mewujudkan itu, Edi mempelopori tim MA yang akan menyiapkan tiga regulasi.
    Pertama
    , pedoman standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Kedua
    , pedoman pemanfaatan PNBP Mahkamah Agung untuk mendukung standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Ketiga
    , penetapan
    pilot project
    standarisasi ruang sidang pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
    Hal itu juga dilakukan Edi sebagai sebagai
    project leader
    pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XV yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
    Edi mengatakan, ketiga regulasi tersebut akan meningkatkan kualitas layanan peradilan, meningkatkan kepercayaan publik, memberikan pengalaman beracara yang lebih baik terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, disabilitas, dan anak.
    “Dengan begitu, Strada Dilan dapat mewujudkan layanan persidangan yang bermartabat, inklusif, serta berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan maupun
    stakeholders
    pengadilan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Selidiki Dugaan Pidana Tragedi Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Panggil Saksi

    Selidiki Dugaan Pidana Tragedi Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Panggil Saksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit I Industri, perdagangan dan Industri (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Jatim memanggil satu santri sebagai saksi untuk menyelidiki dugaan pidana dalam tragedi ambruknya mushola pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny. Tragedi tersebut mengakibatkan 67 nyawa melayang tertimbun runtuhan material bangunan.

    Penyidik Unit II Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim AKP Edi Iskandar mengatakan satu saksi yang dipanggil ialah Shaka Nabil Ichsani. Pemanggilan tersebut berdasarkan pada laporan polisi dengan nomor registrasi LP/A/4/IX/2025/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK BUDURAN POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 29 September 2025.

    “Iya (undangan pemanggilan untuk Shaka Nabil Ichsani), untuk panggilan saksi,” kata Edi, Selasa (7/10/2025).

    Edi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan sesuai dengan surat yang dikeluarkan dengan nomor SP.Lidik/4579/X/RES.1.2./2025/Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 1 Oktober 2025. Shaka sendiri sudah dimintai keterangan sebagai saksi pada Jumat (3/10/2025) pukul 13.00 di ruangan Unit II Subdit Tipid Indagsi.

    Diketahui, tragedi ambruknya mushola ponpes Al Khoziny Sidoarjo terjadi pada Senin (29/9/2025) kemarin. Setelah sembilan hari pencarian, tim evakuasi mendapati 61 jasad dan 7 potongan tubuh di antara reruntuhan. Sementara itu, 104 santri dinyatakan selamat.

    Tim DVI Pusdokkes Mabes Polri masih mengidentifikasi 17 jenazah dari tragedi ponpes Al Khoziny Sidoarjo itu. Ke-17 jenazah sudah dikembalikan ke keluarga. Sampai berita ini ditulis, pihak DVI masih terus bekerja untuk mengidentifikasi para jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR.

    Di depan awak media, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan menyebut peristiwa runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo merupakan salah satu tragedi terbesar sepanjang tahun 2025 di Indonesia. Tragedi yang terjadi karena dugaan kelalaian ini mengalahkan jumlah korban gempa poso, banjir bandang yang melanda Bali dan Nagi Keo yang terjadi pada beberapa waktu lalu.

    Oleh karena itu, Budi menegaskan, kejadian ini mendapat perhatian besar yang diberikan langsung oleh Kepala BNPB. Perhatian khusus tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan korban bencana.

    ​”Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto atas tragedi ini,” jelas Budi. (ang/but)

  • Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Kemendagri Sentil Bobby Imbas Sumut Catatkan Inflasi Tertinggi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti laju inflasi di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) yang mencapai 5,32 persen (yoy) per September 2025, tertinggi secara nasional.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah agar rutin memantau perkembangan harga, karena kenaikan inflasi langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Inflasi 5,32% di satu provinsi itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Dia menyebut Sumut menjadi provinsi dengan lonjakan harga tertinggi, diikuti Riau, Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tengah. Sejumlah kota/kabupaten di Sumut seperti Deli Serdang, Pematangsiantar, Gunungsitoli, dan Padangsidimpuan turut masuk daftar daerah dengan inflasi tinggi.

    Tomsi meminta pemerintah daerah bekerja lebih gigih dengan rutin memantau harga komoditas di lapangan, melakukan operasi pasar, hingga memastikan distribusi pangan tidak tersendat.

    “Kalau kita mau usaha, harga-harga pangan bisa terkendali,” ujarnya.

    Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pemerintah provinsi karena dampaknya langsung terhadap daya beli masyarakat.

    “Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga terutama bahan pangan bisa segera stabil,” kata Bobby usai mengikuti rakor inflasi secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur di Medan, Senin (6/10/2025).

    Bobby menyebut tekanan harga terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan lonjakan tersebut, Pemprov Sumut bersama TPID menyiapkan 11 langkah cepat dalam tiga bulan ke depan.

    Langkah cepat yang dimaksud mulai dari pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP dengan cabai merah harga murah, mempercepat program bantuan pangan, operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, monitoring distribusi, kerja sama antar daerah, penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang, penetapan toko pantau inflasi.

    “Langkah ini mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.

    Tak hanya itu, dia juga menekankan pengendalian inflasi tak cukup hanya lewat operasi pasar, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk peran BUMD pangan daerah. Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk memastikan stok cabai, bawang, dan beras tetap terjaga.

    Di sisi lain, Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menyebut Pemprov juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.

    “Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” ujar Poppy.

    Dia melanjutkan bahwa Pemprov Sumut juga meningkatkan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk melakukan publikasi berkala untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat.

  • Halim Kalla Punya Harta Rp31 miliar Saat Jabat Anggota DPR 2009-2014

    Halim Kalla Punya Harta Rp31 miliar Saat Jabat Anggota DPR 2009-2014

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Halim Kalla telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri dalam kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat 2008-2018

    Di rentang periode tersebut atau tepatnya 2009-2014, dia menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI. Merujuk e-LHKPN KPK pada 29 Februari 2010, Halim memiliki total kekayaan Rp31.959.820.000. 

    Dalam laporannya, sebagian besar kekayaannya berada di pos harta tidak bergerak, tanah dan bangunan serta surat berharga yang diperoleh dari hasil sendiri. Terdapat 5 aset tanah dan bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu:

    Seluas 824 m2 & 346 m2, yang dibeli pada tahun 2005, NJOP Rp1.285.791.000; seluas 987 m2 & 592 m2, diperoleh tahun 2007 dengan NJOP Rp4.823.360.000;

    Seluas 1.064 m2 & 616 m2, perolehan tahun 2007, NJOP Rp5.256.910.000;  seluas 38 m2 & 72 m2, NJOP Rp151.836.000; seluas 105 m2 & 152 m2, perolehan tahun 2008, NJOP Rp272.270.000.

    Selain itu, tanah & bangunan seluas 2.036 m2 & 1.577 m2, di Kota Palu, perolehan dari tahun 1996 sampai dengan 2002 NJOP Rp2.583.100.000; tanah & bangunan seluas 160 m2 & 358 m2, di Jakarta Selatan, perolehan tahun 2004, NJOP Rp3.245.700.000;

    Tanah & Bangunan seluas 81 m2 & 220 m2, di Jakarta Selatan, perolehan tahun 2008, NJOP Rp816.269.000; dan tanah & bangunan seluas 1.139 m2 & 621 m2, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 1995, NJOP Rp571.584.000.

    Total kekayaan aset tidak bergerak adalah Rp19.006.820.000.

    Lalu, pada laporan aset harta bergerak, Halim mempunyai mobil Toyota Estima tahun 2008 dengan nilai jual Rp400 juta; mobil Ford Ranger 2007, nilai jual Rp175 juta; dan mobil VW Golf 2006 dengan nilai jual Rp350 juta. Alhasil, total kekayaan aset bergerak sebesar Rp925 juta. 

    Halim memiliki 8 surat berharga, tetapi tidak dijelaskan bentuk surat berharga tersebut. Meski begitu pada tahun 2004 dia berinvestasi dengan nilai jual Rp6 miliar; tahun 2006 dengan nilai jual Rp770 dan Rp330 juta.

    Lalu surat berharga bernilai jual Rp1,610 miliar; nilai jual Rp345 juta; nilai jual Rp1,6 miliar; Rp400 juta; dan nilai jual Rp925 juta. Total aset surat berharga sebesar Rp11.980.000.000.

    Kemudian dalam pos grosir dan setara kas kekayaan lainnya, Halim mengantongi Rp48 juta. Dia tidak memiliki piutang maupun utang kala itu, serta harta bergerak lainnya. Dengan begitu, total kekayaan Halim sebesar Rp31.959.820.000.

  • Jaksa Agung: Satgas PKH Identifikasi 5.342,58 Ha Lahan di Sulawesi hingga Maluku

    Jaksa Agung: Satgas PKH Identifikasi 5.342,58 Ha Lahan di Sulawesi hingga Maluku

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali 5.209,29 hektare lahan kawasan hutan yang dijadikan tambang ilegal.

    “Per tanggal 1 Oktober 2025, Satgas PKH telah berhasil melakukan penguasaan kembali terhadap kawasan hutan seluas 5.209,29 hektare atas 39 entitas perusahaan,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangan resmi, Selasa (7/10/2025).

    Dia menuturkan Satgas PKH juga telah berhasil mengidentifikasi 5.342,58 hektare lahan yang diketahui beroperasi tanpa melalui mekanisme yang ditentukan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

    Ribuan hektare lahan tersebut, kata Jaksa Agung, tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

    Selain menguasai kembali lahan hutan yang dijadikan tambang ilegal, Satgas PKH kembali berhasil menguasai kembali lahan kawasan hutan yang ditanami tanaman sawit ilegal.

    Jaksa Agung mengungkapkan bahwa Satgas PKH telah menguasai kembali 3.404.522,67 hektare lahan.

    Dari total luasan kawasan hutan tersebut, Satgas PKH telah menyerahkan dan menitipkan kebun sawit seluas 1.507.591,9 hektare kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui empat tahapan. Dari jumlah tersebut, sisa penguasaan lahan yang belum diserahkan kepada PT Agrinas seluas 1.814.632,64 hektare.

    “[Satgas PKH] sedang dalam proses verifikasi untuk diserahkan pada tahap berikutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara,” kata Jaksa Agung.

    Diketahui, Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres tersebut ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

  • Top 3: Tingganya Inflasi di Sejumlah Daerah – Page 3

    Top 3: Tingganya Inflasi di Sejumlah Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Artikel Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com?

    Berikut tiga artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Selasa, (7/10/2025):

    1. Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

    Selain wilayah Sumatera, beberapa daerah lain juga menunjukkan peningkatan harga yang signifikan. Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

    Baca artikel selengkapnya di sini