Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

    Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat hujan sangat lebat terjadi di beberapa lokasi. Misalnya Jakarta Selatan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Manggarai.

    Sementara itu, cuaca panas mendidih yang semapt mengintai wilayah Indonesia sudah mulai menurun. Beberapa wilayah yang tercatat mengalami suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir adalah Kupang (37 derajat Celsius), Majalengka (36,4 derajat Celsius), dan Konawe Selatan (36,2 derajat Celsius).

    Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Pertama, BMKG mendeteksi indikasi peningkatan suplai uap air berdasarkan indikator DMI negatif. Kemudian ada peningkatan awan konvektif dari aktifnya MJO.

    Adapun gelombang atmosfer Rossby Equator, keberadaan sirkulasi siklonik di Laut China Selatan, Laut Sulu, Kalimantan dan Maluku, serta faktor lokal di masing-masing wilayah, dikatakan dapat memicu kondisi atmosfer yang relatif labil.

    Hal ini mendorong terjadinya hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

    Lebih lanjut, berikut laporan BMKG terkait prospek cuaca sepekan ke depan di wilayah RI, mulai dari 24 hingga 30 Oktober 2025:

    24-26 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel, Malut, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Angin Kencang: Sumut, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Kep. Riau, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalteng.

    27-30 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kalsel, Papua Pegunungan.

    Imbauan BMKG

    Siaga hujan lebat yang disertai angin kencang dan/atau petir.
    Jauhi wilayah terbuka, pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan/atau angin kencang.
    Jaga stabilitas cairan tubuh dan gunakan tabir surya.
    Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor.
    Pantau informasi cuaca terkini lewat kanal resmi BMKG.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BMKG: Gempa Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025 Terdeteksi Tiga Kali di Indonesia – Page 3

    BMKG: Gempa Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025 Terdeteksi Tiga Kali di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketenangan Tanah Air kembali terusik oleh guncangan lindu pada hari ini, Kamis (23/10/2025). Sampai dengan pukul 20.30 WIB, aktivitas seismik di Indonesia mencatat tiga kali gempa hari ini.

    Berdasarkan laporan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lindu pertama pada hari ini menggetarkan pagi tadi pukul 06:24:16 WIB di wilayah Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

    Gempa bumi di Indonesia itu berkekuatan magnitudo 3,4 dengan kedalaman 11 kilometer. Episenter lindu berada pada koordinat titik 3,38 Lintang Selatan (LS)-128,63 Bujur Timur (BT).

    “Pusat gempa berada di darat 7 kilometer barat laut Amalatu,” terang BMKG dilansir Liputan6.com dari laman resminya www.bmkg.go.id, Kamis (23/10/2025).

    Gempa dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III di Amalatu.

    Kemudian sore tadi pukul 17:37:26 WIB, lindu terjadi di wilayah Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Episenter gempa berada pada koordinat titik 4,61 Lintang Selatan (LS)-102,77 Bujur Timur (BT).

    Pusat lindu berada di laut 23 kilometer barat daya Bengkulu Selatan. Gempa dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II-III di Manna dan Kedurang. Lindu dilaporkan memiliki kekuatan magnitudo 4,7 dengan kedalaman 33 kilometer.

    Lalu malam tadi pukul 18:46:12 WIB, gempa bumi membuat wilayah Maluku Tenggara, Provinsi Maluku bergetar. Lindu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II di Sorong dan MMI III di Kaimana.

    Gempa di Indonesia tersebut berkekuatan magnitudo 6,1 dengan kedalaman 117 kilometer. Episenter lindu berada pada koordinat titik 6,17 Lintang Selatan (LS)-131,08 Bujur Timur (BT).

    “Gempa tidak berpotensi tsunami,” jelas BMKG.

    Lindu dirasakan Modified Mercalli Intensity (MMI) II di Saumlaki. Pusat gempa berada di laut 192 kilometer barat daya Maluku Tenggara.

    Jembatan Kuning di Palu Roboh akibat gempa

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta hingga Djuyamto Bakal Dituntut Rabu Depan Nasional 22 Oktober 2025

    Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta hingga Djuyamto Bakal Dituntut Rabu Depan Nasional 22 Oktober 2025

    Eks Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta hingga Djuyamto Bakal Dituntut Rabu Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Hakim nonaktif Djuyamto, dan tiga terdakwa lainnya akan menghadapi tuntutan dalam kasus suap majelis hakim pemberi vonis lepas atau ontslag kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO) pada Rabu (29/10/2025).
    “Pemeriksaan dinyatakan selesai. Tuntutan satu minggu. Kami berikan kesempatan kepada JPU untuk mempersiapkan,” kata Hakim Ketua Effendi, dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
    Sebelum palu hakim diketuk, salah satu pengacara dari kubu terdakwa sempat menyela.
    Ia meminta agar majelis hakim mempertegas kapan dan pukul berapa sidang tuntutan akan dimulai.
    Namun, majelis hakim berpendapat bahwa sidang kasus suap CPO ini sudah mulai memasuki babak akhir.
    Untuk itu, sidang akan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB pada hari yang ditentukan.
    “Insya Allah besok (sidang selanjutnya) sudah pembacaan tuntutan. Sidang kita buka kembali 1 minggu ke depan, Rabu tanggal 29 Oktober 2025,” kata Hakim Effendi, saat menutup persidangan.
    Jaksa mendakwa lima orang hakim dan pegawai pengadilan ini menerima suap dengan total nilai mencapai Rp 40 miliar.
    Rinciannya, eks Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan, menerima Rp 2,4 miliar.
    Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
    Atas suap yang diterima, Djuyamto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk tiga korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
    Sementara itu, Arif Nuryanta dan Wahyu Gunawan terlibat dalam proses negosiasi dengan pengacara dan proses untuk mempengaruhi majelis hakim agar memutus perkara sesuai permintaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi melalui pembangunan pabrik dan kawasan industri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan geliat. Sejumlah proyek industri baru telah dimulai atau diresmikan dalam periode Oktober 2024 hingga Juni 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup beragam sektor dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Investasi dalam jumlah besar juga terus mengalir ke berbagai subsektor strategis. Di antaranya pembangunan pabrik,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin, Senin (20/10/2025).

    Salah satu proyek strategis adalah pembangunan pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.

    Sementara itu, sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) juga mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Juni 2025, sektor ini berhasil menarik investasi senilai Rp136,26 triliun.

    Secara keseluruhan, geliat pembangunan kawasan industri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan percepatan. Dalam setahun terakhir, pemerintah mencatat penambahan sembilan (9) kawasan industri baru di berbagai daerah.

    Adapun rinciannya adalah IPIP Sulawesi Tengah, I-Sentra Jawa Timur, Huadi Bantaeng Industrial Park Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cikembar II Jawa Barat, Kawasan Industri Losarang Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat, Kawasan Industri Seafer Jawa Tengah, dan Kawasan Industri Tembesi di Kalimantan Barat

    “Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sembilan kawasan industri baru, di mana 4 di antaranya berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Agus.

    Dengan penambahan ini, luas lahan kawasan industri Tanah Air tumbuh 4,81% atau setara 4.468,68 hektare. Begitu juga dengan jumlah tenant KEK yang ikut meningkat sebanyak 132 perusahaan atau sebesar 1,12%.

    “Pertumbuhan kawasan industri tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional yang tercermin dari peningkatan investasi sebesar Rp 571,58 triliun atau meningkat sebesar 9,26% dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% atau sekitar 310.000 tenaga kerja,”  bebernya.

    Upaya untuk mendorong investasi juga dibuka melalui Penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut dilakukan melalui Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, dimana pemerintah melakukan revisi daftar PSN dengan total saat ini terdapat 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis.

    Kalangan pengusaha kawasan industri menilai status PSN akan memberikan kepastian hukum, percepatan realisasi investasi, dan dukungan infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh wilayah Indonesia.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setahun Menjabat, Prabowo Ungkap Telah Kuasai Kembali 4 Juta Ha Lahan Sawit

    Setahun Menjabat, Prabowo Ungkap Telah Kuasai Kembali 4 Juta Ha Lahan Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan kelapa sawit ilegal selama setahun menjabat.

    Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

    “Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar UU dan hukum ini kita kuasai kembali oleh negara,” ujar Prabowo.

    Dia menambahkan, aparat penegak hukum telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp100 triliun di era pemerintahannya selama setahun itu.

    Prabowo juga mencontohkan, penindakan itu dilakukan untuk selundupan hasil tambang di Bangka Belitung. Kala itu, prajurit AL berhasil menyelamatkan sampan pengangkut timah yang keluar dari Bangka Belitung.

    “Juga lebih dari 100 Triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil hentikan. Kemarin di Babel kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis penindakan kawasan hutan ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Secara total satgas ini telah menguasai kembali 3,4 juta hektare lahan terkait perkebunan sawit hingga Rabu (1/10/2025).

    Dari total lahan yang telah dikuasai itu, Satgas PKH juga telah menitipkan secara total sebanyak 1,5 juta hektare lahan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

    Penyerahan itu dilakukan agar lahan ilegal yang dikuasai kembali itu bisa kembali produktif ditangan perusahaan plat merah tersebut. Dengan demikian, hasilnya bisa menjadi keuntungan untuk negara.

    Kemudian, satgas ini juga diamanatkan untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan tambang ilegal. Total, penindakan lahan tambang ini mencapai 5.209 hektare hingga (1/10/2025)

    Adapun, ribuan hektare lahan tambang ilegal itu tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Ribuan hektare kawasan pertambangan di kawasan hutan itu dimiliki oleh 39 perusahaan swasta.

    Puluhan perusahaan itu telah beroperasi di kawasan hutan tanpa melalui mekanisme yang ditentukan dalam persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH.

  • Nestapa Bocah 6 Tahun di Mesuji Diikat Rantai oleh Orang Tua ke Tiang Kayu, Kondisinya Mengenaskan

    Nestapa Bocah 6 Tahun di Mesuji Diikat Rantai oleh Orang Tua ke Tiang Kayu, Kondisinya Mengenaskan

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Desa Karya Tani, Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung digegerkan oleh penemuan bocah perempuan berusia enam tahun berinisial SN dalam kondisi mengenaskan. Bocah itu ditemukan terikat rantai yang dipaku ke tiang kayu di dalam rumahnya, Sabtu (19/10/2025).

    Dalam video amatir yang direkam oleh warga, korban ditemukan dalam keadaan lemas, tubuh kotor, dan kurus. Warga yang mendengar tangis keras dari dalam rumah memutuskan mendobrak pintu karena khawatir terjadi sesuatu.

    Begitu pintu terbuka, mereka terkejut melihat SN duduk di lantai dengan kaki kanan terikat rantai yang menempel kuat pada tiang.

    “Kasihan sekali, hampir setiap hari kami dengar tangisannya. Kami kira cuma rewel, ternyata dirantai,” kata Miran, 47 tahun, tetangga korban.

    Diketahui, SN kerap ditinggal sendirian oleh ibu kandungnya, Emi (32), dan ayah tirinya, Teguh (35). Keduanya pergi bekerja sejak dini hari hingga larut malam tanpa menitipkan anak itu kepada tetangga atau keluarga.

    Selama ditinggal, SN hanya diberi segelas kopi dan tidak mendapatkan makanan yang layak.

    Upaya warga melepaskan rantai berlangsung dramatis. Gembok dan paku yang menempel di tiang kayu membuat rantai sulit dibuka. Setelah dipukul berulang kali dengan palu, rantai akhirnya terlepas. Warga kemudian memberi makan dan air kepada SN yang tampak sangat lemah.

    Keluarga itu sudah tiga bulan menempati rumah kosong tanpa melapor ke aparat lingkungan.

    SN kemudian dibawa ke rumah sakit untuk visum dan perawatan medis. Ia juga mendapat pendampingan psikologis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mesuji bersama dinas terkait.

  • Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan Baru BMKG

    Waspada Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peralihan musim di wilayah Indonesia masih terjadi hingga pertengahan Oktober 2025. Masyarakat di beberapa wilayah merasakan cuaca panas terik karena beberapa faktor.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kondisi gerak semu Matahari yang berada sedikit di selatan ekuator pada Oktober 2025. Hal ini membuat wilayah Indonesia bagian tengah dan selatan mengalami pemanasan intens.

    Tak cuma itu, pengaruh Monsun Australia turut berkontribusi pada cuaca panas yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, ada area-area yang tercatat mencapai suhu 38 derajat Celsius.

    BMKG mencatat daerah yang paling intens mengalami suhu cuaca panas adalah Karanganyar, Jawa Tengah (38.2°C), Majalengka, Jawa Barat (37.6°C), Boven Digoel, Papua (37.3°C), dan Surabaya, Jawa Timur (37.0°C).

    Kendati demikian, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat pada sore sampai malam masih berpotensi terjadi akibat konvektif lokal di beberapa wilayah.

    Dalam laporan ‘Peringatan Dini Cuaca Indonesia’ untuk periode 20-22 Oktober 2025, BMKG memperinci beberapa wilayah yang kemungkinan akan mengalami hujan lebat dan bisa disertai angin kencang. Berikut selengkapnya:

    20 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jatim, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Aceh, Sumbar, Kep. Riau, Kep. Babel, Bengkulu, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalbar, Sulbar.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, NTT, Sumbar, Sumut.

    21 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalut, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Aceh, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalteng, Kalsel, Sulbar, Sulsel.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, NTT.

    22 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Bali, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulsel, Sultra, Malut, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Riau, Jateng, Yogyakarta, Jatim, NTB, Sulteng, Sulbar, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kinerja Sektor Transportasi Turun Imbas Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang kinerja sektor transportasi mengalami penurunan, sebagai dampak efisiensi dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.  

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, pasalnya anggaran untuk sektor transportasi banyak yang pemerintah pangkas. Misalnya, anggaran keselamatan hingga subsidi angkutan umum di daerah. 

    Bahkan, Djoko melihat pembangunan transportasi di daerah sangat minim dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo dan Gibran. 

    “Tahun ini transportasi justru mengalami penurunan dengan efektivitas kemarin kan anggaran keselamatan juga sangat banyak berkurang. Apalagi bicara pembangunan transportasi, sangat minim sekali,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/10/2025).

    Djoko berujar, kunci konektivitas maupun integrasi transportasi adalah kualitas dari transportasi umum. Sepanjang belum mumpuni, integrasi pun sulit dilakukan. 

    “Selama kualitas transportasi jelek, apa yang mau diintegrasikan? Kalau konektivitas oke, jaringan jalannya koneksi kan sudah ada, tetapi integrasinya enggak ada,” tambahnya. 

    Menurut data yang Djoko miliki, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 40 kota/kabupaten yang memiliki transportasi umum modern dan mendapat subsidi pemerintah. Sementara wilayah lainnya, bergantung pada kemauan pemimpin daerah tersebut. 

    Misalnya, Kota Palu hanya mendapatkan APBD senilai Rp1,8 triliun, tetapi mampu menyediakan empat koridor angkutan umum daerah. Wilayah aglomerasi Jakarta, yakni Bodetabek, pun tak semuanya telah menyediakan angkutan umum yang berkualitas. 

    Djoko menyayangkan banyak pemimpin daerah yang abai dan tak mengutamakan penyediaan transportasi umum. 

    Dari sisi laut, pemerintah telah menyediakan angkutan laut perintis barang atau tol laut. Namun, permasalahan yang terjadi adalah harga yang tetap belum merata di pelosok. Harga pangan yang murah hanya ditemukan di kota-kota yang disinggahi tol laut. 

    “Tol laut itu hanya yang disinggahi saja murah [harganya]. Tapi ke dalamnya mahal. Makanya perlu angkutan barang perintis daerah,” lanjut Djoko. 

    Sayangnya, pelayanan subsidi angkutan barang baru ada di enam provinsi (Aceh, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua). Setidaknya ada kendala untuk menambah lintas angkutan barang perintis, yaitu jalan dan jembatan yang dilewati banyak yang rusak terutama ruas jalan kabupaten.

    Terlepas dari itu, Djoko mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk percepatan pemberantasan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang semakin nyata. Harapannya, tak ada lagi penundaan penerapan kebijakan zero ODOL seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) mengambil tindakan serius dengan menggodok regulasi terkait harmonisasi pelaksanaan kebijakan zero ODOL. 

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa aturan itu nantinya mengatur terkait harmonisasi antarkementerian dan lembaga (k/l) dalam merumuskan kebijakan zero Odol. Payung hukum tersebut dibidik rampung bulan ini.

    “Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kita harapkan targetnya selesai di Oktober 2025,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Senin (6/10/2025).

  • Transaksi misi dagang Sulteng dan Jawa Timur tembus Rp1 triliun

    Transaksi misi dagang Sulteng dan Jawa Timur tembus Rp1 triliun

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggalakan Misi Dagang dan Investasi. Kerja sama misi dagang antara kedua Provinsi tersebut mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp1,48 triliun (M. Izfaldi/Fahrul Marwansyah/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.