Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Benarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

    Benarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menggaungkan program hilirisasi mineral, khususnya nikel. Itu karena ia ingin sumber daya alam Indonesia memberi nilai tambah untuk masyarakat di Tanah Air.

    Mantan wali kota Solo itu berulang kali mengatakan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US$2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke US$33,8 miliar atau setara Rp510 triliun.

    Ia pun mengklaim dengan peningkatan nilai ekspor itu, maka pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) perusahaan, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak pasti ikut naik.

    Kendati, kebijakan Jokowi itu kerap mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, persoalan hilirisasi dijadikan ‘gorengan’ dalam debat capres-cawapres jelang Pemilu 2024 ini.

    Teranyar, dalam debat jilid 4, Minggu (21/1), cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan. Pasalnya, hilirisasi malah ia nilai merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Tak hanya itu, Cak Imin mengatakan hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara atau ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    Ia yakin setelah berkunjung ke sana, Cak Imin tak akan berkata seperti itu.

    Luhut mengakui ada tenaga kerja asing (TKA) di proyek hilirisasi. Tapi, Luhut menyebut jumlahnya hanya berkisar 10-15 persen saja dari total tenaga kerja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, kata Luhut, jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Luhut juga menyebut hilirisasi sudah berdampak pada warga sekitar. Ia memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari bergeliatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Namun jika melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), secara lebih rinci angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sempat naik meski ada program hilirisasi. Lihat saja, pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 398,7 ribu orang atau 12,92 persen.

    Angka itu kemudian naik menjadi 404,4 ribu orang atau 13 persen pada Maret 2021. Namun, pada Maret 2022 angka itu kembali turun menjadi 388,3 ribu orang atau 12,33 persen. Lalu, naik lagi menjadi 395,6 ribu orang atau 12,41 persen.

    Dengan kata lain, sejak ada hilirisasi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah masih berada di level 12 persen. Begitu juga pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di sana.

    Memang, TPT di Sulawesi Tengah turun dalam tiga tahun terakhir. Tapi tak signifikan. Tengok saja, TPT pada 2021 mencapai 3,75 persen. Lalu, turun tipis menjadi 3 persen pada 2022 dan turun lagi menjadi 2,95 persen pada 2023. Artinya, hilirisasi tak membuka lapangan kerja yang signifikan untuk warga sekitar.

    Hal serupa juga terjadi di Maluku Utara tempat IWIP beroperasi. Di sana, angka kemiskinan mandek di level 6 persen dalam empat tahun belakangan.

    Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 86,3 ribu orang atau 6,78 persen pada Maret 2020. Kemudian, naik menjadi 87,1 ribu orang atau 6,89 persen pada Maret 2021.

    Angka itu lalu turun menjadi 79,8 ribu orang atau 6,23 persen pada Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara lalu kembali naik pada Maret 2023 menjadi 83,8 ribu orang atau 6,46 persen.

    Namun, angka pengangguran di wilayah itu menurun dari 6,74 persen pada 2022 menjadi 3,06 persen pada 2022.

    Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai hilirisasi ala Jokowi memang belum sempurna dan terkesan ugal-ugalan. Ia mengamini hilirisasi menciptakan nilai tambah dan peningkatan nilai ekspor.

    Namun, Fahmi menuturkan nilai tambah seperti peningkatan pendapatan daerah hingga kesejahteraan masyarakat tak banyak dinikmati RI. Menurutnya, kebanyakan nilai tambah itu lari ke China.

    Hal ini tentu miris, Fahmy juga mengatakan lapangan pekerjaan baru yang diciptakan hilirisasi tidak begitu banyak lantaran investor mengusung tenaga kerja dari Negeri Tirai Bambu.

    “Nilai tambah itu sebagian besar, 70 persen, dinikmati investor China. Yang masuk ke Indonesia itu 30 persen,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/1).

    Hal itu bukan tanpa alasan. Fahmy menyebut pemberian insentif fiskal kepada investor asal China jadi biang keroknya. Bagaimana tidak, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti tax holiday atau atau pembebasan bayar pajak untuk jangka waktu tertentu.

    Berdasarkan catatan pemerintah, rata-rata perusahaan smelter menerima insentif tersebut dengan masa waktu hanya 7 tahun sampai 10 tahun. Bahkan, ada dua perusahaan yang diberi tax holiday hingga 20 tahun.

    Fahmy berkata seharusnya pajak itu tak perlu dibebaskan agar manfaatnya masuk ke Indonesia.

    “Mestinya pajak masuk sebagai nilai tambah. Tapi, karena dibebaskan, yang menikmati adalah China,” ucapnya.

    Buruknya nasib masyarakat Tanah Air tak berhenti sampai di situ. Dari sisi buruk, hilirisasi juga merusak lingkungan. Bencana ini pun menimpa warga.

    Fahmy menyebut penduduk setempat menanggung pencemaran lingkungan baik karena pertambangan maupun smelter.

    “Jadi dia (masyarakat) tidak dapat manfaat, tapi justru menanggung beban. Dari Indikator yang saya katakan tadi, kalau Cak Imin mengatakan hilirisasi ugal-ugalan, tentu beralasan,” tegasnya.

    Dalam keadaan seperti itu, Fahmy berpendapat seharusnya pemerintah segara menarik insentif fiskal yang diberikan. Di satu sisi, pemerintah juga menaikkan royalti sumber daya alam.

    Pemerintah juga harus tegas bahwa yang boleh dibawa oleh investor asing dalam proses hilirisasi cukup pada teknologinya saja. Artinya, untuk tenaga kerja wajib dari pekerja lokal.

    Setelah itu, kata Fahmy, pemerintah baru bisa mengembangkan hilirisasi benar-benar sampai hilir dengan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Tanah Air. Dengan begitu, lapangan kerja pun terbuka lebar.

    “Pemerintah harus membangun ekosistem hingga menghasilkan pabrik baterai di sekitar situ. Setelah itu baru membangun pabrik mobil listrik. Kalau sudah terbentuk saya kira bisa meningkatkan nilai tambah yang lebih besar,” tutur Fahmy.

    Harga Murah Nyawa Pekerja

    Pendapat serupa juga disampaikan oleh Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana. Ia menyebut kata ‘ugal-ugalan’ adalah suatu understatement.

    “Menurut saya, kondisinya jauh lebih buruk dari ugal-ugalan terutama pada hilirisasi nikel di Morowali, Konawe, Maluku, ataupun hilirisasi pasir kuarsa seperti yang di Rempang,” tutur Andri.

    Ia menilai pemerintah seakan melihat masyarakat dan alam selayaknya objek eksploitasi yang sewajarnya harus tunduk terhadap kepentingan negara.

    Sedangkan, kepentingan negara yang disebut ini tidak lebih dari kepentingan pemodal, investor, dan pejabat yang terkait. Andri menyebut kepentingan itu bukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan apalagi masyarakat setempat yang terdampak.

    Menurut Andri, keberpihakan para pemodal ini juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    Dalam beleid itu, pemerintah baik sengaja ataupun tidak sengaja telah memberi kekebalan hukum kepada pejabat proyek strategis seperti smelter nikel untuk menjalankan diskresi. Adapun diskresi dilakukan demi mengamankan kepentingan investor dari segala hambatan termasuk masalah sosial dan lingkungan.

    Andri mengatakan masyarakat bisa melihat bagaimana komplek-komplek smelter nikel yang dilindungi aparat dengan berstatus objek vital nasional tersebut memiliki berbagai masalah lingkungan. Masalah itu mulai dari asap PLTU hingga limbah tailing.

    “Tak lupa masalah sosial yang terus dipelihara seperti murahnya nyawa pekerja setempat dan konflik horizontal dengan TKA China,” kata Andri.

    Ucapan Andri bukan omong kosong, pada praktiknya proses hilirisasi tak berjalan mulus. Ternyata terdapat catatan kelam dalam proses pengolahan bahan mineral itu di Tanah Air. Nyawa manusia pun dipertaruhkan.

    Masih lekat di ingatan, tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah meledak. Insiden yang terjadi pada 24 Desember 2023 itu menelan 19 korban jiwa.

    Sementara, 23 orang pekerja lainnya luka berat, 12 orang luka sedang, dan 5 orang luka ringan.

    Melansir Policy Paper yang dirilis oleh Celios pada Juni 2023, kecelakaan kerja di IMIP bukan lah yang pertama.

    Di perusahaan yang sama, sepanjang 2018 hingga 2022 terjadi 18 insiden. Kejadian itu merenggut 15 korban jiwa, 3 orang dugaan bunuh diri, dan 41 korban luka.

    Sementara, di PT ITSS sendiri sebelumnya juga terjadi 2 insiden yang merenggut 14 korban meninggal dunia dan 22 orang korban luka. Peristiwa itu terjadi pada 2020 dan 2023.

    Insiden juga terjadi di smelter lain. Lihat lah, di PT Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara sepanjang 2021 hingga 2022 terjadi 9 insiden, 4 orang meninggal dunia, 3 orang diduga bunuh diri, dan 18 korban luka.

    Lalu, di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Konawe, Sulawesi Tenggara terjadi 9 insiden, 7 korban meninggal dunia, dan 2 orang diduga bunuh diri. Semua insiden itu terjadi pada 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

    Kemudian, di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali utara, Sulawesi Tengah terjadi 10 insiden, 8 orang meninggal dunia, 2 orang diduga bunuh diri, dan 3 korban luka. Semua insiden terjadi pada 2020, 2022 dan 2023.

    Selanjutnya, di PT Obsidian Stainless Steel, Konawe, Sulawesi Tenggara terjadi 3 insiden, 2 orang meninggal dunia, dan 5 orang korban luka. Seluruhnya terjadi pada 2020, 2021, dan 2022.

    Tragedi juga tercatat di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sepanjang 2020 hingga 2022 telah terjadi 6 insiden, 3 orang korban jiwa dan 5 korban luka.

    Lalu, di PT Wanxiang Nickel Indonesia, Bantaeng, Sulawesi Selatan sepanjang 2022 terjadi 3 insiden yang mengakibatkan 3 orang korban luka.

    Di tahun yang sama, tragedi juga menimpa PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam satu tahun itu tercatat ada 3 insiden yang menimbulkan 3 orang korban luka.

    Tak berhenti sampai di situ, PT Sulawesi Mining Investment, Morowali, Sulawesi Tengah juga mencatat 2 insiden mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia. Kedua insiden itu terjadi ada 2017 dan 2018.

    Jika ditotal jumlah nyawa pekerja yang melayang di industri smelter itu telah mencapai 84 jiwa.

    “Ini semua ditutup-tutupi dan masyarakat dan jurnalis akan dilarang dan diintimidasi untuk mendekat ke area tersebut, sebagaimana petani dan nelayan di sana yang kehilangan pencaharian setelah ada smelter-smelter tersebut,” kata Andri.

    Ia menambahkan bahwa segala yang terjadi di smelter baik ledakan hingga kerusuhan pekerja, pihak investor asing seolah selalu dapat perlindungan hukum. Andri mengklaim perusahaan-perusahaan China tidak pernah mendapatkan hukuman dan justru selalu warga pihak korban yang dianggap perusuh ditangkap.

    “Jadi ini sudah bukan ugal-ugalan lagi, tapi tabrak gas,” kata Andri.

    Terkait pembebasan lahan pun pemerintah terkesan serampangan. Andri menyebut Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, secara esensi tak lebih dari ‘Peraturan Percepat Perampasan Tanah Rakyat’.

    Oleh karena itu, lanjut Andri, jangan mengira narasi hilirisasi ini sepenuhnya kepentingan negara ataupun kepentingan yang murni datang dari Indonesia.

    Pasalnya, hilirisasi terutama kompleks-kompleks smelter nikel selama ini merupakan bagian dari proyek Belt and Road Initiative-nya China yang juga dijalankan di negara-negara berkembang lainnya, sebagaimana hilirisasi cobalt dan tembaga di Kongo ataupun investasi China lain di Afrika.

    “Di masing-masing negara dinarasikan sebagai senjata kemajuan nasional supaya negara kita menuju adidaya, tapi kalau kita lihat dari geopolitik dan alur modalnya dari atas, yang paling diuntungkan ya bukan kita,” jelas Andri.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita berpendapat diksi ‘ugal-ugalan’ adalah bahasa politisi untuk memberikan aksentuasi kepada kritik yang dilontarkan. Padahal, kata ugal-ugalan tersebut ukuran dan parameternya tak jelas.

    “Jadi saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa hilirisasi nikel masih memerlukan cukup banyak evaluasi di satu sisi dan membutuhkan inisiatif dari pemerintah untuk membenahinya di sisi lain agar lebih bisa dinikmati oleh Indonesia,” jelas Ronny.

    Ia memaparkan, secara statistik memang pelaku hilirisasi alias pelaku industrinya mayoritas adalah asing, terutama China. Sementara dari sisi penambang, mayoritas pribumi.

    Dengan kata lain, secara kasat mata penikmat nilai tambah nikel adalah pelaku asing atau investor yang memiliki smelter (industri). Tentu mereka sangat diuntungkan.

    “Padahal, mereka juga menikmati banyak insentif dari pemerintah untuk berinvestasi di sana, mulai dari tax holiday sampai pada kemudahan regulasi,” tutur Ronny.

    Namun, hal itu tidak terlalu bisa disalahkan sepenuhnya karena ada sebabnya terjadi. Pertama, dibutuhkan teknologi, yang pada umumnya Indonesia belum memilikinya. Sehingga, salah satu jalan untuk terjadinya transfer teknologi adalah dengan mengundang investor asing.

    Kedua, modal untuk berinvestasi di hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, tidaklah kecil. Menurut Ronny, jumlahnya biasanya triliunan rupiah untuk satu smelter. Oleh karena itu, tidak banyak investor lokal yang mampu, walaupun banyak yang mau.

    Jadi, ‘PR’ ke depan agar hilirisasi tidak didominasi oleh investor asing, pemerintah perlu menyiapkan banyak strategi. Ronny mengatakan taktik itu mulai dari alternatif sumber pembiayaan yang terjangkau, terutama dari perbankan lokal.

    “Pemerintah juga harus memperjelas kesepakatan transfer teknologi dari investasi asing agar dalam jangka waktu sekian tahun, Indonesia pun bisa menguasai teknologinya,” sabung Ronny.

    Menyoal keterlibatan TKA, Ronny tak percaya dengan klaim Luhut yang menyebut jumlahnya hanya 10 persen hingga 15 persen saja. Ia yakin jumlah TKA di sektor hilirisasi lebih dari itu.

    Ia menyebut masalah TKA ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi hampir di semua investasi negara China di dunia, seperti Afrika Selatan dan Asia Tengah.

    [Gambas:Photo CNN]

    Konon, kata Ronny, keterlibatan TKA China itu memang merupakan salah satu kesepakatan saat negara itu akan berinvestasi. Ia menyebut yang menjadi persoalan adalah fakta bahwa pekerja asing itu ternyata menggarap pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani pekerja lokal.

    “Nyatanya di kawasan Industri Morowali, misalnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan, terbukti TKA sangat banyak dan sebagiannya mengerjakan pekerjaan umum yang sebenarnya bisa dikerjakan pekerja lokal,” kata dia.

    Namun di lapangan masalahnya jauh lebih rumit lagi. Pasalnya, sebagian TKA tersebut adalah pekerja dari perusahaan sub kontraktor dari China yang bukan merupakan firma di kawasan industri tersebut.

    Perusahaan sub kontraktor tersebut mengerjakan proyek yang diberikan oleh perusahaan yang ada di dalam kawasan.

    Berkaca dari realitas tersebut, menurut Ronny ke depan semestinya diperlukan aturan tambahan soal perusahaan sub kontraktor seperti itu. Dengan begitu, investor asing tidak sepenuhnya membawa pekerja dari negara asalnya selama pengerjaan proyek di kawasan industri.

    “Jadi pendeknya, saya tidak mau menggunakan kata ugal-ugalan, tapi menurut saya, hilirisasi yang telah berlangsung masih memerlukan perbaikan dan pembenahan di berbagai sisi, agar hasilnya lebih banyak dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat,” kata Ronny.

  • Blak-blakan Luhut soal Angka Kemiskinan di Daerah Hilirisasi Nikel

    Blak-blakan Luhut soal Angka Kemiskinan di Daerah Hilirisasi Nikel

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengungkapkan jumlah penduduk miskin di wilayah nikel di Indonesia turun semenjak dilakukan hilirisasi.

    Menurut Luhut, pada 2015 sebelum dilakukan hilirisasi, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Namun, pada 2023 berkurang menjadi hanya 12,4 persen saja orang miskin dari total penduduknya.

    “Jadi turun kemiskinan di sana. Nah itu apa? ya karena pembangunan ekonomi di sana,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Selanjutnya, di Morowali, pada 2015 angka penduduk miskinnya mencapai 15,8 persen dan pada 2023 turun menjadi hanya 12,3 persen penduduk miskinnya.

    “Jadi juga terjadi cukup perbaikan-perbaikan di sana,” jelasnya.

    Luhut mengatakan penurunan itu memang belum signifikan. Karena itu kemudian pemerintah membangun politeknik di wilayah pertambangan di Tanah Air agar penduduknya mendapatkan pendidikan yang layak.

    Ia mengatakan itu dibangun karena pemerintah menilai proses industri tak bisa lepas dari kualitas pendidikan.

    “Sekali-kali berkunjung deh ke Politeknik, itu menurut saya bagus dan guru-guru nya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana dan mereka langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi dan mereka sekarang bekerja, menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga,” pungkasnya.

    Kemiskinan di daerah hilirisasi tambang menjadi sorotan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat debat cawapres Minggu (21/1) lalu. Imin menyebut hilirisasi yang dilaksanakan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    “Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata Cak Imin.

    (ldy/agt)

  • Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan

    Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal-ugalan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

    Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

    Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah (Sulteng) masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    “Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” imbuh Luhut.

    Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

    Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

    “Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi,” kata Luhut.

    “Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana,” sambung Luhut.

    [Gambas:Instagram]

    Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

    Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

    Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

    (mrh/skt)

  • Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnis keluarga usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

    JK mengungkap hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Ia malahan mengklaim tak sekadar diintimidasi dan diganggu.

    “Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN),” kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

    Kendati, JK enggan mengungkap secara rinci bentuk intimidasi pada bisnis miliknya. Ia tak ingin masyarakat tahu kesulitan yang dialami dirinya. JK menganggapnya sebagai risiko atas pilihan politik yang diambil.

    “Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya,” jelas dia.

    JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya.

    “Sekarang orang takut ketemu saya,” ujar dia.

    Lantas apa saja bisnis milik keluarga JK?

    JK dan keluarga adalah pemilik bisnis Kalla Grup atau biasa dikenal KALLA, salah satu perusahaan terbesar di Timur Indonesia.

    Berdasarkan website perusahaan, KALLA didirikan sejak 1952 oleh Hadji Kalla yang merupakan ayah JK. Adapun KALLA saat ini dipimpin oleh Solihin Kalla sejak 2018.

    Solihin Kalla tak lain merupakan anak dari JK. Solihin sendiri ialah President Director keempat KALLA, setelah Hadji Kalla (1952-1967), JK (1967-1999), Fatimah Kalla (1999-2018).

    Unit bisnis KALLA mencakup delapan sektor, yakni otomotif, transportasi logistik, energi, manufaktur, konstruksi, properti, pendidikan, dan perhotelan.

    Di sektor otomotif, KALLA memiliki perusahaan bernama Kalla Toyota dan Kalla Kars. Kalla Toyota adalah unit bisnis Kalla Group yang merupakan salah satu founder dealer Toyota di Indonesia di bawah naungan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Toyota Astra Motor.

    Sedangkan Kalla Kars merupakan salah satu dealer resmi Jeep di Indonesia. Kalla Kars memiliki outlet yang tersebar di kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Palu dan Manado yang saat ini melayani kebutuhan bengkel general repair, mobile care, penjualan spare-part dan aksesoris.

    Di sektor transportasi logistik, KALLA pemilik Kalla Lines, Kalla Transport, dan Kalla Logistics. Kalla Lines merupakan perusahaan pelayaran yang menghadirkan Armada Kapal yang beragam, sesuai dengan kebutuhan transportasi laut saat ini.

    Sementara Kalla Transport merupakan perusahaan yang mengelola penyewaan kebutuhan transportasi, baik untuk keperluan operasional perusahaan, kebutuhan pribadi, dan untuk kebutuhan travel yang bersinergi dengan bisnis Kalla otomotif dan logistik.

    Adapun Kalla Logistics merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan distribusi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

    Di sektor energi, KALLA memiliki Malea Energy dan Poso Energy. Malea Energy merupakan unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy yang telah menyelesaikan pembangunannya dengan kapasitas 2×45 MW. Berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Malea Energy telah beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 474 GWH.

    Lalu, Poso Energi adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik telah berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek PLTA Poso kapasitas 515 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 1.669 GWH.

    Di sektor manufaktur, KALLA memiliki Kalla Beton. Perusahaan ini memproduksi beton curah siap pakai (Ready mix) bagi masyarakat sejak 1996.

    Dengan daerah pemasaran meliputi area Indonesia Timur, Kalla Beton telah teruji dan memiliki kualitas terbaik untuk melayani pembangunan proyek konstruksi instansi dan perusahaan serta masyarakat umum.

    Di sektor konstruksi, KALLA memiliki dua unit usaha, yakni Bumi Karsa dan Kalla Aspal. Bumi Karsa adalah bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur sejak 1969.

    Perusahaan ini telah turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

    Sementara Kalla Aspal merupakan Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara.

    Di sektor properti, KALLA memiliki unit usaha Bukit Baruga dan Kalla Inti Karsa. Bukit Baruga memberikan layanan hunian eksklusif di kota Makassar dan sekitarnya.

    Sedangkan Kalla Inti Karsa bergerak di bidang properti komersil. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan perindustrian di kota Makassar dan sekitarnya.

    Di sektor pendidikan, KALLA memiliki Sekolah Islam Athirah dan Kalla Institute. Sedangkan di sektor perhotelan KALLA memiliki unit usaha Inti Karsa Persada.

    KALLA melengkapi best experience pelanggannya dengan bisnis hospitality melalui PT Inti Karsa Persada, khususnya food & beverage seperti Gastros Cafe, Gastros Eatery, SAO Eating Point, Warung Kuliner dan terbaru Timur Resto.

    PT Inti Karsa Persada juga memiliki gedung serbaguna dengan brand Saoraja Ballroom bertempat di Wisma Kalla.

    (mrh/agt)

  • Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal-ugalan

    Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal-ugalan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

    Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

    “Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan,” katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

    “Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan?,” imbuhnya.

    Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

    Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

    “Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan,” katanya.

    Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    (fby/agt)

  • Investasi Masuk ke RI Tembus Rp1.418 T Sepanjang 2023

    Investasi Masuk ke RI Tembus Rp1.418 T Sepanjang 2023

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sepanjang 2023 kemarin tembus Rp1.418,9 triliun.

    Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi investasi itu melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

    “Di 2023 target kami dinaikkan Pak Presiden menjadi Rp1.400 triliun dan di RPJMN sebesar Rp1.099 triliun. Dan alhamdulilah tercapai sebesar Rp1.418 triliun,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (24/1).

    Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp674,9 triliun atau 47,6 persen dari total investasi sepanjang 2023. Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp744 triliun atau 52,4 persen dari total investasi 2023.

    Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 51,5 persen atau setara Rp730,8 triliun.

    Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp688,1 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 48,5 persen dari total investasi 2023.

    Secara sektoral, industri logam dasar masih menguasai investasi dengan nilai sebesar Rp200,3 triliun. Kemudian, industri transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp159,8 triliun, industri pertambangan sebesar Rp156,5 triliun.

    Kemudian industri perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp115,2 triliun, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp105 triliun.

    Berdasarkan lokasinya, Jawa Barat menjadi provinsi dengan PMA dan PMDN terbanyak yakni Rp210, 6 triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta sebesar Rp166 triliun, Jawa Timur Rp145,1 triliun, Sulawesi Tengah sebesar Rp112 triliun, dan Banten sebesar Rp103,9 triliun.

    Berdasarkan negaranya, Singapura menjadi negara dengan investasi ke Indonesia terbesar sebesar US$15,4 miliar.

    Kemudian Tiongkok sebesar US$7,4 miliar, Hong Kong sebesar US$6,5 miliar, dan Jepang sebesar US$4,6 miliar.

    Sementara itu, investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar Rp365,8 triliun. Lalu, total tenaga kerja yang diserap selama kuartal IV 2022 sebesar 457,8 ribu orang.

    Secara rinci, realisasi investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp181,4 triliun atau 49,6 dan PMA sebesar Rp184,4 triliun atau 50,4 persen.

    Investasi yang masuk pada kuartal IV 2022 ada pada lima sektor utama. Pertama, industri pertambangan sebesar Rp54,4 triliun. Kedua, pertambangan sebesar Rp43,2 triliun. Ketiga, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp39,8 triliun.

    Keempat, sektor sektor perumahan, kawasan dan industri dan perkantoran sebesar Rp31,5 triliun. Kelima, industri kimia dan farmasi sebesar Rp28,2 triliun.

    (fby/agt)

  • Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Pemimpin Oposisi Ditikam, Tambah Panjang Daftar Serangan ke Politisi Korsel

    Seoul –

    Insiden penikaman terhadap Lee Jae-myung menambah daftar panjang aksi serangan terhadap politisi Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.

    Lee Jae-Myung, tokoh oposisi Korsel yang mengalami kekalahan tipis pada Pilpres 2022 lalu, ditikam di bagian leher saat menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi.

    Insiden ini terjadi beberapa bulan sebelum Pemilu 2024 di Korsel.

    Pelaku langsung ditangkap di tempat kejadian.

    Lee menderita luka tikam sepanjang 1 cm dan mendapat pertolongan medis di rumah sakit dalam keadaan sadar, menurut laporan yang diterima BBC. Pihak kepolisian menyebut luka yang dialami Lee tidak mengancam nyawanya.

    Pelaku adalah seorang pria berusia antara 60-an atau 70-an tahun. Dia dikabarkan mendekati Lee untuk minta tanda tangan sebelum tiba-tiba menyerangnya.

    Panjang senjata yang dipegang pelaku adalah sekitar 20 cm atau 30 cm, seperti dilansir Yonhap.

    Video-video penikaman Lee Jae-Myung yang tersebar di media sosial memperlihatkan politisi itu jatuh di antara kerumunan, sementara sebagian orang lain berusaha membekap si pelaku. Banyak foto pasca-kejadian memperlihatkan Lee tergeletak di tanah dengan mata tertutup dan seseorang menekan lehernya dengan sapu tangan untuk menahan pendarahan.

    Kantor berita Yonhap memberitakan Lee diterbangkan ke rumah sakit dengan helikopter.

    Kwon Chil-seung, selaku juru bicara Partai Demokrat Korea Selatan pimpinan Lee, mengatakan tim dokter menduga Lee menderita luka di bagian vena jugularis yang membawa darah dari bagian kepala ke jantung.

    Kwon Chil-seung menambahkan Lee Jae-Myun harus menjalani operasi karena dikhawatirkan akan terjadi pendarahan lebih lanjut.

    “Setelah dipindahkan ke RS Universitas Nasional Seoul, kami berencana untuk melakukan operasi secepatnya. Kami sangat mengutuk penyerangan ini dan bagi kami ini adalah penghancuran demokrasi yang amat nyata,” ujar Kwon.

    Lee Jae-Myung menghadiri sebuah konferensi pers di Busan bagian selatan pada Selasa (02/01) pagi (Reuters)

    Lee, yang kini 59 tahun, menduduki kursi di badan legislatif Korea Selatan. Banyak yang memperkirakan Lee akan maju pada pemilihan umum selanjutnya pada bulan April.

    Kekalahan Lee pada pilpres 2022 sangatlah tipis – hanya berbeda 0,73% jika dibandingkan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Ini adalah pilpres paling alot sepanjang sejarah Korsel. Lee pun sangat diyakini akan kembali maju pada pilpres 2027.

    Baca juga:

    Semenjak kekalahannya, Lee telah didakwa dalam kasus korupsi dan pelanggaran kepercayaan (breach of trust). Jaksa penuntut menuduhnya atas pemberian izin kepada pengembang-pengembang swasta untuk meraup keuntungan secara ilegal dari proyek properti saat masih menjabat sebagai Walikota Seongnam – kota berpenduduk 1 juta orang di Seoul bagian selatan.

    Lee menyangkal segala tuntutan terhadap dirinya dan menganggapnya sarat motif politik.

    Pada September, pengadilan menolak permintaan jaksa penuntut agar Lee ditahan sembari menunggu persidangan. Jaksa penuntut masih menyelidiki Lee atas kasus-kasus korupsi yang menyangkut dirinya selagi masih menjabat.

    Putusan pengadilan ini keluar tiga minggu setelah Lee mogok makan sebagai bentuk protes atas kebijakan domestik dan luar negeri dari Presiden Yoon. Lee sampai dilarikan ke rumah sakit akibat aksi mogok makan ini.

    Bukan pertama kali

    Lee Jae-Myung bukanlah politisi Korsel yang pertama yang diserang secara fisik dengan senjata.

    Kantor berita Reuters mencatat sejarah kekerasan politik dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada Maret 2022, Song Young-gil, pendahulu Lee Jae-Myung sebagai pemimpin Partai Demokrat Korsel, diserang saat berkampanye untuk Lee. Pelaku adalah seorang pria lansia yang mengenakan jubah tradisional yang mendekati Song dari belakang dan memukulnya dengan palu.

    Song adalah manajer tim sukses Lee kala itu. Dia harus menjalani operasi dan selamat setelah menderita cedera di bagian kepala. Song pun kembali berkampanye sehari setelah dinyatakan sembuh.

    Baca juga:

    Media setempat mendeskripsikan penyerang Song sebagai seorang aktivis liberal yang memiliki kanal Youtube. Dia dikabarkan meneriakkan slogan-slogan mengkritisi latihan militer bersama antara AS dan Korsel saat menyerang Song.

    Song, yang sudah lama menjadi anggota parlemen, ditangkap pada Desember tahun yang sama dalam skandal bagi-bagi uang untuk pemilu saat itu.

    Pimpinan partai konservatif, Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden Korsel pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik. Dia dirawat di rumah sakit selama sembilan hari akibat serangan tersebut (AFP)

    Pada 2015, Duta Besar AS untuk Korsel Mark Lippert butuh 80 jahitan setelah wajahnya disayat dengan pisau buah saat menghadiri sebuah forum diskusi penyatuan Korea di Seoul.

    Lippert butuh lima hari perawatan di rumah sakit dan juga operasi untuk menyembuhkan luka yang menganga selebar 11 cm di bagian kanan wajahnya. Dia juga menderita luka tusuk di pergelangan tangan kirinya yang mengakibatkan kerusakan saraf.

    Serangan ini dilakukan seorang nasionalis Korea yang menyerukan protes atas latihan militer tahunan bersama antara AS dan Korsel.

    Kantor berita milik negara Korea Utara menyebut serangan terhadap Lippert sebagai “hukuman yang pantas” atas latihan-latihan militer. Mereka menjuluki penikaman itu: “pisau keadilan.”

    Tahun 2006, pimpinan partai konservatif Park Geun-hye, yang kemudian menjadi presiden pada 2013, diserang saat menghadiri kampanye politik.

    Park menderita luka sayatan sebesar 11 cm yang membutuhkan 60 jahitan yang membuatnya tidak mampu berbicara secara normal selama berminggu-minggu.

    Media setempat kala itu melaporkan bahwa pelaku dalam pernyataannya kepada pihak polisi merasa frustasi karena harus menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

    Park Geun-hye adalah putri dari Presiden Park Chung Hee yang tewas dibunuh pada 1979. Dia kemudian dimakzulkan dan dilengserkan pada 2017.

    Penikaman atas Lee Jae-Myung adalah yang terbaru dari sejarah kekerasan politik di Korea Selatan.

    Gubernur Chungcheong, Kim Tae-heum, menyuarakan reaksinya atas serangan pada Selasa (2/1) itu.

    “Terorisme politis seharusnya tidak terjadi,” ujarnya kepada BBC Korea.

    “Kita harus mendirikan mekanisme institusional pencegahan guna menghindari hal seperti ini terjadi lagi pada kemudian hari.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Aris Setiawan Habisi 4 Korbannya Dengan Martil

    Aris Setiawan Habisi 4 Korbannya Dengan Martil

    Surabaya (beritajatim.com) – Aris Setiawan, pria asal Nganjuk ini sempat menggemparkan masyarakat pada 7 April 1997. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai mandor bangunan ini menghabisi empat korbannya dengan menggunakan martil. Saat itu, Aris menjagal anggota keluarga Budi Susanto, seorang kepala cabang bank swasta di kawasan Rungkut.

    Pemicu pembunuhan yang dilakukan Aris adalah hal sepele, yakni terkait proyek pekerjaan yang dijanjikan Budi Santoso.

    Budi Santoso pada Desember 1996 pernah memakai tenaga Aris untuk mengerjakan proyek kantor Bank di kawasan Rungkut. Saat itu Budi Santoso puas dengan hasil kerja Aris sehingga Aris dijanjikan proyek pengerjaan rumah Budi Santoso.

    Namun, janji yang ditawarkan itu tak kunjung datang. Padahal Aris sangat mendambakannya. Budi saat itu juga sangat sulit ditemui karena kesibukannya. Singkat cerita, karena Aris sangat mendambakan proyek tersebut untuk menghidupi keluarganya di Nganjuk, Aris pun mendatangi rumah Budi Santoso.

    Namun, saat itu Aris tak bertemu Budi karena sedang bekerja. Di rumah, dia bertemu dengan isteri Budi, yakni Fransisca. Sempat ada cekcok antara Aris dan Fransisca, karena Fransisca tak menahu proyek pekerjaan yang ditanyakan Aris.

    Naik pitam, Aris langsung menghantam dari belakang Fransiska dengan martil yang telah disiapkannya. Fransisca pun terkapar. Melihat ibunya terkapar, IW, anak Fransiska yang tengah bermain menangis. Panik, Aris juga langsung menghantam balita 4 tahun itu dengan palu hingga terjungkal.

    Mendengar suasana itu, tiba-tiba dari dalam rumah, Y (1,5), anak Cong Lie Tjen (25), tetangga Fransisca yang ada di situ juga ikut dihantam hingga terjerembab ke lantai

    Lie Tjen menyusul dari dalam. Melihat itu, Aris bersembunyi dan langsung menyergap dan turut menghantamkan martilnya hingga terjungkal. Dalam sekejap empat tubuh manusia terkapar di rumah tersebut.

    Korban Aris ternyata belum cukup. Sama seperti korban lainnya, Wen Shu Tjen (60) juga datang dari dalam. Saat mendekat, martil Aris juga menghantamnya hingga roboh. [uci/kun]

  • Dua ‘Ninja’ Satroni Sekolah di Jombang, Gasak Uang Rp100 Juta Lebih

    Dua ‘Ninja’ Satroni Sekolah di Jombang, Gasak Uang Rp100 Juta Lebih

    Jombang (beritajatim.com) – Dua pelaku pencurian menyatroni salah satu ruangan di SMPN 3 Mojoagung Kabupaten Jombang. Dalam aksinya, para pelaku mengenakan penutup kepala ala ninja. Mereka berhasil masuk ke salah satu ruangan. Lalu menjebol brankas berisi uang.

    Dari dua pelaku ini, satu orang berperawakan kurus, satu lagi gemuk. Aksi mereka terekam dalam kamera CCTV (Close Circuit Television) yang ada di sekolah itu. Pelaku diduga naik dari arah utara pagar kawat lalu mengendap-endap.

    Menyadari ada kamera CCTV, salah satu dari mereka sempat mengarahkan kamera pengintai itu ke atas menggunakan sapu. Selanjutnya pelaku ke ruangan TU (tata usaha) yang merupakan tempat brankas. Dia membuka pintu menggunakan kunci yang disimpan di etalase kaca dekat pintu TU.

    Masih dalam rekaman CCTV, satu pelaku yang kurus kemudian masuk ke dalam ruangan. Dia menuju tempat brangkas, sedangkan satu pelaku lagi berjaga di depan pintu ruang TU. Pelaku kemudian menyeret brankas sendirian.

    Nah, ketika berada di depan pintu masuk, brankas diangkat dan bagian depannya dan diganjal menggunakan keset kaki. Brankas dibawa keluar. Pintu TU kembali ditutup, sedangkan kunci ruangan diletakkan di posisi semula.

    Selanjutnya brankas diseret oleh dua pelaku untuk dibawa ke depan ruang kelas 8-B. Kawanan maling itu merusak brankas menggunakan palu dan obeng yang sudah dibawanya. Pelaku menguras uang dalam brangkas sekitar Rp125 juta.

    Video pencurian oleh dua ‘ninja’ tersebut viral di media sosial. Menyebar secara berantai. Kasatreskrim Polres Jombang AKP Sukaca membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, pencurian itu pada Minggu (24/12/2023) dini hari.

    “Kami sudah menerima laporan tersebut dari pihak sekolah. Namun laporannya di kantor Polsek Mojoagung. Langsung kita tindak lanjuti. Kita terjunkan tim untuk mermburu pelaku. Kita juga sudah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara),” kata Sukaca, Selasa (26/12/2023). [suf]

  • Organisasi Internasional Surati 3 Capres RI soal HAM Jelang Pilpres

    Organisasi Internasional Surati 3 Capres RI soal HAM Jelang Pilpres

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW), mengirim surat kepada tiga calon presiden (capres) Indonesia beserta wakilnya menjelang pemilihan presiden pada Februari 2024 mendatang.

    Surat itu berisi 16 pertanyaan mengenai masalah hak asasi manusia di Indonesia, antara lain pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM saat ini dan masa lalu, keadaan di Papua Barat, meningkatnya peraturan diskriminatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hingga perampasan tanah dan masalah lingkungan hidup.

    “Sangatlah penting bagi calon presiden dan partai politik yang ingin mendapatkan suara untuk menjelaskan posisi mereka kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana mereka akan mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang mendesak di negara ini,” kata direktur Asia di Human Rights Watch, Elaine Pearson, dalam keterangan resmi, Senin (11/12).

    “Kuesioner kami memberikan peluang ideal bagi para kandidat untuk merinci posisi mereka dalam bidang hak asasi manusia, yang akan kami publikasikan kepada publik,” lanjut Pearson.

    Dalam surat yang ditujukan kepada pasangan capres-cawapres tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan lain mulai dari kebijakan mengenai hak individu LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), hak disabilitas, perlindungan pekerja migran di luar negeri, dan kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara dan Pasifik.

    Ada pula pertanyaan tentang pertanggungjawaban atas pembunuhan massal pada 1965 serta kekejaman masa lalu terhadap etnis Madura di Pulau Kalimantan, kekerasan sektarian di Kepulauan Maluku, konflik di Aceh, kekerasan di Danau Poso, tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa pada tahun 1998, dan pembunuhan di Timor Timur.

    Human Rights Watch meminta para kandidat untuk menanggapi kuesioner tersebut paling lambat 25 Januari. Balasan dari seluruh pertanyaan akan diumumkan di www.hrw.org/indonesia paling lambat 4 Februari 2024.

    Human Rights Watch adalah organisasi non-pemerintah internasional yang memantau dan membela hak asasi manusia. HRW bersifat non-partisan dan tak mendukung politisi atau partai politik mana pun dari sekitar 100 negara tempat mereka bekerja.

    Menurut keterangannya, Human Rights Watch telah memantau Indonesia sejak 1980an. Organisasi ini tak menerima dana dari pemerintah mana pun.

    Foto: Dok. CNNIndonesia

    Selain kepada tiga calon presiden dan wakil presiden, HRW juga mengirim surat kepada partai politik yang akan berkontestasi di pemilu. Surat-surat itu juga berisi sejumlah pertanyaan terkait HAM.

    “Para calon pemimpin dan partai politik di Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat atas berbagai pertanyaan mengenai hak asasi manusia,” kata Pearson.

    “Sangat penting bagi mereka untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius di Indonesia,” pungkas dia.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]