Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?

    Prabowo Gelar Ratas dengan Menhan hingga Ketua MPR Minggu Sore, Apa yang Dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) selama kurang lebih tiga jam dengan beberapa pejabat di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.
    Mereka yang hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
    Selain itu, hadir juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco.
    Bersama Menhan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI,
    Prabowo
    membahas kegiatan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Morowali dan Bangka Belitung.
    “Jadi, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat terbatas, Minggu.
    Di sisi lain, menurut Prasetyo, Prabowo meminta Kapolri melaporkan perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dalam rapat tersebut.
    Pada pembahasan dengan Kapolri, Prabowo juga disebut mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian karena menangani kasus ledakan di SMA 72 Jakarta dengan cepat.
    Namun, terlepas dari hal itu, Kepala Negara menyatakan bahwa kasus ledakan di SMA 72 Jakarta merupakan alarm bagi semua pihak.
    “Jadi tadi beliau (Prabowo) juga menyampaikan bahwa kita memang perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau juga tadi membahas bagaimana karang taruna harus aktif kembali, Pramuka harus aktif kembali,” kata Prasetyo.
    Belajar dari peristiwa ledakan tersebut, Prabowo juga meminta agar tenaga pendidik lebih sadar dengan sesuatu yang mencurigakan.
    “Termasuk, beliau tadi menyampaikan bahwa kita juga harus mulai berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari
    game online
    ,” ujarnya.
    Game

    online
    yang dimaksud Prasetyo dalam pembahasan Prabowo dengan jajarannya adalah permainan PUBG.
    “Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.
    “Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo lagi.
    Sementara itu, dengan Fadli Zon dan Ketua MPR, Prabowo membahas finalisasi nama-nama yang akan diberikan
    gelar Pahlawan Nasional
    pada 2025.
    Dari hasil pembahasan, disimpulkan 10 nama yang mendapat gelar
    Pahlawan Nasional
    dan akan diumumkan oleh Prabowo pada Senin (10/11/2025).
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Prasetyo.
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama itu, Prasetyo membenarkan.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya.
    Prasetyo lantas menjelaskan alasan pemerintah memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo menjelaskan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Palembang, Bandar Lampung, Palu-Makassar Berpotensi Dilanda Hujan Disertai Petir

    Palembang, Bandar Lampung, Palu-Makassar Berpotensi Dilanda Hujan Disertai Petir

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia mengalami hujan ringan hingga hujan disertai petir pada Minggu, 9 November.

    Prakirawati BMKG, Adelia Febby menyampaikan, wilayah Pulau Sumatera umumnya akan diliputi cuaca berawan hingga hujan ringan.

    “Diprakirakan berawan tebal di wilayah Banda Aceh, sementara hujan ringan berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Padang,” katanya dilansir ANTARA.

    Adelia menyebut potensi hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Bengkulu, sedangkan masyarakat di Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung diimbau mewaspadai potensi hujan disertai petir.

    Untuk Pulau Jawa, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal di Bandung, serta hujan ringan di Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.

    “Sementara itu, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Kupang dan Denpasar. Adapun Mataram diprediksi hujan disertai petir,” ujarnya.

    Di Pulau Kalimantan, Adelia menyebut hujan ringan diprakirakan terjadi di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangka Raya, sementara wilayah Banjarmasin berpotensi mengalami hujan disertai petir.

    Adapun di Pulau Sulawesi, udara kabur berpotensi terjadi di Kendari. Selain itu, hujan ringan diprediksi turun di Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar, sedangkan potensi hujan disertai petir perlu diwaspadai di Mamuju.

    Untuk wilayah Indonesia bagian timur, udara kabur diprakirakan terjadi di Sorong, hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta hujan sedang di Jayapura.

    Adelia mengatakan prakiraan tersebut merupakan gambaran umum cuaca hari ini di masing-masing daerah. Adapun untuk informasi yang diperbarui setiap jam sekali, masyarakat dapat mengakses di laman web resmi bmkg.go.id atau aplikasi Info BMKG.

  • Viral! Siswa SD di Buol Diduga Ditampar Wali Murid di Depan Guru

    Viral! Siswa SD di Buol Diduga Ditampar Wali Murid di Depan Guru

    Buol, Beritasatu.com —  Sebuah video yang memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap seorang siswa SDN 12 Bokat, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, viral di media sosial dan memicu keprihatinan publik.

    Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik yang diunggah oleh akun Jufry Satya Fathan, terlihat seorang anak berseragam sekolah dasar menangis kesakitan setelah diduga ditampar oleh seorang pria yang disebut sebagai wali murid.

    Peristiwa itu terjadi di dalam ruang kelas SDN 12 Bokat. Korban berinisial R (11) disebut tengah belajar ketika pelaku masuk ke kelas dan menamparnya di hadapan guru serta teman-teman sekelas.

    Ayah korban, Kandar, menjelaskan bahwa insiden tersebut berawal dari perselisihan kecil antara anaknya dan cucu pelaku.

    “Masalah anak-anak itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh para guru. Namun suami dari nenek anak itu datang ke sekolah dan langsung menampar anak saya di depan kelas,” kata Kandar kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Kandar menegaskan dirinya telah melapor ke Polres Buol pada hari yang sama.

    “Saya tidak terima anak saya diperlakukan seperti itu. Saya minta pelaku diproses hukum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, anaknya kini mengalami trauma berat dan enggan kembali ke sekolah setelah kejadian tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN 12 Bokat belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Pihak kepolisian setempat juga belum mengeluarkan pernyataan mengenai perkembangan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan anak di lingkungan sekolah ini.

    Kasus tersebut menuai banyak kecaman dari masyarakat dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Buol, yang menilai tindakan kekerasan terhadap anak di sekolah mencederai semangat perlindungan anak dan nilai-nilai pendidikan.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun, serta denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Kini, kasus dugaan penganiayaan itu ditangani aparat kepolisian, dan publik menantikan langkah tegas penegak hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di dunia pendidikan.

  • Geger! Briptu Yuli Setyabudi, Oknum Polisi Sekaligus Konten Kreator, Gelapkan Belasan Mobil Rental

    Geger! Briptu Yuli Setyabudi, Oknum Polisi Sekaligus Konten Kreator, Gelapkan Belasan Mobil Rental

    GELORA.CO – Briptu Yuli Setyabudi, anggota Polri yang juga kreator konten di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), diduga menggelapkan sejumlah mobil rental.

    Kasus ini terungkap setelah beredar video yang memperlihatkan Briptu Yuli diamankan oleh warga. Dalam video tersebut, Briptu Yuli mengakui perbuatannya.

    Dalam videonya, Briptu Yuli disebut-sebut telah menggelapkan sebanyak 12 unit mobil rental.

    Terkait video viral itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienartono angkat bicara. Dia menegaskan, kasus itu sedang dalam proses penyelidikan Propam.

    “Informasi yang beredar di media sosial masih dalam diverifikasi lebih lanjut yang dilakukan oleh Propam,” kata Djoko saat dikonfirmasi Kumparan, Jumat (7/11) tadi.

    Tim Propam Polda Sulteng sedang mencari bukti-bukti. Sehingga, ia mengimbau setiap warga yang merasa dirugikan atau korban dari kasus penggelapan mobil rental, agar segera melapor di Polda Sulteng.

    “Belum ada yang melapor secara resmi. Jadi kami imbau agar segera melapor agar dapat diambil keterangannya,” sambungnya.

    Polda Sulteng tidak akan ragu memproses setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Dan juga berkomitmen akan transparan, profesional dan akuntabel.

    “Proses penyelidikan hingga penyidikan akan dilakukan apabila unsur pidana terpenuhi, sementara penanganan internal juga berjalan melalui mekanisme disiplin dan kode etik,” tegasnya.

    Diketahui, Briptu Yuli Setyabudi, merupakan anggota Polri yang kerap buat konten. Mulai dari konten seputar kepolisian hingga bisnis dan candaan. Karena konten ini, Briptu Yuli juga sebelumnya sempat dikenakan sanksi.

  • Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri

    Profil Idham Azis, Eks Kapolri yang Jadi Anggota Komisi Reformasi Polri
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) Pol Idham Azis sebagai anggota anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
    Idham Azis
    dilantik bersama sembilan orang lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan 7 November 2025.
    Nama Idham Azis tidak asing dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ). Dia adalah Kapolri periode 2019-2021.
    Berikut Ini 10 orang yang dilantik jadi
    Komisi Reformasi Polri
    :
    Ketua:
    Anggota:
    Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara pada 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.
    Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
    Di Institusi Kepolisian, Idham juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010.
    Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.
    Diberitakan
    Kompas.com
    sebelumnya, Idham pernah terlibat dalam upaya melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.
    Idham juga menjadi anggota tim kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
    Hal itu terkait kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy.
    Selain Idham pernah menjadi wakil satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus-kasus teror dan konflik di Poso atau disebut Ops Camar Maleo.
    Karena prestasinya, pada 2017, Idham Azis dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Januari 2019.
    Belum genap setahun menjabat sebagai Kabareskrim, pada 1 November 2019, Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Satgas PKH Kembali Kuasai Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng, Potensi Denda Rp 2,3 Triliun

    Satgas PKH Kembali Kuasai Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng, Potensi Denda Rp 2,3 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Tim Satgas PKH) kembali menguasai lahan seluas 62,15 hektare yang tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Bungku Pesisir, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

    “Melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT Bumi Morowali Utara (BMU) yang memiliki lokasi penambangan di Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,” tutur Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Anang, PT BMU memiki area bukaan tambang yang masuk di dalam Kawasan Hutan atau hutan produksi terbatas tanpa IPPKH atau PPKH, baik yang berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas kurang lebih 66,0144 hektare.

    Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH atau PPKH seluas 62,15 hektare.

    “Terdiri dari 46,03 hektare berada dalam wilayah IUP dan 15,94 hektare berada di luar wilayah IUP. Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” ucap Anang.

    Dia mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH sempat mengungkapkan bahwa terdapat 16 perusahaan yang teridentifikasi, dan yang telah berhasil diverifikasi atau tervalidasi ada sembilan perusahaan yang melanggar atau memasuki wilayah hutan.

    “Salah satu perusahaan yang memasuki wilayah hutan yakni PT Bumi Morowali Utara (BMU) dan PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI),” Anang menandaskan.

     

    Kebakaran hutan dan lahan di Sumatra kian meluas. Seluruh provinsi di Sumatra kini terdeteksi titik api, asap akibat kebakaran hutan bahkan sampai ke negara tetangga Malaysia.

  • Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Satgas PKH Kuasai Kembali Lahan 62 Hektare di Morowali Sulteng

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

    “Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

    Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

    “Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha,” tambah Anang.

    Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

    “Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

    Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. 

  • Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap

    Hakim Kasus Hasto Dapat Promosi Jadi Wakil Ketua PN Cilacap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hakim yang dulu mengadili perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Rios Rahmanto, dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap.
    Hal ini diketahui dari pengumuman di laman resmi badilum.mahkamahagung.go.id.
    “Nama
    Rios Rahmanto
    , jabatan lama Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jabatan baru
    Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
    ,” dikutip dari laman tersebut pada Selasa (4/11/2025).
    Informasi mutasi para hakim ini dibenarkan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto.
    Ia menyebutkan bahwa mutasi Rios merupakan kebutuhan organisasi karena mutasi tidak berlaku untuk satu orang saja.
    Dalam daftar tersebut, ada sebanyak 760 hakim yang dimutasi di seluruh Indonesia.
    “Itu kebutuhan organisasi, dan yang bersangkutan kalau jadi wakil ketua berarti promosi,” kata Yanto saat dihubungi, Kamis.
    Sebelum dimutasi, Rios diketahui tengah menjadi ketua majelis hakim untuk beberapa perkara yang kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Salah satunya adalah kasus dugaan
    korupsi
    jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara dengan terdakwa Iswan Ibrahim dan Danny Praditya.
    Baru-baru ini, Rios juga baru saja memberikan vonis berat kepada eks Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana.
    Pada sidang Kamis (30/10/2025), Rios dan dua hakim anggotanya menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Iwan Henry karena terbukti korupsi penggelembungan anggaran hingga kegiatan fiktif.
    Iwan juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,5 miliar subsider 5 tahun penjara.
    Dua terdakwa lainnya juga tidak lepas dari jeratan hukum.
    Kepala Bidang Pemanfaatan Disbud DKI Jakarta nonaktif, Mohamad Fairza Maulana alias Keta, divonis enam tahun penjara dengan denda Rp 500 juta dan subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 841,5 juta.
    Sementara itu, Pemilik Event Organizer (EO) GR-Pro, Gatot Arif Rahmadi, divonis delapan tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara, serta uang pengganti senilai Rp 13,2 miliar subsider 3 tahun penjara.
    Rios juga sempat ramai dibicarakan publik ketika ia memimpin persidangan yang melibatkan
    Hasto Kristiyanto
    .
    Persidangan ini bergulir pada Maret-Juli 2025.
    Rios dan para hakim anggotanya menyatakan Hasto bersalah karena telah menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masuki dalam proses pergantian antarwaktu anggota DPR RI.
    Hasto pun divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Namun, menurut Rios dan hakim lainnya, Hasto tidak terbukti melakukan perintangan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
    Meski palu sudah diketuk, putusan dari Rios tidak lagi berlaku karena pada 1 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan amnesti dan mengampuni Hasto dari tindakannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesawat yang Mampu Angkut 80 Ton, Setara 10 Ekskavator

    Pesawat yang Mampu Angkut 80 Ton, Setara 10 Ekskavator

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memperkuat armada udara Indonesia dengan menghadirkan dua unit pesawat angkut berat A400M buatan Airbus.

    Pesawat angkut ini memiliki sejumlah keunggulan salah satunya mengangkut barang dengan beban hingga 80 ton atau setara dengan 10 ekskavator.

    A400M pertama kali dipamerkan oleh Airbus di Indonesia pada Maret 2007. Pesawat angkut ini kemudian memperlihatkan tajinya saat mengirim bantuan ke Lombok ketika terjadi gempa bumi pada Agustus 2018. Pada tahun yang sama  pesawat A400M milik AU Malaysia juga pernah mendarat di Palu untuk mengirimkan bantuan.

    Pesawat A400M, sebagaimana dinarasikan dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan, mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis, pengiriman personel dan barang, serta pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan taktis, A400M dapat memuat dan mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Beban berat yang mampu diangkut oleh A400M, di antaranya seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator.

    Kemudian, pesawat A400M juga dapat mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, serta mampu mengangkut peluncur rudal patriot launcher dan truk taktis berat HEMTT Truck.

    Indonesia saat ini resmi menjadi operator ke-10 A400M. Di Asia, ada empat negara pengguna A400M, yaitu Malaysia sebagai yang pertama, diikuti oleh Turki dan Kazakhstan.

    Sebelumnya, unit pertama pesawat A400M dari total dua pesawat yang dipesan oleh Indonesia resmi memperkuat Skadron Udara 31/Angkut Berat Lanud Halim Perdanakusuma dengan nomor ekor A-4001. Unit kedua A400M pesanan Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada tahun 2026.

    “Kita sudah aktif (kontrak pembelian pesawat A400M) dua unit. Kita sudah ada opsi empat unit. Kita mungkin negosiasi untuk kita tanda tangan (pembelian) empat unit lagi. Sementara itu,” kata Presiden Prabowo dilansir dari Antara, Senin (3/11/2025).

    Kontrak pembelian dua unit pesawat A400M diteken oleh Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2021 pada sela-sela acara Dubai Airshow 2021. Dalam acara yang sama, Kementerian Pertahanan RI juga meneken letter of intent (LoI) untuk pembelian empat unit A400M pada masa mendatang.

    Pesawat angkut berat A400M merupakan pesawat serbaguna yang memiliki kemampuan transportasi kargo berat, pengisian bahan bakar di udara, dan untuk operasi-operasi kemanusiaan serta operasi-operasi tempur.