provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Direktur Bapanas tinjau mutu beras bantuan pangan di Parigi Moutong

    Direktur Bapanas tinjau mutu beras bantuan pangan di Parigi Moutong

    Parigi, Sulteng (ANTARA) – Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Republik Indonesia Indra Wijayanto meninjau mutu beras bantuan pangan sebelum disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

    Kunjungan dilaksanakan pada Selasa, bertujuan untuk memastikan kualitas beras yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten itu.

    “Kami bersama jajaran pemerintah daerah melihat lebih dekat kualitas fisik beras yang akan dijadikan bantuan pangan. Pengecekan kami lakukan di gudang Bulog Parigi Moutong,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, proses pengecekan dilakukan baik secara visual maupun melalui penimbangan, guna memastikan setiap paket bantuan memenuhi ketentuan standar kualitas.

    “Sebelum didistribusikan, kami harus memastikan mutu beras secara langsung. Dari hasil pengecekan, rata-rata berat memenuhi standar di atas 10 kilogram, warnanya putih, dan kondisi fisiknya layak dikonsumsi,” ucapnya.

    Ia menegaskan, langkah dilakukan pihaknya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat bermutu baik dan aman.

    “Kami ingin memastikan beras yang diterima benar-benar layak dimasak dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Tadi sudah kita lihat bersama, kualitasnya cukup baik,” tutur Indra.

    Ia menambahkan, standar kualitas dan ketepatan timbangan akan terus menjadi perhatian dalam setiap penyaluran bantuan pangan, supaya masyarakat memperoleh haknya secara penuh.

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komplotan Bobol Minimarket di Ketajen Gondol Rokok dan CCTV untuk Hapus Jejak

    Komplotan Bobol Minimarket di Ketajen Gondol Rokok dan CCTV untuk Hapus Jejak

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Minimarket di Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, menjadi sasaran aksi pencurian pada Senin (10/11/2025) dini hari.

    Komplotan pencuri tidak hanya menyikat puluhan bungkus rokok, tetapi juga perangkat CCTV beserta kotak penyimpanan datanya untuk menghapus jejak kejahatan.

    Pelaku diketahui berhasil masuk melalui dinding bagian belakang yang dijebol menggunakan alat keras seperti linggis. Aksi itu terjadi saat minimarket dalam kondisi tutup, dan baru diketahui pada pagi harinya setelah seorang warga melihat kondisi tembok jebol dan segera melapor ke pihak kepolisian.

    “Kami masih melakukan penyelidikan, memeriksa sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan tim identifikasi dari Polresta Sidoarjo untuk proses pendalaman,” ujar Kanit Reskrim Polsek Gedangan Ipda Dudon, Selasa (11/11/2025).

    Menurut Dudon, pelaku diduga berjumlah dua orang dan beraksi dengan sangat terencana. “Dari hasil olah TKP, kuat dugaan pelaku menggunakan alat keras seperti linggis dan palu ganda untuk menjebol dinding bagian belakang,” ungkapnya.

    Setelah berhasil masuk, mereka mengambil sejumlah barang dagangan dan perangkat keamanan toko. Barang yang raib antara lain puluhan bungkus rokok berbagai merek, unit CCTV, dan kotak penyimpanan data rekaman CCTV. Polisi menduga perangkat tersebut diambil untuk menghapus bukti rekaman aksi mereka.

    “Kerugian masih kami hitung oleh pihak manajemen minimarket. Kami juga sedang mengumpulkan rekaman CCTV dari area sekitar untuk mengidentifikasi pelaku,” tegas Dudon, berharap hasil pendalaman dapat segera mengungkap siapa pelaku di balik aksi pembobolan nekat tersebut. [isa/ian]

  • Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Kementrans beri penghargaan relawan yang gugur usai melaksanakan tugas

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) –

    Kementerian Transmigrasi (Kementrans) beri penghargaan gelar Patriot Transmigrasi bagi seorang relawan asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugasnya bersama Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi 11.

    Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Sidoarjo, Selasa, menyatakan bahwa relawan bernama Abdul Rohid tersebut meninggal dunia pada 10 November 2025 setelah melaksanakan tugasnya di kawasan Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah.

    “Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Almarhum Abdul Rohid merupakan Anggota Tim Ekspedisi Patriot 11 yang melakukan riset pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah,” kata Iftitah.

    Menurutnya, almarhum Rohid yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) lebih memilih untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut pada Agustus lalu, dibandingkan mengikuti wisuda yang sejatinya dilaksanakan pada bulan September lalu.

    Iftitah berkata, semangat Rohid dalam memberikan kontribusi nyata bagi negara tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh generasi muda di Indonesia.

    Dalam upacara pemberian penghargaan gelar Patriot Transmigrasi di Sidoarjo, Selasa (11/11) sore tersebut, Iftitah juga menyatakan Kementrans akan memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita Rohid yakni memastikan adik perempuan almarhum yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas untuk dapat menempuh pendidikan sarjana di masa mendatang.

    Iftitah memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan secara penuh dari pemerintah yang bekerja sama dengan ITS. Selain itu Iftitah juga memastikan pihaknya akan memberikan baju batik terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan guna dapat digunakan pada momen wisuda Rohid yang dijadwalkan pada Maret 2026 mendatang.

    “Kami pastikan akan memberi bantuan berupa beasiswa bagi adik perempuan korban hingga selesai pendidikan sarjana. Kami juga akan memberikan batik terbaik bagi orang tua dan saudara korban agar digunakan pada wisuda almarhum pada Maret 2026 mendatang,” kata Iftitah.

    Iftitah turut menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot Transmigrasi Kementrans merupakan salah satu upaya lembaga dalam melaksanakan pemerataan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui pendistribusian SDM unggul dan terpilih tersebut menuju 154 daerah transmigrasi di seluruh Indonesia.

    Selain upacara pemberian penghargaan Patriot Transmigrasi tersebut, pihak kampus juga menyerahkan ijazah almarhum kepada keluarga sekaligus menyerahkan secara simbolis gelar sarjana bagi almarhum.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Pemerintah beri Rp300 M untuk insentif pemda atasi stunting tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar kepada pemerintah daerah (pemda) yang menunjukkan kinerja baik pada upaya penanganan stunting untuk tahun anggaran 2025.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 10 November 2025.

    “Menetapkan alokasi Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025 untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting sebesar Rp300 miliar,” demikian bunyi putusan kedua KMK 330/2025, dikutip di Jakarta, Selasa.

    Nilai insentif tahun ini lebih rendah Rp475 miliar bila dibandingkan insentif tahun lalu yang mencapai Rp775 miliar.

    Selain dari segi nominal, jumlah pemda penerima insentif kategori ini juga lebih rendah pada tahun ini, dengan rincian 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota.

    Sedangkan, pada KMK 353/2024 yang diteken oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jumlah daerah penerima insentif sebanyak 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota.

    Untuk tahun ini, provinsi yang menerima insentif di antaranya Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

    Sementara untuk kabupaten, di antaranya Deli Serdang, Batu Bara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir, Pringsewu, Bandung, Bogor, Garut, Karawang, Demak, Kudus, Pemalang, Sukoharjo, Bojonegoro, Jombang, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, dan Tuban.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan

    Daftar Wilayah yang Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang Sepekan ke Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andri Ramdhani, memprakirakan potensi cuaca ekstrem besar wilayah Indonesia sepekan ke depan, mulai Senin (10/11/2025) hingga Minggu (16/11/2025).
    “Berdasarkan analisis
    BMKG
    , potensi hujan sedang hingga lebat pada 10-12 November 2025 berpotensi terjadi di sebagian besar di DKI Jakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara,” jelas Andri dalam keterangan pers, dikutip Selasa (11/11/2025).
    Adapun potensi hujan lebat-sangat lebat dengan status SIAGA berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
    “Untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat,” jelas Andri.
    Pada 13-16 November 2025, potensi hujan dengan kategori lebat–sangat lebat dengan status SIAGA masih akan terjadi di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
    Potensi hujan sedang-lebat juga berpotensi turun di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, hingga Lampung.
    Kemudian di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua.
    Potensi angin kencang masih akan terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.
    Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa peningkatan intensitas hujan sepekan ini dipicu oleh aktifnya berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global, regional, hingga lokal.
    “Gabungan dinamika atmosfer tersebut diprediksi meningkatkan potensi cuaca ekstrem dan dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang,” kata Guswanto.
    Karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di ruang terbuka saat hujan petir, serta menjauhi pohon besar dan bangunan yang rapuh.
    “Peningkatan curah hujan diprakirakan berdampak bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, sehingga diperlukan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di Samudra Hindia barat Sumatra–selatan Jawa, Laut Banda, Laut Flores, dan Laut Arafura,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI Jakarta Dihantui Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Imbauan BMKG

    DKI Jakarta Dihantui Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Imbauan BMKG

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti cuaca ekstrem sepekan ke depan. DKI Jakarta termasuk wilayah yang menjadi perhatian, lantaran berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat di periode 10 sampai 12 November, bersama sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hujan lebat disertai angin kencang juga masih akan terjadi di DKI Jakarta hingga pekan berikutnya. Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Banten juga dihantui potensi yang sama.

    Imbauan BMKG

    Pada wilayah dengan intensitas hujan tinggi, perlu ada kesiapsiagaan terkait potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

    BMKG meminta masyarakat menghindari aktivitas saat hujan lebat turun disertai petir dan angin kencang. Sebaiknya juga menjauhi area berikut:

    area terbukapohonbangunan yang rapuh.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Ada beberapa wilayah yang diperkirakan masuk status Siaga atau kondisi hujan lebat dan sangat lebat, yakni:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    (naf/up)

  • BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    BMKG Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Wilayah Ini Masuk Status Siaga

    Jakarta

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto melaporkan peningkatan intensitas hujan kali ini dipengaruhi beragam faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG yang saat ini terpantau di Laut Filipina timur disebutnya bergerak ke arah barat laut menuju Luzon. Walhasil, memberikan dampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini dijelaskan Guswanto, memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Selain itu, kombinasi antara MJO fase 5 (Maritime Continent) dan gelombang Rossby Ekuator serta Kelvin turut memperkuat pembentukan awan konvektif di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Pada periode 10 hingga 12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan melanda:

    sebagian besar SumatraKalimantanSulawesiPapuaDKI JakartaDIYBaliNusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status Siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri.

    Peringatan Berlanjut hingga Pertengahan November

    Pada periode 13 hingga 16 November 2025, BMKG memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah daerah.

    Wilayah dengan status Siaga mencakup Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pramono Bakal Gandeng BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Marsinah Pahlawan Nasional, "Palu Godam" bagi Perjuangan Buruh
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        10 November 2025

    Marsinah Pahlawan Nasional, "Palu Godam" bagi Perjuangan Buruh Surabaya 10 November 2025

    Marsinah Pahlawan Nasional, “Palu Godam” bagi Perjuangan Buruh
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Pemberian gelar Pahlawan Nasional di Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada Marsinah, aktivis buruh asal Nganjuk yang meninggal dunia pada 1993, dinilai sebagai langkah tepat dan bersejarah.
    Menurut Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Nara Setya Wiratama, penetapan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap keberanian
    Marsinah
    , tetapi juga dapat menjadi legitimasi moral dan politik bagi perjuangan kaum buruh di Indonesia.
    “Pemberian gelar
    pahlawan nasional
    ini adalah legitimate, sudah diakui oleh nasional. Meskipun itu seakan-akan hanya hitam di atas putih, tetapi itu menjadi fondasi (perjuangan buruh),” kata Nara kepada
    Kompas.com
    , Senin (10/11/2025).
    Nara mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsinah dapat menjadi “palu godam” bagi para buruh, ketika hak-hak mereka tidak dipenuhi atau bahkan didiskriminasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
    “Dengan Marsinah yang saat ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, itu menjadi palu godam yang bisa digunakan oleh teman-teman buruh ketika suatu saat nasib buruh itu dipontang-panting atau didiskriminasi,” tuturnya.
    Pria yang juga menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten
    Nganjuk
    ini sangat setuju dengan langkah pemerintah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
    Bagi Nara, keberanian Marsinah yang memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh pada masa akhir pemerintahan Orde Baru merupakan tindakan yang luar biasa.
    “Waktu itu pemerintahannya begitu sentralistik dan cenderung otoriter, tidak ada siapa pun yang berani. Siapa pun yang yang berani ya risikonya dibungkam atau hilang,” ucap Nara.
    “Nah, Marsinah ini sosok yang berani, dia adalah salah satu contoh perjuangan, apalagi dia adalah seorang wanita,” kata dia.
    Menurut Nara, sosok Marsinah menembus batas sosial dan politik zamannya, apalagi sebagai seorang perempuan.
    Ia memperjuangkan nasib buruh yang kala itu bekerja dengan tekanan tinggi, tetapi menerima upah tidak layak.
    “Saya sangat cocok dan sepakat Marsinah menjadi pahlawan nasional, dan memang harusnya seperti itu, dan itu layak disandangkan untuk Marsinah,” kata dia. 
    Meski menyambut positif penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional, Nara menilai masih ada “utang sejarah” yang belum dituntaskan, yaitu pengungkapan dalang di balik pembunuhannya.
    Untuk itu, ia mendorong agar dibentuk tim ahli atau tim khusus untuk mengungkap dalang di balik terbunuhnya Pahlawan Nasional Marsinah.
    “Sebenarnya perlu ada tim khusus ya, atau tim ahli yang memang secara khusus untuk menyelidiki ini,” kata dia.
    Kendati demikian, Nara menyadari bahwa untuk mengungkap kasus ini tidak akan mudah.
    “Marsinah wafat tahun 1993, sudah 32 tahun kalau ditarik dari 2025. Artinya kalau mencari dalang siapa, itu sebenarnya sudah ada, banyak hipotesa yang menyatakan dalang si A, si B, dan sebagainya,” ujar dia. 
    “Tapi lagi-lagi ini kaitannya dengan kemauan pemerintah sendiri, itu mau atau tidak, gitu aja,” kata dia.
    Pada Senin (10/11/2025), Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional di bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada aktivis buruh, Marsinah.
    Pemberian gelar ini dilakukan Prabowo kepada ahli waris Marsinah di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
    Dalam proses pemberian gelar pahlawan ini, narator di Istana menyebutkan Marsinah sebagai simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia (HAM).
    “Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa,” ujar narator di Istana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berantas Tambang Nikel di Morowali, Menhan & Panglima TNI Lapor ke Prabowo

    Berantas Tambang Nikel di Morowali, Menhan & Panglima TNI Lapor ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya mulai menyoroti dugaan tambang nikel ilegal yang terdapat di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil karena nikel merupakan salah satu komoditas tambang penting yang dimiliki oleh Indonesia. 

    Pada Minggu kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bahkan telah melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025). 

    Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). 

    “Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu. 

    Sepak Terjang Satgas PKH 

    Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah kembali menguasai lahan tambang ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan lahan tambang yang telah dikuasai oleh negara itu milik PT Bumi Morowali Utara (BMU).

    “Tim Satgas PKH melaksanakan klarifikasi dan penguasaan kembali oleh negara terhadap PT BMU,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Dia menjelaskan PT BMU memiliki area bukaan tambang yang masuk di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Area bukaan tambang itu berada di dalam maupun di luar area Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang totalnya sekitar 66,01 hektare.

    Dalam proses klarifikasi itu, Anang mengatakan bahwa kawasan hutan yang tidak dilengkapi IPPKH/PPKH mencapai 62,5 hektare. Perinciannya, terdiri dari 46,03 Ha berada dalam wilayah IUP dan 15,94 Ha berada di luar wilayah IUP.

    “Dalam kegiatan tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat bukaan pada kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan IPPKH/PPKH seluas 62,15 Ha,” tambah Anang.

    Di samping itu, Anang mengungkap bahwa dari data yang ada, perusahaan yang melakukan operasi pertambangan ilegal ini berpotensi didenda sebesar Rp2,35 triliun.

    “Dari data tersebut, terdapat potensi denda sebesar Rp2.350.280.980.761,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, secara keseluruhan terdapat terdapat 9 perusahaan yang tervalidasi melanggar atau memasuki wilayah hutan. Perusahaan itu di antaranya PT Bumi Morowali Utara (BMU) hingga PT Daya Sumber Mining Indonesia (DSMI).

    Adapun, sejauh ini total wilayah yang teridentifikasi dan dikuasai kembali oleh negara di seluruh Indonesia meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. 

  • Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Usai Kasus Timah, Prabowo Kini Pelototi Tambang Nikel Ilegal Morowali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025). 

    “Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025). 

    Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel). 

    “Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden,” terang mantan anggota DPR itu. 

    Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025). 

    Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. 

    “Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025),” demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025).