Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Jakarta: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sebuah pemikiran unik yang pernah terlintas saat dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Ia sempat memiliki rencana untuk melapisi palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan emas. 

    Namun, Megawati bersyukur rencana tersebut tidak pernah diwujudkan. Menurutnya, ide tersebut muncul karena ia menganggap MK sebagai institusi yang harus memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pengadilan lain.

    “Dulu, tahu nggak, saking saya mikir nih, MK gitu ya, jadi wah gitu, palunya, untung nggak jadi, mau saya lapis emas. Tahu nggak. Bener loh,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024.

    Baca juga: Dicecar Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insyaallah

    Hakim Harus Mencerminkan Keadilan
    Megawati menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar karena disumpah untuk mencitrakan keadilan. Ia menganggap keadilan sebagai “mantra suci” yang harus bersemayam dalam sanubari seorang hakim.

    “Dengan sumpah pakai Al-Quran kalau Islam, artinya kan, dia bertanggung jawab, jangan lupa, lho ya bener, kalau nggak ya jangan mau disumpah, tapi nggak jadi hakim. Kenapa disumpah? Karena dia harus mencitrakan keadilan,” kata Megawati.

    “Itulah keadilan, yang menjadikan keadilan harus jadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim, hingga lahirlah palu emas, itulah saya mau balut sama emas,” tambahnya.

    Namun, ide tersebut akhirnya urung direalisasikan. Megawati khawatir palu emas tersebut nantinya malah bisa dijual, yang justru akan mencoreng simbol keadilan itu sendiri.

    “Untung gue nggak bikin dah, dan kapan-kapan palunya dijual juga, aduh gila dah aduh, gawat dah. Jadi harus ingat, hakim juga manusia tahu, presiden juga manusia tahu,” ujar Megawati sambil tertawa kecil.

    Megawati mengaku bahwa pikirannya kala itu dilandasi keinginannya agar Mahkamah Konstitusi memiliki simbol yang berbeda dibandingkan lembaga pengadilan lainnya. Namun, pada akhirnya ia merasa bersyukur karena ide tersebut tidak diwujudkan.

    “Supaya lain sama yang lain, pengadilan kan. Aduh, untung nggak (jadi),” tutup Megawati.

    Jakarta: Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan sebuah pemikiran unik yang pernah terlintas saat dirinya menjabat sebagai Presiden ke-5 RI. Ia sempat memiliki rencana untuk melapisi palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan emas. 
     
    Namun, Megawati bersyukur rencana tersebut tidak pernah diwujudkan. Menurutnya, ide tersebut muncul karena ia menganggap MK sebagai institusi yang harus memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pengadilan lain.
     
    “Dulu, tahu nggak, saking saya mikir nih, MK gitu ya, jadi wah gitu, palunya, untung nggak jadi, mau saya lapis emas. Tahu nggak. Bener loh,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis 12 Desember 2024.
    Baca juga: Dicecar Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insyaallah

    Hakim Harus Mencerminkan Keadilan

    Megawati menjelaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab besar karena disumpah untuk mencitrakan keadilan. Ia menganggap keadilan sebagai “mantra suci” yang harus bersemayam dalam sanubari seorang hakim.
     
    “Dengan sumpah pakai Al-Quran kalau Islam, artinya kan, dia bertanggung jawab, jangan lupa, lho ya bener, kalau nggak ya jangan mau disumpah, tapi nggak jadi hakim. Kenapa disumpah? Karena dia harus mencitrakan keadilan,” kata Megawati.
     
    “Itulah keadilan, yang menjadikan keadilan harus jadi mantra suci yang bersemayam dalam sanubarinya para hakim, hingga lahirlah palu emas, itulah saya mau balut sama emas,” tambahnya.
     
    Namun, ide tersebut akhirnya urung direalisasikan. Megawati khawatir palu emas tersebut nantinya malah bisa dijual, yang justru akan mencoreng simbol keadilan itu sendiri.
     
    “Untung gue nggak bikin dah, dan kapan-kapan palunya dijual juga, aduh gila dah aduh, gawat dah. Jadi harus ingat, hakim juga manusia tahu, presiden juga manusia tahu,” ujar Megawati sambil tertawa kecil.
     
    Megawati mengaku bahwa pikirannya kala itu dilandasi keinginannya agar Mahkamah Konstitusi memiliki simbol yang berbeda dibandingkan lembaga pengadilan lainnya. Namun, pada akhirnya ia merasa bersyukur karena ide tersebut tidak diwujudkan.
     
    “Supaya lain sama yang lain, pengadilan kan. Aduh, untung nggak (jadi),” tutup Megawati.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Komnas Perempuan Luncurkan Pemantauan Kasus Femisida 2024, Tertinggi di Jawa Barat – Halaman all

    Komnas Perempuan Luncurkan Pemantauan Kasus Femisida 2024, Tertinggi di Jawa Barat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melihat hingga hari ini bahwa perempuan dan anak perempuan korban femisida belum memperoleh keadilan.

    Selain itu, keluarga terdampak termasuk anak-anak korban, belum mendapat pemulihan menyeluruh.

    Kasus femisida adalah pembunuhan yang terjadi terhadap perempuan.

    Karenanya, Komnas Perempuan melakukan pemantauan tentang pembunuhan perempuan berbasis gender atau femisida tahun 2024 yang diluncurkan Komnas Perempuan, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2024.

    Pemantauan dilakukan melalui pemberitaan media online untuk periode 1 Oktober 2023 hingga 31 Oktober 2024, dengan menyaring 33.225 berita dan ditemukan 290 kasus dengan indikasi femisida. 

    Peluncuran ini merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). 

    Hasil pemantauan femisida menunjukkan peristiwa paling banyak terjadi di provinsi Jawa Barat, dengan jenis femisida intim masih menempati tempat tertinggi. 

    Dengan jenis femisida intim masih menempati tempat tertinggi dan terdapat isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

    Seperti femisida terhadap perempuan yang dilacurkan (pedila), perempuan lansia, lilitan utang pinjol, dan beban berlapis istri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kekerasan seksual yang berujung femisida. 

    Pemantauan tahun ini juga memotret tumbuhnya berbagai prakarsa organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan tentang femisida.

    Baik melalui pendokumentasian, kampanye publik, penelitian maupun penanganan kasus melalui amicus curiae dan restitusi. 

    Lebih lanjut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyampaikan, femisida intim yaitu pembunuhan yang dilakukan suami mendominasi laporan ini yaitu mencapai 26 persen (71 kasus).

    Diikuti dengan femisida yang dilakukan oleh pacar mencapai 17 persen (47 kasus).

    Lalu dilanjutkan oleh anggota keluarga sebesar 11  persen (29 kasus) dan pengguna layanan seksual sebesar 6 perse  (16 kasus). 

    Pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian ini umumnya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar peristiwa.

    Seperti batu, bambu, palu,balok, kain, sabuk atau tali, disusul dengan penggunaan kekuatan fisik atau digabungkan dengan penggunaan benda tumpul dan/atau senjata tajam yang menunjukkan tingkat sadistis pembunuhan. 

    Ciri-ciri khas lainnya dari femisida yang terpantau adalah tubuh atau organ seksual yang dirusak, penelanjangan, mutilasi, kekerasan seksual sebelum,selama dan sesudah kematian, disembunyikan sampai dengan dibakar. 

    “Alasan tertinggi yang terungkap adalah cemburu atau sakit hati, penolakan hubungan seksual, masalah finansial dan kekerasan seksual,” ungkap Siti Aminah, pada website resmi, Kamis (12/12/2024). 

    Ia mengajak masyarakat untuk berhati-hati dengan narasi cemburu yang digunakan untuk menjustifikasi tindakan para pelaku femisida.

    Serta, menempatkan korban sebagai pihak yang memprovokasi. 

    “Apa pun alasannya, tidak dibenarkan menyakiti sampai membunuh orang lain,” tegas Siti Aminah Tardi. 

  • Komplotan Pencuri Kabel Telkom Dihukum 14 Bulan

    Komplotan Pencuri Kabel Telkom Dihukum 14 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kompotan pencuri kabel telepon Telkom dihukum 14 bulan penjara. Mereka adalah Musdor, Hoirul Anam, Mauludi, Ansori, dan Donny Soehardianto. Para Terdakwa disidangkan di ruang Tirta 2 PN (Pengadilan Negeri) Surabaya, secara Video Call.

    Dalam agenda putusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Titik Budi Winarti disebutkan, para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

    “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP,” ujar hakim dalam putusannya, Kamis (12/12/2024).

    “Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani kurungan dan perintah untuk tetap ditahan,” lanjutnya.

    Menyatakan barang bukti sebuah palu besar (bodem), linggis, korek (crane tangan), gerinda portabel dengan 3 unit baterai dirampas untuk dimusnahkan. Satu lonjor sisa potongan kabel Telkom ukuran 4 meter dikembalikan ke PT Telkom dan 2 unit motor sebagai sarana pencurian dikembalikan ke saksi Wasilah.

    Putusan yang diberikan majelis hakim lebih ringan 10 bulan bila dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Yustus One Simus Parlindungan yang menuntut para terdakwa dengan pidana 2 tahun penjara.

    Atas putusan tersebut, para terdakwa menerima putusan tersebut. “Kami terima Yang Mulia,” sahut para terdakwa melalui sambungan panggilan video.

    Diketahui, bermula pada Jumat 23 Agustus 2024 jam 19.00 WIB, terdakwa Musdor bersama Ansori, Donny Soedardianto, Hoirul Anam sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Irawati 1/7, Kelurahan Sidotopo, Semampir.

    Salah seorang terdakwa yakni Musdor mendapat informasi jika di daerah Jalan Kalianak tepatnya dibawah jembatan terdapat sisa potongan kabel primer milik PT.Telkom Indonesia yang masih laku untuk dijual.

    Atas informasi yang didapat, Musdor berkeinginan untuk mengambil kabel tersebut dengan cara mengajak terdakwa Mauludi dan anak MFZ (berkas Terpisah) untuk berkumpul di rumah terdakwa dan merencanakan untuk mengambil kabel di bawah Jembatan Jalan Kalianak.

    Kemudian pada Sabtu 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, keluma terdakwa dan anak MFZ dengan membawa peralatan berupa satu unit kotrek tangan, satu unit gerinda portable beserta 3 buah baterai, palu besar, dan linggis, berangkat menuju lokasi dengan mengendarai 2 sepeda motor.

    Setelah sampai lokasi tepatnya di sisi selatan jembatan Jalan Raya Kalianak, selajutnya 4 terdakwa yakni Musdor, Hoirul Anam, Mauludi, dan Ansori, bergegas turun ke bawah jembatan menuju kabel milik PT. Telkom Indonesia tertanam dengan membawa peralatan yang dipersiapkan.

    Sedangkan anak (MFZ) bersama Donny Soedardianto, bertugas berjaga-jaga kondisi sekitar di atas jembatan. Saat di bawah jembatan para terdakwa berhasil mengambil sisa potongan kabel sepanjang 4 meter.

    Bahwa selanjutnya pukul 01.30 WIB anggota Polsek Asemrowo M Alfian Noufal dan rekannya mendapat informasi masyarakat terkait adanya aktivitas beberapa orang yang mengambil kabel primer milik Telkom di bawah Jembatan Kalianak.

    Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan anak MFZ dan Donny yang sedang berjaga-jaga di atas jembatan Jalan Kalianak, dan keempat terdakwa yang berada di bawah jembatan bersama barang bukti diamankan untuk dimintakan per tanggung jawaban. [uci/suf]

  • Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Megawati Merasa Dimusuhi Sejagad Dewa Batara, Bingung Diundang ke HUT Golkar yang akan Dihadiri Prabowo

    Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kebingungannya setelah mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk hadir di acara HUT ke-60 Partai Golkar. Megawati bahkan merasa seperti dimusuhi oleh semua pihak, sehingga undangan itu justru membuatnya bertanya-tanya.

    “Ini hari ini, saya diundang, tumben, sama si Bahlil, iyo kan HUT-ne opo, Golkar,” kata Megawati saat menghadiri acara peluncuran buku dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024.

    Megawati memutuskan tidak menghadiri acara tersebut secara langsung. Namun ia tetap menghormati undangan tersebut dengan meminta Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wasekjen PDIP, Utut Adianto, untuk mewakilinya. Hal ini dilakukan Megawati setelah berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Baca juga: Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual

    Presiden ke-5 RI itu juga mengungkapkan rasa bingungnya dengan undangan tersebut. Pasalnya, Megawati merasa dirinya dan PDIP sering dimusuhi. 

    “Ya iya, dong, kan aku dimusuhin sak jagad dewa batara. Sekarang diundang, bingung aku. Ya jadi, kata Hasto, ‘Ya udah deh, Bu, ini aja deh,’ apa namanya, ‘delegasikan’, gitu,” ujar Megawati.

    Lebih lanjut, Megawati juga sempat bergurau soal dilema menentukan siapa yang akan ia kirim sebagai perwakilan. Ia tidak ingin sosok yang ditugaskan memiliki kedudukan rendah di partai.

    “Siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini’, kayak nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat, kalau ketinggian nanti dipikir mau gabung lagi, ha-ha-ha…. Keren nggak?” tambahnya yang disambut tawa peserta diskusi.

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa HUT Golkar akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis. HUT ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah ketua umum partai politik lainnya.

    Untuk diketahui, jagoan Megawati di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menelan kekalahan. Hal ini membuat Megawati merasa berada di luar pemerintahan terpilih.

    Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kebingungannya setelah mendapat undangan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk hadir di acara HUT ke-60 Partai Golkar. Megawati bahkan merasa seperti dimusuhi oleh semua pihak, sehingga undangan itu justru membuatnya bertanya-tanya.
     
    “Ini hari ini, saya diundang, tumben, sama si Bahlil, iyo kan HUT-ne opo, Golkar,” kata Megawati saat menghadiri acara peluncuran buku dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Jakarta, Kamis 12 Desember 2024.
     
    Megawati memutuskan tidak menghadiri acara tersebut secara langsung. Namun ia tetap menghormati undangan tersebut dengan meminta Ketua Fraksi PDIP DPR sekaligus Wasekjen PDIP, Utut Adianto, untuk mewakilinya. Hal ini dilakukan Megawati setelah berdiskusi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
    Baca juga: Megawati Ingin Lapisi Palu Hakim MK dengan Emas, Tapi Khawatir Dijual
     
    Presiden ke-5 RI itu juga mengungkapkan rasa bingungnya dengan undangan tersebut. Pasalnya, Megawati merasa dirinya dan PDIP sering dimusuhi. 
     
    “Ya iya, dong, kan aku dimusuhin sak jagad dewa batara. Sekarang diundang, bingung aku. Ya jadi, kata Hasto, ‘Ya udah deh, Bu, ini aja deh,’ apa namanya, ‘delegasikan’, gitu,” ujar Megawati.
     
    Lebih lanjut, Megawati juga sempat bergurau soal dilema menentukan siapa yang akan ia kirim sebagai perwakilan. Ia tidak ingin sosok yang ditugaskan memiliki kedudukan rendah di partai.
     
    “Siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang nggak ini’, kayak nggak apa ya, sebagai tamu nggak hormat, kalau ketinggian nanti dipikir mau gabung lagi, ha-ha-ha…. Keren nggak?” tambahnya yang disambut tawa peserta diskusi.
     
    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa HUT Golkar akan digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis. HUT ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah ketua umum partai politik lainnya.
     
    Untuk diketahui, jagoan Megawati di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menelan kekalahan. Hal ini membuat Megawati merasa berada di luar pemerintahan terpilih.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Megawati Sebut Pilpres 2024 Cacat dan MK Tak Lagi Berwibawa

    Megawati Sebut Pilpres 2024 Cacat dan MK Tak Lagi Berwibawa

    Megawati Sebut Pilpres 2024 Cacat dan MK Tak Lagi Berwibawa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri menyatakan bahwa
    Pilpres 2024
    adalah pesta demokrasi yang cacat. Dia juga menyinggung
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang tidak lagi menjadi lembaga berwibawa.
    Hal itu disampaikan Megawati saat diminta menjadi pembicara utama atau keynote speaker dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis” karangan Todung Mulya Lubis, Kamis (12/12/2024).
    “Pilpres yang sebenarnya sudah cacat. Saya, kan, bilang MK saya yang bikin, kok jadi bumerang.
    Mbok
    ya baik-baik gitu,” ujar Megawati di Jakarta, Kamis.
    Megawati bercerita bahwa dirinya membentuk MK agar menjadi lembaga penegak konstitusi yang berwibawa. Hal itu ditunjukkan dengan menempatkan MK di dekat Istana Negara.
    Bahkan, Presiden ke-5 RI itu mengaku telah mempertimbangkan secara matang ketika menunjuk Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MK pertama. Sebab, Jimly dianggap sebagai sosok hakim berintegritas.
    “Pak Jimli boleh panggil, suruh ngaku dia. Saya jadikan dia (ketua) MK pertama kan. Saya Presiden Republik Indonesia sampai saya nyari sendiri gedung. Untuk melihat MK itu berwibawa, di dalam ring satu loh. Saya yang nyari,” kata Megawati.
    “Pak Jimly saya minta, kamu jadi, jaga ini (MK), supaya tetap berwibawa. Eh, sekarang mlehe,” jelas Megawati.
    Namun, Megawati justru melihat MK saat ini tidak lagi bertaji dalam menegakkan konstitusi, seiring putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga membuka jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
    “Makanya intervensi keputusan MK nomor 90 telah dicatat sejarah sebagai palu godam yang meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Lah memangnya Mahkamah Konstitusi itu yang jadi jelek gedungnya, rumahnya. Enggak dong. Orangnya dong,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    KPU Tetapkan Anwar-Reny Menang Pilgub Sulteng, Ahmad Ali Kalah

    Makassar, CNN Indonesia —

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilgub Sulawesi Tengah 2024. Pasangan nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny Lamadjido menjadi pemenang dengan raihan 724.518 suara.

    “Seluruh perolehan suara hasil rekapitulasi saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU Sulteng, Risvirenol dikutip dari akun YouTube KPU Sulteng, Kamis (12/12).

    Pasangan Anwar-Reny unggul dari dua lawannya. Pasangan nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri berada di posisi kedua dengan perolehan 621.693 suara.

    Kemudian pasangan nomor urut 3 Rusdy Mastura-Sulaiman Agusto meraih 263.950 suara.

    Risvirenol mengatakan suara sah dalam Pilgub Sulteng 2024 sebanyak 1.610.161 dan suara tidak sah sebanyak 35.062. Total keseluruhan suara sebanyak 1.645.223.

    Calon gubernur petahana Rusdy Mastura harus mengakui keunggulan Anwar-Reny.

    Anwar-Reny didukung dari tiga partai politik yaitu Demokrat, PKS, dan PBB.

    Sementara Ahmad Ali-Abdul Karim didukung oleh delapan partai politik yaitu PAN, Perindo, PSI, NasDem, PKB, Golkar, PPP, hingga Gerindra.

    Sedangkan pasangan Rusdy dan Sulaiman didukung empat parpol yaitu PDI-Perjuangan, Hanura, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

    (mir/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Lebih dari 20 Jam Listrik Padam di Sulut, 882.626 Rumah Tangga Terdampak

    Lebih dari 20 Jam Listrik Padam di Sulut, 882.626 Rumah Tangga Terdampak

    Liputan6.com, Manado – Ratusan ribu rumah tangga atau jutaan jiwa warga Sulut terdampak aliran listrik padam selama lebih dari 12 jam. Padamnya aliran listrik sejak pukul 14.01 Wita, Rabu (11/12/2024), juga menyebabkan jaringan internet ngadat.

    “Saya datang dari Kota Kotamobagu, sepanjang perjalanan ke Kota Manado lebih kurang 4 jam, suasana gelap gulita,” ujar Yanto, salah satu warga Kota Kotamobagu yang bekerja sebagai sopir angkutan umum pada, Rabu (11/12/2024).

    Padamnya listrik membuat akses komunikasi Yanto dengan keluarga maupun pelanggannya terputus. Jaringan internetnya ngadat, baterai ponselnya juga habis.

    “Saya terpaksa mencari rumah makan, untuk sekalian bisa ngecars handphone,” ujarnya.

    Apa yang dialami Yanto, juga dialami sebagian besar warga Sulut. Di Manado misalnya, warga menyerbu pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas genset sehingga aliran listrik tetap tersedia.

    “Makan sekalian cars ponsel. Karena dari tadi handphone sudah tidak aktif lagi,” ujar salah satu pengunjung kawasan Manado Town Square.

    Gangguan jaringan listrik ini terjadi di hampir semua daerah kabupaten dan kota di Sulut. Hingga menjelang subuh, Kamis (12/12/2024), secara bertahap beberapa wilayah mudah teraliri listrik.

    “Kalau di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, listrik sudah menyala sejak pukul 02.00 Wita,” ujar Imelda Warokka, salah satu warga Kelurahan Kinali 1, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulut.

    Sementara itu di Kota Manado, sejak Rabu (12/12/2024), sejumlah kawasan sudah mulai teraliri listrik, terutama di pusat-pusat pemerintahan, rumah sakit, Polda Sulut, dan kantor PLN Wilayah Suluttenggo. Sedangkan daerah lainnya di Kota Manado masih dalam kondisi listrik padam.

    “Belum menyala listrik di sini, sejak kemarin sore sampai sekarang,” ujar salah satu pekerja di Café Delta, Kecamatan Sario, Kota Manado, pada Rabu (12/12/2024), sekitar pukul 11.00 Wita.

    PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) segera melakukan pemulihan gangguan jaringan listrik di daerah tersebut.

     

  • Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Kenaikan UMP 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal menteri ketenagakerjaan yang merekomendasikan peningkatan sebesar 6%. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa kenaikan UMP 2025 berlaku merata untuk semua provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan ini telah diundangkan pada Rabu (4/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan juga muncul, seperti potensi peningkatan biaya produksi bagi perusahaan yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis.

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kenaikan upah ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, pemerintah juga mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

    Berikut daftar provinsi dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen:

    1. Aceh: Rp 3.685.616 (sebelumnya Rp 3.460.672)

    2. Sumatra Barat: Rp 2.994.193 (sebelumnya Rp 2.811.449)

    3. Sumatra Selatan: Rp 3.681.571 (sebelumnya Rp 3.456.874)

    4. Kepulauan Riau: Rp 3.623.654 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    5. Riau: Rp 3.508.776 (sebelumnya Rp 3.294.625)

    6. Lampung: Rp 2.893.070 (sebelumnya Rp 2.716.497)

    7. Bengkulu: Rp 2.670.039 (sebelumnya Rp 2.507.079)

    8. Jambi: Rp 3.234.535 (sebelumnya Rp 3.037.122)

    9. Bangka Belitung: Rp 3.623.653 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    10. Banten: Rp 2.905.119 (sebelumnya Rp 2.727.812)

    11. Jakarta: Rp 5.396.761 (sebelumnya Rp 5.067.381)

    12. Jawa Barat: Rp 2.191.232 (sebelumnya Rp 2.057.495)

    13. Jawa Timur: Rp 2.305.985 (sebelumnya Rp 2.165.244)

    14. DIY Yogyakarta: Rp 2.264.081 (sebelumnya Rp 2.125.898)

    15. Jawa Tengah: Rp 2.169.349 (sebelumnya R p2.036.947)

    16. Bali: Rp 2.996.500 (sebelumnya Rp 2.816.672)

    17. Maluku Utara: Rp 3.408.000 (sebelumnya Rp 3.200.000)

    18. Maluku: Rp 3.141.700 (sebelumnya Rp 2.949.953)

    19. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000 (sebelumnya Rp 2.736.698)

    20. Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551 (sebelumnya Rp 2.885.964)

    21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp 3.343.298)

    22. Gorontalo: Rp 3.221.731 (sebelumnya Rp 3.012.318)

    23. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430 (sebelumnya Rp 2.914.958)

    24. Kalimantan Barat: Rp 2.878.285 (sebelumnya Rp 2.702.616)

    25. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 (sebelumnya Rp 3.261.616)

    26. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 (sebelumnya Rp 3.282.812)

    27. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 (sebelumnya Rp 3.361.653)

    28. Kalimantan Timur: Rp 3.579.314 (sebelumnya Rp 3.360.858)

    29. Papua: Rp 4.285.850 (sebelumnya Rp 4.024.270)

    30. Papua Barat: Rp 3.393.500 (sebelumnya Rp 3.615.000)

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta –

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • Wamen PU Diana Usul Lahan Eks Likuifaksi Palu Sulteng Digunakan untuk Pertanian – Halaman all

    Wamen PU Diana Usul Lahan Eks Likuifaksi Palu Sulteng Digunakan untuk Pertanian – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengusulkan lahan eks likuifaksi pasca-bencana Palu, Sulawesi Tengah, dimanfaatkan untuk pertanian.

    Usulan itu ia layangkan ketika melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah untuk meninjau sejumlah infrastruktur penanganan pasca-bencana Palu.

    Diana mengatakan Kementerian PU berkomitmen mendorong pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan tercapai pada 2027.

    “Kami ada proyek pembangunan jalan di Jono Oge, di kiri-kanan jalan ada lahan bekas likuifaksi seluas 250 ha,” kata Diana dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (12/12/2024).

    “Lahan tersebut tidak termanfaatkan, saya usul mendukung swasembada pangan lahan tersebut bisa digunakan untuk pertanian,” lanjutnya.

    Kementerian PU nantinya akan menambahkan jaringan irigasi di lahan tersebut.

    Diana telah minta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III untuk menambahkan irigasi dengan memanfaatkan air dari sumur pantau likuifaksi yang dibangun.

    Di Jono Oge, Kementerian PU melalui BWS Sulawesi III pun telah membangun lahan percontohan pertanian dengan metode efisiensi penggunaan air untuk memitigasi potensi likuifaksi berulang terjadi.

    Lahan seluas 1.000 m2 ini telah dimanfaatkan untuk bawang merah batu yang ditanam perdana pada Juni 2024 dan hasil panen pertama seberat 150 kg.

    Di lokasi ini, BWS Sulawesi III juga merehabilitasi dan merekonstruksi sistem irigasi Gumbasa untuk mengembalikan fungsi irigasi di D.I Gumbasa akibat bencana Palu pada 2018 silam.

    Proyek ini dikerjakan oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp 192 miliar yang dikerjakan Desember 2022 hingga Juni 2024.

    “Di sini ada 1.500 ha lahan potensial di luar dari D.I Gumbasa, dengan memanfaatkan air tanah di daerah yg berpotensi likuifaksi, di sekitar jaringan irigasi Gumbasa tepatnya di Desa Jono Oge,” ujar Diana.

    “(Di sini) bisa digarap untuk mendukung swasembada pangan, bisa bawang merah batu atau padi tergantung kebutuhannya,” sambungnya.

    Kepala BWS Sulawesi III Dedi Yudha Lesmana mengatakan pemanfaatan lahan ini ditargetkan dilaksanakan pada 2025.

    “Tahun depan kita kerjakan dengan memanfaatkan air irigasi dan sebagian dari air sumur pantau likuifaksi,” kata Dedi.