provinsi: SULAWESI TENGAH

Komdigi Ungkap Lelang Frekuensi 1,4 GHz Digelar Akhir Februari 2025

Jakarta –

Setelah melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan akan menggelar lelang di akhir Februari 2025.

Komdigi menyiapkan lebar pita 80 MHz di frekuensi 1,4 GHz yang nantinya diperuntukkan khusus untuk melayani internet di rumah, juga dapat mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kemungkinan targetnya (lelang frekuensi 1,4 GHz) kalau peraturan menterinya bisa segera sesuai jadwal, kemungkinan minggu ketiga Februari,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

Wayan menjelaskan yang dapat mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin jaringan tetap block packed switch, bukan operator seluler.

“Nanti operator yang memiliki izin itu kami akan undang,” ucapnya.

Meski Dirjen Infrastruktur Digital memperkirakan bakal ada tiga pemenangnya, namun secara pastinya itu akan tergantung pada hasil konsultasi publik yang telah dilakukan oleh Komdigi.

“Kalau melihat dari konsep sekarang, itu kan 80 MHz itu untuk tiga blok wilayah. Nah, kalau kemungkinan pemenang masih tiga. Itu draft awal ya, bisa saja nanti draft ya berubah. Iya, berdasarkan masukan-masukan. Tapi kelihatannya secara teknis, nggak bisa dibagi dua, tapi nanti kita lihat
perkembangan masukan dari masyarakat,” tuturnya.

Berdasarkan isi dari konsultasi RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang lebar pita 80 MHz itu berada di rentang frekuensi 1427-1518 MHz.

Penggunaannya nanti diberikan dalam bentuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional.

Adapun wilayah regional yang dimaksud, mencakup regional 1 yang terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10. Lalu, regional 2 terdiri atas zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Dan regional 3 terdiri atas zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

Sebagai informasi wilayah berdasarkan zona tersebut, yaitu zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi, zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung.

Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan kabupaten Bekasi, zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi).

Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, zona 7 Provinsi Jawa Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimanatan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur, dan zona 15 Provinsi Kepulauan Riau.

(agt/fyk)

05/02/2025 14:45
8 TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya Nasional

TNI AD Bakal Tingkatkan Status Lima Korem Jadi Kodam, Ini Lokasinya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
TNI Angkatan Darat
(AD) akan meningkatkan status lima Komando Resor Militer (Korem) menjadi Komando Daerah Militer (Kodam).
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan lokasi-lokasi Korem yang akan ditingkatkan statusnya.
“Satu, ada di Papua Selatan, ada di Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, ada Riau dengan Kepulauan Riau, ada di Lampung dengan Bengkulu. Nah, intinya itu,” kata Wahyu, saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
“Sementara konsepnya demikian. Ada lima. Jadi, ada lima
peningkatan status
,” tambah dia.
Proses peningkatan status ini sedang berlangsung dan menjadi salah satu prioritas Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk segera diwujudkan.
Peningkatan status
ini bukan tanpa alasan.
TNI AD menilai bahwa pembentukan Kodam baru akan berhubungan erat dengan sistem pertahanan dan keamanan wilayah.
Selain itu, Kodam baru diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan
swasembada pangan
.
“Karena tentu, struktur organisasi itu juga berpengaruh terhadap langkah-gerak, keputusan, dan manuver jajaran yang ada di lapangan. Semakin tinggi, tentu beberapa unsur di bawahnya akan semakin banyak,” ungkapnya.
Dengan demikian, peningkatan status ini diharapkan dapat menambah jumlah pasukan yang ada.
TNI AD menargetkan bahwa proses peningkatan status Korem menjadi Kodam ini akan rampung pada tahun 2025.
“Insha Allah (selesai 2025). Sekarang sedang berproses,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/02/2025 12:50
MK Tolak Gugatan Taslim-Asgar, Pasangan Iksan-Iriane Menang Pilbup Morowali 2024 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan sengketa Pemilihan Bupati (Pilbup) Morowali yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Taslim-Asgar Ali, terhadap pasangan nomor urut 3, Iksan-Iriane Iliyas. Dengan putusan ini, MK tidak melanjutkan proses persidangan.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang di Gedung MK, Rabu (5/2/2025).

Hakim MK Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa dalil yang diajukan Taslim-Asgar Ali tidak terbukti.

“Berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan dugaan politik uang yang melibatkan beberapa oknum penyelenggara, Mahkamah mencermati bahwa seluruh dugaan pelanggaran telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Morowali. Sebagian besar tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, permohonan ini tidak memiliki dasar,” ujarnya.

Dalil-dalil lain yang diajukan kubu Taslim-Asgar Ali juga ditolak setelah diproses oleh Bawaslu.

“Bawaslu Kabupaten Morowali telah meneruskan laporan kepada penyidik kepolisian. Laporan tersebut sudah diproses dan diputuskan oleh pengadilan negeri, dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diajukan pemohon,” tegas Enny.

MK menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilbup Morowali 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terpisah, tim hukum Iksan-Iriane, Zain Maulana mengatakan hasil sidang MK hari ini cukup memuaskan. Menurutnya, gugatan yang dilayangkan oleh pihak Taslim-Asgar Ali tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi.

“Hasil sidang hari ini cukup memuaskan. Sesuai dengan perkiraan (akan ditolak). Karena pada saat proses gugatan kita sudah mengecek dari permohonan mereka dan bukti-bukti mereka tidak ada yang relevan,” seru Zain kepada wartawan.

05/02/2025 12:36
Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

Daftar Harga BBM Bahan Bakar Minyak Rabu 5 Februari 2025, Cek Pertalite hingga Pertamax

TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembali melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM khususnya untuk BBM nonsubsidi.

Diketahui kebijakan penyesuaian harga ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025.

Berdasarkan penyesuaian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan diantaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95) Dexlite hingga Pertamina Dex.

Terkait dengan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 10.000.

Begitu pula dengan harga Solar Subsidi yakni masih Rp 6.800 per liter.

Dikutip dari Kompas.com melalui Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communivation Pertamina mengungkapkan jika harga BBM setiap bulannya akan dilakukan update harga.

“Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina,” ujar Djoko Santoso.

Melalui laman resminya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Februari 2025:

Update Harga BBM Terbaru Per 1 Februari 2025

Aceh

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14.800
Dexlite: Rp 14.600

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11.800
Pertalite: Rp 10.000
Dexlite: Rp 13.400

Sumatera Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sumatera Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Riau

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Kepulauan Riau

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Turbo: Rp 13.350
Pertamax: Rp 12.300
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.900

Jambi

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Bengkulu

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Sumatera Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Bangka Belitung

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Lampung

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

DKI Jakarta

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Banten

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Yogyakarta

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Jawa Timur

Pertamax Turbo: 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Bali

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 13.700
Pertamax: Rp 12.900
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Turbo: Rp 14.000
Pertamax Green: Rp 19.700
Pertamax: Rp 12.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 14,800
Dexlite: Rp 14.600
Biosolar (Non Subsidi): Rp 14.500

Kalimantan Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.650
Pertamax: Rp 13.500
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.450
Dexlite: Rp 15.250

Kalimantan Timur

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Kalimantan Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Utara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Gorontalo

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Tengah

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Tenggara

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Selatan

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Sulawesi Barat

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Maluku

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Maluku Utara

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 13.900

Papua

Pertamax Turbo: Rp 14.350
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Papua Barat

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

Papua Selatan

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950
Papua Pegunungan
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950

Papua Tengah

Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Dexlite: Rp 14.950
Papua Barat Daya
Pertamax: Rp 13.200
Pertalite: 10.000
Pertamina Dex: Rp 15.150
Dexlite: Rp 14.950

(*)

05/02/2025 10:33
MK Tentukan Nasib 152 Perkara Pilkada dalam Putusan Dismissal Hari Ini Nasional 5 Februari 2025

MK Tentukan Nasib 152 Perkara Pilkada dalam Putusan Dismissal Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –

Mahkamah Konstitusi
(MK) kembali akan menggelar sidang pembacaan putusan/ketetapan
dismissal
untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 hari ini, Rabu (5/2/2025).
Setelah kemarin, Selasa (4/2/2025), hanya meloloskan 20 perkara dari 158 perkara yang disidangkan, MK hari ini akan membacakan nasib 152
sengketa pilkada
, apakah berlanjut pada tahap pembuktian atau tidak.
Dari ratusan sengketa tersebut, terdapat 14 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terdiri dari Pilkada Papua Pegunungan dua perkara, Pilkada Papua, dan Pilkada Papua Selatan dua perkara.
Kemudian ada Pilkada Papua Barat Daya, Pilkada Papua Tengah tiga perkara, Pilkada Maluku Utara tiga perkara, Pilkada Kalimantan Timur, dan Pilkada Sulawesi Tengah.
Sedangkan untuk sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota sebanyak 14 perkara, pemilihan bupati dan wakil bupati 124 perkara.
Dalam sidang hari ini, selain 14 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdapat dua sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati yang menjadi sorotan karena penggugat adalah seorang figur publik.
Pertama adalah artis
Hengki Kurniawan
dengan pasangannya, Ade Sudradjat Usman, yang menggugat hasil pilbup Kabupaten Bandung Barat.
Kemudian ada artis
Vicky Prasetyo
dengan pasangannya, Mochamad Suwendi, yang menggugat hasil pemilihan bupati Kabupaten Pemalang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

05/02/2025 07:56
Seleksi Pita 1,4 GHz Digelar Kuartal I/2025, Sebelum Lelang 700 MHz

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar seleksi spektrum 1,4 GHz pada kuartal I/2025, sebelum pemerintah melelang pita frekuensi 700 MHz.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan Komdigi saat ini masih terus mematangkan persiapan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz. Jika ada kendala, seleksi digelar pada Februari atau Maret 2025.

“Proses seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz direncanakan ada pada kuartal pertama/2025 ini, tetapi tentu dengan mempertimbangkan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut.

BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

Beberapa teknologi yang termasuk dalam BWA antara lain Wi-Fi, WiMAX atau teknologi nirkabel jarak jauh yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Wi-Fi, 4G/5G, hingga satelit.

Hinet (Berca) dan Bolt adalah beberapa merek Wimax yang terkenal pada masanya.

Komdigi menyampaikan terobosan kebijakan tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Wayan juga mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz, kemudian baru pita frekuensi 700 MHz. Wayan tidak menjelaskan alasan seleksi 1,4 GHz lebih diprioritaskan, tetapi diduga berkaitan dengan rencana mendorong hadirnya internet cepat tetap nirkabel (FWA) yang mumpuni.

“Rencana kami saat ini, setelah seleksi/evaluasi pita frekuensi 1,4 GHz akan disusul kemudian dengan proses seleksi pita frekuensi 700 MHz dan pita frekuensi seluler lainnya,” kata Wayan.

Dalam draf Rancangan Peraturan Menteri tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz diketahui bahwa hak penggunaan frekuensi diberikan dalam bentuk IPFR kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet Switched dengan wilayah layanan regional.

Ada 3 regional dengan jumlah zona layanan yang berbeda-beda. Regional 1 terdiri atas zona 4, zona 5, zona 6, zona 7, zona 9, dan zona 10.

Sementara itu regional 2 terdiri dari zona 1, zona 2, zona 3, zona 8, dan zona 15. Terakhir, Regional 3 terdiri dari zona 11, zona 12, zona 13, dan zona 14.

Pembagian Zona

Adapun mengenai pembagian wilayah di 15 zona tersebut adalah sebagai berikut:

-Zona 1, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara;

-Zona 2, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi;

-Zona 3, yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung;

-Zona 4, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi;

-Zona 5, yaitu Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi);

-Zona 6, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

-Zona 7, yaitu Provinsi Jawa Timur;

-Zona 8, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

-Zona 9, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua
Barat Daya;

-Zona 10, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;

-Zona 11, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara;

-Zona 12, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah;

-Zona 13, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat;

-Zona 14, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur;
-Zona 15, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

04/02/2025 19:46
Naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny disetujui pada Rapat Paripurna DPR

Tangkapan layar- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat mengetok palu persetujuan naturalisasi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny disetujui pada Rapat Paripurna DPR
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 04 Februari 2025 – 13:25 WIB

Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui memberikan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atau naturalisasi kepada tiga orang pemain sepak bola, masing-masing Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romeny.

“Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Tim Henri Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Ole Lennard Ter Haar Romeny dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat, yang kemudian dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebelum meminta persetujuan, Adies menjelaskan bahwa sebelumnya Komisi X dan Komisi XIII DPR RI telah menyetujui naturalisasi tiga orang pemain sepak bola tersebut.

Komisi X dan Komisi XIII DPR menyetujui naturalisasi Geypens, Markx, dan Romeny pada rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2).

Raker tersebut dihadiri Geypens dan Markx secara daring, sedangkan Romeny tidak mengikutinya.

Proses berikutnya setelah rapat paripurna adalah dokumen naturalisasi tiga pemain tersebut akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk penerbitan keputusan presiden sebagai syarat pengambilan sumpah warga negara Indonesia (WNI).

Geypens merupakan pemain sepak bola dengan posisi bek kiri dan Markx berposisi bek tengah. Dua pemain itu diharapkan dapat membela tim Garuda pada SEA Games 2025.

Sementara itu, Romeny yang berposisi penyerang diharapkan dapat membela tim nasional Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada 20 Maret mendatang.

Sumber : Antara

04/02/2025 16:57
Beraksi hingga 4 Kali, Sindikat Pembobol Minimarket dan Sekolah di KBB Dibekuk Polisi

JABAR EKSPRES – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cimahi berhasil meringkus komplotan pencuri yang membobol minimarket dan sekolah di wilayah hukum Polres Cimahi.

Tiga pelaku yang membobol minimarket Alfamart di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, berinisial H, S, dan NP. Sementara itu, seorang pelaku berinisial E ditangkap atas aksi pencurian di sekolah-sekolah di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

“Dalam kurun waktu dua minggu, Satreskrim Polres Cimahi bersama jajaran polsek berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Cimahi,” kata Wakapolres Cimahi, Kompol Andry Fran Ferdyawan, dalam konferensi pers di Mapolres Cimahi, Selasa, (4/2/2025).

Andry mengungkapkan, tiga pelaku sindikat tersebut membobol minimarket di Kecamatan Cikalongwetan dengan cara menjebol dinding menggunakan linggis, pahat, dan palu.

BACA JUGA:Viral, Warga Barhasil Amankan Terduga Pelaku Pencurian di Rancasari

“Kami juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat yang digunakan sebagai sarana aksi kejahatan. Barang yang digasak dari toko modern ini di antaranya rokok dan barang lainnya,” ungkapnya.

Namun, sebagian barang hasil curian telah dijual. Meski begitu, polisi berhasil mengamankan sisa barang bukti, yang kemudian memperjelas jalannya penyelidikan.

“Modus operandi mereka adalah menguasai barang-barang di dalam minimarket dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan pribadi,” ujar Andry.

Ia menambahkan, sindikat ini telah melakukan aksi pembobolan minimarket sebanyak empat kali. Selain minimarket, aksi pencurian dengan pemberatan juga dilakukan oleh pelaku E, yang menargetkan sekolah-sekolah di Kecamatan Cipatat, KBB.

“Pelaku E membobol dua sekolah dengan modus yang sama. Dari tangan pelaku, kami mengamankan 17 unit laptop, printer, tiga unit proyektor, dan barang lainnya,” ungkap Andry.

BACA JUGA:Aksi Pencurian Sepeda Motor di Kelapa Gading, Polisi Berhasil Amankan Pelaku

Pelaku masuk ke dalam sekolah dengan cara mencongkel jendela dan pintu menggunakan obeng. “E ini sudah melancarkan aksinya di dua sekolah,” tambahnya.

Andry mengimbau, bagi pengelola minimarket dan pihak sekolah untuk meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa.

“Minimarket bisa bekerja sama dengan warga sekitar dengan mempekerjakan mereka, sementara sekolah bisa menyiagakan satpam atau sistem keamanan lingkungan (siskamling),” kata Andry.

04/02/2025 15:56
Tok! RUU BUMN Sah Jadi UU, Atur Pembentukan Danantara

Jakarta –

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi UU. Salah satu yang diatur di dalamnya adalah soal pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (4/2/2025).

“Setuju,” jawab seluruh anggota yang diikuti ketuk palu.

Berdasarkan laporan Komisi VI DPR RI, terdapat 8 fraksi yang menyetujui atau menerima RUU BUMN menjadi UU yakni Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PPP, serta Fraksi PKS.

“Pembicaraan tingkat pertama berlangsung secara kritis dan mendalam. Akhirnya melalui rapat yang dilaksanakan 1 Februari 2025, fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” ujar Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini dalam laporannya.

Berikut poin-poin yang tertuang dalam RUU BUMN:

1. Penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi agar BUMN dapat melaksanakan tugas secara optimal.

2. Pembentukan BP Danantara dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pemisahan fungsi regulasi dan operator BUMN untuk meningkatkan pengelolaan BUMN agar lebih profesional dan transparan.

4. Pengaturan terkait bisnis judgement rule yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan aksi korporasi BUMN dalam rangka peningkatan kinerja BUMN.

5. Penegasan terkait pengelolaan aset BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dilakukan secara akuntabel dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pengaturan terkait SDM, di mana BUMN memberikan peluang bagi penyandang disabilitas serta masyarakat setempat. Selain itu, karyawan perempuan diberikan peluang untuk menduduki posisi jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan strategis lainnya di BUMN.

7. Pengaturan terkait pembentukan anak perusahaan BUMN secara lebih mendetil meliputi persyaratan dan mekanisme pendiriannya dalam rangka memastikan anak usaha memberikan kontribusi yang maksimal bagi BUMN dan negara.

8. Pengaturan secara fundamental terkait privatisasi BUMN termasuk kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi beserta mekanismenya dalam rangka memastikan privatisasi BUMN memberikan manfaat bagi kinerja BUMN l, masyarakat dan negara.

9. Pengaturan mengenai satuan pengawasan interen, komite audit dan komite lainnya.

10. Pengaturan mengenai kewajiban BUMN untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemberdayaan dan kerja sama dengan UMKM dan koperasi, serta masyarakat di seluruh wilayah dengan mengutamakan masyarakat di sekitar BUMN berada sebagai bentuk tanggung jawab sosial di lingkungan BUMN.

Lihat juga Video Komisi VI DPR Rapat Bareng Mensesneg-Menteri Hukum, Bahas RUU BUMN

(aid/fdl)

04/02/2025 10:30
Nikel Berpotensi Masuk Bursa Berjangka RI, Harga Acuan Siap Dibentuk

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah mendorong nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Bappebti pun siap membentuk harga acuan nikel untuk mengoptimalkan perdagangan nikel yang juga merupakan komoditas unggulan Indonesia.

Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan, Bappebti terus berupaya memperkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka di Indonesia. Menurutnya, sebagai produsen sekaligus pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harus mengoptimalkan perdagangan nikel untuk meningkatkan pendapatan negara.

“Saat ini, harga nikel masih mengacu pada bursa luar negeri sehingga diperlukan harga referensi sendiri. Salah satu instrumen untuk mewujudkannya adalah melalui Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi, penguatan pasar dalam negeri, peningkatan pasar ekspor, serta menumbuhkan lebih banyak pelaku usaha,” kata Tirta, dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

Tirta menambahkan, nikel sangat berpotensi menjadi subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembentukan referensi harga nikel di pasar nasional dan global sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Awalnya, nikel banyak digunakan sebagai bahan baku baja tahan karat. Namun, seiring perkembangan teknologi, penggunaannya semakin luas, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik. Dari sisi harga, nikel tergolong komoditas dengan tingkat fluktuasi tinggi. Oleh karena itu, nikel ideal untuk diperdagangkan di bursa berjangka,” imbuh Tirta.

Berdasarkan data United States Geological Survey, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta ton dari total 3,6 juta ton produksi nikel dunia pada 2023. Hal tersebut menunjukkan produksi nikel Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Adapu ndaerah penghasil nikel Indonesia sebagian besar tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia merupakan eksportir nikel terbesar di dunia. Sementara itu,negara tujuan utama ekspor nikel Indonesia adalah China, Jepang, Norwegia, Belanda, dan Korea Selatan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, selain potensi yang besar, berbagai tantangan dalam perdagangan tetap harus menjadi perhatian bersama. Menurut Meidy, Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dunia sudah seharusnya bisa menjadi salah satu penentu harga nikel.

“Indonesia sudah memiliki harga patokan mineral [HPM] nikel. Hal ini telah diatur Peraturan Menteri [Permen] Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Namun, harga bijih nikel Indonesia melalui HPM memiliki perbedaan sekitar 40% dibandingkan harga internasional,”ujar Meidy.

Meidy mengutarakan, rata-rata HPM untuk bijih nikel dengan kadar 1,8% hanya sebesar US$36/mt pada 2024. Sementara itu, rata-rata harga internasionalnya adalah sebesar US$63/mt pada periode yang sama. Lebih lanjut, kesenjangan (gap) harga bijih nikel melalui HPM dibandingkan dengan harga internasional secara keseluruhan mencapai US$6,36 miliar sepanjang 2024.

Di sisi lain, nilai ekspor produk turunan nikel (matte, MHP, NPI, cathode, nikel sulfat) pada Januari—November 2024 sebesar US$ 20,28miliar.

”Salah satu tantangan perdagangan nikel global saat ini adalah industri yang mengharuskan penerapan kerangka lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Pada 2027, Uni Eropa mewajibkan setiap baterai yang masuk ke Uni Eropa memiliki paspor baterai yang salah satu parameter penilaiannya adalah ESG. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama dalamupayamemperluas ekspor nikel ke pasar global,” jelas Meidy.

Meidy menambahkan, saat ini, Indonesia memiliki 395 izin usaha penambangan (IUP) nikel dengan pabrik olahan nikel untuk pirometalurgi sebanyak 49 perusahaandan hidrometalurgi sejumlah enam perusahaan. Adapun, perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi pembangunan pabrik peleburan (smelter) nikel berjumlah 40 perusahaan.

Bagi Meidy, langkah untuk menjadikan nikel sebagai subjek kontrak berjangka di Bursa Berjangka Indonesia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem perdagangan nikel nasional.

“Seiringdengan berkembangnya industri nikel di Indonesia dan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, PBK nikel diharapkan memberikan dampak positif dalam empat aspek. Keempat aspek tersebut yaitu, transparansi harga,transaksi melalui perbankan Indonesia, identifikasi proses bisnis, dan manajemen risiko harga,” kata Meidy.

03/02/2025 20:45