Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Wings Air Buka Rute Baru Lintas Sulawesi, Mana Saja?

    Wings Air Buka Rute Baru Lintas Sulawesi, Mana Saja?

    Liputan6.com, Gorontalo – Maskapai penerbangan Wings Air mengumumkan pembukaan rute baru yang menghubungkan tiga kota utama di Pulau Sulawesi, yaitu Manado, Gorontalo, dan Palu.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antarprovinsi sekaligus memperkuat sektor pariwisata serta perekonomian regional Sulawesi.

    Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menyampaikan bahwa penerbangan perdana akan dimulai pada 21 Maret 2025 dan dijadwalkan beroperasi dua kali dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat dan Minggu.

    “Masyarakat di tiga provinsi tersebut dapat lebih mudah menjangkau satu sama lain, baik untuk keperluan keluarga, bisnis, maupun wisata,” kata Danang.

    Jadwal Penerbangan Wings Air Manado-Gorontalo-Palu:

    Manado (MDC) — Gorontalo (GTO) IW-1164: Berangkat pukul 08.10 WITA, tiba pukul 09.00 WITA.

    Gorontalo (GTO) — Palu (PLW) IW-1164: Berangkat pukul 09.25 WITA, tiba pukul 10.25 WITA.

    Palu (PLW) — Gorontalo (GTO) IW-1165: Berangkat pukul 10.50 WITA, tiba pukul 11.50 WITA.

    Gorontalo (GTO) — Manado (MDC) IW-1165: Berangkat pukul 12.15 WITA, tiba pukul 13.05 WITA.

    Untuk melayani rute tersebut, Wings Air akan mengoperasikan pesawat ATR 72 yang memiliki kapasitas 72 kursi kelas ekonomi.

    Pesawat ini dinilai ideal untuk rute regional dengan jarak menengah, karena mampu memberikan pengalaman terbang yang nyaman dan aman bagi para penumpang.

    Menurut Danang, pembukaan rute ini juga menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata Sulawesi. Wisatawan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai destinasi unggulan seperti Taman Laut Bunaken di Manado, Danau Limboto di Gorontalo, dan Taman Nasional Lore Lindu di Palu.

    “Rute ini membuka peluang besar bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya Sulawesi,” tambah Danang.

    Selain itu, Wings Air memudahkan pelanggan dalam memesan tiket dan melakukan check-in melalui aplikasi BookCabin. Dengan fitur ini, pelanggan dapat memesan tiket kapan saja dan di mana saja, serta melakukan check-in tanpa perlu antre di bandara.

    Pelanggan juga dapat bergabung sebagai anggota CabinClub untuk menikmati berbagai penawaran menarik, termasuk diskon tiket dan promo eksklusif lainnya.

    Dengan hadirnya rute baru Manado-Gorontalo-Palu, Wings Air diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi udara yang cepat, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Sulawesi.

     

    Pesawat Lion Air dan Wings Air mengalami insiden bersenggolan di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis siang.

  • GNI Bantu Kesejahteraan Ekonomi dengan Tingkatkan Skill Warga

    GNI Bantu Kesejahteraan Ekonomi dengan Tingkatkan Skill Warga

    Jakarta –

    PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terus berupaya mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar operasional perusahaan. Beragam inovasi dan program pun telah dijalankan, Penjahit Mandiri Berkah Masyarakat Jaya salah satunya.

    Lewat program ini, PT GNI memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat kelompok menjahit di wilayah Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara. Bersama PT Stardust Estate Investment (PT SEI), perseroan juga memberikan pendampingan dengan menggandeng Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar.

    “Salah satu fokus kami adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar industri melalui program tanggung jawab sosial. Pada program ini, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi mereka,” kata Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo dalam keterangan resmi, Senin (10/2/2025).

    Mellysa berharap dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa lingkar industri. Adapun program ini merupakan inisiatif dari PT GNI dan PT SEI untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas serta meningkatkan sinergitas antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

    Program ini menyasar kelompok menjahit dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat dapat memiliki serta mengembangkan keterampilan dan jiwa kewirausahaannya. PT GNI juga memberikan sejumlah alat dan mesin jahit untuk membantu kegiatan operasional pengadaan seragam perusahaan.

    Di samping itu, PT GNI turut mengambil peran dalam melakukan penguatan pada sektor Industri Kecil Menengah (IKM), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program Bina Produk UMKM Pangan . Pada program ini, PT GNI bersama dengan PT SEI membina kelompok Ibu Rumah Tangga di Dusun 3 Bungintimbe untuk mengolah ikan bandeng menjadi olahan abon. Perusahaan juga memberikan sarana dan prasarana berupa penyediaan alat produksi, pelatihan dan pendampingan, hingga perluasan penjualan produk.

    Mellysa menyebut inisiasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan itu sejalan dengan tujuan ke-8 pada daftar Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh produktif, serta pekerjaan yang layak.

    “Kami berharap pelatihan kewirausahaan ini dapat memberikan dampak positif dengan mendorong terciptanya usaha-usaha baru yang dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta pengembangan ekonomi lokal yang lebih dinamis dan berkelanjutan untuk kemajuan ekonomi inklusif di Indonesia,” kata Mellysa.

    Kehadiran PT GNI memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, didukung oleh berbagai inisiatif perusahaan dalam mendorong perkembangan UMKM, yang secara signifikan menggerakkan perekonomian wilayah.

    (akd/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bahas Masalah Coretax di DPR, Dirjen Pajak Minta Rapat Dilakukan Tertutup

    Bahas Masalah Coretax di DPR, Dirjen Pajak Minta Rapat Dilakukan Tertutup

    Jakarta –

    Komisi XI DPR RI membahas pengaturan dan pengawasan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo. Rapat dilakukan secara tertutup.

    Rapat dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dan dimulai pukul 10.28 WIB. Awalnya pimpinan menanyakan kepada Suryo apakah rapat mau dilakukan secara terbuka atau tertutup.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu. Saya tawarkan ini ke Dirjen Pajak, apakah rapat ini dibuka atau tertutup? Nanti baru saya tawarkan kepada anggota,” kata Misbakhun di Ruang Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

    “Kalau diizinkan pimpinan, rapat dilakukan secara tertutup. Terima kasih,” jawab Suryo.

    Suryo didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi.

    Setelah Suryo meminta izin untuk rapat dilakukan secara tertutup, pimpinan pun mengiyakan permintaan tersebut setelah disetujui juga oleh para anggota.

    “Bagaimana, anggota? Setuju, ya? Oke. Maka rapat ini saya nyatakan tertutup untuk umum,” ujar Misbakhun yang diikuti ketuk palu.

    “Minta tolong silakan untuk ditutup, yang tidak berhak untuk mendengarkan silakan keluar,” tambah Misbakhun.

    Sebagai informasi, Coretax yang baru diberlakukan DJP mulai 1 Januari 2025 banjir keluhan dari masyarakat karena sulit diakses. Keluhan yang disampaikan pun beragam mulai dari periode pelaporan maupun transaksi pajak.

    Saksikan juga Blak-blakan: Menguak Rahasia Untung Kilang Minyak Paling ‘Rumit’ Se-Indonesia

    (aid/ara)

  • Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    Komut PLN: Investor Asing Enggan Tanamkan Modal di RI karena Inkonsistensi Kebijakan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisaris Utama (Komut) PT PLN (Persero) Burhanuddin Abdullah berpendapat, realisasi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) yang masuk ke Indonesia sejak merdeka rata-rata hanya 100 juta dolar Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, capaian itu kalah jauh dibandingkan dengan negara Vietnam sudah mencapai 400 juta dolar AS. Selisihnya bahkan empat kali lipat dibandingkan FDI di Indonesia.

    “Bayangkan selama RI merdeka, rata-rata investasi asing FDI yang masuk 100 juta dolar AS, Vietnam yang baru membangun industrinya tahun 90 avarage FDI yang masuk ke Vietnam 400 juta dolar AS,” kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan IKA UNPAD, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Burhanudin mengatakan, kurangnya minat negara asing untuk berinvestasi di Indonesia lantaran inkonsistensi kebijakan ekonomi dalam setiap perubahan pemerintahan.

    “Kita situasinya seperti itu, kita terkenal sebagai negara yang dalam policy ekonominya berubah dari waktu ke waktu. Perubahan itu gampang mending kalau konsisten perubahan itu menunjukan kebijakan kita dimasa lalu konsisten dalam inkonsistensi. Itu yang membuat pihak lain tidak suka masuk ke Indonesia,” papar dia.

    Sehingga menurut dia, pemerintah perlu membuat cerita baru dengan menegakkan ekonomi Pancasila untuk mengatasi ketimpangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

    “Kita ingin mendorong pembangunan berkelanjutan dan ekonomi pancasila sebagai landasan pemikiran dalam merancang program menjawab tantangan dan peluang Indonesia indonesia emas 2045,” jelasnya.

    Di satu sisi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang 2024 realisasi investasi mencapai Rp 1.714,2 triliun.

    Adapun dari total investasi tersebut, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 900,2 triliun atau setara 52,5 persen dan jumlah ini naik 21 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 814 triliun atau 47,5 persen dari target investasi.

    Sementara itu, total realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 818,8 triliun setara 47,8 persen. Sedangkan investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 895,4 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Singapura menjadi negara terbesar menanamkan investasinya di Indonesia sebesar 20,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Memang Singapura ini dalam 10 tahun terakhir ini konsisten nomor 1 terus tidak tergeserkan. Lada tahun ini negara Singapura adalah 20,1 miliar dolar AS,” kata Rosan dalam Konferensi Pers di BKPM, Jumat (31/1/2025).

    Posisi kedua yakni Hongkong yang berinvestasi ke Indonesia sebesar 8,2 miliar dolar AS. Sedangkan posisi ketiga yakni Tiongkok sebanyak 8,1 miliar dolar AS. Rosan bilang, bahwa kedua negara ini kerap kali bertukar posisi. Namun untuk tahun 2024 ini Hongkong jadi yang nomor dua.

    “Kemudian memang ini kita pecah nih biasanya Tiongkok itu nomor 2 Hongkong nomor 3. Tetapi dari Hongkong 8,2 miliar dolar AS dari China 8,1 miliar dolar AS,” tutur Rosan.

    Sedangkan posisi keempat yakni Malaysia sebesar 4,2 miliar dolar AS. Kata Rosan, investasi Malaysia ini terbantu karena ada pembangunan pabrik Lotte yang berlokasi di Banten.

    “Nomor 4 ini Malaysia karena ada investasi yang masuk dari Lotte yang cukup signifikan dan juga dari Amerika Serikat 3,7 miliar dollar AS. Jadi ini adalah 5 besarnya,” papar Rosan.

    Berdasarkan paparan Rosan, realisasi PMA di lima besar subsektor yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 13,6 miliar dolar AS atau 22,6 persen dari total realisasi investasi.

    Kemudian sektor pertambangan 5,2 miliar dolar AS atau 8,6 persen, industri kertas dan percetakan 4,8 miliar dolar AS atau 8 persen, transportasi, gudang dan telekomunikasi 4,7 miliar dolar AS atau 7,8 persen serta industri kimia dan farmasi 4,1 miliar dolar AS atau 6,9 persen.

    Adapun wilayah PMA sepanjang tahun 2024 terbesar diduduki oleh Jawa Barat sebesar 10 miliar dolar AS atau 16,6 persen, Sulawesi Tengah sebesar 9 miliar dolar AS atau 15 persen. Lalu Jakarta sebesar 7,6 miliar dolar AS setara 12,6 persen, keempat Maluku Utara sebesar 4,4 miliar dolar AS atau 7,3 persen dan terakhir Banten 3,9 miliar dolar AS setara 6,4 persen.

  • Tower Provider Setinggi 31 Meter di Lantai Tiga Rumah Warga Bekasi, Ketua RW: Warga Sekitar Takut – Halaman all

    Tower Provider Setinggi 31 Meter di Lantai Tiga Rumah Warga Bekasi, Ketua RW: Warga Sekitar Takut – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Warga Blok K1 RT 06 RW 13, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Muhammad Kamil pada Minggu (9/2/2025).

    Pertemuan itu terjadi saat Kamil mengagendakan reses di kediamannya, kawasan Perumahan Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Warga RT 06 RW 13, Baron Arta (41) mengatakan tujuan pihaknya menemui Kamil ialah menyampaikan aspirasi terkait keluhan dirinya dengan seluruh tetangga di RT-nya terkait dibangunnya tower provider telekomunikasi.

    Tower tersebut dikeluhkan karena dibangun persis di lantai tiga kediaman seorang warga.

    “Kami mau menyampaikan aspirasi kami terkait menara tower yang ada di lingkungan kami, ini kan masih lingkupnya sama-sama di Duta Harapan, jadi biar bisa didengar sama beliau-beliau,” kata Baron kepada awak media di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025).

    Baron menjelaskan keluhan dibangunnya tower dengan tinggi lebih kurang 31 meter dari tanah itu dikarenakan sejumlah faktor.

    Salah satunya terkait kekhawatiran terhadap konstruksi tower yang warga sekitar lokasi tidak mengetahui apakah layak jika dibangun dengan fondasi di lantai tiga rumah warga dan bukan di tanah.

    Terlebih para warga sekitar lokasi juga khawatir imbas kejadian serupa robohnya beton penyangga tower yang sebelumnya terjadi di kawasan Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Ditambah saat ini dinilai Baron tengah memasuki musim hujan hingga kerap membuat angin kencang dan khawatir mampu membuat tower roboh. 

    “Anak-anak terutama yang paling takut itu roboh kami khawatir dengan radiasi sama bahayanya roboh atau kena angin dan petir, kami takutnya seperti itu,” jelasnya.

    Baron berharap seusai pengaduan ke dewan itu aspirasi pihaknya dapat didengar dan ada upaya penindakan untuk tower tersebut dibongkar.

    “Semoga anggota Dewan juga mendengar dan bisa datang ke Duta Harapan melihat, harapannya tetap diturunkanlah, bisa turun (atau dibongkar),” ujarnya.

    Sementara anggota DPRD dari fraksi PKS itu sudah menerima aspirasi dari para warga tersebut.

    Kamil menyampaikan Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad juga sudah merespon keluhan warga terkait pembangunan tower itu.

    Diketahui juga disampaikan Kamil kalau Gani sudah menginstruksikan kepada Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk melakukan pengecekan prosedural.

    “Dari Distaru tapi yang jelas memang respon dari Pj Walikota luar biasa begitu berita ini viral, kemudian langsung merespon untuk agar mereview bangunan tower yang ada di RW 13,” lugas Kamil.

    Kamil menuturkan untuk upaya dari pihaknya akan merencanakan pertemuan antara seluruh warga yang menolak pembangunan tower dengan pihak Pemkot Bekasi serta Ketua DPRD, Sardi Effendi.

    “Mungkin menunggu minggu depan, setelah reses ini, kami akan menjadwalkan audiensi kepada warga RW 13 dengan ketua DPRD, harapannya sih saya menyampaikan ke ketua DPRD untuk menghadirkan pihak terkait, seperti Distaru, lalu dinas pertamanan dan terkait izin yang keluar juga mendapat solusi atas keluhan warga bagaimana penyelesaiannya,” tutupnya.

    Sebagai informasi, penolakan terkait pembangunan tower itu dimulai saat pengurus pembangunan tower diduga ingkar janji dengan warga sejak rencana pembangunan pada tahun 2023 hingga terealisasi tahun 2024.

    Saat 2023, pihak pengurus proyek menawarkan saat sosialisasi kepada warga akan dibuatkan penguat sinyal, namun kenyataannya justru yang dibuat adalah tower.

    Lalu pihak pengurus proyek juga menyampaikan untuk jenis tower yang akan dibangun adalah monopoli.

    Namun kenyataannya saat rampung dibangun justru berjenis Self Supporting Tower (SST). Kemudian warga belum memahami apakah pembangunan tower di lantai tiga rumah warga adalah pilihan yang tepat secara aturan atau tidak.

    Pihak warga juga belum mengetahui apakah bahan konstruksi pembuatan tower tersebut dinilai layak atau tidak.

    Kemudian prosedur pembangunan tower dengan bagian bawah ditanam di lantai tiga rumah warga apakah mampu menahan bobot tower.

    Sebab pihak pengurus proyek tower tersebut belum juga memberikan hasil Hammer Test atau pengujian palu pantul sebagai metode untuk mengetahui kekuatan beton.

    Sementara Ketua RT 06 RW 13, Rosadi membenarkan kalau warganya keberatan dengan terpasangnya tower dengan warna tiang merah dan putih itu.

    Tercatat ada lebih kurang 66 KK atau keseluruhan warganya menyatakan keberatan, kecuali penghuni rumah yang diketahui seusai tower rampung dibangun kerap tidak berada di kediaman.

    Pihak warga juga belum mengetahui apakah bahan konstruksi pembuatan tower tersebut dinilai layak atau tidak.

    Kemudian prosedur pembangunan tower dengan bagian bawah ditanam di lantai tiga rumah warga apakah mampu menahan bobot tower.

    Berdasarkan keluhan warga tersebut, dirinya mengaku sempat membicarakan solusi dengan penghuni yang kediamannya dibangun tower tersebut, hanya saja hasilnya tidak kunjung menemukan solusi.

    “Menegur (pemilik rumah) pernah secara halus dengan forum rapat warga tapi beliau tetap kukuh dengan alasan kalau dia menggagalkan perjanjian dia akan kena hukum,” ucap Rosadi.

    Rosadi mengungkapkan kedepannya para warga berharap tower tersebut segera dibongkar.

    Kemudian para warga masih berkoordinasi dengan Kuasa Hukum untuk melakukan tindakan sesuai aturan berlaku.

    “Harapan kami sih tower ini dibongkar karena bukan pada tempatnya, karena ini pemukiman tempat istirahat apalagi sekarang musim hujan dan ditambah lagi peristiwa dua hari lalu (Tambun Utara) jangan sampai menunggu korban jiwa baru ada solusi dan kalau bisa negara hadir di tengah-tengah warga yang membutuhkan solusi,” tutupnya.

     

  • Bikin Sertifikat Tanah Gratis Tak Sepenuhnya Gratis, Tetap Harus Bayar untuk Ini

    Bikin Sertifikat Tanah Gratis Tak Sepenuhnya Gratis, Tetap Harus Bayar untuk Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat secara gratis.

    Program ini dirancang untuk mengurangi sengketa tanah dan meningkatkan kesejahteraan dengan menyediakan bukti kepemilikan yang sah.

    Apa Itu PTSL?

    PTSL adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini bertujuan melakukan pendaftaran tanah secara serentak di seluruh Indonesia agar semua bidang tanah dalam suatu wilayah memiliki sertifikat resmi.

    Sejak diluncurkan pada 2018, program ini telah membantu jutaan orang memperoleh sertifikat tanah secara gratis dan masih akan terus berjalan hingga 2025.

    Apakah PTSL 100% Gratis?

    Pemerintah menanggung beberapa biaya dalam program ini, antara lain:

    Penyuluhan kepada masyarakat. Pengumpulan data fisik dan yuridis. Pengukuran tanah dan verifikasi data. Penerbitan sertifikat tanah.

    Namun, terdapat beberapa biaya yang tetap menjadi tanggungan masyarakat, seperti:

    Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah. Biaya administrasi untuk dokumen pendukung, seperti fotokopi dan meterai. BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPh), kecuali bagi yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
    Estimasi Biaya Tambahan Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017

    Biaya tambahan yang perlu dipersiapkan dapat berbeda di setiap daerah, dengan kisaran sebagai berikut:

    Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000. Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepulauan Riau): Rp350.000. Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000. Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000. Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000.

    Biaya ini digunakan untuk keperluan administratif di tingkat desa dan kelurahan serta operasional pemasangan tanda batas.

    Manfaat PTSL Memberikan Kepastian Hukum
    Sertifikat tanah menjadi bukti hukum yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Mengurangi Sengketa Tanah
    Sertifikasi tanah dapat mencegah konflik kepemilikan di masa mendatang. Memudahkan Akses Kredit
    Sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan saat mengajukan pinjaman ke perbankan. Mendukung Pembangunan Nasional
    Data pertanahan yang valid membantu perencanaan tata ruang dan pembangunan oleh pemerintah. Syarat Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis Melalui PTSL

    Untuk mengikuti program ini, pemohon harus memenuhi beberapa syarat utama:

    Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan tanah yang belum bersertifikat. Tanah yang dimiliki tidak sedang dalam sengketa hukum. Berada di wilayah yang masuk dalam program PTSL (informasi dapat diperoleh di kantor desa atau kantor pertanahan setempat). Dokumen yang Perlu DisiapkanFotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Surat permohonan pengajuan PTSL. Bukti kepemilikan tanah (letter C, girik, petok D, atau akta jual beli/hak waris). Surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disepakati dengan pemilik tanah berbatasan. Berita acara kesaksian dari dua saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan tanah.
    Surat Pemberitahuan Pajak Terutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun berjalan. Bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang dapat dibebaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahapan Pengajuan Sertifikat Tanah Gratis

    Pendaftaran

    Mengajukan permohonan di kantor desa/kelurahan atau kantor pertanahan setempat. Mengikuti penyuluhan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Pengukuran Tanah

    Petugas BPN akan melakukan pengukuran bidang tanah dan pemasangan tanda batas sesuai dengan data yang diberikan pemohon.

    Verifikasi Data

    Pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah dan validasi untuk memastikan tidak ada sengketa atau kepemilikan ganda.

    Sidang Panitia A

    Pemeriksaan administrasi dan pengumuman daftar tanah yang telah disertifikasi selama 14 hari, memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan jika ada sengketa.

    Penerbitan Sertifikat Tanah

    Jika seluruh tahapan telah terpenuhi dan tidak ada keberatan, sertifikat tanah akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik yang berhak. Perbedaan PTSL dan Prona

    Meskipun sama-sama merupakan program sertifikasi tanah gratis, terdapat perbedaan mendasar antara PTSL dan Prona:

    Prona hanya mengukur tanah yang sudah terdaftar, sementara PTSL melakukan pendataan secara menyeluruh di suatu wilayah. PTSL lebih sistematis dan berbasis wilayah, sedangkan Prona tidak memiliki pendekatan yang sistematis. Saat ini, Prona telah terintegrasi dengan PTSL, sehingga pemohon cukup mengikuti PTSL untuk mendapatkan sertifikat tanah.

    Program PTSL memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah yang sah tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

    Meskipun masih ada beberapa biaya tambahan untuk keperluan administratif, program ini tetap menjadi solusi terbaik untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pastikan untuk mengecek apakah suatu wilayah sudah masuk dalam program PTSL 2025 dan segera siapkan dokumen yang diperlukan agar pengajuan sertifikat tanah dapat diproses dengan lancar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Oknum Perwira Polda Sulteng Dipecat Gegara Jadi Calo, Tipu Korban Rp 175 Juta Janjikan Lulus Bintara

    Oknum Perwira Polda Sulteng Dipecat Gegara Jadi Calo, Tipu Korban Rp 175 Juta Janjikan Lulus Bintara

    GELORA.CO – Seorang oknum perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial M di Polda Sulteng dipecat dari dinas kepolisian.

    Hal itu dibenarkan juga oleh Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono, Minggu (9/2/2025).

    Baca juga: Pegawai Honorer Non Database BKN dan Peserta yang Lulus Seleksi PPPK di Sulteng Dapat THR Sebulan Gaji? BKD Jelaskan Metode Pembayaran

    Menurut Djoko, putusan PTDH dilaksanakan dalam sidang kode etik pada Kamis 6 Februari 2025. AKP M terlibat sebagai calo penerimaan anggota Polri.

    Kata Djoko, kasus yang melibatkan AKP M terjadi pada saat penerimaan Bintara Polri tahun 2022.

    “AKP M menjanjikan dapat meloloskan peserta seleksi Bintara Polri dan meminta uang sejumlah Rp 175 juta kepada korban,” ucapnya.

    Lebih lanjut, pemecatan oknum perwira polisi tersebut merupakan wujud komitmen Polda Sulteng dalam membersihkan calo pada seleksi penerimaan anggota Polri di tahun 2025.

    “Tindakan ini juga menjadi momentum Polda Sulteng bersih-bersih oknum yang terlibat calo rekrutmen anggota polri serta menghilangkan stigma negatif ‘masuk polri bayar’,” ujarnya.

    Djoko mengimbau kepada masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya agara tidak memakai jasa calo saat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025.

    “Saya inbau agar orang tua untuk tidak menggunakam jasa calo dan tidak melakukan KKN,” tuturnya.

  • Bikin Sertifikat Tanah Gratis Tak Sepenuhnya Gratis, Tetap Harus Bayar untuk Ini

    Benarkah Program Sertifikat Tanah PTSL 2025 Sepenuhnya Gratis? Simak Penjelasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Program Sertifikat Tanah Gratis 2025 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, memastikan setiap bidang tanah memperoleh sertifikat resmi.

    Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membantu jutaan masyarakat mendapatkan sertifikat tanah secara cuma-cuma, yang mulai diterapkan tahun 2018 dan terus berjalan sampai 2025.

    PTSL memberi kemudahan masyarakat memperoleh sertifikat tanah tanpa biaya besar, dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, akan memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

    Meskipun masih ada sejumlah biaya tambahan, program ini tetap menjadi solusi terbaik untuk masyarakat yang ingin mengamankan hak atas tanahnya.

    Manfaat Program Sertifikat Tanah Gratis Menjamin kepastian hukum: Kepemilikan sertifikat tanah memberi dasar hukum yang jelas untuk pemiliknya. Mencegah konflik tanah: Perselisihan kepemilikan bisa diminimalkan dengan adanya sertifikat. Mempermudah akses kredit: Sertifikat tanah dapat dijadikan jaminan mengajukan pinjaman ke bank. Mendukung pembangunan: Data kepemilikan tanah yang valid membantu pemerintah merencanakan tata ruang dan pembangunan. Biaya Tanggungan Pemerintah Sosialisasi dan edukasi masyarakat Pengumpulan data fisik dan yuridis Pengukuran dan validasi tanah Penerbitan sertifikat Biaya Tambahan Tanggungan Masyarakat Pembuatan dan pemasangan tanda batas tanah Biaya administrasi untuk dokumen tambahan seperti fotokopi dan materai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh), kecuali bagi masyarakat berpenghasilan rendah Estimasi Biaya Tambahan (Berdasarkan SKB 3 Menteri 2017) Kategori I (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT): Rp450.000 Kategori II (Sulawesi Tengah, NTB, Bangka Belitung, Kepri): Rp350.000 Kategori III (Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat): Rp250.000 Kategori IV (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung): Rp200.000 Kategori V (Jawa dan Bali): Rp150.000

    Dana tersebut digunakan guna keperluan administratif di tingkat desa dan operasional pemasangan tanda batas.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Landa Berbagai Kota di Indonesia

    Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Landa Berbagai Kota di Indonesia

    Jakata, Beritasatu.com – Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geosifika (BMKG) pada hari ini, Minggu (9/2/2025), hujan akan melanda berbagai kota di Indonesia. Hujan turun mulai dari intensitas ringan sampai yang disertai petir.

    Prakirawan BMKG Rira Damanik menyampaikan, sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca berawan tebal serta hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dimulai dari wilayah Sumatera, awan tebal diprakirakan BMKG akan dialami masyarakat yang berada di Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Jambi. Dalam periode sama, hujan ringan diprediksi turun di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang serta terdapat potensi hujan disertai petir di Bandar Lampung.

    Sementara itu, potensi berawan tebal terdapat di daerah Jakarta, potensi hujan ringan di Serang dan Semarang.

    Adapun potensi hujan sedang terdapat di daerah Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Dikatakan, terdapat potensi hujan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, termasuk hujan ringan di Mataram, hujan intensitas sedang di Denpasar serta hujan disertai petir di wilayah Kupang.

    Selanjutnya, dalam prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprediksi kemungkinan hujan di seluruh ibu kota provinsinya termasuk curah hujan ringan di Palangkaraya dan Samarinda serta hujan yang disertai petir di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin.

    Hujan juga akan melanda kota-kota di Sulawesi.  Hujan ringan terjadi di Palu, hujan sedang di Kendari dan Makassar lalu hujan petir di Mamuju dan Manado. Hanya Kota Gorontalo yang diprediksi mengalami cuaca berawan hari ini di Sulawesi.

    Sementara itu, untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal dialami masyarakat di Ternate, Ambon, dan Sorong serta udara kabur di Manokwari.

    Hujan ringan kemungkinan terjadi di Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.
     

  • Resmi Naik! Harga Bahan Bakar Minyak BBM Minggu 9 Februari 2025, Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Harga Bahan Bakar Minyak BBM Minggu 9 Februari 2025, Berlaku di Seluruh Indonesia

    Resmi Naik! Harga Bahan Bakar Minyak BBM Minggu 9 Februari 2025, Berlaku di Seluruh Indonesia

    TRIBUNJATENG.COM- PT Pertamina kembali melakukan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM khususnya untuk BBM nonsubsidi.

    Diketahui kebijakan penyesuaian harga ini berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025.

    Berdasarkan penyesuaian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis BBM yang mengalami kenaikan diantaranya Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Pertamax Green (RON 95) Dexlite hingga Pertamina Dex.

    Terkait dengan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 10.000. 

    Begitu pula dengan harga Solar Subsidi yakni masih Rp 6.800 per liter.

    Dikutip dari Kompas.com melalui Fadjar Djoko Santoso selaku Vice President Corporate Communivation Pertamina mengungkapkan jika harga BBM setiap bulannya akan dilakukan update harga.

    “Setiap bulan harga BBM diupdate. Untuk penyesuaian harganya bisa dicek di laman resmi Pertamina,” ujar Djoko Santoso.

    Melalui laman resminya, Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

    Kepmen tersebut merupakan perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

    Berikut Daftar Harga Bahan Bakar Minyak BBM Februari 2025:

    Update Harga BBM Terbaru Per 1 Februari 2025

    Aceh

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14.800
    Dexlite: Rp 14.600

    Free Trade Zone (FTZ) Sabang

    Pertamax: Rp 11.800
    Pertalite: Rp 10.000
    Dexlite: Rp 13.400

    Sumatera Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sumatera Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Riau

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Kepulauan Riau

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Free Trade Zone (FTZ) Batam

    Pertamax Turbo: Rp 13.350
    Pertamax: Rp 12.300
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14.100
    Dexlite: Rp 13.900

    Jambi

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Bengkulu

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Sumatera Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Bangka Belitung

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Lampung

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    DKI Jakarta

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Banten

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Yogyakarta

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Jawa Timur

    Pertamax Turbo: 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Bali

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Nusa Tenggara Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 13.700
    Pertamax: Rp 12.900
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600

    Nusa Tenggara Timur

    Pertamax Turbo: Rp 14.000
    Pertamax Green: Rp 19.700
    Pertamax: Rp 12.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 14,800
    Dexlite: Rp 14.600
    Biosolar (Non Subsidi): Rp 14.500

    Kalimantan Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.650
    Pertamax: Rp 13.500
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.450
    Dexlite: Rp 15.250

    Kalimantan Timur

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Kalimantan Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Utara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Gorontalo

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Tengah

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Tenggara

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Selatan

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Sulawesi Barat

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Maluku

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Maluku Utara

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 13.900

    Papua

    Pertamax Turbo: Rp 14.350
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Barat

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Selatan

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950
    Papua Pegunungan
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950

    Papua Tengah

    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Dexlite: Rp 14.950
    Papua Barat Daya
    Pertamax: Rp 13.200
    Pertalite: 10.000
    Pertamina Dex: Rp 15.150
    Dexlite: Rp 14.950