Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Barantin tinjau PH dan kebun durian di Parimo pastikan kesiapan ekspor

    Barantin tinjau PH dan kebun durian di Parimo pastikan kesiapan ekspor

    Parigi, Sulteng (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Badang Pangan Nasional meninjau packing house (PH) atau rumah kemas dan kebun durian telah teregistrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah untuk memastikan kesiapan ekspor komoditas durian ke China.

    “Sebelum ekspor dilakukan, kami harus memastikan ketersediaan buah dan PH untuk mempersiapkan kedatangan tim General Administration of Customs of China (GACC) asal China melakukan audit,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Panggabean di sela-sela peninjauan kebun durian di Parigi Moutong, Selasa.

    Ia menjelaskan pihaknya dan lintas sektor berkomitmen mengawal proses persiapan sebelum ekspor, sehingga pada audit oleh pihak China pada Maret 2025 dapat terlaksana dengan baik dan kualitas buah serta pabrik pengolahan terjamin memenuhi standar.

    Sebagaimana permintaan negara tujuan ekspor, harus memenuhi protokol Good Agriculture Practices (GAP) atau cara budi daya pertanian yang baik dan standar Good Handling Practices (GHP).

    “Buah hasil produksi petani langsung di bawa ke pabrik atau PH untuk proses selanjutnya. Setiap pengiriman buah ke PH memiliki surat jalan sehingga semua dilakukan secara transparan,” ujarnya.

    Ia memaparkan kegiatan produksi dari tingkat petani merupakan simpul pertama menuju rumah kemas, kemudian di tingkat PH juga dilakukan registrasi oleh Badan Pangan Nasional sebagai bagian dari syarat ekspor.

    Saat ini tujuh PH yang teregistrasi dan siap melaksanakan ekspor ke Tiongkok, yang mana semua dokumen dari tingkat petani hingga PH merupakan satu rangkaian dalam memenuhi protokol ekspor.

    “Konsumen tidak hanya sekedar mengonsumsi buah durian, tetapi juga mereka dapat memperoleh informasi yang jelas buah yang mereka konsumsi berasal dari mana, siapa petaninya dan seterunya. Itu sebabnya protokol ekspor wajib dipenuhi,” turut Sahat.

    Di tempat yang sama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulawesi Tengah Nelson Metubun mengatakan, bahwa pemerintah sangat serius dengan rencana ekspor komoditas durian ke Tiongkok.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulteng Nelson Metubun (kanan) memberikan keterangan terkait ekspor durian. (ANTARA/Moh Ridwan)

    Keseriusan itu ditunjukkan dengan komitmen Barantin, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah (pemda) mengawal proses menuju kegiatan ekspor.

    Sekitar 3.056 hektare kebun durian dan 1.379 petani durian di Sulteng telah teregistrasi, guna memenuhi protokol ekspor.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata produksi buah segar durian Sulteng sekitar 433.189 ton lebih per tahun dengan jumlah 1,2 juta pohon telah menghasilkan buah dari total 3,7 juta pohon tersebar di 13 kabupaten/kota.

    “Kami mengapresiasi upaya dilakukan pemerintah pusat dalam mengawal rencana ekspor ini. Perlu kolaborasi yang kuat mulai dari hulu hingga hilir. Kegiatan ekspor langsung ke Tiongkok nanti pertama kali dilakukan pemerintah pusat dan Sulteng daerah pertama yang memulainya,” ucapnya.

    Pewarta: Mohamad Ridwan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    KPK Terima Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan dugaan suap dalam pemilihan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD. Laporan tersebut diajukan oleh Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di DPD.

    Irfan, didampingi kuasa hukumnya Azis Yanuar, mengungkapkan dugaan aliran dana suap mencapai US$ 13.000 per anggota. Dari 152 anggota DPD, sekitar 95 orang diduga menerima uang tersebut.

    “Saya melaporkan salah satu anggota DPD asal Sulawesi Tengah berinisial RAA. Dugaan suap ini berkaitan dengan pemilihan ketua DPD dan wakil ketua MPR unsur DPD,” ujar Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Irfan, masing-masing anggota DPD diduga menerima US$ 5.000 untuk pemilihan ketua DPD dan US$ 8.000 untuk pemilihan wakil ketua MPR dari unsur DPD sehingga jumlahnya mencapai US$ 13.000 per anggota.

    Uang suap pemilihan ketua DPD periode 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD diduga diberikan secara door to door ke ruangan anggota DPD, lalu disetorkan ke rekening bank.

    “Saya bersama bos saya, RAA, dan dua perwakilan lain mengawal uang ini agar tidak tertangkap OTT (operasi tangkap tangan) di jalan. Uang ini digunakan sebagai imbalan untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan calon,” tambah Irfan.

    Kuasa hukum Irfan, Azis Yanuar, menyatakan laporan ini telah didukung bukti-bukti tambahan, termasuk rekaman suara yang menunjukkan keterlibatan seorang petinggi partai politik.

    “Bukti yang kami serahkan ke KPK termasuk rekaman percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini bukan hanya terkait DPD, tetapi juga melibatkan pihak lain,” ungkap Azis.

    Saat ini, KPK masih mempelajari laporan dugaan suap pemilihan ketua DPD 2024-2029 dan wakil ketua MPR dari unsur DPD serta barang bukti yang telah diterima.

  • Barantin pastikan Sulteng penuhi syarat pabean ekspor durian ke China

    Barantin pastikan Sulteng penuhi syarat pabean ekspor durian ke China

    Kami harus memperhatikan dengan saksama setiap persyaratan yang ditetapkan oleh GACC China, baik di kebun maupun di rumah kemas.

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memenuhi persyaratan pabean yang ditetapkan oleh General Administration of Customs China (GACC) dalam persiapan ekspor durian oleh petani di wilayah ini.

    “Kami harus memperhatikan dengan saksama setiap persyaratan yang ditetapkan oleh GACC China, baik di kebun maupun di rumah kemas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk durian kita dapat diterima dan diakui di pasar China,” kata Kepala Barantin Sahat Panggabean dalam pernyataan, di Jakarta, Selasa.

    Untuk memastikan petani durian memenuhi administrasi pabean, dirinya melakukan kunjungan ke salah satu rumah kemas dan kebun durian di Parigi Moutong, Sulteng.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik pertanian modern, sehingga memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas.

    Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk membahas dukungan yang dapat diberikan oleh Barantin dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan kepada para petani.

    Sahat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan berbagai program pelatihan yang relevan guna meningkatkan kapasitas para petani dalam menghadapi persaingan global.

    Menurut dia, kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi para petani dan pelaku usaha di Parigi Moutong untuk terus meningkatkan kualitas produk mereka dan memanfaatkan peluang ekspor yang ada.

    Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya traceability atau ketertelusuran asal-usul produk pertanian, dalam hal ini buah durian, mulai dari registrasi kebun hingga proses pengemasan.

    “Traceability adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kualitas produk kita. Dengan adanya sistem pelacakan yang baik, kita dapat menjamin bahwa setiap produk durian yang diekspor berasal dari kebun yang sudah terdaftar dan memenuhi standar yang ditetapkan,” katanya.

    Sebelumnya, Barantin menginisiasi pertemuan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulteng dalam rangka pembinaan dan audit persiapan ekspor durian ke China.

    Kepala Barantin Sahat Panggabean, di Jakarta, Senin (17/2), menyatakan kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • 95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    95 Senator Diduga Terima Suap untuk Pemilihan Ketua DPD, Eks Staf Klaim Punya Rekaman Suara

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 95 Anggota DPD RI atau senator diduga menerima suap untuk pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029.

    Hal itu diungkapkan oleh Muhammad Fithrat Irfan, yang mengaku mantan staf dari Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rafiq Al Amri.

    Selasa (18/2/2025), Irfan menyampaikan bukti tambahan yang dimilikinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas laporan yang telah dibuatnya pada Desember 2024 lalu.

    Ia menyebut bukti yang diserahkan kepada KPK yakni rekaman suara antara dirinya dengan salah satu petinggi partai terkait uang suap tersebut.

    “Tanggal 6 Desember itu saya melaporkan salah satu anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah inisial RAA Rafiq Al-Amri. Indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD.

    Itu melibatkan 95 orang yang ada, yang anggota Dewan yang ada di DPD RI dari 152 totalnya,” kata Irfan usai menyerahkan bukti laporan di KPK.

    Irfan menjelaskan, uang suap yang diduga diterima oleh 95 senator itu dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

    Untuk membeli suara dalam pemilihan Ketua DPD RI, Irfan menyebut 95 senator masing-masing menerima 5.000 dolar Amerika Serikat.

    Sedangkan untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, uang suap yang diterima ke-95 senator itu senilai 8.000 dolar Amerika Serikat sehingga total keseluruhan ada 13.000 dolar Amerika Serikat yang diterima dari dua pemilihan tersebut. 

    “Transaksinya itu door to door ke kamar-kamar dari anggota Dewan itu. Jadi dari dolar ke rupiah konversinya. 

    Setelah itu masing-masing dari kita, para staf ini diminta untuk setorkan diri di bank anggota dewan itu,” tuturnya.

    Sementara itu, pengacara Aziz Yanuar yang turut mendampingi Irfan mengatakan bahwa pelapor sempat mengalami intimidasi saat hendak membawa kasus ini ke KPK.

    “Soal bahwa proses gratifikasi itu, itu melibatkan beberapa pihak dan juga dalam hal tersebut ada dana-dana yang disediakan.

    Kemudian juga pihak tersebut meminta Pak Irvan untuk tidak melanjutkan hal ini. Ada intimidasi dan dugaan ancaman,” kata Aziz.

    Aziz pun meyakini dalam waktu dekat lembaga antirasuah itu akan memanggil pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Tadi alhamdulillah juga pihak KPK memeriksanya juga mengapresiasi, dan dalam waktu dekat Insya Allah akan melanjutkan proses ini kepada pemeriksaan lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait, baik itu dari anggota DPD ataupun pihak-pihak yang ada hubungan dengan pelaporan tersebut,” paparnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara tentang potensi besar Indonesia sebagai pemain besar di industri kendaraan listrik. Dalam hal ini, Indonesia punya sumber daya bahan baku baterai listrik yang melimpah.

    Airlangga mengatakan, Indonesia masuk ke dalam negara yang punya daya saing tinggi karena ekosistem kendaraan listrik melalui industri baterai ini. Menurutnya, baterai tidak hanya dibutuhkan untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan.

    Baterai sendiri diperlukan untuk tempat penyimpanan energi tersebut, apalagi mengingat energi terbarukan terbilang tidak tersedia secara terus-menerus. Hal ini menurutnya membuat baterai menjadi faktor kunci dari ketersediaan energi terbarukan.

    “Kita harus yakin bahwa tidak akan ada baterai tanpa sumber daya Indonesia. Jadi dunia membutuhkan Indonesia,” kata Airlangga, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Airlangga mengatakan, Indonesia sendiri bukan hanya kuat dari sisi nikel, tetapi juga dalam produksi produk berbasis lithium. Impor lithium dilakukan dari Australia dan Democratic Republic of Congo (DRC) atau Kongo, sedangkan Ri melakukan perakitan dan manufakturnya.

    Proses manufaktur ini dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di teluk Weda, Maluku Utara. Sedangkan untuk produksi anoda, RI menggunakan aspal berbasis karbon hitam.

    “Saat ini kami adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan fasilitas di Kendal, 80.000 ton per tahun, dan akan ditingkatkan. Saya kira, menjelang akhir tahun ini, menjadi sekitar 160.000 ton,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Airlangga menekankan, Indonesia masih berkomitmen penuh untuk mendorong terwujudnya transisi energi, selaras dengan peluncuran Just Energy Transition Partnership, (JETPI) di Bali beberapa waktu lalu.

    Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menarik investasi AS dari komitmen transisi energi tersebut, Airlangga tetap yakin pendanaan masih akan tetap berlanjut.

    “Kita tahu bahwa Trump 2.0 menarik kembali investasi ini, tetapi saya telah bertemu dengan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, mereka masih berkomitmen untuk melakukan ini (pendanaan JETPI). Jadi JEPI dan AZEC (Asia Zero Emission Community), mereka masih melakukan ini,” kata dia.

    Tonton juga Video: Momen Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang

    (kil/kil)

  • Tok! UU Minerba Baru Disahkan, Ormas hingga Universitas Bisa Cawe-Cawe di Tambang – Page 3

    Tok! UU Minerba Baru Disahkan, Ormas hingga Universitas Bisa Cawe-Cawe di Tambang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahum 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) menjadi undang-undang. Ada sejumlah poin penting yang disahkan dalam aturan baru tersebut.

    Pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Setelah menjelaskan laporan dari Badan Legislasi, Adies meminta persetujuan dari seluruh fraksi yanh hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahum 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ” ujar Adies, dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/2/2025).

    Dia mengutarakan pertanyaan persetujuan anggota DPR terhadap keputusan tersebut. Dia melayangkan kali pertanyaan yang langsung dijawab setuju oleh para peserta yang hadir.

    “Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Adies.

    “Setuju,” sahut para anggota dewan diiringi ketukan palu sidang.

    Poin Perubahan

    Adapun beberapa poin yang menjadi perubahan dan sorotan diantaranya mengenai pemberian izin tambang kepada BUMN, BUMD hingga UMKM. Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sejumlah poin dalam RUU minerba tersebut.

    Pertama, adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan. Nantinya akan ada prioritas untuk diberikan izin tambang.

    “Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” kata Supratman di DPR.

    Menurutnya, perubahan skema untuk memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Termasuk, koperasi hingga BUMD.

    “Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah,” kata Supratman.

     

  • DPR Sahkan RUU Minerba Hari Ini, Ada Poin Berikan Prioritas untuk Izin Tambang – Page 3

    DPR Sahkan RUU Minerba Hari Ini, Ada Poin Berikan Prioritas untuk Izin Tambang – Page 3

    DPR bersama pemerintah sepakat membawa revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

    Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Minerba digelar di Baleg DPR, Jakarta, Senin (17/2/2025), dipimpin Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

    Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman, dan Wamensesneg Bambang Eko.

    Pada rapat tersebut, Bob Hasan mempersilakan tiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum mengetuk palu. Seluruh atau delapan fraksi menyatakan sikap setuju dengan revisi untuk dibawa ke paripurna.

    “Telah bersama sama kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pemerintah dan DPD, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU tentang perubahan ke 4 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” tanya Bob Hasan.

    “Setuju,” jawab anggota Baleg.

    Bob Hasan mengetuk Palu, ia menyebut 100 persen fraksi telah satu suara. “Setelah kami mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, dari 8 fraksi, 100 persen seluruhnya menyetujui RUU Minerba,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, RUU tersebut akan dibawa ke rapat paripurna terdekat atau pada Selasa (18/2/2025) besok.

    “(Besok) akan di paripurnakan rencananya,” kata Doli.

  • Proyek Pembangkit Listrik Yaentu Targetkan Produksi Listrik 62,5 GWh per Tahun

    Proyek Pembangkit Listrik Yaentu Targetkan Produksi Listrik 62,5 GWh per Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melewati proses commissioning termasuk pengujian keandalan turbin selama 3×24 jam, proyek pembangkit listrik Yaentu milik PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) telah dinyatakan dapat beroperasi dengan Commercial Operation Date (COD) pada 16 Oktober 2024 sesuai dengan kontrak yang berlaku. Proyek Yaentu memanfaatkan aliran sungai langsung (run-of-river) berkapasitas sebesar 10 MW (2 x 5 MW) di Poso, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, proyek Yaentu merupakan pembangkit listrik ketiga yang beroperasi di bawah ARKO dengan estimasi produksi listrik terbesar yakni mencapai 62,476 MWh per tahun atau berkontribusi sebesar 35.4% dari total estimasi produksi listrik ARKO pada tahun 2025.

    Proyek Yaentu memiliki kontrak jual-beli atau Power Purchase Agreement (PPA) selama 25 tahun dengan PT PLN (Persero). Listrik yang diproduksi oleh proyek Yaentu mengaliri saluran distribusi listrik wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo) sehingga dapat digunakan oleh masyarakat, industri, serta fasilitas publik yang berada di Suluttenggo.

    Dengan beroperasinya proyek Yaentu, ARKO juga akan semakin berperan dalam mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060. Sejak tahun 2017 hingga 2023, ARKO berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak ±323.473 ton CO2eq dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam reduksi emisi gas rumah kaca sebesar ±134.988 ton CO2eq per tahunnya.

    Presiden Direktur Perseroan Aldo Artoko mengatakan bahwa dengan beroperasinya proyek Yaentu, Perseroan semakin mengokohkan komitmen dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sehingga Indonesia menjadi selangkah lebih maju dalam upaya transisi energi.

    “Beroperasinya proyek Yaentu menjadi bukti bahwa Perseroan mampu mengeksekusi dengan baik apa yang telah dipercayakan PLN kepada kami,” ungkap Aldo.

    “Tentu kami tidak berhenti di sini, sebaliknya, kami terus melanjutkan proyek pembangkit listrik yang tengah berjalan seperti proyek Kukusan dan proyek Tomoni yang masing- masing progress konstruksinya sudah mencapai 60,8% dan 16,9% pada Januari 2025,” jelas Aldo.

    Dari segi finansial, proyek Yaentu juga mulai berkontribusi terhadap peningkatan kas dari pelanggan sehingga memperkuat arus kas Perseroan serta membantu pengembangan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan mampu menambahkan dan mengeksekusi pipeline yang telah mencapai 261.2 MW di berbagai wilayah di Indonesia.

    “Ke depannya, kami akan terus menjaga komitmen untuk menerangi Indonesia berbasiskan energi bersih terutama dari tenaga air dengan cara terus mengembangkan semakin banyak lagi proyek pembangkit listrik EBT di Indonesia,” tutup Aldo.

  • Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,

    Palu (ANTARA) – Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku sejak 2024 dalam upaya mendukung ekspor komoditas durian ke China.

    “Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor durian di Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan Sulteng telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku, dan saat ini tujuh rumah kemas durian segar sedang dalam proses,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan pada rapat koordinasi perlindungan sumber daya hayati dan go ekspor di Palu, Senin.

    Ia mengatakan, upaya ini dilakukan melalui implementasi standar sanitasi, dan higienis rumah kemas, membangun sistem ketelusuran, mendampingi penyiapan bisnis proses dan standar operasional prosedur (SOP).

    Ia juga menjelaskan bahwa upaya ekspor komoditas durian asal Provinsi Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, China merupakan bukti keberhasilan dari program swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI.

    Hal ini, kata dia, merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan upaya Asta Cita Presiden RI dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, kemudian hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah negeri.

    “Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,” ujarnya.

    Menurut dia, sejalan dengan peningkatan upaya ekspor tersebut, Bapanas mempunyai peran yang sangat strategis yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan segar, meliputi standar keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, standar label dan iklan pangan.

    Ia mengatakan bahwa setiap pangan yang diperdagangkan baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan badan pangan.

    Sementara itu, lanjutnya, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan secara bersinergi oleh Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan dinas pangan provinsi, kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

    “OKKP pusat maupun di daerah berupaya memberikan dukungan dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di hilir untuk mendorong kinerja ekspor nasional melalui penerbitan surat registrasi rumah pengemasan dan sertifikat,” katanya.

    Ia mengatakan, peningkatan kinerja ekspor pangan segar harus didukung oleh semua stakeholder untuk mewujudkan tata niaga ekspor yang sesuai kaidah-kaidah keamanan dan mutu pangan segar.

    Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 3.056 hektare kebun durian yang sudah dilakukan registrasi tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong seluas 1.461,71 hektare, Poso 1.161,7 hektare, Sigi 211.941 hektare, Donggala 151 hektare dan Toli-Toli 70,07 hektare.

    Dari lima kabupaten yang telah teregistrasi, saat ini tiga kabupaten menyatakan kesiapan ekspor yakni Parigi Moutong, Poso dan Sigi. Sementara itu, dari 15 packing house atau rumah kemas, tujuh di antaranya telah teregistrasi dan lainnya sementara dalam proses.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pabrik soda abu pertama di Indonesia akan segera dibangun

    Pabrik soda abu pertama di Indonesia akan segera dibangun

    Tianjin (ANTARA) – PT Pupuk Kalimantan Timur, anak perusahaan dari perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri pupuk di tanah air, PT Pupuk Indonesia, baru-baru ini menandatangani sebuah kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement, and construction/EPC) untuk pabrik soda abu dengan China Tianchen Engineering Corporation (TCC), yang terafiliasi dengan China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd.

    Soda abu merupakan salah satu produk kimia yang fundamental. Dengan disebut sebagai pabrik soda abu pertama di Indonesia, pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2027. Pabrik itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan soda abu dalam negeri yang selama ini masih bergantung pada impor.

    Pabrik soda abu ini akan dibangun di lahan seluas 16 hektare di kawasan PT Kaltim Industrial Estate di Kalimantan Timur. Direncanakan kapasitas produksi sebesar 300.000 ton soda abu per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

    Amonium klorida dapat meningkatkan output pupuk majemuk, sehingga mendorong swasembada pangan lokal. Sementara itu, pemanfaatan karbon dioksida sebagai bahan baku dapat membantu upaya pengurangan emisi karbon dan transisi menuju ekonomi hijau. Proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pesatnya perkembangan industri hilir soda abu di Indonesia.

    Dalam acara penandatanganan kontrak EPC, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan ini merupakan momen bersejarah bagi industri kimia Indonesia. Pabrik soda abu tidak hanya akan memenuhi permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga mendukung beberapa program strategis pemerintah Indonesia, termasuk untuk kemandirian ekonomi, swasembada pangan, perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan transisi menuju ekonomi hijau.

    Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo mengatakan pembangunan pabrik soda abu tersebut akan menciptakan nilai tambah bagi industri amonia, berperan penting dalam mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

    Budi berharap pabrik soda abu tersebut menjadi bukti nyata upaya perusahaan untuk mewujudkan industri hijau melalui pemanfaatan karbon dioksida secara efektif, mendukung program hilirisasi pemerintah dan target emisi net-zero, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan pembangunan nasional.

    Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri kimia garam di China, TCC merupakan satu-satunya perusahaan rekayasa yang memiliki referensi pelaksanaan EPC untuk proyek-proyek Proses Solvay (Solvay Process), Proses Hou (Hou’s Process), dan proses soda abu alami. Perusahaan itu telah menjalankan hampir semua proyek soda abu dengan kapasitas lebih dari 1 juta ton per tahun di China. TCC juga memiliki sejumlah referensi proyek soda abu di luar negeri, termasuk di Indonesia, Turkiye, Pakistan, Amerika Serikat, Vietnam, dan Kazakhstan.

    Tian Tao, president director PT TCC Indonesia Branch, mengatakan proyek ini menandai implementasi pertama dari Proses Hou (Hou’s Process) China dalam produksi soda abu di Indonesia.

    “Kami akan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan kami dalam hal kemampuan teknologi, sumber daya, dan manajemen untuk membangun proyek ini, yang akan menjadi tolok ukur baru bagi kerja sama China-Indonesia di bidang kimia,” ujar Tian.

    TCC telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar luar negeri utamanya dan mencatatkan berbagi pencapaian proyek yang signifikan di bidang kokas, soda abu, klor-alkali, dan kimia batu bara. Proyek ini juga mendorong sejumlah perusahaan konstruksi China untuk melakukan ekspansi ke pasar Indonesia.

    Proyek Kokas KNXI (KNXI Coking Project), yang berlokasi di Zona Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan China-Indonesia di Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP), memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 3,9 juta ton kokas.

    Tian mengatakan, mulai November 2021, tim proyek telah mengatasi berbagai kendala terkait durasi logistik yang lama, suhu tinggi dan iklim lembap, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan wilayah operasional. Melalui langkah-langkah peningkatan manajemen proyek, optimalisasi proses, dan pengaturan manajemen kualitas, lima tungku kokas telah rampung dan beroperasi saat ini, dan proyek ini diperkirakan dapat beroperasi penuh pada tahun ini

    Proyek ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan melatih karyawan Indonesia dalam berbagai keterampilan.

    Ida Ayu Putu Ratnawati, seorang penerjemah asal Indonesia, telah bekerja di Proyek Kokas KNXI selama lebih dari tiga tahun. “Saya sangat menghargai peluang kerja ini. Rekan-rekan kerja saya dari China sering berbagi beragam pengetahuan dan keterampilan dengan saya, sehingga saya dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam proyek ini. Saya merasa sangat bangga dapat berkontribusi pada pembangunan kampung halaman saya.”

    Selain itu, dia telah menguasai beberapa keterampilan manajemen proyek, dan kini mampu bekerja sebagai seorang site document control engineer.

    Tian mengatakan bahwa TCC memasuki pasar Indonesia pada 2017 dan telah menjalankan tiga proyek EPC, serta banyak proyek desain rekayasa dan konsultasi, termasuk bidang klor-alkali dan kimia batu bara.

    “Semakin banyak standar, sistem manajemen, teknologi, dan peralatan China yang masuk ke Indonesia, mendukung pembangunan ekonomi setempat dan meningkatkan penghidupan masyarakat,” tutur Tian.

    Tambahnya TCC akan terus memperdalam kehadirannya di pasar Indonesia, memanfaatkan berbagai peluang baru yang diciptakan oleh Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra China serta visi-visi Indonesia, dan berkontribusi bagi kerja sama ekonomi serta perdagangan antara China dan Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025