Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Prabowo Sebut Deg-Degan Saat Bahas Kebijakan Anggaran, Ungkap Strategi ‘Ketok Palu’

    Prabowo Sebut Deg-Degan Saat Bahas Kebijakan Anggaran, Ungkap Strategi ‘Ketok Palu’

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu merasa deg-degan saat membahas kebijakan anggaran. Pertimbangan itu terutama terkait rencana proyek dalam skala raksasa yang harus diputuskan.

    Prabowo mencontohkan paparan dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman mengenai rencana ke depan di sektor teknis itu. Menurutnya presentasi yang disampaikan M. Iftitah sangat luar biasa dari tetapi di slide terakhir ada tiga skenario anggaran.

    Hal ini disampaikannya dalam Kongres Ke-VI Partai Demokrat yang bertajuk “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo” yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Sudirman, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    “Saya yang paling deg-degan kalau masalah anggaran itu. Jadi beliau sampai skenario minimal. Kalau nggak salah opsi 1, minimal sekian ratus miliar, opsi menengah sudah mendekati 1 triliun, opsi ketiga maksimal sekian triliun,” katanya dalam forum itu

    Prabowo kemudian menjelaskan dengan humor bahwa skenario anggaran seperti itu sudah menjadi strategi umum di Indonesia.

    “Ini adalah strategi orang Indonesia, kalau mengajukan saran proposal anggaran kasih yang minimal, optimal, abis itu kira-kira si pengambil keputusan akan kasih yang menengah. Kira-kira begitu kan? Bener kan? Strategimu begitu kan? Aaa.. kita ini satu guru, satu ilmu,” ucapnya dengan nada bercanda kepada para hadirin.

    Kendati demikian, Prabowo mengaku mengejutkan M. Iftitah dengan keputusannya. Karena mengambil keputusan untuk mengeluarkan anggaran dengan skema paling akhir.

    “Tapi beliau kecewa, saya tidak pilih opsi menengah, saya pilih opsi maksimal. Bahkan, saya kira harus ada opsi keempat, kaget, lebih dari kau harapkan, karena konsep beliau itu luar biasa,” imbuhnya.

    Prabowo juga menyampaikan pujian kepada M. Iftitah Sulaiman, yang menurutnya memiliki konsep yang sangat baik.

    “Pantes Adi Makayasa beliau ini, tidak keliru partai Demokrat, terima kasih,” kata Prabowo. Namun, ia melanjutkan dengan candaan, “Tapi benar, untuk apa saya muji-muji anda, ya kan?” pungkas Prabowo.

  • Inovasi Lingkungan dan Sosial, Regional Indonesia Timur Kembali Raih PROPER Emas

    Inovasi Lingkungan dan Sosial, Regional Indonesia Timur Kembali Raih PROPER Emas

    loading…

    Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina kembali meraih penghargaan tertinggi dalam Program PROPER yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). FOTO/IST

    JAKARTA – Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina kembali meraih penghargaan tertinggi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Capaian ini diperoleh berkat komitmen perusahaan dalam menerapkan inovasi lingkungan dan sosial, yang berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian masalah kaum rentan di wilayah timur Indonesia.

    Empat anak perusahaan di bawah Regional Indonesia Timur meraih PROPER Emas, yaitu PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT Pertamina EP Sukowati Field, PT Pertamina EP Donggi Matindok Field, dan JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi. Selain itu, PT Pertamina EP Papua Field juga meraih penghargaan PROPER Hijau beyond compliance.

    Muhamad Arifin, Direktur Regional Indonesia Timur, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung keberlanjutan pasokan energi melalui eksplorasi dan operasi hulu migas. Namun, lebih dari itu, mereka juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial sesuai dengan prinsip ESG (Environmental, Social & Governance).

    “Melalui inovasi di bidang lingkungan dan sosial yang telah kami terapkan, kami berharap dapat menjadi bagian untuk mewujudkan keberlanjutan dan berkontribusi pada agenda internasional Sustainable Development Goals (SDGs),” katanya dalam keterangan dikutip, Rabu (26/2/2025).

    Salah satu inovasi sosial yang diterapkan oleh PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) adalah Program Eco-Edufarming. Program ini menggunakan teknologi tepat guna dalam rehabilitasi lahan kering di Desa Bandangdaja, Kecamatan Tanjungbumi. Inovasi ini berhasil meningkatkan produktivitas 6,7 hektare lahan kering dan memanfaatkan limbah ternak sebanyak 95,8 ton untuk pembuatan pupuk organik, serta lebih dari 6 ton cocopeat per tahun untuk menghemat air. Selain itu, program ini juga mengembangkan budidaya melon dengan sistem Machida, yang mampu menghasilkan lebih dari 20 buah per pohon.

    PT Pertamina EP Sukowati Field mengimplementasikan Program Prabu Kresna yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani di Desa Rahayu, Kabupaten Tuban. Program ini mengajarkan petani untuk menerapkan Sistem Pertanian Organik metode System of Rice Intensification (SRI), yang pertama kali diterapkan di kabupaten tersebut. Dengan program ini, pendapatan petani meningkat menjadi Rp10,2 juta per musim, dengan penghematan produksi pertanian mencapai Rp2,8 juta per hektare per musim.

    Di PT Pertamina EP Donggi Matindok Field, inovasi sosial Simpul Emas telah diluncurkan di Desa Leme-Leme Darat, Kabupaten Banggai Kepulauan, yang melibatkan masyarakat adat Togong Tanga. Program ini mengembangkan kawasan konservasi berbasis masyarakat adat, pemanfaatan hutan melalui apikultur, serta pengembangan eko-edu wisata minat khusus. Keberhasilan program ini telah menginspirasi masyarakat adat untuk melakukan replikasi di enam desa lainnya.

    Sementara itu, JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi mengusung program Pertanian Berkelanjutan Petani Banggai (Panutan Banggai) di Desa Sumberharjo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kegagalan panen yang dialami petani dengan berbagai kegiatan inovatif, seperti pompa air tenaga kincir angin dan eko-edu wisata burung hantu. Program ini juga menyasar kelompok rentan, termasuk petani, buruh tani, usaha kecil, fakir miskin, dan anak-anak.

    Capaian PROPER Emas yang diraih oleh perusahaan-perusahaan ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola lingkungan dan sosial dengan baik. “Peringkat PROPER EMAS yang kami terima merupakan bukti nyata bahwa perusahaan telah mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sosial dan isu lingkungan di sekitar wilayah operasi kami,” kata Andry Sehang, GM Zona 13.

    Dengan penghargaan ini, perusahaan berharap dapat meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung operasi migas yang aman dan ramah lingkungan, serta terus berinovasi untuk keberlanjutan yang lebih baik.

    (abd)

  • DPRD Parigi Moutong kaji penganggaran untuk PSU Pilkada 2024

    DPRD Parigi Moutong kaji penganggaran untuk PSU Pilkada 2024

    Namun, saat ini belum bisa dipastikan berapa anggaran yang diperlukan untuk PSU Pilkada Parigi Moutong 2024.

    Parigi (ANTARA) –

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan mengkaji penganggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Dengan waktu yang terbatas ini, kami perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menetapkan besaran anggaran yang akan digunakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Parimo Alfres Tonggiroh di Parigi, Selasa.

    Alfres menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PSU, termasuk dari segi pembiayaan.

    “Daerah harus mendukung, tidak boleh tidak, dan itu wajib karena itu merupakan perintah undang-undang,” katanya menegaskan.

    Namun, Alfres menekankan bahwa anggaran untuk pelaksanaan PSU kali ini tidak akan sama dengan anggaran pada tahapan pilkada sebelumnya, mengingat waktu yang diberikan oleh MK hanya 60 hari setelah putusan tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai anggaran PSU akan melibatkan pihak pemerintah daerah, KPU, bawaslu setempat, serta TNI/Polri.

    “Kami akan membahas bersama dengan pihak-pihak terkait. Namun, saat ini belum bisa dipastikan berapa anggaran yang diperlukan untuk PSU Pilkada Parigi Moutong 2024,” ujarnya.

    Sebelum penetapan anggaran, kata Alfres, pihak KPU, bawaslu, serta TNI/Polri akan mengajukan usulan kegiatan terlebih dahulu. Setelah itu, melakukan kajian apakah pembiayaan hanya mencakup pelaksanaan pada hari-H atau termasuk tahapan-tahapan lainnya.

    Alfres juga menambahkan bahwa DPRD dan pemda masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait hal ini, mengingat adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan untuk menggelar PSU se-Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

    Dalam putusannya, MK juga mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon dengan menyatakan diskualifikasi Amrullah Kasim Almahdaly sebagai calon bupati pada Pemilihan Bupati dan Waki Bupati Parigi Moutong 2024.

    Selanjutnya, memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tanpa mengganti Ibrahim A. Hafid sebagai pasangan calon pada Pilkada Parigi Moutong 2024.

    MK menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1850 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

    Selain itu, MK menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1512 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

    MK juga menyatakan batal Keputusan KPU Parigi Moutong Nomor 1513 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG Warning Cuaca Ekstrem di Wilayah RI Sepekan, Cek Lokasinya

    BMKG Warning Cuaca Ekstrem di Wilayah RI Sepekan, Cek Lokasinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca Indonesia selama sepekan ke depan dipengaruhi gangguan-gangguan atmosfer. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjelaskan setidaknya 3 gangguan atmosfer, yakni siklon tropis, gelombang atmosfer, dan sirkulasi siklonik.

    Dikutip dari laman resmi BMKG, Selasa (25/2/2025), Siklon Tropis Bianca di Samudra Hindia Selatan Jawa memberikan dampak tidak langsung terhadap potensi pertumbuhan awan hujan, khususnya di wilayah Selatan Indonesia.

    Lebih spesifik, kondisi ini akan memicu potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat, disertai angin kencang. Beberapa wilayah yang disebut BMKG akan terdampak adalah Lampung, Banten, dan pesisir selatan Jawa Barat.

    Tak cuma itu, kombinasi gelobang atmosfer yang mencakup Low Frequency, Kelvin, dan Rossby Ekuatorial pada pekan ini berpotensi meningkatkan pembentukan pola sirkulasi siklonik dan aktivitas konvektif pada sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan bagian barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

    “Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan potensi hujan dengan intensitas signifikan di beberapa wilayah di Indonesia menjadi lebih persisten,” tertulis dalam laporan BMKG.

    Lebih lanjut, sirkulasi siklonik juga terpantau di perairan barat Bengkulu dan Laut Arafura selatan Papua Selatan. Sirkulasi-sirkulasi ini, menurut pantauan BMKG, memicu pembentukan daerah perlambatan angin (konvergensi) memanjang di Samudra Hindia barat Lampung, dan dari Laut Arafura hingga Papua Selatan bagian selatan.

    Secara perinci, berikut prospek cuaca sepekan ke depan di beberapa wilayah RI, menurut hasil monitor BMKG:

    25-27 Februari 2025

    Hujan Sedang – Lebat : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DK Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Pegunungan.

    Angin Kencang : Maluku

    28 Februari-3 Maret 2025

    Hujan Sedang – Lebat : Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua dan Papua Selatan.

    Hujan Lebat – Sangat Lebat : Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Papua.

    Hujan Sangat Lebat – Ekstrem : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

    (fab/fab)

  • Babak Akhir Nasib Pemakzulan Presiden Korsel

    Babak Akhir Nasib Pemakzulan Presiden Korsel

    Jakarta –

    Nasib Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol usai dimakzulkan parlemen memasuki babak akhir. Nasib Yoon akan ditentukan oleh palu hakim.

    Sebagaimana diketahui, penetapan darurat militer singkat oleh Yoon pada Desember lalu telah menjerumuskan Korsel ke dalam kekacauan politik. Tak lama setelah itu, Yoon dimakzulkan oleh parlemen Korsel.

    Namun nasib jabatan Yoon ada di tangan Mahkamah Konstitusi Korsel, yang menggelar sidang selama beberapa pekan terakhir untuk mempertimbangkan pemakzulan yang diloloskan parlemen.

    Mahkamah Konstitusi Korsel, seperti dilansir AFP, Selasa (25/2/2025), menggelar sidang terakhir di Seoul pada Selasa (25/2) waktu setempat, dengan delapan hakim konstitusi akan memberikan pertimbangan secara tertutup untuk memutuskan nasib jabatan Yoon.

    Sidang terakhir untuk pemakzulan Yoon dimulai pukul 14.00 waktu setempat, namun menurut laporan jurnalis AFP, Yoon tidak hadir di ruang sidang.

    Bagaimana nasib Presiden nonaktif Yoon selanjutnya? Baca halaman berikutnya.

    Dukungan Buat Yoon

    Foto: Presiden Yoon (REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Justru sejumlah anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, yang berkuasa di Korsel dan menaungi Yoon, tampak hadir dalam persidangan itu. Di luar gedung pengadilan, para pendukung Yoon meneriakkan slogan berbunyi: “Hentikan pemakzulan!”

    Dalam sidang terakhir ini, Yoon diperkirakan akan menyampaikan argumen penutup dalam pembelaannya, dengan perwakilan parlemen diberi tahu untuk menyampaikan argumen soal pemakzulannya.

    Putusan untuk sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi Korsel ini diperkirakan akan disampaikan pada pertengahan Maret.

    Beberapa Presiden Korsel sebelumnya yang juga dimakzulkan, Park Geun Hye dan Roh Moo Hyun harus menunggu masing-masing 11 hari dan 14 hari untuk mengetahui nasib mereka.

    Pilpres Ulang Jika Yoon Dicopot

    Foto: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol (REUTERS/JEON HEON-KYUN/POOL)

    Jika Yoon secara resmi dicopot dari jabatannya, maka Korsel harus menggelar pemilihan presiden (pilpres) terbaru dalam waktu 60 hari.

    Yoon yang berusia 64 tahun telah berada di balik jeruji besi sejak dia ditahan bulan lalu atas tuduhan pemberontakan, dalam penyelidikan pidana terkait penetapan darurat militer tersebut.

    Dalam kasus pidana ini, Yoon terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Persidangan kasus pidana ini baru dimulai pekan lalu.

    Yoon juga merupakan presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang menghadapi sidang seperti ini.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Puan Maharani Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Didampingi Bambang Pacul – Page 3

    Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi lewat Sidang Pleno II dalam Kongres VI Partai Demokrat yang digelar di Jakarta pada Senin (24/2/2025).

    Mulanya, seluruh DPD dan DPC menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Demokrat. Mereka juga meminta AHY kembali menjadi Ketum Demokrat periode 2025-2030.

    “Kami meminta Mas AHY untuk kembali memimpin Partai Demokrat 2025-2030,” kata perwakilan DPD, Cik Ujang.

    Selanjutnya digelar sidang pleno dengan agenda penetapan bakal calon Ketum Demokrat, dan AHY menjadi calon tunggal.

    “Oleh karena itu kami bertanya ke forum sidang Kongres VI Partai Demokrat, apakah Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketum Demokrat Periode 2025-2030?” tanya pimpinan sidang Herman Khaeron.

    “Setuju,” jawab peserta sidang, kemudian palu diketuk. Tepuk tangan memenuhi ruangan.

    Selain itu, sidang kongres juga menanyakan soal posisi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.DPD dan DPC menyampaikan usulan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada sidang.

    “Telah kami catat bahwa seluruhnya mempertegas permintaan Para ketua DPD dan DPC. Untuk itu kami tanyakan kepada forum kongres ke-6 Partai Demokrat Apakah dapat disetujui Bapak Profesor Doktor haji Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat?,” tanya Herman.

    “Setuju,” jawab peserta Kongres Demokrat.

  • Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Menko Perekonomian memberikan sambutan di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) Foto: Puspen Kemendagri RI

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar menggali berbagai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan di acara  Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin kemarin dan dirilis resmi Puspen Kemedagri, Selasa (25/2/2025).

    Airlangga menegaskan, pemeritahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah. Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

    “Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah. Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” ujarnya

    Diungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

    Iapun menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

    “Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

    Di lain sisi, kepala daerah juga perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan potensi daerah.

    Selain itu, kepala daerah dapat mendorong kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif. Kepala daerah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam meningkatkan perekonomian, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR. “Mohon para gubernur, bupati, wali kota bisa dorong UMKM,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawa partainya bangkit dalam 5 tahun ke depan, terkhusus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.

    Dia ingin berfokus pada amanah dari kader Demokrat seusai dirinya secara aklamasi kembali menjadi Ketua Umum untuk periode mendatang.

    “Yang jelas, kita ingin Demokrat bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kirsi di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” katanya kepada awak media, di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Kala dirinya ditanyakan soal kans mendampingi Presidan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 nanti, dia hanya menyebut akan berfokus pada partai Demokrat dahulu.

    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan [pemerintahan] Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

  • KPU tindak lanjuti putusan MK soal PSU di 24 daerah

    KPU tindak lanjuti putusan MK soal PSU di 24 daerah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk segera melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024.

    “Secara prinsip, KPU segera menindaklanjuti Putusan MK,” kata Anggota KPU RI August Mellaz saat dikonfirmasi awak media dari Jakarta, Selasa siang.

    Dia mengungkapkan bahwa setelah pembacaan putusan, KPU sedang mengkaji, baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya. Koordinasi dan supervisi juga sedang dilakukan oleh KPU ke jajaran di provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

    “Setelah kajian kebijakan dan teknis penyelenggaraan tersebut selesai, maka koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

    MK resmi memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung pada Senin (24/2), dengan seluruh Sembilan Hakim Konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

    Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara lainnya. Dengan berakhirnya sidang ini, MK dinyatakan telah menyelesaikan seluruh 310 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelar pemungutan suara ulang. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai instruksi MK.

    Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan. Pertama, pada Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan Kabupaten Puncak Jaya, MK memerintahkan KPU untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil suara.

    Kedua, pada Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Kabupaten Jayapura, MK menginstruksikan adanya perbaikan penulisan pada keputusan KPU mengenai penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2024.

    Berikut daftar lengkap 24 daerah yang wajib menggelar pemungutan suara ulang:

    1. Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
    2. Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
    3. Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
    4. Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
    5. Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
    6. Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
    7. Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
    8. Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
    9. Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
    11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
    12. Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
    13. Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
    14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
    15. Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    16. Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
    17. Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
    18. Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
    19. Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
    20. Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
    21. Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
    22. Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
    23. Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
    24. Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Harga Minyakita Tembus Rp17.200 per Liter, Bagaimana Antisipasi Pemerintah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan harga minyak goreng sederhana, Minyakita, yang saat ini melambung bahkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan, saat ini rata-rata harga Minyakita berada di level Rp17.200 per liter. 

    Untuk mengantisipasi kondisi ini, pemerintah telah meminta produsen minyak goreng agar menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 (D1). Dengan dipangkasnya alur distribusi, harga Minyakita diharapkan dapat terkendali.

    “Kita mengantisipasi, kita sudah meminta BUMN Pangan, kita sudah meminta produsen untuk menjadikan BUMN Pangan sebagai distributor 1 mereka sehingga itu memotong jalur distribusi,” kata Iqbal kepada awak media di Kantor Kemendag, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, pemerintah juga mengadakan operasi pasar terhadap kebutuhan pokok termasuk Minyakita, agar dijual di bawah HET dan harga acuan.

    Badan Pangan Nasional melalui Panel Harga melaporkan status harga Minyakita masuk dalam zona merah atau intervensi, lantaran melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Senin (24/2/2025) pukul 20.41 WIB, harga Minyakita secara rata-rata nasional berada di level Rp17.649 per liter atau meningkat 12,41% dibanding HET yang dipatok pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

    Harga Minyakita di sejumlah daerah berada di zona merah. Zona merah menggambarkan status intervensi lantaran harganya berada di atas HET atau lebih dari 5%.

    Provinsi itu yakni Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Jawa Barat, Sumatra Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Bali, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Banten.

    Kemudian, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. 

    Sementara itu, provinsi lainnya berada pada zona kuning. Zona kuning menggambarkan status waspada di atas HET atau di atas 0%—5%.

    Provinsi yang masuk dalam zona kuning yaitu Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.