Xcloud.id

provinsi: SULAWESI TENGAH

  • Resmi! UMP Sulteng 2026 Disepakati Naik 9,08%, Jadi Rp3,17 Juta

    Resmi! UMP Sulteng 2026 Disepakati Naik 9,08%, Jadi Rp3,17 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah tahun 2026 sebesar Rp3.179.565.

    “Dewan Pengupahan akhirnya menyepakati UMP 2026 serta UMSP untuk dua sektor, yakni pertambangan dan perkebunan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” kata Sekretaris Dewan Pengupahan Sulteng Firdaus Karim di Palu, Sabtu.

    Nilai tersebut mengalami kenaikan 9,08% atau Rp264.565 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp2.915.000. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang digelar di Palu.

    Firdaus yang Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Sulteng menjelaskan UMSP untuk dua sektor strategis yakni sektor pertambangan dan penggalian lainnya ditetapkan sebesar Rp3.352.956,01, sedangkan sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp3.320.403,04.

    “Penetapan tersebut melalui proses pembahasan yang dinamis dan cukup panjang antara unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, penetapan UMP dan UMSP mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 17 Desember 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan.

    Dalam perhitungan UMP 2026, Dewan Pengupahan menggunakan nilai alfa sebesar 0,6 yang ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Sulawesi Tengah tahun 2025.

    “Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Setelah pembahasan, disepakati alfa 0,6 untuk UMP, sedangkan untuk UMSP dua sektor menggunakan alfa 0,9,” jelasnya.

    Firdaus menambahkan, pada 22 hingga 23 Desember 2025, Dewan Pengupahan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah akan melakukan penetapan upah minimum kabupaten/kota. Daerah yang tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota akan mengikuti UMP dan UMSP Provinsi Sulawesi Tengah.

    Hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Sesuai ketentuan, penetapan UMP dan UMSP 2026 paling lambat dilakukan pada 24 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Menurut dia, Sulawesi Tengah menjadi provinsi keempat di Indonesia yang telah menetapkan upah minimum 2026, setelah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah. Ia berharap seluruh perusahaan di Sulteng dapat melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten.

    “Penetapan UMP ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif,” pesannya.

  • Bagaimana Dasco Jadi ‘Jembatan’ Megawati hingga Abu Bakar Baasyir

    Bagaimana Dasco Jadi ‘Jembatan’ Megawati hingga Abu Bakar Baasyir

    GELORA.CO –  Tahun 2025 mencatat sejarah baru dalam dinamika politik Indonesia. Di tengah upaya pemerintah memperkuat stabilitas nasional, muncul sosok ‘jembatan komunikasi’ yang melintasi berbagai batas ideologi, yakni Sufmi Dasco Ahmad.

    Wakil Ketua DPR RI ini kembali membuktikan politik bukan hanya soal perebutan kuasa, melainkan seni menyatukan perbedaan melalui dialog.

    Dua pertemuan yang paling menyita perhatian publik tahun ini adalah saat Dasco menemui Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta tokoh agama kharismatik, Abu Bakar Ba’asyir.

    Apa maknanya bagi kita, terutama generasi milenial dan Gen Z? Berikut ulasannya.

    Menjaga “Banteng” dan “Garuda” Tetap Harmonis

    Pertemuan Dasco dengan Megawati Soekarnoputri di tahun 2025 dipandang sebagai pilar utama stabilitas politik pasca-transisi pemerintahan.

    Saat banyak pihak memprediksi akan terjadi gesekan antara fraksi di parlemen, Dasco justru hadir di Teuku Umar sebagai representasi pimpinan legislatif sekaligus orang kepercayaan Presiden terpilih.

    Fokus pertemuan ini adalah menyelaraskan pandangan mengenai keberlanjutan pembangunan nasional.

    Dasco berhasil memastikan bahwa fungsi pengawasan PDIP di parlemen berjalan konstruktif tanpa menghambat program strategis negara.

    Dalam sebuah kesempatan setelah pertemuan tersebut, Dasco menyampaikan pesan persatuan yang kuat.

    “Kita tidak boleh membiarkan ego sektoral di daerah menghambat visi besar pembangunan nasional yang sedang kita rintis bersama. Kontestasi sudah selesai, sekarang saatnya konsolidasi untuk rakyat.”

    Misi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

    Kejutan politik terbesar di tahun 2025 terjadi saat Dasco bersilaturahmi dengan Abu Bakar Ba’asyir.

    Bagi banyak orang, ini adalah pertemuan yang kontroversial. Namun, Dasco melihatnya dari kacamata seorang negarawan: pentingnya merangkul seluruh elemen bangsa untuk mengakui konsensus nasional dan Pancasila.

    Pertemuan ini membawa pesan penting mengenai moderasi dan inklusivitas.

    Dasco mendengarkan aspirasi terkait perlindungan hak-hak sipil sambil terus menekankan pentingnya ketaatan pada konstitusi.

    Hal ini dilakukan untuk mencegah polarisasi yang sering kali dipicu oleh isu-isu keagamaan di media sosial.

    Dasco menegaskan bahwa DPR harus menjadi wadah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

    “DPR adalah rumah rakyat. Tidak ada pintu yang tertutup bagi aspirasi yang konstruktif. Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus melalui proses dialog yang jujur, bukan sekadar ketok palu tanpa mendengar suara dari bawah.”

    Dampak Nyata: Stabilitas Ekonomi dan Sosial

    Mengapa pertemuan dengan dua tokoh yang sangat kontras ini begitu penting? Jawabannya ada pada kepercayaan pasar dan ketenangan masyarakat.

    Dengan merangkul Megawati yang merupakan simbol kekuatan nasionalis dan Abu Bakar Ba’asyir sebagai tokoh pemilik basis massa religius tertentu, Dasco berhasil menutup celah-celah konflik yang bisa memicu instabilitas.

    Efeknya sangat dirasakan pada iklim investasi di pertengahan 2025. Dasco menyadari bahwa tanpa stabilitas politik, ekonomi akan goyah.

    “Kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi adalah kunci. Tanpa itu, ekonomi kita akan jalan di tempat. Rakyat butuh bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka.”

  • 9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – Podcast Madilog memotret persoalan kelapa sawit dari pangkal akar: tata kelola yang carut-marut. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menguliti data tentang jutaan hektare kebun sawit ilegal yang dibiarkan hidup bebas di negeri sendiri.

    Uli memaparkan temuan mengejutkan: sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas karena tidak memiliki dokumen lengkap, terutama HGU. Lebih jauh lagi, 537 perusahaan tercatat tengah diproses untuk memperoleh HGU dalam periode 2024–2025. Ratusan perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa legalitas penuh, bahkan terindikasi menikmati keuntungan tanpa kontribusi balik.

    Dua contoh nyata: PT Ana di Morowali Utara yang beroperasi sejak belasan tahun tanpa HGU, dan PT ABS di Bengkulu Selatan yang membuka lahan sejak 2016 dan baru mengantongi HGU pada 2025. Kedua wilayah itu berkonflik dengan masyarakat, menyisakan kisah tanah yang diklaim perusahaan, warga yang ditembak, dan kehidupan yang terampas.

    Uli menyebut perusahaan-perusahaan ini tak berdiri sendiri. “Ada yang terafiliasi dengan kelompok sawit raksasa nasional, menguasai ribuan hektare, sebagian berada di kawasan hutan, sebagian lagi di wilayah adat maupun tanah masyarakat,” ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi tersebut.

    Kementerian ATR/BPN sempat menerbitkan surat edaran soal proses HGU pada 2024, disusul Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 tentang penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan. Tetapi di lapangan, kata Uli, proses itu rawan menjadi ruang “pemutihan” lewat administrasi.

    Pertanyaan Margi sederhana, tapi membekas: jutaan hektare, beroperasi belasan tahun—masa tidak ada yang tahu? Uli menjawab pelan: “Harusnya tahu.” Pemerintah daerah, provinsi, kementerian, hingga aparat penegak hukum disebutnya punya tanggung jawab langsung memantau.

    Sorotan kian tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di Papua. Di saat jutaan hektare yang ada saja masih bermasalah, keberanian memperluas tampak seperti langkah tanpa cermin.

    Dalam satu jam percakapan, Madilog menghadirkan fakta yang pada akhirnya lebih bising dari opini: tata kelola sawit Indonesia sedang pincang. Dan negaranya—entah lalai, entah sengaja—membiarkan kebun ilegal tumbuh subur di depan mata. (*)

  • Korupsi Dam Kali Bentak, Kakak Eks Bupati Blitar Divonis 4 Tahun 8 Bulan

    Korupsi Dam Kali Bentak, Kakak Eks Bupati Blitar Divonis 4 Tahun 8 Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Palu hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya diketok pada Kamis (18/12/2025) malam.

    Skandal korupsi proyek Dam Kali Bentak yang merugikan negara hingga Rp.5,1 miliar dan menyeret kakak kandung Bupati Blitar, Rini Syarifah dan sejumlah pejabat, akhirnya berujung pada vonis.

    Dalam sidang putusan ini, sorotan utama tertuju pada Muhammad Muchlison. Kakak kandung mantan Bupati Blitar, Rini Syarifah (Mak Rini). Pria yang akrab disapa Abah Ichson tersebut ini dinyatakan bersalah dan divonis 4 tahun 8 bulan penjara.

    Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Muchlison terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain hukuman badan, Muchlison juga diganjar denda sebesar Rp.200 juta.

    Tak hanya itu, hakim mewajibkan Muchlison membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.1,1 miliar. Namun, angka ini dikompensasikan dengan uang titipan yang sebelumnya telah diserahkan terdakwa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar selama proses penyidikan.

    Eks Kabid SDA Terima Vonis Terberat

    Meski Muchlison menjadi sorotan publik karena status kekerabatannya dengan eks penguasa daerah, vonis paling mencekik justru dijatuhkan kepada mantan Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hari Budiono alias Budi Susu.

    Budi Susu divonis 5 tahun 6 bulan penjara, ini adalah hukuman terberat di antara kelima terdakwa. Ia juga didenda Rp200 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti yang fantastis, yakni Rp2,774 miliar. Jika tidak mampu membayar, harta bendanya akan disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

    Sementara itu, terdakwa lainnya menerima vonis yang bervariasi. Heri Santosa, Eks Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Blitar, divonis 4 tahun 3 bulan penjara, denda Rp.200 juta. Sedangkan M. Bahweni, direktur CV Cipta Graha Pratama divonis 4 tahun 3 bulan penjara, denda Rp.200 juta, uang pengganti Rp.43 juta, subsider 9 bulan.

    Terdakwa lain, Miftahul Iqbalud Daroini, Admin CV divonis 4 tahun 3 bulan penjara, denda Rp.200 juta, uang pengganti Rp.135 juta, subsider 1 tahun.

    Pengacara: “Hakim Pakai Pasal Berat, Kami Pikir-Pikir”

    Menanggapi vonis tersebut, tim kuasa hukum terdakwa M. Bahweni yang diketuai Hendi Priono, menyatakan sikap pikir-pikir. Hendi menyoroti penerapan pasal oleh Majelis Hakim yang dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan pledoi pembelaan.

    “Hakim berpendapat yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (Perbuatan Melawan Hukum) dengan vonis minimal 4 tahun. Padahal dalam pledoi, kami sampaikan ini masuk ranah Pasal 3 (Penyalahgunaan Wewenang) yang vonis minimalnya 2 tahun,” ujar Hendi, Jumat (19/12/2025).

    Hendi juga mempersoalkan hitungan kerugian negara. Hakim mematok kerugian Rp5,1 miliar, sementara menurut perhitungan pihak terdakwa, kerugian riil adalah Rp4,052 miliar.

    “Selisih itu muncul karena JPU memasukkan uang jaminan dan bunga bank dari pengerjaan proyek yang selesai sebagai kerugian negara. Ini yang masih kami pertimbangkan untuk banding,” tegasnya.

    Babak Baru: Menanti Nasib Kadis PUPR dan ‘Gus Adib’

    Vonis lima terdakwa ini bukanlah akhir dari saga korupsi Dam Kali Bentak. Kasus ini masih menyisakan “pekerjaan rumah” bagi aparat penegak hukum. Dua tersangka lain yang baru ditahan pada September 2025 lalu, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Dicky Cubandono dan pengarah TP2ID Adib Muhammad Zulkarnain (Gus Adib), kini tengah menunggu giliran untuk duduk di kursi pesakitan.

    Publik Blitar kini menanti, apakah “nyanyian” para terpidana di persidangan akan menyeret nama-nama baru, ataukah kasus ini akan berhenti pada tujuh orang tersebut. (owi/ted)

  • Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

    Penanganan Bencana Sumatera Tiga Minggu ini Sangat Lambat

    Di mata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 ini, lambatnya penanganan bencana dan pemberian bantuan, wajar bila direspon masyarakat terutama di Aceh dengan mengibarkan bendera putih. Hingga meminta bantuan dunia internasional.

    Menurutnya suara-suara negatif yang menganggap tidak perlu sampai adanya bantuan internasional adalah ucapan yang tidak memiliki dasar kajian akademisi dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tidak patut diberikan komentar.

    Secara gamblang, Busyro menyebut faktor utama penyebab bencana banjir bandang di Sumatera sangat berkaitan dengan politik pembangunan nasional. Sekaligus penegakan hukum produk politik pembangunan nasional.

    Kerusakan hutan-hutan di Sumatera tersebut bukan hal baru dan bahkan berulang di berbagai daerah lain di Indonesia.

    “Yang terjadi di Sumatera memiliki kesamaan dengan konflik agraria dan kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah lain seperti di Rembang, Wadas, Morowali dan sebagainya,” tegasnya.

    Rektor UMY, Achmad Nurmandi Menyebut pihaknya melakukan aksi-aksi kemanusiaan dengan mengirimkan relawan tim medis dan bantuan ke tiga provinsi. Bahkan mahasiswa UMY asal Sumut, Sumbar dan Aceh sebanyak 28 orang telah mendapatkan beasiswa dan pembebasan biaya kuliah.

    “Dalam refleksi kampus, bencana itu tidak terlepas dari tangan-tangan manusia, khususnya terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam satu-dua dekade lalu. Tiga provinsi itu memiliki SDA luas biasa berupa hutan dan pertambangan,” katanya.

    Menurutnya, karena ketidak hati-hatian dalam pengelolaan SDA, maka yang seharusnya menjadi berkah sekarang ini menjadi kutukan dan itu sudah terbukti dari berbagai penelitian. 

  • Toyota RAV4 Terbaru Meluncur, Harga Mulai Rp 480 Jutaan

    Toyota RAV4 Terbaru Meluncur, Harga Mulai Rp 480 Jutaan

    Jakarta –

    Toyota RAV4 terbaru meluncur di Jepang. SUV itu hanya tersedia versi hybrid dengan harga mulai Rp 480 jutaan.

    Generasi keenam Toyota RAV4 menjalani debut global pada Mei 2025. Tujuh bulan setelahnya, Toyota RAV4 terbaru akhirnya meluncur di Jepang. RAV4 hanya tersedia versi plug-in hybrid (PHEV) dan GR Sport. Versi hybrid mengandalkan mesin 2.5 L A25A-FXS yang menghasilkan tenaga 186 PS pada 6.000 rpm dan torsi 221 Nm pada rentang 3.600-5.200 rpm. Mesinnya dipadukan dengan transmisi e-CVT.

    Sistem ini dilengkapi dengan motor listrik 1VM berdaya 136 PS dan torsi 208 Nm sementara motor listrik 4NM di poros belakang dengan daya 54 PS dan torsi 121 Nm dengan penggerak empat roda listrik. Secara keseluruhan, output sistem mencapai 241 PS.

    Toyota mengklaim konsumsi BBM RAV4 berada di rentang 22,5-22,9 km/liter. Sistem E-Four disebut secara presisi mengontrol distribusi tenaga penggerak depan/belakang antara 100:0 dan 20:80 dengan metode Trail dan Snow.

    Soal dimensi, Toyota RAV4 varian Z punya panjang 4.600 mm, lebar 1.855 mm, dan tinggi 1.680 mm. Jarak sumbu rodanya 2.690 mm. Varian ini dapat diidentifikasi dari wajah depan yang kokoh menyerupai palu dengan grille utama bermotif sarang lebah.

    Selanjutnya ada varian Adventure yang memiliki tampilan khas mobil-mobil off road. Ciri desainnya berupa grille berbentuk persegi panjang dengan bilah hitam besar, bemper tangguh, dan ventilasi di bawah lampu depan. Emblem Toyota mengarah ke depan pada bagian trim hitam. Ini membuat varian Adventure punya dimensi sedikit lebih panjang 4.620 mm dan lebar 1.880 mm.

    Sebagai standar, Toyota RAV4 memiliki sederet fitur di antaranya velg 18 inch, bi-beam LED, jok dengan material kulit sintetis, mode selektor EV, instrumen klaster berukuran 12,3 inch, hingga fitur Toyota Safety Sense. Soal harga, Toyota RAV4 ditawarkan mulai 4,5 juta yen atau kalau dirupiahkan setara dengan Rp 484 jutaan hingga 4,9 juta yen yakni sekitar Rp 527 jutaan.

    (dry/din)

  • ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    ORI: Penguatan investasi-hilirisasi prasyarat bebas middle income trap

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menekankan pentingnya penguatan tata kelola investasi dan hilirisasi nasional sebagai prasyarat utama agar Indonesia terbebas dari jebakan kelas pendapatan menengah (middle income trap).

    Dalam pemaparan Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2025 di Jakarta, Rabu, anggota Ombudsman RI Hery Susanto menilai peluang Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi besar masih terbuka lebar.

    “Namun, tanpa perbaikan mendasar pada aspek tata kelola, kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan kebijakan, transformasi ekonomi berisiko berjalan timpang,” kata Hery dalam acara tersebut, yang dipantau secara daring.

    Berdasarkan proyeksi, kata dia, Indonesia diperkirakan baru keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah pada rentang 2036 hingga 2038.

    Ia berpendapat rentang waktu tersebut berpotensi semakin mundur apabila pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan tata kelola investasi dan hilirisasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Adapun kajian sistemik bertajuk Pengawasan Program Investasi dan Hilirisasi Nasional dalam Mewujudkan Indonesia Bebas dari Middle Income Trap disusun menggunakan metode kualitatif.

    Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi grup terarah (FGD), tinjauan lapangan, penelusuran dan analisis regulasi, serta dokumentasi kegiatan.

    Data dihimpun dari seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan pendekatan koordinasi eptahelix, yakni kolaborasi antara Ombudsman, pemerintah, legislatif, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, serta pers, guna memastikan kajian bersifat komprehensif dan objektif.

    Kajian Ombudsman RI mencatat Indonesia saat ini masih berada pada kategori negara berpendapatan menengah-atas (upper middle income country) dengan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sekitar 4.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga 5.100 dolar AS pada periode 2023-2024, di mana masih cukup jauh dari ambang negara berpendapatan tinggi.

    Ombudsman RI juga menemukan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas tata kelola di sejumlah daerah. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi hingga 35,26 persen, namun nilai kepatuhan pelayanan publik relatif lebih rendah.

    Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pelayanan publik.

    Dari sisi lingkungan, aktivitas hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdampak pada peningkatan polusi udara, antara lain karbon monoksida (CO), ozon (O3), dan nitrogen dioksida (NO2), yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

    Kajian juga mencatat dominasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada industri nikel, sementara kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya berdampak optimal pada penyerapan tenaga kerja lokal.

    Berdasarkan temuan kajian, Ombudsman RI menyampaikan lima saran strategis kepada pemerintah pusat dan daerah, yakni penguatan koordinasi lintas sektor dan kesinambungan kebijakan, pemerataan investasi dan infrastruktur pendukung, dukungan afirmatif bagi investor dalam negeri, pengawasan lingkungan yang lebih ketat, serta kebijakan investasi dan hilirisasi yang inklusif melalui peningkatan SDM lokal dan serapan tenaga kerja.

    Ombudsman RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kualitas pelayanan publik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menegaskan upaya Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global.

    “Risiko ketidakpastian masih membayangi, termasuk pengaruh dinamika geopolitik global. Namun demikian, Pemerintah juga terus melakukan antisipasi terhadap berbagai risiko tersebut,” ujar Susiwijono.

    Ia menyampaikan terdapat sinyal optimisme pada tahun 2025, tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Dari berbagai indikator, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di atas 5 persen.

    Susiwijono juga menyatakan dukungan instansinya terhadap kajian yang dilakukan Ombudsman RI. Menurutnya, kajian tersebut penting sebagai bahan masukan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS tanpa pindai atau QRIS Tap mencetak pertumbuhan 1.200 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

    “QRIS Tap ini setelah rilis fitur tap in dan tap out pada Oktober lalu, transaksinya tumbuh eksponensial mencapai 508 ribu transaksi atau tumbuh 1.200 persen (mtm),” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    QRIS Tap telah diimplementasikan di sektor transportasi di 14 provinsi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

    Saat ini, fitur QRIS Tap baru bisa digunakan pada gawai dengan sistem Android. BI berencana untuk mendorong pemanfaatan QRIS Tap pada gawai dengan sistem iOS ke depan.

    “Kami akan terus mendorong supaya iOS, Apple, juga bisa membuka NFC-nya sehingga smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap,” ujar dia.

    Secara umum, volume transaksi QRIS tumbuh 143,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Menurut Filianingsih, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 42 juta merchant, melampaui target 40 juta. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pada 2026, BI berencana mengusung konsep kemerdekaan sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan QRIS.

    “Artinya, kami menargetkan transaksi QRIS 17 miliar, perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara, dan 45 juta merchant serta 60 juta pengguna,” ujar dia.

    Adapun proyeksi transaksi pembayaran digital pada tahun depan ditargetkan pada level 29,7 persen (yoy), didukung oleh perluasan penggunaan QRIS, inovasi teknologi, penguatan aspek keamanan, dan kepercayaan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran Gagal Wujudkan Janji 19 Juta Lapangan Kerja

    Gibran Gagal Wujudkan Janji 19 Juta Lapangan Kerja

    GELORA.CO -Janji kampanye Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja hingga kini belum terwujud.

    “Realitas hari ini berkata lain,” sindir Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo dalam evaluasi akhir tahun KAMI yang ditayangkan Youtube Refly Harun, Selasa 16 Desember 2025. 

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mencatat bahwa penyumbang pengangguran tak hanya dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke lulusan S2 dan S3.

    Gatot mengatakan, dari data LPEM FEB UI, kategori penganggur dan putus asa dari jenjang pendidikan tinggi adalah sebanyak 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 adalah mereka yang menamatkan kuliah program pascasarjana atau S2 dan S3.

    “Pendidikan tinggi tidak menjamin pekerjaan layak. Negara gagal menyediakan lapangan kerja,” kata Gatot. 

    Gatot melanjutkan, kondisi diperparah dengan masuknya tenaga kerja asing dalam jumlah besar, seperti di Kawasan Industri Strategis Morowali, Sulawesi Tengah.

    “Ini jadi perhatian serius, apakah negara memprioritaskan tenaga kerja Indonesia di negeri sendiri,” pungkas Gatot.

    Sumber: RMOL 

  • Bunuh Sopir Taksi Online, Bapak-Anak di Medan Divonis Penjara Seumur Hidup

    Bunuh Sopir Taksi Online, Bapak-Anak di Medan Divonis Penjara Seumur Hidup

    Jakarta –

    Kasranik dan Agung Pradana, bapak dan anak divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim PN Medan. Keduanya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap sopir taksi online, Michael Frederik Pakpahan di Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranik dan terdakwa Agung Pradana dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap Ketua Majelis Hakim, Zulfikar, di Ruang Sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, dilansir detikSumut, Selasa (16/12/2025).

    Hakim meyakini, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu JPU.

    Kedua terdakwa merupakan warga Dusun I, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Kedua terdakwa tersebut lolos dari hukuman mati, pasalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Medan di persidangan sebelumnya menuntut hukuman mati terhadap Kasranik dan Agung.

    Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk berpikir-pikir selama tujuh hari setelah membacakan putusan. Masa pikir-pikir tersebut digunakan guna menentukan sikap menerima atau banding.

    Setelah itu, mereka sepakat kembali bertemu pada Minggu (6/4/2025). Sekitar pukul 19.00 WIB, mereka bertemu di Jalan Pinang Baris Medan. Dalam pertemuan tersebut, Kasranik membawa palu dan goni besar untuk membungkus mayat korban aksi mereka, sedangkan Agung membawa sarung untuk membekap target.

    (azh/azh)