Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Bantu Korban Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Gubernur Sulsel Kirim Bantuan Tiga Truk Air Bersih Siap Minum

    Bantu Korban Terdampak Banjir Aceh Tamiang, Gubernur Sulsel Kirim Bantuan Tiga Truk Air Bersih Siap Minum

    FAJAR.CO.ID, ACEH — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan tiga truk air bersih siap minum bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

    Bantuan tersebut disalurkan melalui Tim Andalan Peduli dan diterima langsung oleh Posko Dapur Umum Aceh Tamiang, Kamis (11/12/2025).

    Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa dukungan ini bentuk kepedulian Pemprov Sulsel terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana banjir.

    “Tim Andalan Peduli hari pertama membawa tiga truk air bersih siap minum dari Medan ke Aceh untuk warga Aceh Tamiang,” ujarnya.

    Sementara itu, Koordinator Dapur Umum Aceh Tamiang menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan.

    “Untuk Tim Andalan Peduli dari Sulawesi Selatan, terima kasih atas bantuan airnya. Kami di posko dapur umum sangat membutuhkan air bersih. Air bersih ini sangat diperlukan untuk menyiapkan konsumsi bagi warga, tenaga kesehatan, serta personel TNI-Polri,” ungkapnya.

    Ia berharap bantuan tersebut menjadi manfaat yang berkelanjutan. “Semoga menjadi amal jariyah. Amin,” tambahnya. (Wahyuni/Fajar)

  • Keluarga Kenang Sosok Zainuddin yang Jasadnya Utuh Usai 30 Tahun Dikubur

    Keluarga Kenang Sosok Zainuddin yang Jasadnya Utuh Usai 30 Tahun Dikubur

    Luwu Utara –

    Jenazah Zainuddin yang dikubur 30 tahun yang lalu, masih utuh usai makamnya dibongkar di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel). Zainuddin dikenal sebagai sosok yang dermawan dan rajin beribadah.

    “Kalau sosok almarhum itu dia dermawan sekali. Bahkan kemarin pas digali ada orang yang bilang kalau itu almarhum selalu beri dia apa-apa semasa hidupnya,” kata adik almarhum, Syarifuddin dilansir dari detikSulsel, Kamis (11/12/2025).

    Warga setempat mengenang Zainuddin sebagai figur yang kerap memberi bantuan. Bahkan, Zainuddin kerap memberikan uang jajan kepada siswa sekolah.

    “Kemarin waktu jasad kami keluarkan dari makam, ada warga yang bilang kalau dia sering diberi uang jajan dan buah saat bersekolah oleh almarhum semasa hidup,” tambahnya.

    Syarifuddin menyebut kakaknya juga dikenal sebagai sosok yang taat dalam beribadah. Zainuddin tidak pernah meninggalkan salat lima waktu semasa hidupnya.

    Diketahui, Zainuddin meninggal sehari setelah Idul Fitri pada 1995 silam. Sebagai informasi, makam Zainuddin dibongkar untuk dipindahkan di Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, yang tidak jauh dari kediaman anak almarhum.

    Kain kafan yang menutupi jasad Zainuddin bahkan masih tampak utuh dan bersih saat dipindahkan.

    (isa/lir)

  • Maxim Andalkan Maxim Wallet KasPro, Ganggu Dominasi Gopay dan OVO

    Maxim Andalkan Maxim Wallet KasPro, Ganggu Dominasi Gopay dan OVO

    Bisnis.com, JAKARTA— Director Development Maxim Indonesia Dirhamsyah mengungkapkan memiliki sejumlah inovasi untuk menghadapi dominasi Gojek-Grab. Salah satunya memperkuat layanan pembayaran digital atau e-wallet Maxim Wallet KasPro. Perusahaan ingin menyaingi Gopay dan OVO.

    Perusahaan telah memiliki layanan Maxim Wallet KasPro sejak tahun lalu. Pada tahun depan, layanan tersebut akan diperkuat dengan menambah sejumlah fitur baru.

    “Kami punya planning dalam jangka waktu dekat,” kata Dirhamsyah dalam diskusi panel dan dialog interaktif lintas pemangku kepentingan bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif” di Kantor Maxim Pusat, Jakarta pada Kamis (11/12/2025).

    Dia menilai pembayaran digital kini sangat dibutuhkan dan menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan metode konvensional.  Lebih lanjut, dia menjelaskan e-wallet Maxim dikembangkan melalui kerja sama dengan penyedia layanan keuangan KasPro

    “Tapi kayak pinjaman-pinjaman mungkin enggak, e-wallet saja namanya Maxim Wallet KasPro [yang sudah diujicoba],” katanya. 

    Secara luas, Dirhamsyah memaparkan rencana pengembangan Maxim dalam beberapa tahun ke depan mencakup perluasan jangkauan geografis, penguatan kolaborasi strategis dengan pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan, serta pengembangan layanan pengantaran dan pasar digital yang mendukung UMKM di berbagai provinsi. 

    Dia menambahkan Maxim juga berupaya menyediakan syarat kemitraan yang lebih efektif bagi pengemudi, menciptakan pasar yang lebih kompetitif, meningkatkan adopsi pembayaran digital, serta terus memberi fleksibilitas bagi mitra dalam mencari penghasilan. 

    Adapun, sejak 2018, Maxim memulai bisnis di Indonesia dengan tiga layanan utama: Maxim Bike, Maxim Car, dan Maxim Delivery. Pengembangan layanan tersebut kemudian meluas ke sektor express, penyewaan, delivery, hingga premium. 

    “Dua bulan terakhir, kami juga baru saja menunjukkan satu layanan yaitu Maxim Bajaj, yang di mana bajaj itu ternyata masih menjadi transportasi unggulan untuk di berbagai daerah. Contohnya yang kita baru launching kemarin di Medan dan Makassar,” katanya. 

    Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap moda alternatif seperti bajaj masih tinggi di sejumlah daerah. Namun, perluasan layanan bajaj bergantung pada regulasi daerah. “Kalau Jakarta, kami masih belum tau sih, karena kan secara regulasi enggak memungkinkan ya,” imbuhnya. 

    Maxim juga terus memperluas layanan ke moda transportasi di kawasan transit. Dirhamsyah menjelaskan bahwa perusahaan telah meluncurkan layanan di area pelabuhan, dimulai dari Makassar melalui kolaborasi dengan PT Pelabuhan Indonesia. Dia menyebutkan ekspansi serupa tengah dipersiapkan untuk Surabaya dan Jakarta.

    Terkait keunggulan layanan, Dirhamsyah mengatakan Maxim tetap mengedepankan harga terjangkau serta fitur keamanan yang lengkap. Dia menyebut perusahaan memiliki layanan transportasi yang tersedia di seluruh kantor cabang, dilengkapi sistem rating, fitur SOS, dan berbagi lokasi.

    Sementara itu, untuk mitra pengemudi, Maxim menawarkan skema komisi bertingkat. Dirhamsyah menjelaskan untuk pengemudi mobil, komisi dimulai dari 0% hingga maksimum 15%, sedangkan untuk pengemudi motor berkisar 8%–9% hingga maksimum 15%. 

    Dia menambahkan perusahaan juga menyediakan berbagai program bonus, sistem prioritas, serta proses verifikasi yang diperbarui. Dirhamsyah turut menyoroti respons positif pengguna terhadap aplikasi Maxim. 

    Dia mengatakan 90% pengguna di App Store dan Play Store memberikan rating tertinggi. Dalam dua tahun terakhir, aplikasi juga mencatat pertumbuhan 13% dalam jumlah unduhan dan 12% dalam total perjalanan yang diselesaikan, yang menurutnya menjadi salah satu faktor pesatnya ekspansi Maxim dari satu kota menjadi lebih dari 300 kota dalam tujuh tahun. Dirhamsyah mengklaim pertumbuhan Maxim juga ditopang oleh kolaborasi dengan pelaku usaha daerah. 

    “Kami juga ada program business with Maxim yang di mana kami bekerjasama dengan pemain lokal, bila mereka ingin memiliki satu pusat transportasi online, namun mereka terkendala, kami bisa bantu disitu,” katanya. 

  • Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yakin Papua dapat mandiri pangan pada 2027.

    “Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    Ia mendorong Papua mampu mandiri pangan dan tidak bergantung pasokan dari daerah lain, seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan atau Jawa, karena biaya transportasi memberatkan masyarakat. “Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita mengangkut dari daerah lain, biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan kebutuhan pangan Papua sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal sekitar 120.000 ton–124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton ini sedang diatasi melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, ia mengatakan cetak sawah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5 tahun–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, ia menekankan bahwa pangan menjadi fondasi stabilitas bangsa. Menurutnya, ketika pangan bermasalah, suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Papua Raya, yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

    “Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah,” katanya.

  • Tongkonan 300 Tahun di Toraja Dirobohkan: Sorotan Cacat Prosedur hingga Pelecehan Budaya Regional 11 Desember 2025

    Tongkonan 300 Tahun di Toraja Dirobohkan: Sorotan Cacat Prosedur hingga Pelecehan Budaya Regional 11 Desember 2025

    Tongkonan 300 Tahun di Toraja Dirobohkan: Sorotan Cacat Prosedur hingga Pelecehan Budaya
    Penulis

    TANA TORAJA, KOMPAS.com
    – Eksekusi Tongkonan -rumah adat Toraja- beberapa waktu lalu menuai sorotan.
    Bangunan yang diperkirakan sudah
    berusia 300 tahun
    itu disebut bukan merupakan objek sengketa.
    Bagi
    Lembaga Adat
    Toraja,
    tongkonan
    merupakan
    identitas budaya
    . Jika identitas ini disentuh tanpa keadilan, maka bisa dianggap sebagai pelecehan.
    Tongkonan Ka’pun -tongkonan yang dieksekusi- ini berada di Kecamatan Kurra, Tana Toraja. 
    Akar masalah berawal ketika terjadi sengketa di Tongkonan Tanete, rumah adat lain yang berdiri sekitar sepuluh meter di selatan Tongkonan Ka’pun.
    Masalah itu sudah bergulir sejak tahun 1988 dan sudah menjalani proses hukum hingga pada 2018, Mahkamah Agung menetapkan kemenangan keluarga Tanete secara inkrah.
    Perselisihan kemudian sempat dianggap selesai. Namun keadaan berubah pada Jumat (5/12/2025) lalu.
    Pengadilan Negeri (PN) Makale melakukan eksekusi tidak pada Tongkonan Tanete, melainkan Tongkonan Ka’pun — objek yang disebut tidak pernah tercantum dalam perkara-.
    Puing-puing Tongkonan Ka’pun pun berserakan di tanah usai dirobohkan.
    Hendrik Kusnianto, dari Kantor Hukum HK & Associates selaku kuasa hukum keluarga menilai eksekusi pada 5 Desember 2025 itu sarat kejanggalan, cacat prosedur, dan berpotensi melampaui kewenangan.
    “Peristiwa ini telah menimbulkan gejolak sosial, budaya, dan kemanusiaan,” tutur Hendrik Kusnianto kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).
    Hendrik menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan kejanggalan itu kepada Bawas MA dan Komnas HAM.
    Pada 4 Desember, mereka melapor karena indikasi eksekusi tetap dipersiapkan meski masih ada perlawanan di PN Makale.
    Eksekusi kemudian batal dilakukan hari itu. Keesokan harinya, pada Jumat (5/12/2025), eksekusi benar-benar dilaksanakan.
    Hendrik menilai eksekusi tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera dalam penetapan PN Makale Nomor W22-U10/1080/HPDT/12/2025 yang menetapkan waktu pelaksanaan 4 Desember 2025.
    Eksekusi pada 5 Desember itu dianggap dilakukan tanpa pemberitahuan ulang kepada para pihak.
    Selain itu, objek yang dieksekusi juga disebut tidak sesuai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dan berpotensi masuk kategori ultra petita.
    Keanehan lain yang menjadi sorotan kuasa hukum adalah status obyek yang dalam SIPP tercatat telah diserahkan secara sukarela pada 5 Agustus 2024.
    Namun, objek yang sama kembali dieksekusi pada 5 Desember 2025.
    Hendrik mengatakan, pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada PN Makale, namun tidak mendapatkan penjelasan.
    “Eksekusi ini dilakukan dengan konflik kepentingan, cacat administrasi, dan tidak berdasarkan hukum. Bahkan dilakukan dengan tindakan represif terhadap masyarakat adat Toraja,” jelasnya.
    Ia pun meminta Bawas MA dan Komnas HAM melakukan pemeriksaan menyeluruh atas dugaan pelanggaran prosedur, administratif, dan penggunaan kekuatan berlebihan.
    “Kami meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak konstitusional klien kami,” ujar Hendrik.
    Ia menegaskan keluarga akan menempuh seluruh langkah hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serupa. “Kami berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum dan adat Toraja. Penyelesaian harus dilakukan secara adil dan beradab,” katanya.
    Bagi orang Toraja, tongkonan bukan hanya bangunan, tetapi tempat lahirnya nama, silsilah, dan martabat.
    “Tongkonan ini identitas yang diakui dunia. UNESCO mencatatnya sebagai warisan budaya. Jika identitas ini disentuh tanpa keadilan, itu namanya pelecehan,” kata Ketua Lembaga Adat Toraja, Benyamin Ranteallo.
    Ia menilai ada “tangan-tangan tak terlihat” yang ikut bermain. “Ada dugaan mafia hukum dan mafia adat yang memanfaatkan celah,” ucapnya.
    “Ini bukan soal papan dan tiang kayu yang dirobohkan. Ini soal napas kami sebagai orang Toraja. Jika tongkonan bisa dihapus begitu saja, apa lagi yang tersisa?” ujar Benyamin.
    (Penulis: Kontributor Kompas TV Luwu Palopo, Amran Amir)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPO Bos PT BSP Tak Juga Ditangkap, Pengusaha Surabaya Kecewa

    DPO Bos PT BSP Tak Juga Ditangkap, Pengusaha Surabaya Kecewa

    Surabaya (beritajatim.com) – Tersangka kasus penipuan dan penggelapan sebesar Rp4,5 Miliar Igo Heryanto yang sudah menyandang status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Mei 2025 lalu di Mabes Polri sampai saat ini masih berkeliaran.

    Hal itu membuat pelapor kasus ini yakni seorang pengusaha asal Surabaya Aditia Sugiarto Prayitno mengacu kecewa dengan kinerja polisi.

    Direktur Keuangan PT Bima Sakti Mineral (BSM) mengaku sudah melakukan segala upaya agar pengemplang uang perusahaannya tersebut ditangkap.

    Bahkan dia siap memberikan dukungan materi apabila aparat kepolisian tak ada anggaran untuk memburu Igo Heryanto.

    “Saya memohon pada Polrestabes Surabaya menunjukkan keseriusan dalam menuntaskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp4,5 miliar dengan tersangka sekaligus Daftar Pencarian Orang (DPO) Igo Heryanto, Direktur Utama PT BSP,” ujar Aditia Sugiarto Prayitno, didampingi kuasa hukumnya Yafet Kurniawan saat konferensi pers, Rabu (10/12/2025).

    Aditia menilai penanganan perkara yang sudah berjalan hampir dua tahun tersebut mandek tanpa perkembangan signifikan, meskipun status tersangka dan DPO telah diterbitkan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya.

    Aditia juga mempertanyakan alasan Polrestabes Surabaya yang menyatakan tidak wajib menampilkan daftar DPO di website Polri, padahal sejumlah DPO lain tercantum di sana.

    “Masak penyidik tidak tahu mana website resmi atau tidak. Saya jadi bertanya-tanya, kasus Igo ini sebenarnya jalan atau tidak,” ujarnya.

    Aditia juga menyinggung dugaan adanya ketidakprofesionalan penyidik Polrestabes dalam upaya pencarian dan penangkapan tersangka.

    “Igo tinggal di kota besar, Makassar. Nomor teleponnya kadang mati, kadang hidup. Semua datanya sudah saya berikan, tapi Igo tidak pernah ditemukan. Masa kita yang warga sipil harus bergerak sendiri?” katanya.

    Ia juga mempertanyakan alasan penyidik tidak memeriksa keluarga atau pengacara Igo, padahal tersangka masih bisa melakukan somasi dan menggugat penetapan tersangkanya setelah berstatus DPO.

    Kuasa hukum Aditia, Yafet Kurniawan, menambahkan bahwa Igo bahkan pernah menyangkal status DPO-nya dan menyebut pemberitaan tersebut Hoaks

    Untuk status pengacara yang dianggap mengetahui keberadaan Igo karena sempat teken kuasa untuk melakukan gugatan di PN Surabaya, menurut Yafet polisi bisa melakukan pemanggilan terhadap pengacara untuk dimintai keterangan keberadaan DPO Igo.

    ” Tujuan pendampingan hukum yang dilakukan pengacara adalah untuk memastikan hak-hak klien, termasuk yang berstatus DPO, tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku, dan mendorong klien untuk mengikuti proses hukum, bukan untuk membantu klien menghindari proses hukum,” ujar Yafet.

    Yafet menambahkan, memang hubungan pengacara dengan klien dilindungi oleh kerahasiaan, yang berarti pengacara wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya dalam kapasitas profesional, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

    ” Namun, status DPO adalah informasi publik dan faktual yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum, bukan rahasia yang diungkapkan secara pribadi oleh klien, jadi tidak dilindungi undang-undang,”ujarnya.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Dr. Edy Herwiyanto saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sampai saat ini masih terus mencari keberadaan Igo. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polda Jatim dan juga Polda Sulsel karena Igo tinggal di Makasar.

    “Kita terus mencari keberadaan tersangka, kita juga sudah melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

    Terkait nama Igo yang tak tercantum sebagai DPO di website Polri, Edy mengaku belum mengetahui soal itu namun dia mengatakan apabila memang SOP nya harus mencantumkan nama DPO website Polri maka pihaknya akan segera melakukan itu.

    Apakah akan memanggil pengacara Igo karena Igo pernah teken surat kuasa untuk mengajukan gugatan di PN Surabaya? Edy mengatakan hal itu tak bisa dilakukan oleh pihaknya.

    ” Pengacara tidak boleh menolak seorang klien, dan pengacara juga dilindungi kode etik, jadi jangan dibenturkan ke arah sana,” ujar Edy.

    Diketahui, kasus bermula dari kesepakatan jual beli 100 ribu metrik ton nikel antara PT BSM dan PT BSP melalui anak perusahaan PT GNN. Namun, pengiriman tak kunjung dilakukan meski PT BSM telah membayar total Rp4,1 miliar melalui tiga tahap sejak Agustus hingga September 2023.

    Merasa ditipu, Aditia melapor ke Polrestabes Surabaya dengan LP/B/222/III/2024/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JATIM.

    Pada19 Februari 2025, Igo ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SPH Nomor B/2289/SP2HP/V/RES.1.11/2025/SATRESKRIM dan pada 5 Mei 2025: Igo resmi berstatus DPO Nomor DPO/91/91 N/RES.1.11/2025/SATRESKRIM. [uci/ted]

  • Sebanyak 133.780 Tiket Kapal Pelni Ludes Terjual Jelang Libur Nataru

    Sebanyak 133.780 Tiket Kapal Pelni Ludes Terjual Jelang Libur Nataru

    JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mencatat telah menjual sebanyak 133.780 tiket untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Jumlah tersebut setara dengan 24,1 persen dari total proyeksi penumpang 555.962 tiket yang disediakan.

    Adapun penjualan tiket tersebut untuk keberangkatan tanggal 11 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan, tiket yang disediakan untuk periode Nataru kali ini sebanyak 639.635.

    Sementara total penumpang selama periode tersebut sebanyak 555.962.

    “Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 Desember atau H-5 dengan prediksi mencapai 26.855 orang. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 5 Januari 2026 dengan estimasi 24.718 orang,” katanya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu, 10 Desember.

    Anda sapaan akrabnya bilang untuk menghadapi peak season Nataru tahun ini, Pelni menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis.

    “Channel pemesanan tiket sudah kami perluas jaringannya sampai ke minimarket-minimarket di daerah 3TP, itu tidak lain juga untuk mengantisipasi sinyal telekomunikasi yang tidak merata khususnya di daerah 3TP,” ujar Anda.

    Anda mengungkapkan ada lima ruas terpadat saat periode libur Nataru yakni Batam-Belawan, Belawan-Batam, ⁠Makassar-Bau-Bau, kemudian ⁠Bau-Bau-Makassar, dan ⁠Manokwari-Sorong.

    “Pelabuhan keberangkatan yang terpadat adalah Ambon, Makassar, Batam, Sorong, dan Jayapura,” katanya.

    Rinciannya, Pelabuhan Ambon dengan perkiraan melayani 41.404 penumpang, Makassar 37.088 penumpang, Batam 27.789 penumpang, Sorong 25.242 penumpang, dan Jayapura 21.871 penumpang.

    Sementara, sambung Anda, untuk pelabuhan kedatangan yang diprediksi melayani penumpang terbanyak yakni Pelabuhan Ambon dengan 36.263 penumpang, Makassar dengan 35.092 penumpang, Belawan dengan 24.840 penumpang, Batam dengan 23.089 penumpang, dan Sorong dengan 25.162 penumpang.

  • Mereka Tak Ingin Ekonomi Negara Kita Bangkit

    Mereka Tak Ingin Ekonomi Negara Kita Bangkit

    GELORA.CO –  Menteri Pertahanan (Menhan), Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin melontarkan peringatan keras mengenai ancaman internal yang menurutnya tengah menggerogoti fondasi ekonomi dan keamanan Indonesia.

    Berbicara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa, 9 Desember 2025, Sjafrie menyorot maraknya praktik korupsi, birokrasi gelap, hingga celah pengawasan di pelabuhan dan bandara, termasuk aktivitas Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, yang sebelumnya memicu kehebohan nasional.

    Dalam kuliah umum tersebut, ia menempatkan persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan bukan sebagai isu administratif, melainkan ancaman terhadap kedaulatan negara.

    “Kita memiliki nikel yang sangat besar, kita memiiki bauksit yang sangat besar, tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan,” ujar Sjafrie, merujuk pada temuan pengawasan yang sempat disorot publik.

    Ia menjelaskan bahwa lemahnya penegakan aturan membuat sebagian pihak merasa bebas keluar-masuk membawa barang tanpa pemeriksaan resmi.

    “Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos (itu) masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada suatu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu, kepegang sama petugas ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan,” ungkapnya.

    Menurut Sjafrie, praktik demikian bukan sekadar pelanggaran, namun bentuk nyata ancaman terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

    “Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang,” tuturnya.

    Menhan Sjafrie menegaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, tidak boleh bersikap pasif menghadapi persoalan itu.

    Ia menekankan bahwa mahasiswa harus berada di garis depan dalam menolak korupsi dan perilaku ilegal lainnya.

    “Jadi, jangan sekali-sekali (biarkan), harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu korupsi, serang itu ilegal,” seru Sjafrie.

    “Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara ya,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa persoalan korupsi dan manipulasi data ekspor bukan hal baru. Sjafrie bahkan menyebutnya sebagai ‘musuh dalam selimut’ yang selama puluhan tahun menghambat pembangunan.

    “Jadi, kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun,” katanya.

    Menutup pidatonya, ia membeberkan angka kerugian negara yang diklaim mencapai ratusan miliar dolar AS.

    “Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih USD800 miliar kerugian negara, tapi ini yang saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu bahwa korupsi ini membahayaan bangsa dan negara,” tegas Sjafrie.

    Pernyataan Menhan Sjafrie ini memantik kembali sorotan publik terhadap tata kelola sumber daya strategis, pengawasan pelabuhan dan bandara, serta dugaan celah pengawasan di kawasan industri besar.

    Seruan Sjafrie agar mahasiswa menjadi motor pemberantasan korupsi juga membuka diskusi baru soal peran kampus dalam menjaga integritas dan kedaulatan bangsa.***

  • KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Saat Gelar OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.

    “Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto ketika dikonfirmasi, Rabu (10/12/2025).

    Kendati demikian, Fitroh belum menjelaskan detail perkara yang mengakibatkan Ardito terjaring OTT.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menetapkan status pihak yang diamankan dalam OTT.

    Dilansir dari Antara, OTT tersebut merupakan yang kedelapan yang digelar selama 2025.

    KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

     

     

     

  • ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

    “Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

    “Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024. 

    Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. 

    “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

    Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur  seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur. 

    Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.