Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Cerita Lengkap Wali Kelas Diduga Rudapaksa Siswi SD Berulang Kali di Makassar, Korban Disebut Lebih Dari Satu

    Cerita Lengkap Wali Kelas Diduga Rudapaksa Siswi SD Berulang Kali di Makassar, Korban Disebut Lebih Dari Satu

    Korban baru berani menceritakan kejadian yang dialami kepada salah seorang tetangganya. Kemauan itu juga didorong rasa tak tahan akibat dari perlakuan gurunya. 

    “Setelah itu dia (korban) tidak tahan setelah naik kelas 6, karena sudah merasa bahwa sudah lepas dari cengkramannya wali kelasnya, dia cerita sama tetangga. Tetangga ini pun bilang ke ibu korban,” ucap Ali. 

    Ibu korban langsung mendatangi pihak sekolah. Namun pihak sekolah membantah dan tidak percaya jika salah seorang tenaga pengajarnya melakukan aksi sebejat itu. 

    “Orang tuanya tanyakan kepada anaknya. Anaknya ini mengaku. Tapi karena tidak ada bukti, orang tua anak ini ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya tidak percaya bahwa ada kejadian seperti ini, tidak mungkin katanya,” beber Ali. 

    Tak patah arang, orang tua korban terus mendesak pihak sekolah untuk melakukan pemeriksaan terhadap guru tersebut. Hingga akhirnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak kepolisian dan sejumlah pihak terkait lainnya. 

    Pada 28 September 2025, diadakan pertemuan dengan Ketua RT, Kepala sekolah, guru, Bhabinkamtibmas, Binmas, ketua komite. “Di situ akhirnya pelaku mengaku,” ucapnya. 

    Pertemuan itu pun berakhir ada pembuatan surat pernyataan damai dan kasus ini tidak dibawa ke ranah hukum. Hal itu dilakukan karena saat itu orang tua korban belum mengetahui bahwa anaknya telah disetubuhi oleh gurunya sendiri. 

    Namun Ali tetap membujuk orang tua korban untuk membuat laporan di UPTD PPA Kota Makassar, Dinas Pendidikan hingga ke pihak kepolisian. Hal itu agar pelaku bisa mendapatkan efek jera.

    Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin juga mengaku bahwa laporan polisi terhadap guru IPT telah dilayangkan ke pihak kepolisian. Saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar tengah menyelidiki kasus tersebut. 

    “Laporannya sudah ada, baru masuk kemarin. Sementara diajukan ke Reskrim. Kita tunggu saja perkembangan penanganan kasusnya,” ucap Wahiduddin singkat. 

    Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar juga mengaku kejadian ini kini telah dilaporkan oleh kuasa hukum korban ke UPTD PPA Kota Makassar. 

    “Per tanggal 30 September 2025, pihak korban melalui kuasa hukumnya telah resmi membuat laporan pengaduan di UPTD PPA Kota Makassar,” kata Ita kepada Liputan6.com, Rabu (1/10/2025).

    Ita sendiri mengaku belum mengetahui detail kasus tersebut karena belum melakukan asesmen kepada korban. Namun dia memastikan akan menangani kasus dugaan pelecehan seksual ini dengan tegas dan transparan. 

    “UPTD PPA memandang kasus ini sebagai perkara serius yang menyangkut perlindungan anak sehingga akan ditangani sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan terkait lainnya,” jelas Ita. 

    Sebagai tindak lanjut, UPTD PPA Kota Makassar akan melakukan langkah-langkah pendampingan awal kepada korban dan keluarga, termasuk dukungan psikososial dan layanan konseling. Selain itu, ita juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

    “Asesmen mendalam terhadap kondisi korban, baik psikologis, sosial, maupun pendidikan, untuk memastikan pemulihan yang komprehensif,” imbuhnya. 

     

  • Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat-sangat lebat, bahkan disertai angin kencang pada periode 30 September hingga 2 Oktober 2025.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sejumlah wilayah Indonesia memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan pada akhir September hingga Oktober 2025.

    Pacaroba ditandai dengan peningkatan curah hujan secara signifikan, umumnya terjadi pada sore hingga malam hari. Pola ini didahului dengan udara hangat dan terik pada pagi hingga siang hari.

    “Pemanasan permukaan memicu terbentuknya awan Cumulonimbus (Cb) yang menimbulkan hujan lokal tidak merata, berdurasi singkat, dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir, angin kencang, bahkan hujan es,” tulis akun Instagram PPID BMKG, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Ada juga faktor dinamika atmosfer global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca Indonesia dalam sepekan ke depan.

    “Dalam sepekan ke depan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan, dan longsong, yang berdampak pada aktivitas harian maupun transportasi,” BMKG memperingatkan.

    Lebih perinci, berikut peringatan dini BMKG terkait cuaca di Indonesia sepekan ke depan:

    30 September-2 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Banten, Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim.

    Potensi Angin Kencang: Jakarta, NTT.

    3-6 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumbar, Papua Tengah, Papua Pegunungan.

    BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang sangat cepat dan signifikan, khususnya pada skala harian. Selain itu, perlu diwaspadai pula kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

    “Tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana, terutama banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tulis PPID BMKG.

    Lebih lanjut, masyarakat perlu mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar dan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana. Khusus daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir, agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BUMN Pelindo Dukung Rencana Purbaya Cek Acak Jalur Hijau Impor

    BUMN Pelindo Dukung Rencana Purbaya Cek Acak Jalur Hijau Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Arif Suhartono menyatakan perseroan siap mendukung rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memeriksa secara acak jalur hijau impor guna meningkatkan kepatuhan importir.

    Arif menilai, pemeriksaan acak di jalur hijau bea cukai tidak mengganggu selama tidak memengaruhi operasional terminal petikemas maupun kargo di pelabuhan. 

    “Jadi dwelling time kita sudah bagus. Pemeriksaan secara random jalur hijau tidak mengganggu, yang penting tidak mengganggu operasional,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/9/2025).

    Adapun dwelling time di pelabuhan menurut data Lembaga National Single Window (LNSW) Kemenkeu yakni 2,47 hari per Agustus 2025. Secara terperinci, dwelling time di lima pelauhan terbesar di Indonesia adalah Belawan 2,46 hari, Tanjung Priok 2,29 hari, Tanjung Perak 2,73 hari dan Makassar 2,14 hari. Hanya Tanjung Emas, Semarang, yang saat ini masih 3,45 hari. 

    Anak usaha Pelindo, yakni Subholding Pelindo Terminal Petikemas, terang Arif nantinya hanya akan mengikuti instruksi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu). BUMN pelabuhan itu hanya akan mendukung instruksi dari Bea Cukai selaku otoritas kepabeanan di pelabuhan. 

    Arif tak menjawab apabila rencana Kemenkeu itu sudah dikoordinasikan dengan Pelindo. Namun, dia menyebut perseroan tidak perlu komunikasi secara formal.

    “Perintah untuk dicek [fisik secara acak] murni call-nya dari Bea Cukai, jadi tidak perlu ada komunikasi. Secara normal aja,” paparnya.

    Adapun berdasarkan data LNSW, pemeriksaan kepabeanan atau customs clearance di jalur hijau bea cukai pelabuhan tidak memberikan porsi pada penghitungan dwelling time per Agustus 2025. Sebab, pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh pelaku usaha langsung mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 

    Berbeda dengan jalur merah, di mana importir dan impor terkategorikan risiko tinggi, rata-rata lama pemeriksaan kepabeanan bisa menyumbang hingga 3,74 hari kepada dwelling time.

    “Namun yang perlu digarisbawahi proporsi jalur merah dari total keseluruhan importasi yang menggunakan dokumen BC 2.0 hanya sebesar 6,04%. Itu sebabnya hasil DT secara umum adalah sebesar 2.47 hari dengan porsi Customs Clearance PIB hanya sebesar 0.23 Hari,” jelas Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LNSW Kemenkeu, Indra Adiwijaya kepada Bisnis.

    Di sisi lain, Pembina Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto menilai pemeriksaan kepabeanan di jalur hijau selama ini sangat membantu importir. Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi lengkap dari pihak Bea Cukai Kemenkeu mengenai rencana pemeriksaan fisik secara acak itu. 

    Apabila pemeriksaan fisik dilakukan dengan sama rata, terang Widijanto, maka  tidak akan ada perbedaan antara jalur hijau maupun jalur merah yang tingkat risikonya berbeda. Saat ini, jelasnya, barang impor yang turun dari kapal langsung melewati alat pemindai yakni hico scan. 

    “Kalau sudah lewat hico scan sesuai [aturan], ya dilepas. Saya kurang tertarik kalau jalur hijau dikembalikan ikut diperiksa fisik juga. Yang penting importir atau pemilik barang jujur dan tidak main-main,” ujarnya kepada Bisnis. 

    Adapun Menkeu Purbaya pekan lalu, Jumat (26/9/2025), menyebut akan meningkatan penegakan hukum dan kepatuhan sejalan dengan naiknya target penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai.

    Untuk penerimaaan negara dari kepabeanan, pria yang pernah menjabat Deputi Kemenko Kemaritima dan Investasi itu menyebut otoritas akan memeriksa secara random jalur hijau bea cukai yang sebelumnya tidak pernah tersentuh pemeriksaan fisik. 

    “Jalur ini biasanya enggak diperiksa. Sekarang kita randomize sehari berapa biji, 10 atau lebih, Dites random, jadi enggak bisa main-main lagi,” jelasnya. 

  • 12 Sekolah di Makassar Tak Lagi Terima MBG, SPPG Berhenti Beroperasi Meski Tak Ada Kasus Keracunan Makassar 1 Oktober 2025

    12 Sekolah di Makassar Tak Lagi Terima MBG, SPPG Berhenti Beroperasi Meski Tak Ada Kasus Keracunan Makassar 1 Oktober 2025

    12 Sekolah di Makassar Tak Lagi Terima MBG, SPPG Berhenti Beroperasi Meski Tak Ada Kasus Keracunan
    Tim Redaksi
     
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Ribuan pelajar dari 12 sekolah di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tidak lagi menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu terhenti setelah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Panakkukang berhenti beroperasi sejak Senin (22/9/2025).
    Dapur itu menghentikan operasionalnya meskipun tak terjadi kasus keracunan sebagaimana marak di wilayah lain.
    Selain siswa, pekerja dapur SPPG juga terdampak dengan diberhentikan dari pekerjaannya. 
    Kepala Sekolah SDN Tamamaung I, H Basora, membenarkan penghentian program MBG di sekolahnya.
    “Ada 12 sekolah itu yang dilayani dapur (SPPG 2 Panakkukang). Sejak hari Senin kemarin (pekan lalu) dihentikan dulu,” kata Basora, Selasa (30/9/2025) malam.
    Di SDN Tamamaung I, ada 383 siswa yang tidak lagi menerima MBG. Menurut Basora, sebagian orang tua siswa kini menyiapkan bekal sendiri untuk anaknya.
    Hal serupa terjadi di SDN Tamamaung III. Sebanyak 351 siswa di sekolah itu tak lagi mendapat jatah MBG sejak pekan lalu.
    Kepala Sekolah SDN Tamamaung III, Rifka Fauzia, mengatakan pihaknya menerapkan program Bekal Sehat sebagai alternatif.
    “Kalau alternatif itu kita arahkan siswa bawa bekal dari rumah. Karena kebetulan ada program kita mau jalankan itu program bekal sehat, untuk mengurangi jajannya di luar sekolah,” ujar Rifka.
    Ia menambahkan, alasan penghentian distribusi MBG belum dijelaskan secara rinci.
    “Secara spesifik itu tidak ada (alasan) kenapa (dihentikan), cuma disampaikan saja, saat ini tidak bisa dulu dilakukan penyaluran untuk sementara waktu,” ucapnya.
    Meski begitu, Rifka mengaku sekolahnya dapat memaklumi penghentian sementara MBG. Ia menilai program tersebut belum berjalan efektif.
    “Selama ini juga saya rasa program MBG tidak efektif, karena lebih banyak siswa tidak mau makan makanannya, mungkin bosan. Keseharian kita lihat memang kadang banyak tersisa makanannya,” jelas Rifka.
    Ia juga mempertanyakan perbedaan menu MBG di sekolahnya dengan sekolah lain.
    Beredar kabar pula bahwa SPPG 2 Panakkukang memang membatasi uang belanjanya hanya Rp 6.500 per porsi MBG.
    Hal itu membuat menu menjadi tak variatif.
    “Kita juga pertanyakan kenapa menu bisa berbeda antara SPPG satu dengan yang lain. Kita dengar sekolah lain ada diberikan daging dan buah-buah, kalau kita di SPPG 2 itu saja terus (menunya) tidak ada variasi. Padahal anggarannya sama,” tutup Rifka.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Sekelompok Pemuda Serang Warga di Perumahan Makassar, Anak di Bawah Umur Dikeroyok Makassar 1 Oktober 2025

    Viral Sekelompok Pemuda Serang Warga di Perumahan Makassar, Anak di Bawah Umur Dikeroyok Makassar 1 Oktober 2025

    Viral Sekelompok Pemuda Serang Warga di Perumahan Makassar, Anak di Bawah Umur Dikeroyok
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Sekelompok pemotor melakukan penyerangan di kawasan perumahan Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Senin (29/9/2025) malam.
    Dalam kejadian itu, seorang remaja di bawah umur yang belum diketahui identitasnya menjadi korban pengeroyokan hingga terjatuh ke saluran drainase.
    Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa bermula saat sekelompok pemuda melakukan konvoi dengan sepeda motor. Tidak lama kemudian, mereka turun dari kendaraan dan langsung mengejar warga.
    Korban yang panik terjatuh ke drainase, lalu dianiaya sejumlah pelaku. Beberapa pemuda bahkan terlihat mengacungkan senjata tajam yang nyaris digunakan ke korban.
    Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin mengatakan korban sudah membuat laporan polisi di Mapolsek Manggala.
    “Jadi kejadian yang viral itu terjadi di salah satu perumahan, kejadiannya sekelompok pemotor melakukan penyerangan, hingga melakukan penganiayaan yang korbannya anak di bawah umur,” kata Wahiduddin kepada wartawan, Rabu (1/10/2025).
    Ia menuturkan, motif penyerangan masih dalam pendalaman. Para pelaku kini masih dalam pengejaran polisi.
    “Masih kita dalami, saat ini pelaku masih dalam pengejaran. Korban dianiaya, dipukuli dan ditendang,” ujar Wahiduddin.
    Menurut dia, polisi telah mengantongi sejumlah barang bukti, termasuk rekaman kamera pengawas di lokasi.
    “Sampai saat ini pihak Polsek Manggala masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, berdasarkan barang bukti rekaman CCTV yang ada di TKP,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    50 Karyawan Kehilangan Kerja akibat Penutupan Dapur MBG Makassar

    MAKASSAR – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) 02 Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berhenti beroperasi. Imbasnya, lebih dari 50 pekerja atau karyawan terpaksa dirumahkan.

    SPPG program MBG yang berlokasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani 2, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang itu sebelumnya menyediakan makan bergizi gratis untuk lebih dari 10 sekolah dengan jumlah produksi sekitar 3.500 porsi per hari.

    Dapur SPPG yang beroperasi sejak Februari 2025 di bawah naungan Yayasan Tangan Fatima Bekerja ini telah tutup sejak sepekan terakhir dan tidak lagi menyalurkan makan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar penerima manfaat. Hal tersebut diduga terjadi karena polemik pagu Rp 6.500 per porsi.

    “Saya juga kurang tahu pasti kenapa tutup, tetapi saya dengar masalah anggaran pagunya. Yang saya dengar biasa Rp 10.000, tetapi enggak tahu sekarang kenapa bisa Rp 6.500,” ujar salah seorang karyawan, Sri Bulan, Senin (29/9/2025).

    Dampak dari ditutupnya dapur SPPG ini, sebanyak 50 karyawan yang umumnya warga sekitar dan merupakan janda, kini menganggur. “Harapannya semoga cepat beroperasi kembali, karena banyak karyawan di sini yang mencari nafkah, banyak janda-janda yang kerja di sini,” tuturnya.

    Lonjakan kasus keracunan massal dari program MBG memaksa pemerintah bertindak tegas. Sejumlah SPPG atau dapur MBG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.

    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan.

    Langkah cepat ini diputuskan setelah rapat koordinasi yang dipimpin Zulkifli Hasan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta jajaran kementerian dan Badan Gizi Nasional (BGN).

  • Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    Deretan Keluarga Besar NasDem Loncat ke PSI, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah kader Partai NasDem di Sulsel memilih mundur dari partai besutan Surya Paloh.

    Diantaranya Ratnawati Muchlis, istri Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga, didapuk sebagai Ketua PSI Enrekang.

    Lalu, Drg Ulfah Nurul Huda Suardi, putri mantan Ketua NasDem Barru Suardi Saleh, bergabung dengan PSI dan memimpin PSI Barru.

    Putra RMS, Muammar Ferirae Gandi Rusdi, kini menjabat Ketua DPW PSI Sulsel.

    Di Pangkep, Raisza Makis yang masih kerabat dekat Ketua NasDem sekaligus Bupati Pangkep, dipercaya memimpin PSI Pangkep. Sedangkan di Pinrang, Andi Ichsan, putra Ketua NasDem Pinrang Andi Irwan Hamid, juga menjadi Ketua PSI Pinrang

    Lalu, Mantan Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi. Diketahui mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Rakernas NasDem di Makassar pada Agustus 2025 lalu.

    Di tingkat nasional, Ahmad Ali yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP NasDem kini berlabuh di PSI dan dipercaya sebagai Ketua Harian mendampingi Kaesang Pangarep.

    Bahkan, nama Ketua NasDem Sulsel, Rusdi Masse Mappasessu (RMS), bahkan sempat dikabarkan ikut merapat ke PSI.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem, Surya Paoloh mengaku menghormati keputusan Ahmad Ali hengkang dari partainya.

    “Betapa sedihnya hati ini, sebagai pendiri sekaligus ketua partai. Sikap kita, khususnya para kader Partai NasDem hadir dalam kehadiran masyarakat, bukan sebagai faktor peringan masyarakat. Tapi malah untuk jadi faktor pemberat,” kata Surya.

    Dia mengatakan menghormati kadernya yang hengkang dari NasDem.

    “Saya harus peringatkan, bagi siapa aja yang merasa ragu dengan visi besar Gerakan Perubahan yang ada di Partai NasDem ini, tentu kita hormati. Ketika dia harus meninggalkan partai ini,” pungkasnya.

  • Nusantara Infrastructure Gandeng Rappo Indonesia Olah Limbah Plastik Jadi Produk Fesyen Ramah Lingkungan

    Nusantara Infrastructure Gandeng Rappo Indonesia Olah Limbah Plastik Jadi Produk Fesyen Ramah Lingkungan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komitmen terhadap keberlanjutan PT Nusantara Infrastructure Tbk terus diwujudkan melalui berbagai inisiatif nyata untuk mendukung prinsip ekonomi sirkular dan pelestarian lingkungan.

    Salah satunya melalui kolaborasi dengan Rappo Indonesia dalam Program Komunitas Berdaya Nusantara untuk Pemberdayaan Perempuan dalam hal pengolahan limbah plastik menjadi produk fesyen ramah lingkungan.

    Indah D.P. Pertiwi, Head of Corporate Communication & CSR PT Nusantara Infrastructure Tbk mengatakan, Melalui program ini, pihaknya tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi sirkular yang berdampak langsung pada masyarakat. “Nusantara Infrastructure ingin memastikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar jargon, melainkan strategi bisnis yang memberi nilai tambah bagi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi perempuan di wilayah operasional kami,” kata Indah.

    Dimulai sejak Mei 2025, program dengan pendekatan ekonomi sirkular ini melibatkan Warga Kampung Nelayan Untia, Makassar khususnya para perempuan. Kegiatan pelatihan diberikan kepada 18 perempuan untuk meningkatkan jumlah mitra binaan pengrajin produk. Selain pelatihan, para binaan juga mendapatkan pendampingan produksi dan peningkatan kapasitas diri dalam hal menjahit atau membuat produk, serta terlibat dalam proses waste management.

    Rahmatang (50 tahun) salah satu mitra binaan mengatakan, “Saya sudah 4 tahun menjadi mitra binaan Rappo Indonesia. Sebelumnya, penghasilan yang saya dapat per-bulannya kurang dari satu juta rupiah. Dengan menjadi binaan pengrajin produk, penghasilan bulanan yang saya dapat bisa sampai Rp3 juta per bulan, tergantung banyaknya produk yang bisa saya hasilkan,” katanya.

  • Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    Said Didu Ungkit Agenda Tersembunyi di Balik Perebutan Ketua Timses Anies-Cak Imin

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Aktivis sosial, Muhammad Said Didu, berbicara terkait dinamika politik di balik pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pilpres lalu.

    Dikatakan Said Didu, publik sebaiknya tidak melupakan ketegangan yang pernah muncul saat perebutan kursi Ketua Tim Sukses pasangan Anies-Cak Imin.

    “Sepertinya tinggal menunggu waktu agenda tersembunyi politisi saat perebutan Ketua Tim Sukses Anies-Cak Imin akan terbuka,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (30/9/2025).

    Ia mengingatkan kembali bagaimana kerasnya dinamika kala itu, terutama antara Anies Baswedan, Ahmad Ali, dan Sudirman Said.

    “Apa yang sebenarnya terjadi saat itu, mari kita tunggu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) resmi mengumumkan pembentukan tim pemenangan bagi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan serta Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Tim tersebut diberi nama Badan Pekerja Anies-Muhaimin (Baja Amin).

    Baja Amin dibentuk untuk melanjutkan peran Tim 8 yang sebelumnya menjadi penghubung komunikasi, baik di internal maupun eksternal koalisi.

    Secara struktur, tim ini direncanakan beranggotakan 15 orang. Namun, hingga saat ini baru sembilan nama yang telah ditetapkan.

    Anies Baswedan menjelaskan bahwa pembagian kursi dalam Baja Amin terdiri atas tiga perwakilan dari Partai NasDem, tiga dari PKS, tiga dari PKB, ditambah masing-masing tiga perwakilan dari kubu capres dan cawapres.

    Selain itu, sejumlah anggota Tim 8 sebelumnya juga akan terlibat sebagai penasihat.

  • Survei Terbaru: Ojol Lebih Suka Potongan 20% untuk Promo & Insentif

    Survei Terbaru: Ojol Lebih Suka Potongan 20% untuk Promo & Insentif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Survei yang digelar Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menunjukkan mayoritas pengemudi ojek online selaku responden atau sebesar 60,8%, lebih memilih potongan komisi 20% dengan adanya promo, insentif, atau manfaat tambahan bagi mitra pengemudi. Sementara itu hanya 39,2% yang menyatakan lebih memilih potongan 10% tanpa fasilitas-fasilitas tersebut.

    Survei dengan purposive sampling ini digelar pada 23-26 September dengan melibatkan 1.623 mitra pengemudi Gojek aktif di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, serta memiliki jam online minimal 4 jam per hari. Adapun teknik pengumpulan data survei dilakukan secara daring melalui jaringan internal Gojek, dengan pengawasan ketat dari tim peneliti PPPI.

    Selain itu, hasil survei juga mengungkap sejumlah temuan penting. Sebanyak 81% pengemudi menilai bahwa stabilitas pendapatan bersih harian lebih penting dibandingkan pendapatan bersih per order.

    Di sisi lain, sebanyak 77,8% mitra pengemudi, yang didominasi oleh pengemudi yang lama bergabung menjadi mitra di atas 5 tahun dan memiliki waktu jam online diatas 8 jam/hari, juga mengaku mengetahui alasan aplikator menetapkan potongan komisi 20%, yaitu untuk untuk promo pelanggan, insentif bagi mitra, biaya pemeliharaan aplikasi Gojek, dan manfaat tambahan lainnya seperti diskon perawatan kendaraan, sembako, paket data, dan lain-lain.

    Survei ini juga menyoroti pemahaman mitra pengemudi terkait pentingnya promo pelanggan bagi keberlanjutan pendapatan mereka.

    Sebanyak 72,9% pengemudi menyatakan bahwa promo sangat penting untuk menunjang penghasilan, terutama di kalangan pengemudi yang memiliki jam online aplikasi di atas 8 jam/hari.

    “Dengan pemahaman tersebut, mayoritas responden, sebesar 60,8%, lebih memilih potongan komisi 20% daripada potongan komisi 10% tanpa adanya promo, insentif, atau manfaat tambahan bagi mitra pengemudi. Praktis, hanya 39,2% yang menyatakan lebih memilih potongan 10% tanpa fasilitas tersebut,” tulis riset yang dipublikasikan, Senin (29/9/2025).

    Managing Director PPPI, Ahmad Khoirul Umam menyatakan, bahwa temuan survei ini memberikan perspektif baru dalam perdebatan publik. Menurut dia, kontroversi terkait potongan komisi 20% dan 10% bisa lebih mudah diurai, setelah dipahami bagaimana arah aspirasi mitra pengemudi.

    Secara umum, pengemudi ternyata tidak semata-mata menolak potongan komisi 20%. Justru mayoritas mereka memahami bahwa komisi itu akan kembali lagi kepada mereka dalam bentuk promo pelanggan, insentif, maupun manfaat tambahan lainnya.

    “Yang pada akhirnya penurunan komisi 20% akan berpengaruh pada naik turunnya pendapatan harian mitra pengemudi, dan mereka memahami hal itu,” ujar dia.

    Peneliti PPPI, Annisa Rizkiayu Leofianti juga menekankan, industri transportasi online kini telah menjadi katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, ekosistemnya harus dikelola dengan cara yang memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus keadilan bagi para pengemudi.

    “Memang mayoritas mitra pengemudi, sebesar 77,8%, terutama yang sudah lama bergabung dan memiliki jam online per harinya tinggi, sudah memahami fungsi dan peruntukan potongan komisi tersebut. Tapi masih ada sekitar 22,2% yang mengaku tidak tahu,” ujar Annisa.

    Menurut tim PPPI, perdebatan mengenai skema potongan komisi yang diterapkan aplikator terhadap mitra pengemudi masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan, kendati sudah diatur lewat Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 Tahun 2022.

    Sebab itu, bagi tim peneliti PPPI, hasil survei ini bukan sekadar data statistik, tetapi juga refleksi dari kebutuhan dan harapan para mitra pengemudi. Stabilitas pendapatan, efektivitas promo, dan skema komisi yang transparan akan menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik.

    Survei ini dilakukan oleh tim PPPI yang dipimpin oleh Head Advisor Wijayanto Samirin, MPP, bersama Ahmad Khoirul Umam, serta peneliti Annisa Rizkiayu Leofianti, Fathie Hamadi, dan Alia Rahmatulummah.

    Tim peneliti PPPI juga menekankan pentingnya arah kebijakan industri transportasi online yang seimbang, agar tetap bisa tumbuh pesat dan memberi kontribusi besar pada PDB. Namun di saat yang sama, industri transportasi online juga harus mampu memerankan fungsi sebagai instrumen kesejahteraan yang adil bagi mitra pengemudi, aplikator, dan konsumen. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]