provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Profil Halim Kalla, Adik JK yang jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Profil Halim Kalla, Adik JK yang jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU di Kalbar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha Halim Kalla, yang merupakan Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

    Direktur Penindakan (Dirtindak) Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN.

    “Jadi tadi yang saya sampaikan memang demikian [Halim Kalla], tapi kalau saya melihat terkait rilis ini memang kami hanya inisial saja,” ujar Totok di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM).

    Pemufakatan jahat itu dilakukan untuk pemenangan lelang proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2×50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat. 

    Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Totalnya, mencapai Rp1,35 triliun (jika dihitung dengan kurs Dollar saat ini).

    Lantas, siapa sebenarnya Halim Kalla?

    Profil Halim Kalla 

    Dilansir dalam berbagai sumber, Halim Kalla merupakan pebisnis aktif keluarga Kalla Group. Dia merupakan adik kandung alias saudara laki-laki Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sekaligus pendiri Kalla Group. 

    Perusahaan keluarga Kalla, yang terkenal di Sulawesi Selatan, memiliki usaha di sejumlah sektor, seperti konstruksi, energi hingga otomotif.

    Halim Kalla juga sempat mencoba peruntungan di sektor bisnis energi hijau melalui Haka Motors. Perusahaan itu sempat memamerkan tiga prototipe kendaraan listrik, yaitu Trolis, Erolis dan Smuth EV pada PEVS 2022.

    Pria kelahiran Ujung Pandang, Makassar ini sempat menjabat sebagai anggota komisi VII DPR RI pada 2009. Selain itu, Halim Kalla juga pernah didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Hijau di KADIN Indonesia.

    Halim dijadikan tersangka atas jabatannya sebagai Direktur PT BRN yang terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kalimantan Barat periode 2008-2018.

  • BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    BMKG Peringatkan Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Wilayah RI, Cek!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Potensi curah hujan berintensitas sedang hingga lebat terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada awal Oktober 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan faktor utama pemicu kondisi tersebut adalah terbentuknya Siklon Tropis “MATMO” di timur filipina.

    Dampak tidak langsung yang diakibatkan siklon tropis ini adalah terbentuknya daerah konvergensi di sekitar Filipina hingga perairan utara Papua dan Maluku Utara, yang berperan dalam meningkatkan potensi hujan di wilayah Indonesia bagian timur.

    Selain Siklon Tropis MATMO, ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting, seperti Rossby Ekuator dan Kelvin, yang saat ini aktif di kawasan Indonesia.

    Gelombang-gelombang tersebut memicu terbentuknya awan konvektif di berbagai wilayah, sehingga menambah potensi hujan sedang hingga lebat di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

    BMKG mencatat kondisi ini diperkuat oleh suhu muka laut (SST) yang relatif hangat, dengan anomali positif di Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Makassar, hingga perairan sekitar Papua.

    “Suhu laut yang lebih tinggi mendorong peningkatan penguapan, menambah massa uap air di atmosfer, dan meningkatkan potensi terjadinya hujan,” tulis BMKG dalam laporan prospek cuaca mingguan periode 3-9 Oktober 2025, dikutip Senin (6/10/2025).

    Lebih perinci, melalui laman Instagram resminya, BMKG juga membagikan laporan peringatan dini cuaca Indonesia untuk 3 hari ke depan, dari 6-8 Oktober 2025, sebagai berikut:

    6 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jateng, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kep. Babel, Bengkulu, Banten, Jabar, Sulut, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara.

    7 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku Utara, NTT, Sulut.

    8 Oktober 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Lampung, Banten, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Bengkulu, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Bali, Jatim.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jurus Purbaya Berantas Rokok Ilegal, Cukai Tak Naik & Bikin Industri Tembakau

    Jurus Purbaya Berantas Rokok Ilegal, Cukai Tak Naik & Bikin Industri Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki pendekatan sendiri dalam memberantas rokok ilegal. Selain penegakan hukum, Purbaya berencana unntuk memperbanyak kawasan industri hasil tembakau. Menurutnya, semakin banyak KIHT akan menampung produsen rokok ilegal yang selalu kucing-kucingan dengan aparat. 

    “Kami melihat seberapa cepat bupati bangun, kalau dia enggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk atau enggak ke situ. Dengan harapan produsen gelap masuk ke sana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni,” kata Purbaya pekan lalu. 

    Kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan produknya, terang Purbaya, diharapkan bisa disusul dengan penerapan cukai yang pas. Dia menyebut Dirjen Bea Cukai Kemenkeu tengah memelajari formula pengenaan cukai yang pas bagi perusahaan-perusahaan rokok kecil yang belum dikenakan pita cukai. 

    Formulasi pengenaan cukai bagi produsen kecil itu diupayakan tidak mematikan perusahaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak mengganggu persaingan usaha bagi produsen lain yang sudah berada di pasar. 

    Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu menyampaikan bahwa ingin menciptakan pasar yang berkeadilan bagi industri kecil maupun besar. Dia ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga, tetapi dipastikan harus tetap menyetor ke penerimaan negara melalui cukai. 

    “Tetapi setelah itu, ke depan kita akan bertindak keras. Jadi, mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan pola penerapan cukai yang pas untuk mereka,” jelas Purbaya. 

    Cukai Rokok Tidak Naik 

    Adapun Purbaya mengumumkan bahwa tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok 2026 tidak akan naik atau turun, usai bertemu dengan asosiasi pengusaha rokok.

    Purbaya telah menemui Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok lndonesia (Gappri) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/9/2025) siang.

    Dia menjelaskan inti dari pertemuan itu terkait nasib tarif cukai rokok pada tahun depan. Bendahara negara itu pun bertanya kepada Gappri, apakah dirinya perlu merubah tarif rokok.

    Menurutnya, Gappri menyatakan tarif cukai rokok 2026 tidak perlu diubah. Sesuai jawaban pengusaha rokok itu, Purbaya memutuskan tidak akan menaikkan maupun menurunkan cukai rokok.

    “Tadinya padahal saya mikir mau nurunin, dia [Gappri] minta cukup, yaudah. Ini salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu, nyesel, tahu gitu minta turun, tahunya dia minta konstan aja, yaudah kita enggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin,” jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal terutama rokok—baik rokok ilegal dari luar negeri maupun dalam negeri.

    Oleh sebab itu, dia akan membuat program khusus yaitu kawasan industri hasil tembakau. Dia menjelaskan di kawasan industri khusus hasil tembakau itu semua peralatan produksi akan tersedia.

    “Nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan Bea Cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi, plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Pare-Pare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain,” ungkap Purbaya

    Rokok Ilegal Sulit Hilang?

    Hanya saja, Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi mengingatkan bahwa cukai, atau pajak apapun, selalu diposisikan sebagai beban oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan selalu berupaya mengefisienkan biaya pajak itu, caranya bisa ilegal maupun legal.

    “Fenomena rokok ilegal menjadi wujud konkret tentang bagaimana cara ilegal menjadi pilihan rasional bagi pelaku usaha untuk menghindari cukai,” jelas Prianto kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/10/2025).

    Sementara itu, cara legal pun tidak selalu sesuai semangat pembuat kebijakan. Prianto menjelaskan bahwa bukan tak mungkin pelaku usaha mencari celah dalam aturan yang ada untuk mengurangi beban cukai rokok.

    Dia mencontohkan pelaku usaha bisa merilis produk rokok baru dengan berbagai varian sebagai upaya legal untuk menyiasati struktur kompleks tarif cukai di Indonesia.

    Dengan demikian, ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ini melihat praktik rokok ilegal akan tetap ada meski otoritas mengupayakan penegakan hukum maupun bangun lebih banyak kawasan industri hasil tembakau.

    “Ketika kebijakan cukai dimodifikasi, perilaku penghindaran pajak dan pengelakan pajak tetap akan menjadi opsi yang rasional bagi pelaku usaha dan konsumen rokok. Dasar pertimbangan mereka sama, yaitu cukai rokok itu beban yang harus diefisienkan,” tutup Prianto.

  • Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Insentif Rumah PBG Gratis Belum Optimal, 385 Daerah Belum Terapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap implementasi pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) belum berjalan mulus. Pasalnya, masih terdapat ratusan daerah yang tetap melakukan penarikan biaya pengurusan PBG tersebut.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran menjelaskan bahwa hingga periode Oktober 2025 masih terdapat 385 Kabupaten/Kota yang belum mengimplementasikan pembebasan PBG.

    “Beberapa daerah yang masih belum mengimplementasikan kami harap tentunya sudah akan mengimplementasikan pada minggu-minggu yang akan datang. Ini 358 daerah belum mengimplementasikan,” jelasnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Lebih lanjut, Imran menjelaskan bahwa hingga saat ini baru terdapat 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan pembebasan PBG.

    Adapun, daerah-daerah tersebut dilaporkan telah melakukan pemberian PBG secara gratis terhadap 49.635 unit rumah di berbagai kawasan.

    “Sedikit kami gambarkan terkait evaluasi untuk pembebasan PBG Rp0 khusus MBR sampai hari ini baru 156 Kabupaten/Kota dari 32 provinsi yang baru mengimplementasikan,” tambahnya.

    Adapun, beberapa wilayah yang tercatat masif memberikan pembebasan PBG itu di antaranya, kawasan delineasi perdesaan yakni Kabupaten Banyuasin (lebih dari 3.000), Kabupaten Deli Serdang (+1.300), Kabupaten Madiun (+1.200), Kabupaten Bandung (+1.200) dan Sumedang (+1.100).

    Kemudian, kawasan delineasi perkotaan dengan capaian pembebasan PBG terbesar di antaranya Kota Banjarmasin (+3.000), Kota Kendari (+2.200) serta Kota  Jambi (+1.000).

    Terakhir, capaian implementasi bebas PBG terbesar kawasan delineasi pesisir di antaranya Kabupaten Kubu Raya (+5.600) Kabupaten Bone (+2.300) dan Lampung Selatan (+1.300).

    Sebagai informasi, arahan mengenai pembebasan PBG tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    Adapun, SKB itu ditetapkan pada 25 November 2025. Di mana, dalam keputusan tersebut pemerintah membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

  • BSI Perkuat UMKM dan Wisata Halal Lewat MotoGP Mandalika 2025 – Page 3

    BSI Perkuat UMKM dan Wisata Halal Lewat MotoGP Mandalika 2025 – Page 3

    BSI juga memperkuat kapasitas UMKM melalui BSI UMKM Center yang tersebar di empat kota besar: Aceh, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kota-kota tersebut dipilih karena memiliki konsentrasi UMKM tinggi sekaligus menjadi destinasi wisata utama. Hingga Juni 2025, jumlah UMKM binaan BSI mencapai lebih dari 4.700 nasabah, mencakup usaha kuliner halal, fesyen, hingga industri kreatif.

    Selain itu, BSI mendukung kemudahan transaksi wisata halal dengan layanan digital, mulai dari lebih dari 5.000 BSI ATM, QRIS, hingga jaringan BSI Agen di destinasi wisata.

    Dalam upaya membangun ekonomi desa, BSI juga menghadirkan program Desa BSI yang kini sudah tersebar di 49 titik UMKM di 16 provinsi. Khusus di NTB, terdapat dua desa pemberdayaan yang aktif mendukung sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

    Program ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga mengangkat penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki). Dengan demikian, Desa BSI diharapkan tumbuh berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial, hingga pelestarian lingkungan.

  • Penerbangan di Bandara Lombok tidak terdampak letusan Gunung Lewotobi

    Penerbangan di Bandara Lombok tidak terdampak letusan Gunung Lewotobi

    Mataram, NTB (ANTARA) – Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak terdampak dari abu vulkanik akibat letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (5/10/2025).

    “Penerbangan hari ini di Bandara Lombok masih tetap normal,” kata Humas Bandara Lombok Angga Maruli di Lombok Tengah, NTB, Senin.

    Ia mengatakan sampai saat ini operasional Bandara Lombok masih berjalan normal dan pihaknya selalu memonitor dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

    “Sampai saat ini belum ditemukan abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi di area Bandara Lombok,” katanya.

    Saat ini, Bandara Lombok melayani 12 rute domestik, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Bima, Sumbawa Besar, Makassar, Balikpapan, Palangkaraya, Banjarmasin, Semarang, dan Labuan Bajo.

    Sedangkan, untuk rute internasional, Bandara Lombok saat ini memiliki dua rute aktif yaitu menuju Kuala Lumpur dan Singapura.

    Namun, pada ajang MotoGP Indonesia, Bandara Lombok juga melayani rute penerbangan pesawat charter dan logistik dari Jepang dan Australia.

    Sebelumnya, Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur, mengalami erupsi sebanyak tiga kali sepanjang Minggu (5/10/2025).

    Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), erupsi sepanjang Minggu itu terjadi pada pukul 00.57 WITA, pukul 05.47 WITA, dan pukul 11.18 WITA.

    Pada erupsi pertama tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak atau 4.084 mdpl berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya.

    Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi kurang lebih tiga menit 16 detik.

    Lebih lanjut, pada erupsi kedua tinggi kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak atau sekitar 2.184 mdpl. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya.

    Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7,4 mm dan durasi kurang lebih satu menit 41 detik.

    Pada erupsi ketiga, tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5,5 mm dan durasi kurang lebih dua menit 26 detik.

    Gunung Lewotobi Laki-laki saat ini berada pada Status Level III (Siaga), oleh karena itu, masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius enam km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    Masyarakat juga diimbau agar tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah setempat serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Gagap Baca Teks UUD 1945, Politisi Nasdem Hariman Lupa Bawa Kacamata

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Momen unik sekaligus aneh terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Pasangkayu.
    Tepatnya pada peringatan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025.

    Saat itu Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Hariman Ibrahim gagap dan terbata-bata saat membacakan teks Pembukaan UUD 1945 pada upacara itu.

    Momen Hariman membacakan teks Pembukaan UUD 1945 itu direkam hingga viral di media sosial.

    Dalam video yang beredar, tampak Hariman mengenakan setelan jas lengkap. Hariman berdiri sambil memegang naskah Pembukaan UUD 1945.

    Di video tersebut, terlihat Hariman kesulitan melafalkan teks yang dibacanya.

    Terlihat jelas ia terbata-bata dalam pembacaan Pembukaan UUD 1945 itu, terdengar juga beberapa kata yang dilewatkannya saat pembacaan.

    Rekan Hariman di fraksi NasDem DPRD Pasangkayu, Robin Chandra Hidayat, menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kejadian itu. Momen itu terjadi lantaran Hariman disebut lupa membawa kacamata minusnya.

    “Lupa bawa kacamata beliau,” ujar Robin kepada wartawan dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Beliau memang diminta untuk bertugas (membacakan UUD 1945) menggantikan Ketua DPRD yang tidak sempat hadir,” ujarnya.

    Ada harapan yang disampaikan agar kejadian itu tidak dilebih-lebihkan agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya.

    “Terbukti beliau sangat dicintai oleh masyarakatnya sehingga berhasil meraih suara terbanyak di internal anggota Fraksi NasDem DPRD Pasangkayu. Itulah modal politik utama beliau,” ujarnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Cuma di Transmart Full Day Sale, Beli Tempat Tidur Lebih Murah

    Cuma di Transmart Full Day Sale, Beli Tempat Tidur Lebih Murah

    Jakarta

    Diskon melimpah bertajuk Transmart Full Day Sale masih berlangsung seharian. Gelaran ini memberikan diskon besar kepada pelanggan setia Transmart, termasuk tempat tidur.

    Ada diskon hingga 50% dan tambahan diskon 20% dengan menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Diskon ini berlangsung mulai buka toko hingga pukul 22.00 WIB.

    Spesial hari ini, beli tempat tidur Elite Mattress Emporium Set dapat tebus murah kasur Mattress Grand X seharga Rp 199.000. Di Pulau Jawa dan Bali, tempat tidur Elite Mattress Emporium Set dibanderol dengan harga promo Rp 7.599.000 dari harga awal Rp 21.460.000.

    Harganya jadi lebih murah lagi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, dan Allo Prime, jadi Rp 6.079.200. Artinya, pembeli bisa hemat sampai Rp 15 jutaan.

    Di luar Pulau Makassar, Lampung, Jambi, produk tersebut ditawarkan dengan harga promo Rp 7.599.000. Padahal harga normal tempat tidur itu sendiri Rp 21 jutaan.

    Harganya jadi lebih murah lagi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, dan Allo Prime, jadi Rp 6.551.200. Artinya, pembeli bisa hemat sampai Rp 14 jutaan.

    Ada juga merek lainnya. Khusus di Pulau Jawa, pelanggan setia bisa mendapat tempat tidur Airland Mattress New Ottawa Set dengan harga promo Rp 7.499.000. Padahal harga normal tempat tidur itu sendiri Rp 18 juta.

    Harganya jadi lebih murah lagi jika menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, dan Allo Prime, jadi Rp 5.999.200. Artinya, pembeli bisa hemat sampai Rp 12 jutaan.

    Sementara di luar Pulau Jawa, harganya ditawarkan mulai dari Rp 7.999.000. Harga normalnya sendiri Rp 20 juta.

    Harga tempat tidur pun bisa lebih murah lagi jika pelanggan setia menggunakan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, Allo Prime, dan Allo Prime, harganya menjadi Rp 6.319.200. Artinya, pembeli bisa hemat sampai Rp 13 jutaan.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Tonton juga video “Serbu Transmart Full Day Sale! Pesta Diskon 50% + 70%” di sini:

    (acd/acd)

  • Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Bank Muamalat gandeng kampus Islam dorong ekosistem ekonomi syariah

    Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat sinergi dengan berbagai kampus Islam untuk mendorong terbangunnya ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

    Upaya ini diwujudkan melalui dukungan produk dan layanan perbankan kepada Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar dan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) dalam rangkaian Synergy Roadshow 2025 region Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua).

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam merupakan bagian penting dari upaya Bank Muamalat untuk menguatkan fondasi ekonomi syariah dari lingkungan akademik.

    “Pendidikan adalah investasi besar untuk membentuk bangsa yang bermartabat dan mulia di masa depan. Kami memahami pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas sebagai perwujudan maqashid syariah, yakni menjaga kecerdasan dan keberlanjutan generasi,” ujar Imam.

    Dalam sinergi tersebut, Bank Muamalat memberikan fasilitas layanan akun virtual dan tabungan untuk Unismuh Makassar, serta layanan akun virtual dan co-branding kartu ATM bagi Yayasan Wakaf UMI.

    Kemitraan tidak berhenti pada penyediaan layanan perbankan, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sosial dan keuangan.

    “Sektor keuangan syariah dan pendidikan adalah dua hal yang saling terhubung. Keduanya memiliki fondasi nilai Islam yang sama untuk melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak mulia,” katanya.

    Imam menerangkan Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia, memiliki ekosistem lengkap yang mendukung sektor pendidikan.

    Mulai dari Muamalat Institute untuk pelatihan dan pengembangan SDM, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat, hingga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang berperan sebagai lembaga amil zakat dan nazir wakaf nasional.

    Rektor Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda menyambut baik kolaborasi ini karena sejalan dengan misi kampus dalam mencetak lulusan berkualitas melalui interaksi positif dengan mitra strategis.

    “Kolaborasi kita mendukung pendidikan Islam insya Allah melahirkan manfaat yang berkelanjutan. Unismuh percaya ilmu, teknologi dan ukhuwah adalah sarana memajukan peradaban menuju masyarakat sejahtera,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Masrurah Mokhtar menilai kerja sama tersebut mencerminkan semangat inovasi dan kepeloporan dari dua institusi yang sama-sama menjadi pionir di bidangnya.

    “Semoga semangat pelopor dan inovator membuat sinergi ini semakin erat dan produktif. Selama ikhtiar ditujukan untuk kemajuan dan kemuliaan masyarakat, hasilnya insya Allah membawa keberkahan,” kata Masrurah.

    Adapun Kegiatan Synergy Roadshow 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat untuk memantau kinerja bisnis tujuh region Bank Muamalat di lima kota besar, dengan Makassar sebagai penutup rangkaian setelah Jakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.

    Forum tersebut menjadi ajang komunikasi langsung antara manajemen pusat dengan pimpinan cabang di daerah untuk memperkuat arah strategi dan menumbuhkan semangat optimisme.

    Sepanjang semester pertama 2025, refocusing bisnis Bank Muamalat pada segmen ritel menunjukkan hasil positif.

    Pembiayaan konsumer tumbuh mencapai Rp3,4 triliun, dengan peningkatan signifikan pada produk Prohajj Plus, multiguna, KPR iB Hijrah, dan Solusi Emas Hijrah.

    Per 30 Juni 2025, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp17,5 triliun, dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp44,8 triliun, dengan total aset Rp60,6 triliun, dan laba sebelum pajak Rp10,8 miliar.

    “InsyaAllah transformasi bisnis yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami bertekad menumbuhkan bisnis secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Imam.

    Selain penguatan kinerja bisnis, Bank Muamalat juga tengah menginternalisasi lima simpul maqashid syariah dalam aktivitas perbankannya, mencakup peningkatan iman, perlindungan terhadap jiwa dan lingkungan (people and planet), peningkatan kecerdasan finansial, keberlanjutan generasi melalui ekonomi hijau, serta peningkatan kesejahteraan umat.

    “Itulah sebabnya kami meneguhkan visi baru ‘Menjadi Jalan Hijrah Menuju Berkah’. Visi ini menjadi kompas penuntun Bank Muamalat untuk mencapai maqashid syariah dan kembali ke khittah,” kata Imam.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Para Elit Mesra di Rangkaian HUT Golkar Ke-61, IAS: Soliditas Jalan Tol Menuju Kebangkitan

    Para Elit Mesra di Rangkaian HUT Golkar Ke-61, IAS: Soliditas Jalan Tol Menuju Kebangkitan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) memulai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan memperlihatkan keharmonisan dan soliditas total antara Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP), dan mantan Ketua Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Keduanya tampil hangat saat acara pembukaan rangkaian HUT di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Bonto Lempangan, Makassar, pada Minggu pagi, 5 Oktober 2025. Rangkaian pertama adalah gelaran Pasar Murah.

    Momen hangat antara TP dan IAS ini menegaskan mendesaknya konsolidasi internal sebagai modal utama untuk mencapai target politik besar ke depan. Yakni mengembalikan kursi Ketua DPRD Sulsel yang lepas pada Pemilu sebelumnya.

    ​HUT ke-61 Golkar, yang puncaknya jatuh pada 20 Oktober 2025, dibuka dengan prosesi simbolis pemotongan pita kuning oleh Taufan Pawe dan Ilham Arief Sirajuddin.

    Aksi bersama ini disambut gemuruh sorak sorai dan tepuk tangan kader yang memadati lokasi.

    Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di kesempatan itu menyampaikan penekanan tajam pada pentingnya persatuan sebagai modal politik terbesar Golkar Sulsel.

    “Di usia ke-61 ini, Golkar tidak boleh terpecah. Sebagai kader, saya mengajak seluruh keluarga besar Golkar Sulsel untuk kembali bersatu, merapatkan barisan, dan tegak lurus pada khittah Golkar. Soliditas itu adalah jalan tol tercepat menuju kebangkitan kita,” tegas IAS, menguatkan tema HUT “Golkar Solid Indonesia Maju.”

    ​Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, memastikan bahwa rangkaian HUT ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk menggalang kekuatan kader dan mendekatkan diri pada masyarakat.

    Rangkaian HUT Golkar menyambut 20 Oktober dipadati sejumlah agenda. Agenda ini mencakup kegiatan sosial dan internal partai di antaranya Donor Darah, Pengobatan Gratis, Lomba Tradisional, Ziarah Taman Makam Pahlawan, Anjangsana, Jalan Santai dan Senam Bersama.