Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Profil Dony Oskaria, Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Kepala BP BUMN – Page 3

    Profil Dony Oskaria, Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Kepala BP BUMN – Page 3

    Karier profesional Dony dimulai di Bank Universal sebagai staf call center. Dari titik awal sederhana tersebut, ia menapaki perjalanan yang penuh tantangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Utama di sejumlah anak perusahaan CT Corp, termasuk PT Bank Mega Tbk pada 2004.

    Seiring waktu, Dony menempati berbagai posisi penting, mulai dari CEO Trans Kalla Makassar, AntaVaya, Trans Studio, Trans Mall, hingga Trans Hotel. Pada 2014, ia masuk ke jajaran Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah adanya investasi CT Corp di maskapai tersebut.

    Dua tahun kemudian, tepatnya Januari 2016, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai anggota Dewan Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Industri di Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN). Dalam peran itu, ia dipercaya memimpin kelompok kerja pengembangan industri pariwisata.

    Dedikasinya di sektor pariwisata membuat Dony kemudian menduduki posisi Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2020–2021. Setelah itu, pada 2021–2024, ia dipercaya menjadi Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia sekaligus Komisaris Citilink.

    Pada 20 Oktober 2024, Dony resmi dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN. Selanjutnya, di 2025, ia juga menjabat Direktur Operasional Danantara. Hingga akhirnya pada Jumat (19/9/2025), Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN.

     

  • Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Investasi Tak Cepat Serap Tenaga Kerja, PHK Tembus 40.000, 1 Juta Sarjana Nganggur

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas investasi yang selalu diklaim naik setiap tahun ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja yang terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta (lebih rendah Rp71 juta dibandingkan tahun ini).

    Data itu mengonfirmasi terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    PHK Per Agustus Tembus 4.333

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Mengutip Satu Data Kemnaker, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi penyumbang angka PHK terbanyak pada bulan kedelapan tahun ini, yakni 261 pekerja.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 29,07% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Sumatra Selatan juga mencatatkan 113 tenaga kerja ter-PHK, diikuti Kalimantan Timur sebanyak 100 orang, serta Jawa Timur sebanyak 51 pekerja.

    Sejumlah provinsi lain yang menyumbang jumlah PHK terbanyak di antaranya DKI Jakarta sebesar 48 orang, Sulawesi Selatan 38 orang, Banten 36 orang, Sumatra Barat 33 orang, dan Jawa Tengah 32 orang.

    Terdapat pula Sulawesi Tenggara yang mencatat 25 pekerja terkena PHK, Sulawesi Tengah 15 orang, Riau 11 orang, dan sejumlah provinsi yang mencatat pekerja ter-PHK pada rentang 1 hingga 9 orang.

    Sementara itu, Kemnaker tidak melaporkan adanya PHK di empat provinsi, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus tahun ini.

    7 Juta Pengangguran, 1 Juta Sarjana 

    Adapun, pada Juli 2025 lalu, Kemnaker mencatat sebanyak 7,28 juta orang pengangguran pada 2025. Terungkap pula lulusan universitas yang masih menganggur mencapai 1 juta orang.

    Berdasarkan tampilan layar yang dibagikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025 di Jakarta, terlihat sebanyak 1,01 juta lulusan universitas menganggur pada 2025.

    Adapun, jumlah lulusan universitas yang menganggur itu setara 6,2% dari total pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang di Indonesia.

    Selain dari universitas, data Kemnaker juga mengungkap sebanyak 177.399 lulusan diploma merupakan pengangguran.

    Sementara itu, lulusan dengan angka pengangguran terbanyak berasal dari tingkat SD dan SMP yang mencapai 2,42 juta orang atau setara 3% dari total pengangguran di Indonesia. Kemudian, sebanyak 2,03 juta lulusan SMA dan 1,63 juta lulusan SMK juga berstatus pengangguran.

    Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja mencapai 145,77 juta orang, sedangkan 7,28 juta orang adalah pengangguran.

    Dominasi Pekerja SMA-SMK

    Yassierli menyebut kualitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SMA/SMK. “Unfortunately kualitas tenaga kerja kita ini juga problem. 85% itu adalah lulusan SMA, SMK maksimum. Nah ini menjadi tantangan kita. Ya kalau pengangguran standar lah ya,” kata Yassierli di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Di sisi lain, Yassierli juga mengungkap status angkatan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal yang mencapai 60%. Bahkan, dia menyebut angka tenaga kerja di sektor ini bisa terus menggulung.

    Merujuk data Kemnaker, sebanyak 56,57% angkatan kerja bekerja di sektor informal (termasuk setengah pengangguran), 38,67% pekerja sektor formal, dan 4,76% merupakan pengangguran.

    “Sektor informal itu sekarang 60% dan ini bisa bertambah gitu ya. Ini juga tergantung definisi sektor informalnya. Dan sepertinya memang tren akan semakin besar,” ujarnya.

    Menurutnya, pekerja dari sektor informal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, termasuk dalam hal perlindungan sosial. Dia juga menyoroti angka produktivitas Indonesia yang rendah. Padahal, ungkap dia, beberapa studi mengatakan total produktivitas berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

    “Kalau produktivitas kita bicara long term. Nggak bisa kita ingin meningkatkan produktivitas 10% langsung kemudian dalam 2 tahun—3 tahun. Itu panjang,” jelasnya.

  • Menkeu Purbaya: Para Gubernur Minta Semua Ditanggung Saya, Anda Beresin Aja Dulu Belanjanya

    Menkeu Purbaya: Para Gubernur Minta Semua Ditanggung Saya, Anda Beresin Aja Dulu Belanjanya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

    Di antara para kepala daerah itu hadir juga Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, hingga Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

    Pertemuan ini membahas tentang kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

    Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah.

    Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.

    “Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.

    Purbaya juga merespons penolakan para kepala daerah terkait pemotongan TKD 2026.

    “Saya bilang, ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan,” tegasnya.

    Purbaya sangat memahami keluhan para gubernur terkait dana transfer ke daerah (TKD) yang terlalu banyak dipotong karena banyak yang tidak sesuai alokasinya.

    Namun Purbaya memastikan akan memantau lebih dulu penerimaan negara sebelum mengambil langkah lebih lanjut soal alokasi dana dari pusat ke daerah.

  • Indeks Konsumen September 2025 Susut, Warga Makin Pesimis Ketersediaan Lapangan Kerja

    Indeks Konsumen September 2025 Susut, Warga Makin Pesimis Ketersediaan Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan penurunan 2,2 poin, dari 117,2 pada Agustus menjadi 115 pada September 2025. Salah komponen yang masih menunjukkan pesimisme adalah indeks ketersediaan lapangan kerja.

    Penurunan IKK pada September 2025 ini melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya, sebesar 0,9 poin yaitu dari 118,1 pada Juli 2025 menjadi 117,2 pada Agustus 2025.

    Sebagai informasi, IKK menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

    IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada September 2025 masih berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

    “Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Rabu (10/9/2025).

    Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga masih berada di level optimistis.

    Hanya saja, IKE tercatat sebesar 102,7 atau lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 105,1. Begitu juga IKE yang berada di level 127,2, turun dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,2.

    IKE menjadi indeks yang turun paling dalam, yakni sebesar 2,4 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh indeks penghasilan saat ini turun 4 poin, indeks pembelian barang tahan lama turun 1,9 poin, dan penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja yang juga turun 1,2 poin.

    Dari tiga komponen itu, indeks ketersediaan lapangan kerja menjadi satu-satunya yang berada di zona pesimis atau di bawah nilai acuan yaitu di level 92 pada September 2025.

    Sementara berdasarkan indeks ekspektasi penghasilan per kelompok pengeluaran pada September 2025, sebagian mengalami penurunan dari bulan sebelumnya.

    Penurunan tercatat pada responden pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta (dari 127,4 menjadi 120,8) dan pengeluaran Rp3,1 juta—Rp4 juta (dari 133,5 menjadi 127,6).

    Sebaliknya, ada yang mengalami kenaikan ekspektasi seperti dari kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta (dari 121,5 menjadi 124,5), pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta (dari 135,9 menjadi 137), dan pengeluaran >Rp5 juta (dari 143,8 menjadi 144,5).

    Berdasarkan usia, indeks ekspektasi penghasilan juga mengalami penurunan di sebagian kelompok usia. Penurunan terbanyak tercatat pada responden usia 51—60 tahun (dari 134,6 menjadi 125,3), kemudian usia 31-40 tahun (dari 139 menjadi 135,4).

    Sebaliknya, yang mengalami kenaikan ekspektasi penghasilan adalah kelompok usia 20—30 tahun (dari 137,6 menjadi 138,6), usia 41—50 tahun (dari 137,1 menjadi 138,2), dan usia >60 (dari 101 menjadi 111).

    Secara spasial, IKK menurun di beberapa kota yang disurvei terutama di Medan, Manado, dan Padang. Sementara beberapa kota IKK mengalami kenaikan terutama di Mataram, Makassar, dan Pontianak.

  • Bangunan Proyek Hotel Runtuh di Madrid, 10 Orang Terluka-4 Hilang

    Bangunan Proyek Hotel Runtuh di Madrid, 10 Orang Terluka-4 Hilang

    Jakarta –

    Bangunan yang sedang direnovasi di Madrid, Spanyol, ambruk. Peristiwa itu mengakibatkan 10 orang terluka dan empat lainnya dilaporkan hilang.

    Dilansir AFP, Selasa (7/10/2025), layanan darurat Spanyol sedang berupaya menemukan empat orang yang hilang setelah sebuah bangunan di pusat kota wisata Madrid runtuh, melukai sekitar 10 orang, kata pihak berwenang.

    Jumlah korban “saat ini diperkirakan sekitar 10 orang, sebagian besar luka ringan”, kata Francisco Martin Aguirre, perwakilan tertinggi pemerintah pusat di wilayah Madrid, seraya menambahkan bahwa “ada empat orang yang hilang”.

    Sementara itu, menurut Reuters, setidaknya tiga pekerja konstruksi terluka setelah sebuah bangunan yang sedang direnovasi runtuh sebagian di pusat kota Madrid, kata pihak berwenang. Dua orang mengalami luka ringan sementara orang ketiga dibawa ke rumah sakit dengan patah kaki, kata Beatriz Martin, juru bicara layanan darurat.

    Para korban luka melaporkan bahwa beberapa rekan pekerja konstruksi berada di dalam gedung ketika runtuh, kata Martin, tanpa memberikan jumlah korban hilang.

    Polisi dan petugas pemadam kebakaran menggunakan drone dan anjing pelacak untuk memeriksa apakah ada orang yang terjebak di dalam gedung yang terletak di dekat gedung opera ibu kota Spanyol dan istana kerajaan.

    Tonton juga video “Penonton Tak Bertiket Jebol Pagar Konser di Makassar, 4 Orang Terluka” di sini:

    (rfs/ygs)

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.

  • Fakta di Balik Penemuan Mayat Pria di Bulukumba, Ternyata Diseret Selingkuhan ke Depan Rumah Warga

    Fakta di Balik Penemuan Mayat Pria di Bulukumba, Ternyata Diseret Selingkuhan ke Depan Rumah Warga

    Belakangan, kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Bulukumba. Kasat Reskrim Polres Bulukumba, Iptu Muhammad Ali, menjelaskan pihaknya telah memeriksa 15 orang saksi, termasuk istri korban, pemilik rumah tempat korban ditemukan, serta saksi kunci berinisial SW.

    Di hadapan penyidik, SW mengaku bahwa pada malam sebelum penemuan jenazah Sarman, dirinya bersama korban berada di kamarnya sekitar pukul 23.30 Wita. Ia juga mengakui memiliki hubungan terlarang dengan korban meski keduanya sudah berkeluarga.

    Saat itu, Sarman sempat mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya meninggal dunia. Panik dan takut hubungan gelapnya terbongkar, SW kemudian menyeret jasad korban keluar dari kamar hingga ke pekarangan rumah, lalu meletakkannya di teras rumah tetangga.

    “SW mengaku panik dan takut hubungan gelapnya diketahui orang lain, sehingga ia memindahkan mayat tersebut,” jelas Iptu Muhammad Ali, Senin (6/10/2025).

    SW kini telah ditahan di Mapolres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menelusuri isi telepon genggam SW demi melengkapi alat bukti.

     

  • BRIN Ungkap Alasan Meteor Jatuh di Cirebon Timbul Suara Dentuman Keras

    BRIN Ungkap Alasan Meteor Jatuh di Cirebon Timbul Suara Dentuman Keras

    Jakarta, CNBC Indonesia – Akhir pekan lalu warga Cirebon mendadak heboh karena ada suara dentuman keras yang seolah menghantam bumi. Suara dentuman terdengar di wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (5/10/2025) malam.

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, menyebut dentuman itu disebabkan oleh meteor berukuran cukup besar yang melintas di langit.

    “Berdasarkan fakta-fakta, saya menyimpulkan fenomena dentuman di Cirebon dan sekitarnya adalah meteor cukup besar yg melintas dari arah barat daya di selatan Jawa terus ke wilayah Kuningan dan Kabupaten Cirebon sekitar pukul 18.35 – 18.39 WIB,” ujar Thomas dikutip dari blog pribadinya, Selasa (7/10/2025).

    Thomas menjelaskan, ketika meteor memasuki lapisan atmosfer yang lebih rendah dan padat di atas Kuningan dan Cirebon, muncul gelombang kejut yang terdengar sebagai suara dentuman keras.

    Gelombang tersebut juga terdeteksi oleh sensor BMKG Cirebon pada pukul 18.39 WIB di Astanajapura.

    “Diduga meteor itu jatuh di Laut Jawa,” ujarnya.

    Sebelumnya, warga di wilayah Kuningan dan Cirebon melaporkan mendengar dentuman keras disertai getaran pada Minggu malam. Beberapa rekaman CCTV dan video amatir juga memperlihatkan bola api terang meluncur di langit sebelum suara keras terdengar.

    Thomas kemudian membandingkan dengan kejadian meteor Bone 2009. Dari segi ukuran, meteor di Cirebon hanya sekitar 3-5 meter. Namun cukup menimbulkan gelombang kejut.

    Sementara meteor Bone yang jatuh di Sulawesi Selatan pada 2009, menimbulkan dentuman keras yang terdengar sampai jarak 10 kilometer dan kaca jendela rumah warga bergetar.

    “Meteor Bone ditaksir oleh peneliti NASA ukurannya sekitar 10 kilometer. Saya memperkirakan ukuran meteor Cirebon sekitar 3-5 meter.” pungkasnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PPP Islah, Mardiono Kembali Jadi Ketum-Agus Suparmanto Jabat Waketum

    PPP Islah, Mardiono Kembali Jadi Ketum-Agus Suparmanto Jabat Waketum

    Bisnis.com, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru hasil proses islah internal yang menyatukan kembali dua kubu yang sempat terbelah.

    Kepengurusan ini disahkan untuk masa bakti 2025–2030, dengan Muhamad Mardiono kembali dipercaya sebagai Ketua Umum DPP PPP, sementara Agus Suparmanto menduduki posisi Wakil Ketua Umum.

    Sementara itu, posisi Sekretaris Jenderal diisi oleh KH. Taj Yasin Maimoen atau yang akrab disapa Gus Yasin.

    Pengumuman kepengurusan baru tersebut disampaikan melalui akun resmi media sosial PPP pada Senin (6/10/2025), disertai poster ucapan kepada ketiga tokoh itu.

    “PPP kembali bersatu! Saatnya kita satukan langkah, kuatkan barisan, dan perjuangkan kembali cita-cita besar para pendiri partai untuk umat dan bangsa,” tulis DPP PPP dalam unggahannya.

    Islah ini menjadi tonggak penting bagi PPP setelah beberapa tahun terakhir diwarnai dinamika kepemimpinan.

    Penyatuan kembali dua kubu yang sebelumnya berbeda haluan dianggap sebagai momentum bagi PPP untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memulihkan citra partai.

    Sebelumnya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Mardiono.

    Pengesahan itu setelah kubu Mardiono mengajukan berkas-berkas ke Kementerian Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta telah seusai dengan AD/ART hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar. 

    “Maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar yang lalu,  dan itu tidak berubah,  maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman di Komplek Parlemen, Kamis (2/10/2025).

  • IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    IEU-CEPA Diteken, BKPM Sebut Eropa Bidik Sektor Makanan dan EBT

    Jakarta –

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan sudah ada negara Eropa yang menjajaki kerja sama dengan Indonesia usai penandatanganan penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan penjajakan dilakukan dengan pendekatan multilateral lewat Uni Eropa maupun secara bilateral (G2G) antara Indonesia dengan negara-negara tertentu.

    “Sudah ada yang approach ke kita, bahkan bukan cuma yang dari EU, yang di luar dari EU pun, ketertarikan Eropa untuk mulai mendalami dan menjajaki kerja sama dengan kita, lewat misalnya Swiss gitu ya, mereka juga sudah punya perjanjian dengan kita, dan mereka udah ada indikasi bahwa akan memanfaatkan itu untuk meningkatkan investasi Swiss di Indonesia,” katanya saat ditemui usai acara International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Hanya saja, Nurul mengatakan pihaknya belum menerima informasi spesifik dari negara-negara Eropa terkait sektor mana saja yang akan dijajaki dalam kerja sama tersebut. Namun, ia memperkirakan sektor food and beverage (F&B) dan energi terbarukan (renewable energy) menjadi bidang yang paling potensial dan menarik perhatian investor Eropa.

    “Sektornya masih belum mereka disclose secara spesifik apa, tapi kalau saya boleh menduga, biasanya mereka ada di food and beverage. Kemudian mungkin sektor lainnya adalah yang mereka sangat tertarik itu di renewable energy,” katanya.

    IEU-CEPA Diteken

    Sebagai informasi, Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani penyelesaian substansial perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) di Bali.

    Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic. Hal ini menjadi momen bersejarah setelah perjalanan panjang perundingan hampir satu dekade sejak 2016.

    “Sudah dua tahun terakhir negosiasi intens di mana Indonesia dan Uni Eropa ingin menyelesaikan negosiasi 10 tahun ini. Prosesnya sangat panjang,” kata Airlangga dalam Joint Announcement Indonesia IEU-CEPA dilihat virtual, Selasa (23/9/2025).

    Airlangga menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Tahapan yang harus ditempuh setelah ini adalah proses ratifikasi.

    “Kami menegaskan kembali tekad untuk memberlakukan CEPA ini sesegera mungkin. Targetnya adalah 1 Januari 2027,” ucap Airlangga.

    Melalui kerja sama ini, industri besar di Indonesia disebut ikut merayakan karena pasarnya akan semakin berkembang luas dengan mudah ke Eropa.

    “Kita ingin melihat manfaat dari perjanjian ini segera. Tentu saja, mulai sekarang hingga nanti, kita akan bekerja mencapai pencapaian yang tercepat termasuk industri alas kaki, furnitur dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Inisiatif PLN Menuju Energi Bersih: Dekarbonisasi, Penguatan EBT, dan Smart Grid

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)