Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Klaim Tidak Berambisi Jadi Ketua PDI Perjuangan Sulsel, Danny Pomanto: Diminta DPP, Saya Tidak Daftar

    Klaim Tidak Berambisi Jadi Ketua PDI Perjuangan Sulsel, Danny Pomanto: Diminta DPP, Saya Tidak Daftar

    ”Bagi saya, memenuhi panggilan DPP adalah sebuah kehormatan. Karena saya tidak pernah mendaftar, apalagi menggalang kekuatan untuk maju sebagai calon ketus, tidak seperti itu,” jelasnya.

    Dia juga menegaskan, dirinya siap menerima tugas apa pun dari DPP. Jika diberi tugas sebagai kwtua, dia siap tempur, bahkan jika bukan ketua juga dia siap all out untuk memenangkan PDIP pada Pemilu mendatang, khususnya di Sulsel.

    ”Saya ini kan kader, jadi aaya siap dengan apa saja yang ditugaskan DPP kepada saya. Baik itu sebagai ketua, sekretaris, wakil ketua, Bappilu, atau posisi lainnya, saya siap. Jadi saya ini hanya menunggu instruksi dari DPP saja,” tegasnya.

    Penganat politik Universitas Hasanuddin, Ali Armunanto menilai, tilujuh figur tersebut bakal menjadi kekuatan.besar bagi PDIP di Sulsel. Namun begitu, kondisi ini juga bisa menjadi ancaman yang serius bagi partai.

    Sehingga, yang menentukan arah PDIP ke depan adalah racikan posisi dan tanggung jawab figur-figur tersebut di partai. Jika diracik dengan baik, maka akan menjadi kekuatan dahsyat, namun jika salah racik, bisa menjadi boomerang bagi PDIP.

    ”Ini keuntungan bagi PDIP, tetapi secara bersamaan ini juga ancaman. Kalau racikannya pas, tentu ini menjadi kekuatan yang dahsyat, tapi kalau gagal, misalnya ada yang kecewa dan keluar dari partai, maka akan bahaya juga,” bebernya.

    Dia menganggap, untuk idealnya, harus ada tiga figur sentral yang berperan. Menurutnya, ARW, Danny Pomanto dan RPG, harus menjadi pucuk sentral. Sebab, ketiganya merupakan tokoh-tokoh yang dikenal mahir dalam mengendalikan arah organisasi.

  • Buntut Bullying Viral di SMP 13 Kambo Palopo Sulsel, 3 Siswa Cuma Diskorsing

    Buntut Bullying Viral di SMP 13 Kambo Palopo Sulsel, 3 Siswa Cuma Diskorsing

    Sebelumnya, kasus perundungan atau bullying di SMP Negeri 3 Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi viral usai videonya diunggah ke media sosial.

    Kasat Reskrim Polres Palopo, Iptu Sahrir membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa korban telah melapor ke polisi pada Rabu (8/10/2025) malam dan akan segera memanggil para siswa yang melakukan perundungan.

    “Tadi malam sudah melapor resmi. Besok para pihak (terlapor) akan diundang ke polres,” kata Sahrir kepada Liputan6.com, Kamis (9/10/2025).

    Dari data yang diterima, korban perundungan dalam insiden tersebut adalah RL (13), sementara para pelaku yang terlibat dalam kejadian itu ada lima orang siswa, yakni MA (13), MT (13), AR (13), A (13), dan R (13).

    Sementara itu, Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, turut angkat bicara terkait kasus perundungan dan pengeroyokan siswa SMP Negeri 13 Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang sempat viral di media sosial.

    Dedi menegaskan, karena para pelaku masih berstatus anak di bawah umur, maka penyelesaian kasus tersebut lebih dulu diupayakan melalui jalur mediasi.

    “Iya, kalau untuk kasus anak-anak diupayakan mediasi dahulu,” kata AKBP Dedi melalui pesan singkat, Kamis (9/10/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana dengan pelaku anak berbeda dengan orang dewasa. Ada mekanisme hukum khusus yang disebut diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke luar pengadilan.

    “Kalau kasus anak sebagai pelaku nanti ada beberapa kali diversi, mulai sebelum penyidikan, saat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan,” jelasnya.

    Menurut Dedi, tujuan dari diversi adalah mengedepankan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata menghukum anak. Karena itu, setiap tahapan proses hukum tetap membuka ruang mediasi antara pelaku, korban, serta pihak keluarga.

    “Jadi dilihat bagaimana perkembangan nanti ya,” tambahnya.

     

  • Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    Pemerintah Kaji Ulang Pembagian Kewenangan antara Daerah dengan Pusat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah pusat kini tengah menyiapkan langkah besar untuk memperbarui regulasi tata kelola pemerintahan daerah. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan menjadi agenda utama pembahasan antara pemerintah dan DPR RI.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) saat ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai dasar dalam pembahasan revisi undang-undang tersebut.

    Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan, penyusunan DIM menjadi langkah awal dalam proses harmonisasi antara kewenangan pusat dan daerah.

    “Kenapa dibahas di sini? Karena sebelumnya kita di pusat juga sudah mulai pembahasan, ini kan sudah masuk prolegnas. Usulnya memang dari inisiatif Dewan. Tapi kita ikut membahas untuk mencarikan daftar inventarisasi masalah,” ujar Cheka di Hotel Claro Makassar, Kamis (9/10/2025).

    Cheka menjelaskan, DIM ini berfungsi untuk memetakan ulang pembagian urusan pemerintahan yang selama ini dijalankan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

    Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan yang ada saat ini. Termasuk sejauh mana implementasi kewenangan daerah selaras dengan pembangunan nasional.

    “Nah, kewenangan yang mau dibahas, itu tadi, bagaimana evaluasi atas kewenangan-kewenangan yang existing hari ini, pembagian urusan pemerintahan, urusan pemerintah pusat seperti apa, urusan pemerintah provinsi seperti apa, pemerintah kabupaten/kota seperti apa. Ini yang sedang dikaji kembali,” jelasnya.

  • BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbanyak produksi etanol di dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menggunakan etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% atau E10.

    “Jadi etanol kita menuju ke sana, baru saja kami ditarget bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol tebu dan seterusnya,” kata Amran di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025).

    Menurtu Amran, pemerintah ingin mengoptimalkan sumber energi yang dimiliki di dalam negeri. Indonesia merupakan negara beriklim yang cocok untuk industri pangan, perkebunan, dan hortikulutra.

    Selain itu, menurut Amran, Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk swasembada pangan dan energi disetiap pulau. Sebabnya distribusi pangan juga membuat konsumsi bahan bakar bertambah.

    “Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Sekarang sudah mandiri. Artinya apa? inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. Akhir tahun lalu 1,5% dan mungkin terbaik lima besar dunia. Nah karena kita upayakan swasembada pangan dan energi di setiap pulau,” katanya.

    “Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau, karena biaya angkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan presiden sudah merestui pembuatan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bensin 10%.

    “Kalau itu kan baru ratas. Setelah ratas baru kita membuat peta jalannya. Peta jalannya lagi dibuat ya,” kata Bahlil di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (8/10/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan pelaksanaan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    “Misalnya di dalam biodiesel B40, keterlibatan swasta itu adalah penyediaan FAME untuk memenuhi B40. Kemudian itu juga nanti dalam etanol, itu kan tentu keterlibatan swasta dalam penyediaan etanolnya sendiri,” kata dia.

    Namun demikian, terkait pelaksanaannya di SPBU, Yuliot mengatakan pemerintah akan memberi fleksibilitas kepada pengelola masing-masing.

    “Untuk SPBU, itu nanti diserahkan kepada SPBU apakah mereka akan melaksanakan E10 atau lebih dari 10%, ya silahkan saja nanti bagaimana pengaturan aditif segala macam diserahkan pada usaha,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Telkomsel NextDev 2025 Cetak Technopreneur Melalui Kurikulum Berbasis AI

    Telkomsel NextDev 2025 Cetak Technopreneur Melalui Kurikulum Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel gelar NextDev Tahun ke-11, program impact incubator yang sejak 2015 menjadi inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan untuk memberdayakan technopreneurs tahap awal di Indonesia. Memasuki dekade keduanya, NextDev hadir dengan fokus utama AI-Powered Innovation Curriculum, yang dirancang untuk mendorong technopreneurs menciptakan solusi digital berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan, “Telkomsel bangga mempersembahkan NextDev Tahun ke-11 dengan fokus pada AI-Powered Innovation Curriculum. NextDev berkomitmen sebagai impact incubator yang mendukung technopreneurs Indonesia melahirkan solusi digital yang inovatif, serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu, kami terus konsisten mendorong inovasi berbasis data yang memberikan manfaat bagi industri dan masyarakat, serta memperkuat ekosistem digital Indonesia.”

    Alumni NextDev Tahun ke-9 dan Founder Startup Smartcoop, M. Ihsan Firdaus menambahkan, “NextDev telah menjadi katalis penting bagi kami dalam membentuk ekosistem technopreneurs Indonesia. Memasuki dekade kedua, kami berharap program ini terus relevan menghadirkan kurikulum yang mampu menjawab tantangan masa depan. Kami mengapresiasi konsistensi Telkomsel dalam mendukung technopreneurs untuk menciptakan solusi digital AI yang berdampak, tetaplah menjadi bagian terpenting dari perkembangan ekosistem digital di negeri ini.”

    Inovasi di NextDev Tahun ke-11

    NextDev Tahun ke-11 mengusung AI-Powered Innovation Curriculum sebagai landasan kurikulum utama. Fokus AI diterapkan sejak tahap seleksi, memprioritaskan technopreneurs dengan integrasi AI dalam solusi digital mereka.

    Tahun ini, NextDev Tahun ke-11 tidak lagi membagi peserta dalam kategori khusus, sehingga memberikan kesempatan bagi technopreneurs dari berbagai sektor untuk berpartisipasi. Technopreneurs dapat mendaftarkan digital business-nya dengan mengakses link pendaftaran program NextDev di tsel.id/11thnextdevregist hingga 7 November 2025.

    Sejumlah hal baru di NextDev meliputi:

    Pendampingan Ahli: Bimbingan fokus pada empat pilar utama, yaitu strategi, keuangan, pemasaran, dan produktivitas untuk membangun fondasi bisnis kokoh.
    Konsultasi Diagnostik: Menyediakan Konsultasi khusus dan teknis untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan solusi efektif.
    Rujukan Alumni: Seleksi mempertimbangkan rekomendasi alumni NextDev untuk menjaga kualitas peserta.
    Ekosistem Inklusif: Melakukan kolaborasi lintas ekosistem digital dengan melibatkan investor, komunitas, dan pemimpin industri.
    Onsite Coaching: Sesi tatap muka di roadshow kota-kota utama, yang memungkinkan konsultasi langsung dengan mentor untuk memecahkan tantangan bisnis.

    Technopreneurs lokal melakukan on-site coaching NextDev yang memungkinkan konsultasi langsung dengan mentor untuk memecahkan tantangan bisnis.

    Tiga Tahapan NextDev Tahun ke-11

    Rangkaian NextDev Tahun ke-11 dirancang dalam tiga fase utama untuk menginkubasi para peserta:

    1.Scouting (September – Desember 2025)

    Tahap awal ini bertujuan untuk merekrut technopreneurs potensial melalui serangkaian acara. Open Session di Bandung (9 Oktober) dan Roadshow di tiga kota: Makassar (14 Oktober), Medan (23 Oktober), dan Bali (30 Oktober). Dalam setiap acara, peserta berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan seperti diskusi bersama para ahli, pameran komunitas, pembinaan tatap muka, dan sesi pitching yang akan memilih lima technopreneurs terbaik dari masing-masing kota untuk mendapatkan fast track untuk langsung lolos ke tahap Top 18.

    2.Academy (Januari – April 2026)

    Technopreneurs yang lolos seleksi akan memasuki tahap inkubasi intensif selama empat bulan. Fase ini mencakup bootcamp, sesi mentoring, dan diskusi bersama para ahli. Kurikulumnya akan fokus pada empat area utama, yaitu: strategi pertumbuhan bisnis, memperkuat fundamental business, pemasaran dan penjualan, serta strategi implementasi AI.

    3.Summit (April 2026)

    Merupakan puncak dari seluruh rangkaian program. NextDev Summit akan menghadirkan pameran, sesi konferensi, final pitch, dan awarding bagi technopreneurs terbaik. Sesi ini juga menjadi wahana untuk mempertemukan para finalis dengan investor dan pelaku ekosistem digital lainnya.

    Telkomsel mengajak  technopreneurs visioner di Indonesia untuk bergabung dalam impact incubator NextDev. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapabilitas, berkolaborasi dengan para ahli, serta mendapatkan akses ke jaringan ekosistem digital. Informasi selengkapnya terkait NextDev Tahun ke-11 dapat diakses melalui nextdev.co.id.

  • Cetak Technopreneurs Unggulan, Telkomsel Gelar NextDev Tahun ke-11

    Cetak Technopreneurs Unggulan, Telkomsel Gelar NextDev Tahun ke-11

    Jakarta, CNBC Indonesia – Telkomsel kembali menggelar NextDev Tahun ke-11. Ini merupakan program impact incubator yang sejak 2015 menjadi inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan bagi Telkomsel untuk memberdayakan technopreneurs tahap awal di Indonesia.

    Memasuki dekade keduanya, NextDev kini memiliki fokus utama AI-Powered Innovation Curriculum yang dirancang untuk mendorong technopreneurs menciptakan solusi digital berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi mengatakan, pihaknya bangga mempersembahkan NextDev Tahun ke-11 dengan fokus pada AI-Powered Innovation Curriculum. Menurutnya, NextDev berkomitmen sebagai impact incubator yang akan mendukung technopreneurs Indonesia dalam melahirkan solusi digital yang inovatif serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

    “Selain itu, kami terus konsisten mendorong inovasi berbasis data yang memberikan manfaat bagi industri dan masyarakat, serta memperkuat ekosistem digital Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2025).

    Sementara itu, Alumni NextDev Tahun ke-9 dan Founder Startup Smartcoop, M. Ihsan Firdaus mengatakan, NextDev menjadi katalis penting bagi dirinya dalam membentuk ekosistem technopreneurs Indonesia. Memasuki dekade kedua, Ihsan berharap program ini dapat terus relevan menghadirkan kurikulum yang mampu menjawab tantangan masa depan.

    “Kami mengapresiasi konsistensi Telkomsel dalam mendukung technopreneurs untuk menciptakan solusi digital AI yang berdampak, tetaplah menjadi bagian terpenting dari perkembangan ekosistem digital di negeri ini,” jelas dia.

    Inovasi di NextDev Tahun ke-11

    Sebagaimana diketahui, NextDev Tahun ke-11 mengusung AI-Powered Innovation Curriculum sebagai landasan kurikulum utama. Fokus terhadap AI diterapkan sejak tahap seleksi dengan memprioritaskan technopreneurs melalui integrasi AI dalam solusi digital mereka.

    Pada 2025, NextDev tidak lagi membagi peserta dalam kategori khusus, sehingga memberikan kesempatan bagi technopreneurs dari berbagai sektor untuk berpartisipasi. Technopreneurs dapat mendaftarkan digital business-nya dengan mengakses link pendaftaran program NextDev di tsel.id/11thnextdevregist yang berlaku hingga 7 November 2025.

    Terdapat sejumlah hal baru yang hadir di NextDev 2025, antara lain:

    • Pendampingan Ahli: Bimbingan fokus pada empat pilar utama, antara lain strategi, keuangan, pemasaran, dan produktivitas untuk membangun fondasi bisnis kokoh.

    • Konsultasi Diagnostik: Menyediakan Konsultasi khusus dan teknis untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan solusi efektif.

    • Rujukan Alumni: Seleksi mempertimbangkan rekomendasi alumni NextDev untuk menjaga kualitas peserta.

    • Ekosistem Inklusif: Melakukan kolaborasi lintas ekosistem digital dengan melibatkan investor, komunitas, dan pemimpin industri.

    • Onsite Coaching: Sesi tatap muka di roadshow kota-kota utama, yang memungkinkan konsultasi langsung dengan mentor untuk memecahkan tantangan bisnis.

    Tiga Tahapan NextDev Tahun ke-11

    Lebih lanjut, terdapat tiga fase utama rangkaian NextDev Tahun ke-11 yang dirancang untuk menginkubasi para peserta:

    1. Scouting (September – Desember 2025)

    Tahap awal ini bertujuan untuk merekrut technopreneurs potensial melalui serangkaian acara. Open Session berlangsung di Bandung pada 9 Oktober dan Roadshow dilaksanakan di tiga kota, yaitu Makassar pada 14 Oktober, Medan pada 23 Oktober, dan Bali pada 30 Oktober. Dalam setiap acara, peserta berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan seperti diskusi bersama para ahli, pameran komunitas, pembinaan tatap muka, dan sesi pitching yang akan memilih lima technopreneurs terbaik dari masing-masing kota untuk mendapatkan fast track untuk langsung lolos ke tahap Top 18.

    2. Academy (Januari – April 2026)

    Technopreneurs yang lolos seleksi akan memasuki tahap inkubasi intensif selama empat bulan. Fase ini mencakup bootcamp, sesi mentoring, dan diskusi bersama para ahli. Kurikulumnya akan fokus pada empat area utama, yakni strategi pertumbuhan bisnis, memperkuat fundamental business, pemasaran dan penjualan, serta strategi implementasi AI.

    3. Summit (April 2026)

    Tahap ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian program. NextDev Summit akan menghadirkan pameran, sesi konferensi, final pitch, dan awarding bagi technopreneurs terbaik. Sesi ini juga menjadi wahana untuk mempertemukan para finalis dengan investor dan pelaku ekosistem digital lainnya.

    Lantas, Telkomsel mengajak para technopreneurs visioner di Indonesia untuk bergabung dalam impact incubator NextDev. Technopreneurs dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kapabilitas, berkolaborasi dengan para ahli, serta mendapatkan akses ke jaringan ekosistem digital. Informasi selengkapnya terkait NextDev Tahun ke-11 dapat diakses melalui situs nextdev.co.id.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

    Terpisah, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa deteksi penerima bansos yang terindikasi judi online dilakukan dengan memeriksa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor HP, dan alamat email.

    Menurutnya, ada kemungkinan data tersebut tidak digunakan langsung oleh penerima bansos untuk bermain judi online, melainkan oleh pihak lain. Apalagi mengingat nenek tersebut telah berusia lanjut.

    ‎”Jika digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan judi online, itu akan terbaca di sistem pusat,” ucap Achmad.

    Ia pun mengimbau warga agar lebih berhati-hati menjaga data pribadi. Hal itu agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

    ‎”Jangan sampai ada anggota keluarga atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut untuk hal-hal yang menyimpang atau melanggar,” tegasnya.

     

  • Buntut Bullying Viral di SMP 13 Kambo Palopo Sulsel, 3 Siswa Cuma Diskorsing

    Ortu Menolak Damai, Polisi Periksa 5 Siswa SMP yang Bully Temannya Sendiri di Palopo Sulsel

    Sebelumnya, sebuah video pendek yang memperlihatkan aksi perundungan dan pengeroyokan sejumlah siswa SMP terhadap seorang temannya viral di berbagai platform media sosial. Video tersebut langsung menuai kecaman publik.

    Dalam rekaman yang beredar, tampak seorang siswa berseragam celana biru dan batik biru-putih memukul korban yang sudah tergeletak di tanah. Tak berhenti di situ, pelaku menarik baju korban sambil mengejeknya. Setelah korban bangun, pelaku menyandarkannya ke dinding sekolah dan melontarkan kata-kata kasar.

    Tidak hanya satu orang, seorang siswa lain yang mengenakan tas hitam-putih juga ikut menganiaya. Ia terlihat menendang punggung korban dengan brutal.

    Belakangan diketahui, peristiwa itu terjadi di SMP Negeri 13 Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/10/2025) sekitar pukul 14.30 Wita. Korban berinisial RL (13), sementara pelaku pengeroyokan tercatat ada lima orang, masing-masing berinisial MA (13), MT (13), AR (13), A (13), dan R (13).

    Fina, ibu kandung korban, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pihak keluarga telah melaporkan kasus itu secara resmi ke kepolisian.

    “Saya di Samarinda sekarang. Tadi malam sudah melapor ke Polres, diantar sama neneknya,” kata Fina kepada Liputan6.com, Kamis (9/10/2025).

    Menurut Fina, pengeroyokan itu bermula ketika anaknya menolak menuruti perintah para pelaku. Penolakan itu memicu kemarahan hingga berujung pada pemukulan.

    “Anak saya lagi makan nasi kuning, tiba-tiba ditarik lalu dipukul, diajak duel sama ini anak jagoan,” jelasnya.

    Fina mengaku sangat kesal dengan insiden yang menimpa buah hatinya tersebut. Ia menegaskan para pelaku harus mendapat sanksi yang setimpal.”

    “Kalau informasi yang saya dapat, pelaku sudah dinonaktifkan dari sekolah. Tapi saya akan pantau apakah betul sudah dikeluarkan atau tidak. Kalau tidak, saya akan tuntut sekolah,” ucapnya dengan nada kesal.

    Ia juga menyebut video yang beredar hanya merekam sebagian kecil dari kejadian. Sebelum video dibuat, anaknya sudah dianiaya terlebih dahulu.

    “Video ini cuma sepotong. Anak saya sudah dipukuli lama sebelum kejadian itu direkam. Bahkan ini bukan pertama kalinya, sudah sering anak saya dipukul sama itu anak jagoan,” ungkapnya.

    Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, membenarkan laporan tersebut. Ia menyebut kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Palopo.

    “Sudah dilaporkan. Sempat kita upayakan mediasi dulu, tapi gagal,” ujarnya.

     

  • Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Natalius Pigai Minta Menkeu Tak Potong Dana Daerah Otonomi Khusus

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menanggapi mengenai pemotongan dana daerah oleh Menteri Keuangan Purbaya. Beberapa di antaranya adalah dana daerah otonomi khusus (Otsus)

    Menurut Pigai, pemotongan dana otonomi khusus untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua seharusnya tidak dilakukan. Dia menilai dana otsus memiliki dasar historis dan rekonsiliatif yang berbeda dari alokasi anggaran reguler kementerian atau lembaga.

    “Kementerian HAM memandang bahwa dana otonomi khusus adalah bagian dari hak asasi daerah istimewa, sekaligus perekat persatuan dan kepercayaan masyarakat DIY, Aceh, dan Papua terhadap pemerintah pusat,” ujarnya, dikutip Kamis (9/10/2025).

    Dia mengatakan dana tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas daerah khusus yang telah dibentuk berdasarkan hasil perundingan politik serta komitmen nasional.

    Dia menegaskan anggaran otsus merupakan cara negara mengakui keberadaan daerah khusus. Melalui dana ini, daerah otsus memperoleh kesempatan yang setara guna memajukan daerahnya tanpa mengesampingkan identitasnya.

    “Pemotongan terhadap dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik dan mengganggu kesinambungan proses perdamaian didaerah-daerah tersebut,” jelas Pigai.

    Dia berharap Menteri Keuangan, Purbaya mengaji ulang aturan dan tidak memotong dana daerah otsus. Sebab, menurutnya daerah Otsus memiliki perbedaan tersendiri.

    “Dana Otsus adalah simbol keadilan dan penghormatan negara terhadap kesepakatan politik yang menjadi dasar persatuan bangsa. Karena itu kebijakannya tidak boleh sama,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) sempat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,99 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.