Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam (ANTARA) – Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk zona Barat meliputi Sumatera dan sebagian Jawa, Rabu.

    Rakor ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya telah di laksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober untuk wilayah zona Timur (Papua, Sulawesi, dan Kalimantan).

    Staf Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison berterima kasih atas penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah oleh Kemenko Polkam.

    “Atas nama tuan rumah kami bersyukur karena ditunjuk oleh Kemenko Polkam sebagai tempat dan ajang pelaksanaan rakor wilayah Barat ini,” kata Sardison.

    Sardison berharap kegiatan rakor berjalan lancar, serta memperoleh masukan yang diharapkan. Selain itu, para peserta juga dapat menikmati kunjungan ke Kota Batam, yang tentunya dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

    Menurut dia, penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dinamika yang ada, di mana Provinsi Kepri walaupun baru 23 tahun berdiri tetapi dalam percaturan politik dan sistem politik nasional, Kepri memiliki dinamika yang cukup tinggi yang berpengaruh.

    “Menariknya Kepri wilayah perbatasan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, menjadi menarik ketika pembahasan tentang rencana perbaikan, revisi, atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk zona Barat dibahas di Kota Batam, Kepri.

    “Terkait otonomi daerah ini, sebenarnya sudah efektif, hanya saja perlu perbaikan lebih baik lagi,” ujar Sardison.

    Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polkam Ade Pratikno mengatakan rakor ini diikuti 100 peserta merupakan perwakilan dari 10 pemerintah provinsi, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintahan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Peserta ini terdiri atas kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, kepala bagian pemerintahan, bagian hukum dan organisasi,” ujarnya.

    Dia menyebut, rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mereviu peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna mendapatkan pandangan dan persepsi terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan, serta menginventarisir saran, masukan, permasalahan dan solusi penyelesaian dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pada saatnya nanti, hasil rapat ini menjadi masukan dalam upaya kami untuk melakukan penyempurnaan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

    Rakor ini dilaksanakan secara maraton di tiga wilayah, yakni zona timur, zona barat dan zona tengah.

    Untuk zona timur telah dilaksanakan 9 Oktober di Makassar, meliputi pemerintah daerah di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua di zona barat berlangsung di Kota Batam, meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Dan nanti tanggal 6 November di Bali untuk wilayah Indonesia tengah, meliputi seluruh Jawa, Bali, NTT dan NTB,” kata Ade.

    Rakor ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

    Dalam arahannya, Heri mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan perbaikan bagaimana tata kelola pemerintah yang selama ini sudah berjalan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mengharmonisasikan semua program-program sekaligus menjadi evaluasi agar ke depan menjadi lebih optimal dan lebih baik.

    Selain itu, kegiatan ini juga tindak lanjut Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Rapat Banggar DPRD Bone Ricuh, Legislator Gebrak Meja hingga Lempar Cangkir

    Kronologi Rapat Banggar DPRD Bone Ricuh, Legislator Gebrak Meja hingga Lempar Cangkir

    Liputan6.com, Jakarta Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh. Suasana memanas saat para legislator bersitegang dalam pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada rapat penyempurnaan hasil Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rapat tersebut berlangsung di ruang Banggar DPRD Bone pada Senin (20/10/2025) sekira pukul 15.00 Wita. Ketegangan bermula ketika anggota Banggar, Andi Muhammad Salam atau yang akrab disapa Lilo, menyampaikan pandangannya agar target PAD dikembalikan ke angka awal Rp 340 miliar tanpa adanya tambahan. Namun, pendapat tersebut langsung diinterupsi oleh beberapa anggota lain.

    Meski diinterupsi, Lilo tetap melanjutkan pembicaraannya hingga akhirnya memukul meja. Aksi itu sontak membuat anggota Banggar lainnya, Adriani, ikut terpancing emosi dan memukul meja. Situasi makin panas ketika Adriani berdiri, berteriak dan melempar cangkir ke arah depan.

    Lilo menjelaskan hanya ingin menegaskan hasil evaluasi APBD Perubahan yang dikembalikan dari Pemprov Sulsel. Ia tetap berpendirian bahwa target PAD seharusnya ditetapkan Rp 340 miliar agar lebih realistis.

    “Saya bilang kembali ke target Rp 340 miliar. Saya berbicara ada yang nyeletuk, tapi bukan Adriani. Tapi saya lihat Adriani yang marah. Saya memukul meja karena diinterupsi saat bicara,” ujar Lilo kepada wartawan.

    Ketua Komisi IV DPRD Bone itu menilai insiden tersebut sebagai dinamika, merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Menurutnya, jika target PAD dipaksakan terlalu tinggi, maka berpotensi menimbulkan masalah di akhir tahun.

    “Dinamika seperti ini biasa terjadi dalam rapat. Kami hanya ingin menyampaikan hal yang rasional agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” jelasnya.

    Sementara itu, Adriani memberikan penjelasan terkait kericuhan yang terjadi. Menurutnya, situasi memanas karena Lilo sudah bersikap emosional bahkan sebelum rapat resmi dimulai.

    “Belum sempat rapat dimulai, Lilo sudah berbicara dengan nada emosi dan menggebrak meja. Dua orang di sampingnya ikut memukul meja juga tanpa dasar argumentasi. Kami semua kaget dan merasa tersinggung, karena kesannya mereka datang memang untuk membuat keributan,” kata Adriani.

    Ia menegaskan, rapat Banggar seharusnya berjalan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018, serta Tata Tertib DPRD.

    Adriani menjelaskan bahwa pembahasan perubahan APBD dilakukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan rapat tersebut adalah menyelaraskan hasil penyempurnaan, bukan membahas ulang atau keluar dari rekomendasi evaluasi provinsi.

    “Pemprov melalui Biro Keuangan telah menurunkan target PAD dari Rp 444 miliar menjadi Rp 418 miliar karena dianggap lebih rasional. Tapi ada teman yang tetap ngotot menurunkan lagi menjadi Rp 340 miliar, padahal itu sudah di luar rekomendasi hasil evaluasi,” jelasnya.

  • Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Ketika China Menghunus Senjata Tanah Jarang

    Jakarta –

    Dominasi Cina dalam penambangan, pengolahan, dan suplai logam tanah jarang menghasilkan pengaruh signifikan atas Amerika Serikat dalam perundingan dagang yang sedang berlangsung. Logam atau mineral tanah jarang (LTJ) merupakan bahan baku penting untuk pembuatan ponsel pintar, kendaraan listrik, hingga teknologi militer.

    Cina menguasai sekitar 60% produksi logam tanah jarang global dan hampir 90% proses pemurniannya. Baru-baru ini, Beijing kian memperkuat cengkeramannya akan mineral kritis tersebut dengan memberlakukan pembatasan ekspor LTJ dan magnet permanen.

    Pembatasan tersebut diterapkan sebagai respons terhadap tarif tinggi yang dikenakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor Cina yang kemudian sempat dilonggarkan untuk memungkinkan negosiasi perdagangan berjalan.

    Namun, pada hari Kamis (16/10), Cina mengumumkan perluasan pembatasan ekspor terhadap logam tanah jarang, membatasi teknologi pengolahan, dan secara eksplisit membatasi ekspor kepada pengguna di sektor pertahanan dan semikonduktor di luar negeri.

    Kebijakan ini dipandang sebagai balasan Beijing, setelah Washington membatasi ekspor chip dan produk semikonduktor dari negara ketiga ke Cina.

    Pembatasan diberlakukan beberapa pekan sebelum pertemuan langsung Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, dan semakin mengekspos kerentanan AS karena kurangnya kapasitas pemurnian di dalam negeri.

    “Seluruh dunia bergantung pada pasokan magnet permanen dari Cina,” kata Jost Wbbeke, pengelola lembaga riset Sinolytics di Berlin yang fokus menganalisa ekonomi serta kebijakan industri Cina, kepada DW. “Jika mereka berhenti mengekspor bahan baku tersebut, dampaknya akan terasa di seluruh dunia.”

    Michael Dunne, konsultan otomotif yang fokus pada Cina, mengatakan kepada The New York Times pada bulan Juni bahwa pembatasan ekspor dari Tiongkok”bisa membuat pabrik perakitan mobil Amerika berhenti total.”

    AS kehabisan stok

    Survei oleh Kamar Dagang Amerika di Cina pada bulan Mei silam menunjukkan bahwa 75% perusahaan AS memperkirakan stok logam tanah jarangakan habis dalam beberapa bulan. Produsen AS sebabnya mendesak Washington untuk menegosiasikan kelonggaran.

    Selama perundingan dagang di London pada bulan Juni, Cina sepakat mempercepat lisensi ekspor, meski masih menyebabkan antrean panjang. Pembatasan ekspor terbaru Cina mengancam implementasi kesepakatan ini.

    Kontrol strategis Cina atas logam tanah jarang sebagai alat geopolitik bukanlah hal baru. Pada 2010, Beijing menghentikan ekspor ke Jepang selama dua bulan di tengah sengketa Pulau Senkaku, memicu lonjakan harga dan mengekspos risiko rantai pasokan.

    Gabriel Wildau, direktur perusahaan konsultan Teneo yang berbasis di New York, memperingatkan sistem lisensi ekspor Cina adalah hal yang permanen, bukan sekadar respons terhadap tarif Trump. Wildau turut mengatakan pada kliennya bahwa “pemutusan pasokan akan selalu jadi ancaman,” sebagai sinyal Cina untuk mempertahankan pengaruhnya atas AS.

    Tak hanya Amerika, tapi juga Eropa

    AS bukan satu-satunya ekonomi yang terdampak oleh kekurangan logam tanah jarang. Uni Eropa bergantung pada Cina untuk 98% magnet logam tanah jarangnya, yang dibutuhkan untuk komponen mobil, jet tempur, dan perangkat pencitraan medis.

    Asosiasi Pemasok Otomotif Eropa memperingatkan pada bulan Juni bahwa sektor tersebut “sudah mengalami gangguan signifikan” akibat pembatasan ekspor Cina, menambahkan bahwa hal ini telah menyebabkan “penutupan beberapa jalur produksi dan pabrik di seluruh Eropa, dengan dampak lebih lanjut ke depan seiring menipisnya persediaan.”

    Alberto Prina Cerai, peneliti di Italian Institute for International Political Studies (ISPI), mengatakan kepada DW, “Dari segi skala, Barat tidak bisa mengejar Cina.”

    “Mereka memiliki rantai pasokan terintegrasi dari tambang hingga magnet yang sangat sulit ditiru.” Namun, meski pemisahan total dari Cina “tidak terpikirkan” dalam jangka pendek, ia mengatakan UE sebaiknya “mengelola ketergantungan ini dengan strategi industri yang koheren,” jelasnya.

    Komisi Eropa, berniat mendorong memproduksi 7.000 ton magnet berbasis UE secara domestik pada 2030 di bawah Undang-Undang Bahan Mentah Kritis, dengan beberapa proyek pertambangan, pemurnian, dan daur ulang. Sebuah pabrik pemrosesan logam tanah jarang besar dibuka di Estonia tahun ini, dan fasilitas besar lainnya di barat daya Prancis akan beroperasi pada 2026.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic menyebut pembatasan Cina “sangat mengganggu” sektor otomotif dan industri Eropa. Cina mengusulkan “jalur hijau” untuk mempercepat persetujuan lisensi bagi perusahaan UE, tetapi para ahli memperingatkan persetujuan masih bisa memakan waktu hingga 45 hari.

    India turut pangkas ekspor

    Meski memiliki cadangan logam tanah jarang terbesar kelima di dunia, sebesar 6,9 juta metrik ton, India menyumbang kurang dari 1% pasokan global. Negara Asia Selatan ini kekurangan kapasitas pemurnian untuk pengolahannya untuk dapat digunakan dalam aplikasi berteknologi tinggi. India juga bergantung pada ekspor Cina, yang juga menghadapi pembatasan.

    Meskipun New Delhi telah meningkatkan upaya untuk mendiversifikasi pasokan melalui kesepakatan dengan AS, Australia, dan negara-negara Asia Tengah, kemajuannya masih lambat.

    Pada bulan Juni, New Delhi memerintahkan perusahaan tambang milik negara, IREL, untuk menghentikan ekspor mineral yang diproduksi domestik, termasuk ke Jepang, guna menjaga pasokan bagi produsen dalam negeri. Pada 2024, IREL mengirim sepertiga dari 2.900 metrik ton logam tanah jarangnya untuk diproses di Jepang.

    Beberapa pesaing genjot produksi logam tanah jarang

    44 juta ton cadangan logam tanah jarang dimiliki Cina, cadangan kolektif sekitar 31,3 juta ton laina dimiliki Brazil, India, dan Australia, menurut Survei Geologi AS. Sekitar 20 juta ton baru-baru ini ditemukan di Kazakstan.

    AS dan Australia paling maju dalam meningkatkan output penambangan dan pemrosesan logam tanah jarang mereka sendiri, sementara rencana negara lain masih pada tahap awal hingga menengah, memerlukan waktu lima hingga 10 tahun dengan pertimbangan dampak lingkungan dan miliaran dolar investasi.

    Sumber potensial lain berasal dari Greenland, dengan kondisi cuacan ekstrem. AS dan UE telah menandatangani kesepakatan kerja sama, dan pada 2023, Proyek Tanbreez di selatan Greenland dinilai sebagai proyek logam tanah jarang paling unggul oleh penyedia data industri pertambangan Mining Intelligence, dengan perkiraan 28,2 juta ton.

    Namun sampai pasokan logam tanah jarang alternatif meningkat secara signifikan, Cina akan terus menggunakan sumber daya kritis ini sebagai senjata geopolitik yang kuat, menahan industri dan negara di seluruh dunia dalam cengkeramannya.

    Wbbeke dari Sinolytics skeptis apakah negara lain akan pernah menantang cengkeraman Cina atas logam tanah jarang karena keunggulan ekonomi yang dimiliki pemimpin pasar tersebut.

    “Begitu Cina mencabut kontrol ekspor, harga akan turun, dan situasi pasokan akan membaik. Tidak ada yang akan membicarakan [ketergantungan berlebihan pada Cina] lagi karena kemudian semuanya akan bergantung harga,” kata Wbbeke kepada DW. “Tambang dan pabrik pemurnian non-Cina harus bersaing dengan harga tersebut dan sepertinya mereka tidak bisa.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizky Nugraha

    Tonton juga video “Taman Jodoh di China, Bisa Promosi Pakai CV” di sini:

    (ita/ita)

  • 40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    40 Nama Calon Pahlawan Nasional Ditetapkan Sebelum 10 November, Ada Soeharto hingga Jenderal M Jusuf dari Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini akan ditetapkan sebelum peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, sebanyak 40 nama calon penerima gelar yang diajukan oleh Kementerian Sosial saat ini tengah dalam tahap akhir.

    Diungkapkan Fadli, pembahasan kini telah dilakukan oleh Tim Dewan Gelar.

    Adapun sidang penentuan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/10/2025) ini.

    “Sebelum Hari Pahlawan di tanggal 10 November, kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada Presiden,” ujar Fadli, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

    “Jumlah 40 nama itu merupakan rekomendasi dari kami, tapi selanjutnya tetap bergantung dari hak prerogatif Presiden,” tambahnya.

    Fadli menuturkan, setelah sidang rampung, hasil rekomendasi akan segera diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan keputusan final.

    Ia menyebut proses ini merupakan bagian dari penghargaan negara terhadap jasa tokoh-tokoh yang dinilai berkontribusi besar bagi bangsa dan negara.

    “Setelah keputusan Dewan Gelar diambil, kami akan langsung melapor ke Presiden,” sebutnya.

    “Beliau yang nanti akan menilai dan memutuskan siapa saja yang layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerangkan bahwa daftar nama yang diajukan telah melalui proses seleksi ketat.

    Telah dilakukan pengkajian mendalam selama bertahun-tahun oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

  • Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

    Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

    “Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

    Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

  • Golkar sambut baik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional

    Golkar sambut baik usulan Soeharto jadi pahlawan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyambut baik langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, termasuk di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto.

    Sarmuji menilai perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan hal yang wajar dan bahkan sehat bagi kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya meniadakan fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto bagi bangsa Indonesia.

    “Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Legislator asal Jawa Timur yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai generasi muda saat ini mungkin tidak dapat membayangkan kondisi ekonomi Indonesia sebelum Soeharto memimpin.

    “Dari kisah orang tua kami dan catatan sejarah, kondisi saat itu sangat berat, banyak rakyat yang kesulitan memperoleh pangan,” ujarnya.

    Sarmuji menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam waktu relatif singkat, terutama di bidang ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Harto, situasi itu berubah drastis. Indonesia bukan hanya keluar dari krisis pangan, tetapi juga sempat mencapai swasembada yang membanggakan,” kata Sarmuji.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Partai Golkar sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Ia mengutip keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Bali pada 2016, yang secara resmi merekomendasikan hal tersebut.

    Sarmuji berharap usulan Kementerian Sosial kali ini dapat melanjutkan semangat tersebut dan menempatkan Soeharto sebagai bagian penting dari perjalanan bangsa yang patut diapresiasi secara objektif dan berimbang.

    “Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya, dan tokoh-tokoh yang mengubah arah sejarahnya. Pengakuan negara terhadap jasa Pak Harto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata,” tutur Sarmuji.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk Marsinah. Selain mereka, muncul pula nama-nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial. Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sepekan Tak Ditemukan, Pencarian Kapal Ambulans Hilang Kontak di Selat Makassar Dihentikan

    Sepekan Tak Ditemukan, Pencarian Kapal Ambulans Hilang Kontak di Selat Makassar Dihentikan

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah 7 hari melakukan pencarian, operasi pencarian kapal ambulans yang hilang kontak di perairan Selat Makassar, Kabupaten Pangkep, resmi dihentikan. Keputusan ini diambil setelah tim gabungan Basarnas Makassar dan unsur potensi SAR tidak menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun tiga penumpangnya.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, mengatakan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Basarnas.

    “Operasi SAR kapal ambulans ini telah dilaksanakan selama tujuh hari dengan menggunakan KN SAR Kamajaya yang membawa ABK, rescuer, dan potensi SAR. Hingga hari ketujuh, kami belum menemukan tanda-tanda keberadaan kapal maupun penumpangnya,” kata Arif, Selasa (21/10/2025) petang.

    Arif menjelaskan, keputusan penghentian operasi didasarkan pada hasil pencarian yang telah dilakukan secara intensif di seluruh area yang diprediksi menjadi jalur pelayaran kapal tersebut.

    “Kami telah menyisir jalur yang direkomendasikan oleh aplikasi SAR Map dan jalur yang kemungkinan besar dilewati kapal ambulans, namun hasilnya nihil,” katanya.

    Meski demikian, Arif menegaskan bahwa jika di kemudian hari muncul informasi baru terkait keberadaan kapal atau korban, Basarnas siap membuka kembali operasi pencarian.

    “Operasi ini kami tutup sementara, namun apabila ada laporan atau temuan baru di lapangan, operasi akan segera kami aktifkan kembali,” tegasnya.

     

  • Cemburu Lihat Chat Pria Lain, Suami Bunuh Istri dan Rekayasa Kematian Seolah Gantung Diri

    Cemburu Lihat Chat Pria Lain, Suami Bunuh Istri dan Rekayasa Kematian Seolah Gantung Diri

    Liputan6.com, Jakarta Warga Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, digegerkan kematian tragis seorang ibu rumah tangga, Sri Yulianti, Sabtu (18/10/2025). Sri ditemukan tak bernyawa dengan selang terlilit di lehernya. Seolah mengakhiri hidupnya sendiri. 

    Suami Sri Yulianti, Yusdin menjadi orang yang pertama melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar. Dia bersandiwara seolah kejadian itu murni bunuh diri. Padahal dialah yang telah membunuh istrinya secara sadis.

    Warga sekitar dan keluarga korban mulanya percaya kalau Sri Yulianti bunuh diri. Namun hasil olah TKP dan penyelidikan yang dilakukan polisi berkata lain. Polisi curiga Sri Yulianti dibunuh. Berdasar hasil visum, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik di tubuh korban.

    “Hasil visum menunjukkan luka memar dan benturan keras di kepala, tanda-tanda jelas bahwa korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal,” kata Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto, Selasa (21/10/2025).

    Satuan Reserse Kriminal Polres Enrekang melakukan penyelidikan mendalam. Termasuk memeriksa Yusdin, suami korban. Hingga akhirnya dia mengaku perbuatannya. Dia nekat menghabisi nyawa istrinya sendiri.

    “Setelah kami memeriksa beberapa saksi, kami akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan. Kami melakukan gelar perkara, menetapkan YD tersangka, dan menyita barang bukti. Bukti yang menguatkan antara lain keterangan saksi dan hasil visum et repertum terhadap korban,” jelas Hari.

  • Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo Nasional 21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo Nasional 21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah nama tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Penyerahan nama ini akan dilakukan setelah Tim Dewan Gelar menyelesaikan sidang penentuan yang membahas 40 nama calon pahlawan yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti dari kami yang akan merekomendasikan, tetapi ujungnya tergantung juga pada hak prerogatif dari Presiden,” ujar Fadli Zon, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    Fadli mengatakan, proses penentuan ini memang berasal dari usulan, lalu melalui proses sidang oleh Tim Dewan Gelar sebelum diserahkan kepada Prabowo.
    Ia menyebutkan, 40 nama yang diserahkan sudah memenuhi syarat.
    Namun, keputusan tetap berada di tangan Kepala Negara.
    “Biasa Presiden memilih dalam jumlah yang terbatas. Kalau kelayakan, semuanya sudah layak, tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar,” tutur dia.
    Fadli mengatakan, tidak ada tenggat waktu dalam proses pencalonan ini.
    Namun, ia berharap akan selesai tepat pada Hari Pahlawan.
    “Tergantung nanti karena satu per satu nama akan kami bahas, 40-40-nya akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan, hari pahlawan tanggal 10 November,” beber dia.
    Diketahui, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Kendati demikian, Gus Ipul tidak merincikan daftar nama-nama usulan Pahlawan Nasional tersebut.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
    Setelah hasil pembahasan di tingkat daerah ditandatangani bupati atau wali kota, maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.
    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GD. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.
    Selain Marsinah, Soeharto, dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah Siap Huni di Makassar, Bisa Dapat Potongan Harga hingga Ratusan Juta

    Rumah Siap Huni di Makassar, Bisa Dapat Potongan Harga hingga Ratusan Juta

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sedang mencari rumah yang siap huni di Makassar yang lokasinya strategis, nyaman, modern, dan punya nilai investasi tinggi? CitraLand Tallasa City menyediakannya untuk Anda.

    Rumah Tipe Aquamarine Lux adalah pilihan terbaik untuk Anda. Hadir dengan desain mewah dan modern, serta penataan ruangan yang fungsional untuk menunjang kenyamanan hidup.

    Keistimewaan dari tipe Aquamarine Lux ini adalah terdapat taman belakang yang sangat luas, yang dapat difungsikan menjadi tempat bersantai maupun tempat berolahraga. Apalagi jika melakukan pembelian dalam bulan ini, Anda bisa mendapatkan free gazebo dan taman.

    Selain itu, taman belakang yang luas dapat dibangun menjadi ruangan baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.

    Tipe Aquamarine Lux memiliki 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Sangat cocok untuk Anda yang memiliki keluarga besar. Dilengkapi dengan balkon di kamar utama yang bisa dijadikan tempat untuk bersantai.

    Tidak hanya menjamin kenyamanan Anda ketika berada di rumah, tetapi kawasan CitraLand Tallasa City juga menjamin kenyamanan hidup Anda bersama keluarga. Akses one gate system, security & CCTV 24 jam, serta kawasan yang hijau dan teduh.

    Selain bisa segera huni, jika membeli tipe Aquamarine Lux juga akan mendapatkan potongan harga hingga 200 Juta-an. Sungguh menguntungkan, bukan?

    Hanya tersisa 2 unit, jangan sampai menyesal karena kehabisan. (fajar)