Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Perbaikan JPO Polda-Senen yang Rusak karena Demo Selesai November 2025

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut pekerjaan perbaikan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang rusak imbas kericuhan saat aksi demonstrasi massal pada akhir Agustus 2025 lalu. Ditargetkan perbaikan tersebut rampung pada November 2025.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan pekerjaan perbaikan bangunan dan fasilitas umum yang rusak ringan dan sedang ditargetkan rampung pada di tahun ini. Hal ini termasuk dengan perbaikan JPO.

    Setidaknya terdapat dua JPO di kawasan Jakarta yang terdampak paling parah. Kedua JPO itu antara lain JPO Halte TransJakarta Pasar Senen di Jakarta Pusat, dan JPO Halte TransJakarta Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan.

    “Yang selesai tahun ini, harus selesai di Desember 2025, yang bisa kita perbaikan ringan. Kalau JPO on progress, akan selesai, di November ini (2025) harus selesai,” kata Dewi, ditemui di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut Dewi, proses perbaikan elevator atau lift merupakan tahapan yang paling lama. Sebab, pemesanan lift harus disertai dengan pembuatan rumah lift yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

    Untuk perbaikan kedua JPO ini, Dewi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 3,5 miliar. Pemesanan lift juga menjadi salah satu hal yang menelan biaya paling besar.

    Tidak hanya JPO Jakarta, bangunan dengan kerusakan ringan lainnya juga ditargetkan rampung di tahun ini. Bangunan itu antara lain sebagian kecil kantor di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur yang penanganannya hanya dalam bentuk renovasi.

    “Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa renovasi, ada yang bisa rekonstruksi, ternyata turun banyak (estimasi anggaran perbaikannya),” ujarnya.

    Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Diperkirakan pekerjaan perbaikan baru bisa rampung pada tahun 2026-2027 mendatang.

    “Sebagian besar kalau yang gedung itu nanti kita harus rekonstruksi ulang, karena strukturnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk kita renovasi. (Bangunan di) Makassar 2026-2027 (rampung), itu untuk yang bangunan sekretariatnya (rusak berat). Tetapi kalau bangunan yang di DPRD provinsinya itu renovasi,” ujar Dewi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk membantu perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang rusak akibat demo massal pekan lalu. Perbaikan tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar Rp 19 miliar termasuk untuk perbaikan lift.

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenaan untuk yang JPO di Senen dan juga JPU di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat,” kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Tonton juga video “Walkot Tangerang Cek JPO Rusak di Daan Mogot: Tak Boleh Tunggu Korban” di sini:

    (shc/fdl)

  • Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, KPK Limpahkan Berkas ke PN Kendari

    Kasus Proyek RSUD Kolaka Timur, KPK Limpahkan Berkas ke PN Kendari

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari, terkait kasus suap proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur (Koltim)

    Pelimpahan berkas menandakan perkara siap disidangkan. Dua orang yang disidang adalah Arif Rahman dan Deddy Karnady yang telah dipindahkan ke Rutan Kelas IIA Kendari. Mereka diduga memberikan suap kepada Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

    “Karena proses pelimpahan surat dakwaan dan berkas perkara Terdakwa Arif Rahman dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Kendari rampung, hari ini (27/10), telah selesai dilaksanakan proses pemindahan tempat penahanan dari kedua Terdakwa tersebut ke Rutan Kelas IIA Kendari,” kata Jaksa KPK Muhammad Albar Hanafi dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Albar menyampaikan, berdasarkan informasi SIPP PN Kendari, sidang perdana pembacaan surat dakwaan dilakukan pada Rabu (29/10/2025) di Pengadilan Tipikor pada PN Kendari pukul 09.00 Wita dan para Terdakwa akan dihadirkan langsung di ruang sidang. 

    Selama proses pemindahan dari Jakarta ke Kendari, terdakwa dikawal ketat oleh Tim Jaksa dan pengawal internal KPK. Setibanya di Kendari, terdakwa dijemput menggunakan mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri Kendari sekaligus pengawalan dari personil Kejari dan Brimob Polda Sulawesi Tenggara. 

    “Koordinasi intensif dengan pihak Kejari Kendari maupun Polda Sulawesi Tenggara turut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran selama proses persidangan,” ucapnya. 

    Kasus Suap di Kolaka Timur

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Kolaka Timur mendapatkan nilai proyek sebesar Rp126,3 miliar dari total anggaran alokasi Kemenkes atau Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 senilai Rp4,5 triliun untuk program peningkatan kualitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D menjadi tipe C.

    KPK mendeteksi adanya tindak pidana korupsi dan menggelar OTT di tiga wilayah yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

    Di Sulawesi Tenggara tepatnya di Kendari menangkap 4 orang yaitu Ageng Dermanto selaku PPK Proyek Pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Harry Ilmar pejabat PPTK proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Nova Ashtreea pihak swasta dari staf PT PCP, dan Danny Adirekson Kasubbag TU Pemkab Kolaka Timur.

    Sedangkan di Jakarta, KPK menangkap Andi Lukman Hakim PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, Deddy Karnady pihak PT PCP, Nugoroho Budiharto pihak swasta PT PA, Arif Rahman-Aswin-Cahyana selaku KSO PT PCP.

    “Saudara ABZ [Abdul Azis] bersama GPA [Gusti Putu Artana] selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, DA, dan selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim, menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT. PCP memenangkan lelang Pembangunan RSUD Kelas C Kab. Koltim, yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim,” kata Asep saat konferensi pers, Sabtu (9/8/2025).

    Asep menceritakan pada bulan Maret 2025, Ageng Dermanto menandatangani kontrak kerja pembangunan RSUD dengan PT PCP sebesar Rp126,3 miliar.

    Di bulan April 2025, Ageng Dermanto memberikan Rp30 juta kepada Andi Lukman di Bogor. Di sisi lain, sepanjang bulan Mei-Juni, Dedy Karnady menarik sekitar Rp2,09 miliar yang kemudian menyerahkan Rp500 juta kepada Ageng Demanto di lokasi pembangunan RSUD Kolaka Timur.

    Asep menjelaskan pada pertemuan itu, Deddy menyampaikan permintaan Ageng kepada PT PCP terkait komitmen fee sebesar 8%.

    Lalu, Deddy menarik cek Rp1,6 miliar pada bulan Agustus untuk diserahkan kepada Ageng dan Ageng menyerahkan kepada Yasin selaku staf dari Abdul AzAzis.

    Tak hanya itu, Deddy kembali memberikan Rp200 juta kepada Ageng. Sedangkan PT PCP juga melakukan pencarian cek Rp3,3 miliar.

    “Tim KPK kemudian menangkap Sdr. AGD [Ageng Dermanto] dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp200 juta, yang diterimanya sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8% atau sekitar Rp9 miliar, dari nilai proyek pembangunan RSUD Kab. Koltim sebesar Rp126,3 miliar,” terang Asep.

    Setelah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan dua alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Abdul Azis, Andi Lukman, Ageng Dermanto, Deddy Karnady, dan Arif Rahman.

  • Korupsi Kredit Bank BUMN, Tersangka di Sulsel Bertambah

    Korupsi Kredit Bank BUMN, Tersangka di Sulsel Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menetapkan dan menahan seorang tersangka baru yakni perempuan dengan inisial KK atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian kredit atau pinjaman pada salah satu bank BUMN di Kabupaten Bulukumba periode 2021-2023.

    “Penyidik telah melakukan penahanan terhadap Tersangka KK selama 20 hari, terhitung 25 Oktober sampai 13 November 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota Makassar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi dikutip dari Antara, Senin (27/10/2025).

    Soetarmi mengatakan baha dalam kasus ini, KK diduga kuat terlibat bersama tersangka R yang sudah ditahan pada 24 Oktober 2025 serta tersangka HA diduga selaku pemrakasa kasus tersebut juga telah ditahan pada 2 September 2025.

    “Untuk modus operandi dilakukan tersangka dengan sengaja menggunakan identitas (nama dan usaha nasabah). Hasil pencairan kreditnya kemudian digunakan sebagian atau seluruhnya oleh ketiga tersangka ini KK, R, dan HA,” tutur Soetarmi

    Selain itu, para tersangka tidak melakukan penyetoran atas pelunasan dan atau angsuran pembayaran nasabah ke bank BUMN Bulukumba, sehingga pembayaran tersebut tidak masuk ke dalam sistem bank. Uang itu digunakan dan dinikmati para tersangka untuk kepentingan pribadi.

    Dari perbuatan para tersangka ini telah menyalahgunakan pembayaran uang angsuran kredit, pelunasan kredit, maupun hasil pencairan kredit nasabah di bank BUMN di Kabupaten Bulukumba sejak 2021-2023.

    “Akibat perbuatan para tersangka, bank BUMN di Kabupaten Bulukumba mengalami kerugian sebesar Rp3,86 miliar lebih,” ucap Soetarmi menyebutkan.

    Para tersangka melanggar ketentuan pidana primair dan subsidair pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

    Soetarmi menegaskan, tim penyidik akan terus mendalami dan mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain. Ia menghimbau kepada para saksi untuk kooperatif hadir menjalani pemeriksaan serta tidak melakukan upaya merintangi, menghilangkan, atau merusak alat bukti.

    “Tim Penyidik segera melakukan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penggeledahan, pemblokiran dan penelusuran uang dan aset guna percepatan pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” paparnya menekankan.  

  • Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Mahfud MD: Soeharto secara yuridis penuhi syarat diusulkan pahlawan

    Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Mahfud MD menilai Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto secara yuridis memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

    “Kalau secara yuridis formal kan memenuhi syarat,” kata Mahfud MD di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu.

    Menurut Mahfud, secara prinsip, semua mantan presiden semestinya tidak perlu lagi melalui proses penelitian ulang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

    Dia berpendapat bahwa posisi sebagai presiden sudah menjadi bukti bahwa tokoh tersebut memenuhi kriteria kepahlawanan dari sisi hukum.

    “Saya pernah usul dulu, semua mantan presiden enggak usah lagi pakai persyaratan untuk diteliti ulang dan sebagainya. Sudah jadi presiden itu kan sudah pasti memenuhi syarat ya, untuk jadi pahlawan. Tapi silakan saja kan masyarakat juga yang nanti menilai,” ujar pakar hukum tata negara itu.

    Mahfud menegaskan bahwa penilaian terhadap aspek sosial dan politik dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional tetap menjadi ranah masyarakat untuk menilai dan tim kajian pemerintah.

    “Kalau aturan-aturannya memang memenuhi syarat, tapi politisnya bagaimana, ya sosiopolitisnya kan masyarakat yang menilai,” kata dia.

    Berdasarkan pengalamannya, Mahfud menyebut proses seleksi pengusulan gelar pahlawan nasional dilakukan oleh tim khusus di Kementerian Sosial dan dikoordinasikan bersama Menkopolhukam.

    “Nanti diseleksi dalam sebuah tim khusus yang dipimpin oleh Menkopolkam kalau sekarang. Dulu begitu (saat) saya jadi Menkopolhukam lima tahun, nunggu dari Kementerian Sosial dan departemen lain siapa yang mau diusulkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, sebanyak 40 tokoh diusulkan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan daftar usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.

    Dalam daftar itu, terdapat sejumlah nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Soeharto, Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta aktivis buruh asal Nganjuk, Marsinah.

    Selain mereka, muncul pula nama tokoh agama dan daerah seperti Syaikhona Muhammad Kholil dari Madura, Bisri Syansuri, Muhammad Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan M. Jusuf dari Sulawesi Selatan dan Ali Sadikin dari Jakarta.

    Usulan ini berasal dari masyarakat melalui tim kajian daerah (TP2GD), lalu disaring dan dikaji oleh tim pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial.

    Setelah melalui proses panjang yang melibatkan kajian ilmiah dan seminar, nama-nama tersebut diajukan kepada Dewan Gelar untuk dinilai lebih lanjut.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nova Arianto Umumkan 21 Nama untuk Piala Dunia U-17 2025, Satu Penyerang PSM Dibawah

    Nova Arianto Umumkan 21 Nama untuk Piala Dunia U-17 2025, Satu Penyerang PSM Dibawah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Timnas Indonesia U-17 saat ini memasuki masa-masa persiapan menuju ajang Piala Dunia U-17 2025.

    Jelang berlaga di ajang tersebut, pelatih Nova Arianto mengumumkan 21 pemain yang dibawah untuk berlaga di ajang ini.

    Adapun untuk ajang Piala Dunia U-17 2025 ini akan berlangsung di Qatar.

    Untuk 21 pemain yang dipanggil ini, Pelatih Nova Arianto masih mengandalkan skuad yang membawa tim ini melangkah jauh.

    Selain itu, ada beberapa nama tambahan baru yang dibawah untuk berlaga di Qatar ini.

    Dari 21 nama yang dipanggil mantan asisten Shin Tae Yong itu ada satu nama pemain muda PSM Makassar.

    Pemain yang dimaksud berposisi sebagai penyerang yaitu Dimas Adi Prasetyo.

    Adapun untuk ajang Piala Dunia U-17 2025 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia dengan seluruh laga fase grup dimainkan di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar. 

    Berikut 21 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 Qatar 2025: 

Penjaga gawang: Rendy Razzaqu (Madura United FC), Dafa Al Gasemi (Dewa United FC), Mike Rajasa Hoppenbrouwers (FC Utrecht)

Bek: Dafa Zaidan (Borneo FC), Ida Bagus Putu Cahya (Bali United), I Putu Panji Apriawan (Bali United), Mathew Baker (Melbourne FC), Eizar Tanjung (Sidney FC), Lucas Lee (Ballistic United SC), Fabio Azkairawan (Persija Jakarta), Ilham Romadhona (Borneo FC), Muhammad Al Gazani (Persija Jakarta), Azizu Milanesta (Asiana Soccer School)

Gelandang: Evandra Florasta (Bhayangkara Presisis FC), Muhammad Zahaby Gholy (Persija Jakarta), Nazriel Alfaro (Persib Bandung), Rafi Rasyiq (Semen Padang FC)

Penyerang: Mierza Firjatullah (Persik Kediri), Fadly Alberto Hengga (Bhayangkara Presisi FC), Dimas Adi Prasetyo (PSM Makassar), Fandi Ahmad Muzaki (Persija Jakarta)

  • Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Menteri Fadli Zon Buka-bukaan soal Progres Penyusunan Buku Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memaparkan progres penulisan buku sejarah Indonesia hingga saat ini. Menurutnya, penulisan buku sejarah Indonesia terbaru masih dalam proses penyuntingan atau editing. 

    “Menurut laporan dari tim sekarang ini adalah proses editing. Jadi menulis adalah satu hal, mengedit itu satu hal yang lain,” katanya dalam acara diskusi bersama awak media di Jakarta pada Jumat malam (24/10/2025). 

    Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku belum melihat wujud buku sejarah Indonesia yang direncanakan meliputi 10 sampai 11 jilid itu.

    Hal itu terjadi lantaran ahli yang menjadi tim penyusun buku sejarah Indonesia belum memberi bocoran draf kepada pihak Kementerian Kebudayaan. 

    “Saya belum pernah lihat bukunya, satu paragraf pun saya tidak lihat. Belum lihat, karena mereka belum menyerahkan. Karena ini memang mereka bekerja secara independen berdasarkan keahliannya, kepakarannya. Jadi saya sendiri belum lihat,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan penulisan buku sejarah Indonesia semula ditargetkan selesai pada Agustus 2025 agar bisa menjadi hadiah ulang tahun ke-80 RI.

    Meski telah selesai ditulis pada Agustus 2025, dia menuturkan proses penyuntingan atau editing ternyata masih harus dikerjakan. ​​​​​​​

    Fadli berharap proses pembuatan buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui bisa selesai Desember 2025.

    “Mudah-mudahan nanti buku ini sudah siap pada tanggal 14 Desember, yaitu bertepatan dengan Hari Sejarah,” ungkapnya. 

    Kementerian Kebudayaan melibatkan 112 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam penulisan buku sejarah Indonesia.

    Naskah buku sejarah Indonesia yang telah diperbarui sudah melalui uji publik di Universitas Indonesia pada 25 Juli, Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Juli, Universitas Negeri Padang pada 31 Juli, dan Universitas Negeri Makassar pada 4 Agustus.

    Naskah buku sejarah Indonesia tersebut mencakup temuan dan hasil penelitian baru tentang sejarah Indonesia.​​​​​​​ Fadli mengatakan bahwa pemerintah perlu menulis buku sejarah dari perspektif Indonesia yang tidak berdasarkan perspektif pemerintah kolonial.

  • Gandrung Sewu Banyuwangi: 13 Tahun Menari di Panggung Kolosal yang Kian Memukau

    Gandrung Sewu Banyuwangi: 13 Tahun Menari di Panggung Kolosal yang Kian Memukau

    Gandrung Sewu kali ini diikuti oleh 1.400 penari yang terdiri 1.200 penari berasal dari Banyuwangi termasuk para Kepala Desa yang ikut tampil sebagai Paju Gandrung, ditambah 200 para penari diaspora dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Situbondo, Malang, Jakarta, Sumsel, Sulawesi Selatan hingga Papua dan Amerika.

    Gandrung dari berbagai usia, mulai 4 tahun hingga mahasiswa membawakan koreografi yang apik. Mengenakan pakaian dan selendang merah, mereka menampilkan berbagai formasi. Mulai dari bunga, GS 2025, hingga formasi apik lainnya.

    Tampak pula gandrung cilik usia 4 tahun menari dengan ceria memadukan gerakan tari Gandrung dengan gerakan velocity yang lagi nge-trend. Membuat para penonton sontak memanggil mereka “Gandrung Velocity”.

    “Ini bukti semangat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga warisan budaya dengan cara kontemporer. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua yang berpartisipasi,” ujar Ipuk.

    Suasana haru dan bahagia menyeruak saat para penari menyelesaikan pertunjukan Gandrung Sewu. Kerja keras menjalani latihan selama tiga bulan terbayar dengan meriahnya sambutan ribuan penonton.

    “Alhamdulillah pertunjukannya selesai. Kami terharu dan bahagia karena kerja keras dan kebersamaan selama menjalani bersama teman teman mendapatkan sambutan yang meriah,” kata Diaz, salah satu penari yang merupakan mahasiswi semester pertama Kampus ISI Banyuwangi.

    Gandrung Sewu kali ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widianti, Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara Erwita Dianti, Pimpinan Pemeriksa Keuangan VII BPK RI Slamet Edy Purnomo, Kepala BKSDN Yusharto Hontoyungo, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid. Juga dihadiri perwakilan Kementrian dan lembaga di antaranya LKPP RI, Kemendes RI, Kemen PU, Kementan, Kemendikbuddasmen, Kemenkop, Kemendagri dan lainnya.

  • Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”

    Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Muzani: MPR Periode Lalu Sudah Nyatakan “Clear”
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut bahwa MPR periode 2019-2024 sudah menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto bersih.
    Oleh karena itu, menurut Muzani, seharusnya tidak ada masalah dari diusulkannya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
    “MPR kan pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan
    clear
    , dalam arti sudah menjalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR,” kata Muzani di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Diketahui, MPR periode 2019-2024 mencabut nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
    Namun, Muzani mengatakan, dia sepenuhnya menyerahkan pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
    Menurut dia, Presiden memiliki pertimbangan dan pandangan yang matang terhadap tokoh-tokoh yang akan diberi gelar pahlawan, sesuai peran dan masa baktinya ketika mengabdi kepada bangsa dan negara.
    “Saya kira tunggu bagaimana keputusan Presiden untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dipilih,” katanya.
    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional ke Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Salah satunya aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
    Selain Marsinah, ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.
    Sejumlah tokoh masyarakat lain juga masuk dalam 40 nama itu, di antaranya ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta mantan Gubernur Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.
    Namun, pengusulan nama Soeharto kembali menuai pro dan kontra. Usulan itu secara tegas ditolak para pegiat HAM, aktivis, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Merespons polemik tersebut, Menteri Kebudayaan (Menbud) selaku Ketua Dewan GTK, Fadli Zon menyebut bahwa semua nama yang diusulkan dari Kemensos sudah memenuhi kriteria.
    “Semua yang diusulkan dari Kementerian Sosial itu secara kriteria sudah memenuhi syarat semua, secara kriteria,” ujar Fadli di Kawasan Senayan, Jakarta pada 24 Oktober 2025.
    Namun, menurut dia, Dewan GTK akan melakukan pembahasan lanjutan sebelum menyerahkan sejumlah nama ke Presiden RI Prabowo Subianto.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok! Belanja Ayam Broiler Murah Meriah di Transmart Full Day Sale

    Besok! Belanja Ayam Broiler Murah Meriah di Transmart Full Day Sale

    Jakarta, CNBC Indonesia- Transmart kembali menggelar diskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale pada Minggu, 26 Oktober 2025. Bukan hanya di Jakarta, Transmart Full Day Sale juga digelar di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

    Diskon besar-besaran dari Transmart berlaku bagi para pelanggan yang menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, kartu kredit Bank Syariah Indonesia, dan kartu kredit Bank Mandiri.

    Dalam program ini, para pengunjung bisa mendapatkan diskon besar-besaran untuk sejumlah produk. Salah satunya adalah daging ayam broiler.

    Berikut harga ayam broiler per ekor di Transmart Full Day Sale untuk setiap wilayah:

    -Makassar Rp 31.500

    -Jabodetabek Rp 29.520

    -Jawa Timur Rp 27.920

    -Jawa Tengah Rp 30.800

    -Jawa Barat Rp 31.920

    -Padang Rp 29.520

    -Palembang Rp 28.720

    -Lampung Rp 27.600

    -Pangkal Pinang Rp 28.720

    -Medan Rp 34.320

    -Denpasar Rp 33.600

    -Balikpapan Rp 29.200

    Adapun diskon tersebut juga berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga barang-barang elektronik.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS Regional 25 Oktober 2025

    Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS Regional 25 Oktober 2025

    Trans Sulawesi Lumpuh, Warga Lokal Aksi Blokade Jalan, Protes PT BMS
    Tim Redaksi
    LUWU, KOMPAS.com
    – Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memblokade Jalan TransSulawesi, Sabtu (25/10/2025) sore.  
    Blokade dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap proses rekrutmen tenaga kerja di industri smelter nikel PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) yang dinilai tidak berpihak kepada warga lokal.
    Menurut warga, mayoritas pelamar asal Kecamatan Bua tidak lolos seleksi administrasi. Bahkan, sejumlah karyawan lama yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut justru terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
    Kepala Desa Padang Kalua, Umi mengatakan, warga merasa terpanggil untuk menyuarakan hak mereka yang selama ini diabaikan oleh pihak manajemen perusahaan.
    “Hari ini kami merasa terpanggil untuk turun ke jalan meneriakkan hak-hak rakyat yang sudah diabaikan oleh manajemen PT BMS. Harapan kami, aksi ini bisa menjadi teguran agar mereka membuka proses rekrutmen secara transparan,” kata Umi di lokasi aksi, Sabtu sore.
    Umi menyebutkan, pihak perusahaan baru-baru ini melakukan pemutusan kontrak terhadap lebih dari 400 tenaga kerja, yang sebagian besar adalah warga lokal.
    “Pemutusan kontrak terhadap ratusan tenaga kerja ini jelas menambah angka pengangguran baru di Luwu.”
    “Kami berharap karyawan yang sudah di-PHK bisa kembali dipekerjakan di pabrik dua yang baru saja beroperasi,” ucap dia.
    Ia juga menyoroti kebijakan perusahaan yang dinilai tidak konsisten. “Yang menjadi dilematis sekarang, ketika mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, mereka juga membuka lowongan kerja baru.”
    “Padahal seharusnya mereka bisa mengakomodasi masyarakat yang sudah lama bekerja di dalam, mulai dari konstruksi hingga proses pembangunan pabrik. Ini yang membuat masyarakat merasa sangat kecewa,” ujar dia.
    Dalam aksi itu, warga menutup jalan dengan membakar ban bekas dan berorasi di tengah jalan. Aksi berlangsung beberapa jam dan menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi lumpuh total.
    Petugas dari Polres Luwu turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas.
    Umi mengatakan, warga akan melanjutkan aksiserupa  pada Senin (27/10/2025) mendatang di area depan pabrik PT BMS jika tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan.
    “Kami berharap pihak perusahaan segera duduk bersama dengan perwakilan masyarakat agar ada solusi yang adil bagi tenaga kerja lokal,” tegas dia.
    Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT BMS belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga dan aksi blokade jalan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.