Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Menurut BMKG, pada skala global, indikator Dipole Mode Index (DMI) saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar −1.27, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut.

    Faktor lain, menurut dia, di antaranya terpantau Madden-Jullian Oscillation (MJO) di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektifitas di wilayah tersebut.

    “Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Samudra Hindia barat daya Banten hingga selatan NTB dan Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua,” papar BMKG.

    BMKG menjelaskan, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah Sirkulasi Siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Teluk Thailand, di Laut Natuna, dari Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari perairan utara Maluku Utara hingga Laut Seram.

    “Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua pegunungan hingga Papua Barat Daya,” terang BMKG.

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

    Sementara itu, labilitas atmosfer lokal yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan sebagian besar Kep.Papua.

     

  • Pemkot Makassar Minta Daikin Berkontribusi dalam Pembinaan Tenaga Kerja Lokal

    Pemkot Makassar Minta Daikin Berkontribusi dalam Pembinaan Tenaga Kerja Lokal

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meminta Daikin berkontribusi dalam pembinaan tenaga kerja lokal. Itu diungkapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

    Itu diungkapkan saat seminar yang digelar Daikin Indonesia berlangsung di Hotel Four Points Makassar, Jalan Andi Djemma, Selasa (28/10/2025).

    “Kami mengajak Daikin untuk bersinergi dalam program-program. Seperti pembinaan tenaga kerja lokal, atau kegiatan tanggung jawab sosial lainnya,” kata Munafri dalam sambutannya yang
    Dibacakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Makassar, Nurhidayat Sukardin.

    Munafri berterima kasih kepada Daikin, karena menggelar seminar di Makassar. Menurutnya, itu bernilai positif bagi masyarakat Makassar.

    “Menunjukkan komitmen Daikin dalam menghadirkan solusi teknologi yang bermanfaat,” ujarnya.

    Di sisi lain, sebagai pelaku ekonmi, Munafri mengajak Daikin untuk tak ragu berinvestasi i Indonesia.

    “Relasi investrasi Rp33 triliun pada semester 1 2025 ini. Tentunya ini jadi modal untuk bergerak sama, membuka lapangan kerja bagi warga Makassar dan kabupaten penyangga lainnya,” terangnya.

    Sementara itu, Branch Head Makassar Aditya Prasetya mengatakan seminar tersebut ketiga kalinya digelar. Sebelumnya di Surabaya dan Bali.

    “Acara kami ini bukan hanya dilakukan di area Makassar saja. Ini acara ketiga,” terangnya.

    Selama ini, dia mengatakan Daikin hanya disebut sebagai merk AC. Sepintas, itu tidak salah, tapi dia menegaskan bahwa Daikin pada dasarnya memberi solusi.

    “Jadi kami hadir di Makassar untuk memberikan bapak ibu solusi. Khususnya green building,” ucapnya.
    (Arya/Fajar)

  • JLM & SSU Amankan Jalur Serat Optik Barat-Timur RI & Batam-Singapura

    JLM & SSU Amankan Jalur Serat Optik Barat-Timur RI & Batam-Singapura

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Jala Lintas Media (JLM) dan PT Super Sistem Ultima (SSU) melakukan penandatanganan dua kesepakatan infrastruktur strategis. Kerja sama ini mencakup Kontrak Komersial Fiber Pair sistem kabel bawah laut Super Sistem Batam Singapore (SSBS), yang menghubungkan Batam-Singapura dan Term Sheet 1 Fiber Pair untuk sistem kabel bawah laut domestik BTI-1 yang membentang dari Batam-Jakarta-Manado dengan titik percabangan (branching) ke Gresik, Makassar, dan Balikpapan.

    Penandatanganan dua kesepakatan ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2025, yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kedua komitmen ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas jaringan, tetapi juga dirancang untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia, memastikan agar lalu lintas data nasional dapat bergerak lebih cepat, aman, dan terkendali, dari dalam negeri hingga ke titik pertukaran data internasional.

    Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PT Jala Lintas Media, Victor Irianto, dan Direktur Utama PT Super Sistem Ultima, Kelvan Firman. Kesepakatan ganda dengan nilai investasi mencapai lebih dari US$ 36 juta ini menegaskan posisi JLM sebagai pemilik kapasitas jalur serat optik bawah laut, baik untuk konektivitas internasional Batam-Singapura maupun tulang punggung trafik data domestik yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Indonesia.

    “Dengan mengambil satu fiber pair penuh di SSBS, JLM memiliki kontrol atas kualitas dan skala kapasitas internasional kami,” ujar Direktur Utama PT Jala Lintas Media Victor Irianto, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Di sisi lain, langkah strategis ini juga memperkuat posisi SSU sebagai penyedia infrastruktur subsea yang berperan sebagai penggerak utama (enabler) pertumbuhan ekosistem dan trafik data nasional.

    Dalam Kontrak Komersial tersebut, JLM resmi mengamankan 1 fiber pair pada sistem SSBS (Super Sistem Batam Singapore). Rute SSBS dirancang untuk menyediakan kapasitas dedicated, latensi rendah, dan jalur langsung Batam-Singapura bagi trafik operator, data center, serta workload AI dan cloud.

    “Permintaan bandwidth pelanggan kami yang termasuk enterprise besar, operator nasional, dan ekosistem data center, sudah bukan pertumbuhan linear lagi, tapi telah berubah menjadi pertumbuhan eksponensial. Dengan SSBS, kami tidak hanya membeli kapasitas, kami juga mengamankan fondasi layanan kami sendiri,” ungkap dia.

    SSBS diposisikan sebagai jalur kritikal Batam-Singapura, dua titik paling penting dalam arsitektur data Indonesia saat ini, di mana Batam merupakan hub strategis nasional, dan Singapura sebagai konsentrasi pusat data regional dan ekosistem cloud tingkat Asia Tenggara.

    Direktur Utama PT Super Sistem Ultima Kelvan Firman menegaskan, SSBS dibangun untuk menjadi rute yang efisien, tangguh, dan low-latency. Dengan komitmen JLM, utilisasi komersial SSBS akan semakin cepat, dan operator Indonesia mendapatkan akses kapasitas yang mereka kendalikan sendiri, bukan sekadar menyewa jalur milik pihak lain.

    Selain konektivitas internasional Batam-Singapura, JLM dan SSU juga menandatangani Term Sheet untuk pengambilan 1 fiber pair pada sistem BTI-1. BTI-1 (Barat-Timur Indonesia) dirancang sebagai sistem kabel bawah laut domestik dengan rute utama Batam-Jakarta-Manado.

    Sistem ini juga mencakup branching unit ke beberapa titik strategis nasional yaitu Gresik, Makassar, dan Balikpapan. BTI-1 diposisikan sebagai tulang punggung data nasional yang menyatukan arus trafik dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Kawasan Timur Indonesia.

    “BTI-1 adalah backbone subsea domestik yang menurut kami akan menjadi penentu daya saing Indonesia secara digital,” kata Victor.

    “Fiber pair yang kami amankan di BTI-1 memberi kami jalur nasional dari barat ke timur, Batam, Jakarta, Manado, sekaligus akses ke node-node penting seperti Makassar, Gresik, dan Balikpapan. Ini langsung menyentuh kebutuhan pelanggan kami di daerah industri, energi, dan pemerintahan,” tambahnya.

    Menurut Kelvan, kesepakatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan industri sudah bergerak dari sekadar bisa terkoneksi menjadi memiliki jalur sendiri yang scalable dan terlindungi.

    “Kesepakatan fiber pair di BTI-1 menegaskan bahwa kebutuhan bukan hanya ‘connect to Singapore’, tapi juga ‘connect Indonesia internally, end-to-end’. BTI-1 dirancang agar kapasitas besar tidak lagi terpusat hanya di Jawa, tapi benar-benar tersebar lintas wilayah,” kata dia.

    Melalui dua perjanjian ini JLM dan SSU menyepakati kerangka kolaborasi yang mencakup pengamanan kapasitas fiber pair untuk konektivitas internasional (Batam-Singapura) dan domestik (Batam-Jakarta-Manado)

    Kemudian integrasi jaringan subsea dengan jaringan terestrial dan metro milik JLM untuk menghadirkan layanan ujung-ke-ujung bagi pelanggan korporasi, operator, dan institusi. Lalu akses dan interkoneksi ke lokasi-lokasi strategis seperti pusat data, hub carrier, kota industri, dan titik-titik energi nasional.

    “Ini bukan sekadar suplai kapasitas. Ini adalah penyelarasan peran. JLM kuat di sisi layanan dan distribusi pelanggan. Kami kuat di infrastruktur subsea. Digabung, kita bicara tentang kedaulatan kapasitas Indonesia baik ke luar negeri maupun antar-pulau,” kata dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Lengkap! Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Setiap Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI telah menerima daftar alokasi kuota dari Kementerian Haji dan Umrah untuk penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, yang totalnya sebanyak 221.000 jemaah.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopan menyampaikan hal tersebut dalam kesimpulan rapat Pembicaraan Pendahuluan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M, Selasa (28/10/2025).  

    “Kuota haji reguler ditetapkan sebanyak 92% atau sebanyak 203.320 jemaah, sedang kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8% atau sebanyak 17.680 jemaah,” tuturnya. 

    Secara perinci, kuota haji reguler terbagi menjadi kuota Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sejumlah 685 pembimbing. 

    Dengan demikian, kuota reguler murni dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 H/2026 M menjadi sejumlah 201.585 jemaah. 

    Adapun, pembagian dan penetapan kuota haji reguler dan kuota haji provinsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya memaparkan alokasi kuota jemaah haji di 34 provinsi. Sementara khusus untuk wilayah Papua, kuotanya digabung menjadi satu, kecuali Papua Barat.

    Secara umum, kuota terbanyak diberikan untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, yang masing-masing sebanyak 42.409, 34.122, dan 29.643 jemaah. 

    Pada tahun ini pula, pemerintah melakukan perencanaan kuota 2026 sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No.14/2025. 

    Alhasil, waktu tunggu Jemaah pada kuota 2026 semuanya rata, yakni 26 tahun. Berbeda dengan 2025 lalu, di mana waktu tunggu Jemaah haji bervariasi, bahkan sampai 47 tahun.

    Sementara total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88.409.365.

    Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada. Dengan demikian, BPIH yang harus dibayarkan Jemaah senilai Rp54,92 juta. 

    Berikut Daftar Kuota Haji 1447 H/2026 M per Provinsi:

    Aceh: 5.426
    Sumatra Utara: 5.913
    Sumatra Barat: 3.928
    Riau: 4.682
    Jambi: 3.276
    Sumatra Selatan: 5.895
    Bengkulu: 1.354
    Lampung: 5.827
    DKI Jakarta: 7.819
    Jawa Barat: 29.643
    Jawa Tengah: 34.122
    D.I. Yogyakarta: 3.748
    Jawa Timur: 42.409
    Bali: 698
    NTB: 5.798
    NTT: 516
    Kalimantan Barat: 1.858
    Kalimantan Tengah: 1.559
    Kalimantan Selatan: 5.187
    Kalimantan Timur: 3.189
    Sulawesi Utara: 402
    Sulawesi Tengah: 1.753
    Sulawesi Selatan: 9.670
    Sulawesi Tenggara: 2.063
    Maluku: 587
    Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan: 933
    Bangka Belitung: 1.077
    Banten: 9.124
    Gorontalo: 608
    Maluku Utara: 785
    Kep. Riau: 1.085
    Sulawesi Barat: 1.450
    Papua Barat dan Papua Barat Daya: 447
    Kalimantan Utara: 489 

  • Pakai Seragam Sekolah, Tiga Pemuda Curi Motor Pekerja Bangunan di Masjid Syekh Yusuf Gowa

    Pakai Seragam Sekolah, Tiga Pemuda Curi Motor Pekerja Bangunan di Masjid Syekh Yusuf Gowa

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga pemuda terekam kamera CCTV melakukan aksi pencurian sepeda motor di Masjid Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mirisnya, ketiga pemuda itu melakukan aksi pencurian mengenakan pakaian sekolah.

    Dalam rekaman video yang diterima Liputan6.com, dua pelajar di antaranya terlihat masih mengenakan seragam putih abu-abu, sementara seorang pelajar lainnya memakai kaus dan celana abu-abu.

    Awalnya, salah satu pelaku tampak memantau area sekitar masjid. Setelah dipastikan aman, ia kemudian memanggil dua temannya untuk beraksi.

    Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik seorang buruh bangunan yang terparkir di area masjid, mereka dengan santai mendorong motor curian itu secara “stut” menggunakan motor yang sebelumnya mereka bawa.

    “Kejadiannya hari Rabu (22/10/2025) sekitar jam 10.35 Wita. Saat itu suasana di sekitar masjid memang sedang sepi, jemaah belum banyak datang,” kata petugas keamanan Masjid Syekh Yusuf, Aris, Senin (27/10/2025).

  • Pedagang di Makassar Bantah Purbaya: Pakaian Impor China yang Matikan Industri Lokal Makassar 28 Oktober 2025

    Pedagang di Makassar Bantah Purbaya: Pakaian Impor China yang Matikan Industri Lokal Makassar 28 Oktober 2025

    Pedagang di Makassar Bantah Purbaya: Pakaian Impor China yang Matikan Industri Lokal
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Sejumlah pedagang pakaian bekas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa keliru karena menganggap impor pakaian bekas mengganggu industri garmen lokal.
    Para pedagang menilai penyebab utama lesunya industri pakaian dalam negeri justru berasal dari maraknya impor pakaian baru dari China dan Thailand, bukan dari usaha thrifting yang mereka jalankan selama bertahun-tahun.
    Salah satu pedagang pakaian bekas di Pasar Cakar Toddopuli, Makassar, Iwan (44), menilai kebijakan pelarangan impor pakaian bekas perlu dikaji ulang.
    Menurutnya, tudingan bahwa thrifting mematikan industri lokal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
    “Kalau dasarnya dianggap merugikan garmen lokal, harus dicek diteliti dulu, ini kebijakan politik. Penyebab utamanya bukan thrifting sebenarnya, yang menyebabkan matinya garmen lokal itu pakaian baru impor dari China, jelas itu banyak masuk ke Indonesia,” ujar Iwan kepada Kompas.com, Senin (27/10/2025).
    Ia mengatakan, pakaian baru impor dari China dan Thailand dijual di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk buatan industri dalam negeri.
    “Coba kita lihat grosir pasar, pakaian baru itu impor dari China dan Thailand itu harga lebih murah daripada barang industri dalam negeri,” tambahnya.
    Meski menolak dianggap sebagai penyebab lesunya industri lokal, Iwan menegaskan tetap akan mematuhi aturan pemerintah jika larangan impor pakaian bekas diberlakukan.
    Namun, ia meminta pemerintah menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang kecil yang telah menggantungkan hidup dari usaha tersebut.
    “Kalau saya secara pribadi sebagai warga negara yang baik, saya akan ikuti patuhi aturan pemerintah, kalau memang melarang kita ikuti. Cuma dengan catatan kami pedagang sudah terlanjur berdagang, puluhan tahun dan sudah turun-temurun sudah jadi mata pencaharian,” ujarnya.
    “Tapi kami minta juga solusinya bagaimana, harus ada itu (solusi), kalau ada kebijakan harus ada solusi itu yang kami minta. Sebenarnya itu pemerintah melarang dasarnya apa?” lanjut Iwan.
    Pedagang lain, Hj Hartati (60), yang telah berjualan pakaian bekas selama dua dekade di Pasar Toddopuli, juga menyuarakan kekhawatiran serupa.
    Ia merasa akan sangat dirugikan jika impor pakaian bekas dilarang tanpa solusi alternatif.
    “Kami dirugikan, apalagi mau kami jual, dari dulu kami cuma jual cakar (pakaian bekas) ini, kalau tutup (dilarang) kami mau jual apa lagi?” ungkapnya.
    Hartati menegaskan bahwa seluruh modal usahanya berasal dari uang pribadi, bukan bantuan pemerintah.
    “Ini kita tidak dimodali pemerintah, ini modal sendiri ini penghidupan kita. Kalau nanti ada larangan kita mau bagaimana?, pemerintah bisa jamin kita tidak?. Harapan kami janganlah ditutup, kami minta solusi lah apalah solusinya,” ucap dia.
    Sementara itu, Darul Amri (36) menilai thrifting justru menjadi jalan bagi masyarakat kecil untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan lapangan kerja.
    “Rata-rata pedagang thrifting datang dari pekerja rumahan atau buruh dengan gaji pas-pasan yang berusaha mencari tambahan di saat lapangan pekerjaan terbatas dan monopoli modal oleh pedagang besar,” ucap Darul.
    Menurutnya, kebijakan pelarangan impor pakaian bekas justru dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil.
    “Tentu ini pertanda buruk, dan bisa jadi ancaman untuk sebuah usaha kecil yang coba diruntuhkan oleh hegemoni politik dagang dengan kuasa negara,” tambahnya.
    Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan aturan baru untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal.
    Purbaya menyebut aturan tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat dan akan memperketat pengawasan serta penindakan terhadap para importir pakaian bekas ilegal.
    Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih lemah dari sisi sanksi, sehingga para pelaku masih berani memasukkan pakaian bekas dalam bentuk balpres.
    Sementara menunggu aturan baru diterbitkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disebut terus melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor.
    Langkah ini dilakukan agar pakaian bekas impor tidak mematikan usaha pakaian lokal, seiring dengan maraknya thrifting di Indonesia.
    (Penulis: Reza Rifaldi)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% year on year (yoy). Meski angka itu relatif terkendali, Tito menegaskan kondisi di sejumlah daerah masih beragam dan perlu diwaspadai.

    “Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

    Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 2,5% ±1%. Angka ini dianggap ideal karena menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

    Ia mengungkapkan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah, antara lain cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, daging ayam ras naik di 190 daerah.

    Sementara itu, harga beras disebut relatif stabil, Tito tetap meminta pemda untuk memberikan atensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Ia juga mengimbau pemda agar segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan mengambil langkah pengendalian cepat.

    “Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” katanya.

    TIto menjelaskan dua aspek utama yang harus diperiksa pemda jika inflasi tinggi, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup tetapi distribusi terhambat, ia meminta pemda memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu lonjakan harga.

    “Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.

    Sebaliknya, jika suplai kurang, pemda disarankan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi, serta menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.

    Selain itu, Tito juga mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.

    Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Langkah intervensi tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan instansi terkait lainnya.

  • Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,”

    Jakrta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional, segera bertindak mengendalikan harga komoditas.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi secara nasional terkendali di angka 2,65 persen secara year on year pada September 2025, kondisi di daerah masih bervariasi.

    “Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” kata Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

    Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka itu dinilai stabil dalam menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.

    Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi atensi karena kenaikan harganya terjadi di banyak daerah. Hal itu seperti cabai merah yang naik di 235 kabupaten/kota. Kemudian telur ayam ras naik di 229 daerah dan daging ayam ras harganya naik di 190 daerah.

    Meskipun tak memungkiri banyak komoditas, seperti beras, yang harganya relatif terkendali, Mendagri tetap meminta Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Ia mengimbau Pemda agar melihat data kondisi inflasi di daerahnya masing-masing untuk melakukan langkah pengendalian.

    “Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah (inflasi) tinggi atau tidak. Kalau tinggi segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” ujarnya.

    Mendagri menjelaskan, ada dua aspek yang perlu dicek ketika Pemda mendapati inflasinya tinggi. Hal itu meliputi kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

    Apabila suplainya cukup, tapi distribusinya terkendala, Pemda perlu segera memeriksa potensi praktik penimbunan. Ia menegaskan, penimbunan komoditas yang membuat harganya menjadi mahal tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana.

    “Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegasnya.

    Namun, apabila suplainya kurang, Pemda perlu melakukan pemenuhan, misalnya bekerja sama dengan daerah penghasil atau yang mengalami surplus produksi. Kemudian daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi angkutan bahan pangan, sehingga harganya sama dengan daerah yang surplus.

    Pemda juga dapat menggalakkan gerakan tanam untuk komoditas yang mudah diproduksi. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang memanfaatkan berbagai potensi untuk mendukung gerakan tanam.

    Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menggunakan medium hidroponik untuk mendukung gerakan tanam. Kemudian Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung gerakan tanam.

    Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pemerintah pusat juga akan mengintervensi pengendalian harga ketika daerah tidak mampu mengendalikan secara optimal. Langkah ini misalnya dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Influencer di Sulsel Jual Kosmetik Bermerkuri Asal Thailand, Omzet Rp 30 Juta per Bulan

    Influencer di Sulsel Jual Kosmetik Bermerkuri Asal Thailand, Omzet Rp 30 Juta per Bulan

    Liputan6.com, Jakarta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar mengungkap kasus penjualan kosmetik tanpa izin edar (TIE) yang melibatkan seorang influencer kecantikan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ribuan produk ilegal asal Thailand ditemukan dalam operasi penindakan dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 728 juta.

    Kepala BBPOM di Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, pengungkapan ini merupakan hasil kerja sama antara PPNS BBPOM Makassar dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Sulsel. Operasi dilakukan pada 16 Oktober 2025 malam, menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil kegiatan intelijen.

    “Pelaku berinisial P ini dikenal sebagai influencer kecantikan yang aktif di media sosial dan memiliki banyak pengikut. Dia memperjualbelikan kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri,” kata Yosef di Makassar, Senin (27/10/2025).

    Dari hasil operasi, petugas menemukan 55 item kosmetik tanpa izin edar dengan total 4.771 pieces, mayoritas berasal dari Thailand. Produk yang dijual antara lain Alpha Arbutin Collagen Whitening Capsule, Q-nic Care Whitening Undearm Cream, Precious Skin AC Touch Up Mask, dan Mimi White AHA White Body Serum.

    Kosmetik-kosmetik tersebut diklaim mampu memutihkan kulit dalam waktu singkat, namun hasil uji laboratorium BBPOM menunjukkan sebagian produk positif mengandung merkuri yang merupakan zat berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal dan gangguan serius pada kulit.

    “Produk-produk ini dijual secara bebas oleh pelaku melalui akun media sosial dengan narasi promosi berlebihan. Konsumen yang tertarik percaya karena reputasi pelaku sebagai influencer beauty,” jelas Yosef.

    BBPOM Makassar mengungkapkan, penjualan dilakukan secara daring melalui Instagram dan WhatsApp, sementara sebagian konsumen datang langsung ke toko. Pemesanan dilayani lewat direct message dan admin toko.

    “Rata-rata omzet penjualan mencapai Rp 20–30 juta per bulan, dan pembeli berasal dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Yosef.

    Kosmetik ilegal tersebut tidak dipajang secara terbuka, melainkan disembunyikan di bawah meja kasir dan di lantai dua toko yang juga menjadi tempat tinggal pelaku. Hal ini menunjukkan pelaku menyadari bahwa produk yang dijualnya melanggar ketentuan.

    “Kosmetik tanpa izin edar ini cepat sekali laku. Hanya dalam semalam ini bisa langsung habis. Apalagi pelaku ada distributor,” ungkapnya.

    Yosef menambahkan, pelaku pernah terjerat kasus yang sama pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 10 juta.

    Saat ini, pelaku belum bisa diperiksa karena berada di luar negeri untuk pengobatan, namun pemanggilan resmi telah dilakukan untuk pendalaman kasus.

    “Saat penggerebekan pelaku tidak berada di tempat. Dia sedang di luar negeri untuk berobat,” jelas Yosef.

  • Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mantan Bupati Gowa dua periode,Adnan Purichta Ichsan YL  memberikan semangat kepada para generasi muda, terutama sebagai motor penggerak pembangunan Indonesia Emas 2045, hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam program KITA INDONESIA yang digelar RRI Makassar di Auditorium Universitas Ciputra Makassar, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, visi Indonesia Emas bukan sekadar cita-cita jangka panjang, tetapi menjadi arah dan semangat bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    “Generasi muda harus mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku perubahan. Masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang berani berinovasi dan berpikir maju,” ujar Adnan.

    Menurutnya, yang akan menikmati Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini anak-anak muda generasi Z.

    “Yang akan menikmati nanti dari program Indonesia Emas 2045 , adalah adek-adek ,(peserta, red) 20 tahun dari sekarang. Salah satu indikator dari Indonesia Emas 2045 adalah bonus demografinya yaitu usia produktif anak muda lebih banyak dari pada orang tuanya,” ujar Adnan.

    Lebih jauh, Adnan menjelaskan kenapa ada program Indonesia Emas 2045, karena ini merupakan kesempatan emas dari Indonesia, dimana di prediksi Indonesia akan menjadi negara terkuat ekonomi ke empat di dunia.

    “Setiap negara memiliki satu kesempatan emas, sehingga ini harus memanfaatkannya tentunya akan ada tantangan yang dihadap, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkualitas, kegiatan yang dilaksanakan RRI Makassar, sangatlah bagus terutama dalam mendorong kompetensi generasi gen z,” paparnya