provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Mentan Klaim Food Estate Buat Harga Beras Terkendali

    Mentan Klaim Food Estate Buat Harga Beras Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengklaim proyek lumbung pangan alias food estate membuat harga beras di sejumlah menjadi terkendali.

    Amran menyebut bahwa harga beras di daerah produsen seperti Merauke, Papua Selatan mampu ditekan di bawah harga eceran tertinggi (HET).

    “Daerah yang kita produksi beras ada yang menggembirakan. Papua Selatan, Merauke karena kita membuat di sana food estate, itu harganya sudah bagus,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Kendati demikian, dia meminta jajaran Kementan agar tak berpuas dengan kondisi tersebut. Pasalnya, kenaikan harga masih tampak di sejumlah provinsi yang bukan penghasil beras.

    Menurut Amran, pemerintah tengah merancang sejumlah kebijakan yang memperketat kontrol negara terhadap harga beras, kendati enggan memberikan bocoran.

    Tak hanya soal harga beras di proyek lumbung pangan pemerintah di kawasan Papua, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak seperti Polri untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pangan di daerah lainnya.

    “Sekarang [harga beras] sudah turun, tetapi kita tidak puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali, itu kata kuncinya,” tutur Amran.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi lumbung produksi beras nasional.

    Total produksi beras di tiga wilayah itu mencapai 16,5 juta ton atau 49,72% dari total produksi nasional.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan, total produksi beras nasional sampai dengan November 2025 diperkirakan melampaui capaian pada 2024 yang tercatat sebanyak 29,47 juta ton.

    “Lumbung produksi beras nasional masih di Pulau Jawa, khususnya Jatim, Jabar, dan Jateng. Kalau di luar Jawa, produksi tertinggi masih di Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

  • Seorang Warga Jadi Korban Penganiayaan di Yahukimo, Pelaku Diduga Simpatisan KKB
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        31 Oktober 2025

    Seorang Warga Jadi Korban Penganiayaan di Yahukimo, Pelaku Diduga Simpatisan KKB Regional 31 Oktober 2025

    Seorang Warga Jadi Korban Penganiayaan di Yahukimo, Pelaku Diduga Simpatisan KKB
    Tim Redaksi
    YAHUKIMO, KOMPAS.com
    – Kasus kekerasan terhadap warga kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
    Seorang pria bernama Jako, warga asal Sulawesi Selatan, menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh simpatisan KKB di salah satu kios yang berlokasi di Jalan Baliem, Distrik Dekai, pada Kamis (30/10/2025) sekitar pukul 20.10 WIT.
    Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani mengatakan, korban mengalami luka serius akibat sabetan benda tajam, kemudian korban segera dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai, Yahukimo, untuk mendapatkan perawatan medis intensif.
    “Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku diduga datang secara tiba-tiba dan langsung menyerang korban tanpa alasan yang jelas kemudian melarikan diri. Aparat keamanan menduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XVI Yahukimo dengan tujuan memicu instabilitas keamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Jumat (31/10/2025).
    Menindaklanjuti kejadian tersebut, personel Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo segera mendatangi lokasi kejadian dengan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan penyelidikan, serta pengejaran terhadap pelaku.
    “Jadi setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
    Pihaknya telah menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini dan memastikan pelaku segera tertangkap.
    Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi Adarma Sinaga menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sinergi dengan Polres Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
    “Kami meningkatkan patroli dan kegiatan preventif di wilayah Yahukimo. Aparat keamanan akan terus hadir untuk melindungi seluruh masyarakat, baik warga asli Papua maupun pendatang,” ujarnya.
    Satgas Operasi Damai Cartenz mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat keamanan. Aparat berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban dan keamanan di Tanah Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kematian Prada HMN Belum Ada Kejelasan, Keluarga Dapat Informasi Korban Tewas Dianiaya Senior
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        31 Oktober 2025

    Kematian Prada HMN Belum Ada Kejelasan, Keluarga Dapat Informasi Korban Tewas Dianiaya Senior Makassar 31 Oktober 2025

    Kematian Prada HMN Belum Ada Kejelasan, Keluarga Dapat Informasi Korban Tewas Dianiaya Senior
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Kematian Prajurit Dua (Prada) HMN, anggota TNI Angkatan Darat, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyisakan banyak pertanyaan bagi pihak keluarganya.
    Hingga saat ini, keluarga Prada HMN belum menerima perkembangan apapun terkait penyelidikan kematiannya.
    Sepupu Prada HMN, Akmal Musjabbar, mengungkapkan bahwa sejak kematian prajurit muda tersebut pada Sabtu (11/10/2025), pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai penyebab kematiannya.
    Keluarga bahkan mendatangi kantor Pomdam XIV/Hasanuddin pada Senin, 27 Oktober 2025, untuk menanyakan perkembangan penyidikan kasus tersebut.
    “Kami bersama rombongan keluarga mendatangi markas Pomdam untuk mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus,” kata Akmal kepada Kompas.com, Jumat (31/10/2025).
    Akmal menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh keluarga, Prada HMN diduga tewas akibat penganiayaan oleh seniornya di barak tempatnya bertugas, bukan karena terjatuh di kamar mandi seperti yang disampaikan sebelumnya.
    Ia menjelaskan bahwa perkembangan kasus ini terhambat karena hasil otopsi jasad Prada HMN belum keluar.
    “Kami keluarga korban memberi kepercayaan penuh pada instansi militer untuk mengungkap kasus ini secara transparan. Namun, kami juga ingin melihat sejauh mana keterbukaan penyidik, terutama karena pelaku adalah senior dari kesatuan itu sendiri,” ujar Akmal.
    Ia berharap agar tidak ada kelalaian dalam penyelidikan serta intimidasi terhadap saksi-saksi yang berpotensi memberikan kesaksian yang sebenarnya.
    “Kami pihak keluarga berharap agar tidak ada intimidasi kepada saksi-saksi dan mereka memberikan kesaksian yang sebenarnya,” imbuhnya.

    Pihak keluarga juga mendesak Pomdam XIV/Hasanuddin untuk segera menangkap semua pelaku yang diduga terlibat dalam kekerasan terhadap Prada HMN.
    Akmal menegaskan bahwa mereka menginginkan hukuman yang tegas bagi para pelaku, bahkan berharap hukuman mati bagi mereka.
    “Kami berharap para pelaku diberi hukuman, bukan hanya pemecatan, melainkan hukuman mati, karena keluarga korban tidak akan berhenti memantau perkembangan kasus ini. Kami ingin melihat sejauh mana hukum ditegakkan oleh instansi, apakah masih lemah atau akan mengubah sistem peradilan militer,” harap Akmal.
    Sementara itu, Kapendam XIV/Hasanuddin, Kolonel Kav Budi Wirman, menyatakan bahwa kasus ini sedang dalam penanganan pihak Pomdam.
    “Saya cek dulu ya,” ungkapnya singkat.
    Sebelumnya, kematian Prada HMN yang baru lulus pada tahun 2024 dan bertugas di salah satu Batalyon di Makassar, memunculkan banyak tanda tanya.
    Keluarga menolak keterangan awal yang menyebutkan bahwa Prada HMN meninggal akibat terjatuh di kamar mandi, karena ditemukan banyak luka memar di sekujur tubuhnya.
    Akmal Musjabbar menjelaskan bahwa kabar kematian Prada HMN diterima keluarga pada 11 Oktober 2025, dengan informasi awal yang menyebutkan bahwa ia meninggal akibat terjatuh.
    Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka memar yang mencurigakan.
    “Makanya kami pihak keluarga melakukan otopsi, termasuk ada luka di badan, memar-memar. Luka ada beberapa titik, di bagian belakang (punggung), telinga, kaki, dan paha,” kata Akmal saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap! Ini Alasan Gyeongju Dipilih Jadi Tuan Rumah APEC 2025 Korsel

    Terungkap! Ini Alasan Gyeongju Dipilih Jadi Tuan Rumah APEC 2025 Korsel

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menyoroti makna simbolis kota Gyeongju sebagai lokasi pertemuan dan menjadi tuan rumah agenda Asia Pacific Economy Cooperation (APEC) 2025. 

    Dia menjelaskan bahwa tempat berlangsungnya forum, HICO Convention Center, terinspirasi dari Dewan Hwabaek pada masa Kerajaan Silla, di mana para pemimpin berdiskusi untuk mencapai keseimbangan dan harmoni.

    Hal ini dia sampaikan saat resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke-32 yang digelar di Gyeongju, Jumat (31/10/2025).

    “Roh Hwabaek tidak menuntut keseragaman pikiran, tetapi mencari harmoni melalui perbedaan. Semoga di Gyeongju kota yang telah ribuan tahun menjadi simbol kemakmuran dan kebersamaan semangat kerja sama itu kembali bersinar.” ujar Lee di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di Gyeongju Art Centre.

    Lee berharap, semangat tersebut dapat menginspirasi para pemimpin ekonomi untuk melangkah bersama menuju masa depan yang berkelanjutan di bawah tema KTT tahun ini Connection, Innovation, and Prosperity for a Sustainable Future.

    Menurut informasi yang dibagikan, kota bersejarah Gyeongju di Provinsi Gyeongsang Utara menjadi sorotan dunia setelah resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025. Keputusan ini bukan tanpa alasan Gyeongju dipilih karena nilai simboliknya sebagai kota perdamaian, dialog, dan warisan budaya yang mewakili semangat kerja sama Asia-Pasifik.

    Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, dalam pidato pembukaan APEC 2025, menjelaskan bahwa Gyeongju dipilih karena memiliki makna historis mendalam bagi bangsa Korea. Kota ini pernah menjadi ibu kota Kerajaan Silla (tahun 57 SM–935 M), salah satu kerajaan tertua di Semenanjung Korea yang dikenal karena berhasil menyatukan wilayah dan membangun peradaban yang makmur dan terbuka terhadap kebudayaan asing.

    Istilah Hwabek ,yang disebut Lee, merujuk pada tradisi pertemuan dewan bangsawan pada masa Kerajaan Silla untuk mencapai mufakat melalui musyawarah, bukan paksaan.

    Filosofi Hwabek inilah yang menjadi dasar pemikiran utama penyelenggaraan APEC 2025 mendorong negara-negara anggota untuk membangun konsensus bersama dalam menghadapi tantangan global.

    Selain nilai sejarah, Gyeongju juga dikenal sebagai “museum tanpa dinding” karena kaya akan peninggalan budaya dan situs bersejarah yang diakui UNESCO, seperti Kompleks Makam Raja Silla, Kuil Bulguksa, dan Observatorium Cheomseongdae. Kombinasi warisan budaya dan infrastruktur modern membuat kota ini dinilai ideal untuk menjadi tuan rumah ajang diplomasi tingkat tinggi.

    Suasana kota Gyeongju di Korea Selatan saat perhelatan KTT APEC 2025. JIBI/Akbar Evandio

    Sejarah Singkat Kerajaan Silla

    Kerajaan Silla didirikan pada tahun 57 SM oleh raja legenda Hyeokgeose di wilayah selatan-timur semenanjung Korea. Silla awalnya adalah konfederasi suku Jinhan, kemudian menjadi kerajaan yang makin terorganisir.

    Pada abad ke-6 dan ke-7, Silla melakukan aliansi dengan dinasti Tang dynasty (Cina) untuk memerangi dua kerajaan kaki lainnya di Korea, yakni Baekje dan Goguryeo. Tahun 668 M, Silla berhasil menyatukan hampir seluruh semenanjung Korea di bawah “Silla Bersatu” (Unified Silla).

    Setelah beberapa abad mengalami kemajuan budaya dan ekonomi, Silla akhirnya mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 935 M.

    Sistem sosial Silla sangat dipengaruhi oleh sistem pangkat tulang (bone-rank system) di mana garis keturunan bangsawan menentukan status dan jabatan.

    Agama Buddha berkembang pesat di Silla; banyak kuil dan karya seni Buddha yang menjadi warisan budaya signifikan. 

    Ibu kota Silla adalah kota kuno Gyeongju (dulu Seorabeol), yang kini dikenal sebagai “museum tanpa dinding” karena kekayaan situs sejarahnya.

    Silla memainkan peranan penting dalam membentuk identitas budaya dan politik Korea modern seperti pengorganisasian wilayah, adopsi agama Buddha, serta seni dan arsitekturnya.

    Banyak situs arkeologi, makam, kuil, dan artefak dari Silla masih dapat dikunjungi di Gyeongju dan sekitarnya, serta telah diakui sebagai warisan dunia.

  • Gawat! RI Kebanjiran Baju Bekas Impor

    Gawat! RI Kebanjiran Baju Bekas Impor

    Jakarta

    Indonesia masih kebanjiran baju bekas impor. Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penindakan pakaian bekas impor tembus Rp 120,65 miliar. Penindakan ini dilakukan bersamaan dengan impor ilegal barang lainnya hingga penindakan barang yang tidak sesuai dengan standar Indonesia.

    Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menyatakan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, kegiatan perdagangan, serta metrologi sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.

    “Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang, dikutip dari keterangannya, Kamis (30/10/2025).

    Penindakan terhadap produk pakaian bekas selama setahun pemerintahan Prabowo-Gibran dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal dengan nilai mencapai Rp 120,65 miliar.

    Moga menjelaskan, kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kemendag dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

    “Sebagai upaya implementasi atas kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan secara konsisten bersinergi dengan berbagai instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importasi pakaian bekas,” tegasnya.

    TV-Mainan Ilegal

    Selain itu, Kemendag mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai Rp 15 miliar. Barang-barang tersebut mencakup 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu.

    Berikutnya, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik.

    “Kategori produk lainnya yang juga ditindak yaitu mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, seprai sejumlah 100 unit, serta pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit,” tuturnya.

    Produk Tak Sesuai Standar

    Penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar. Produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, serta penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

    Lebih lanjut, Kemendag juga mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia. Turut diamankan 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, dan 4.215 shackle yang tidak memiliki dokumen asal barang. Tidak sampai di situ, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp 18,85 miliar.

    Berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilakukan, Kemendag turut mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar. Selain itu, Kemendag mengamankan 16 ribu karton keramik lantai dan 610 ribu produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp 9,8 miliar.

    Komitmen pemerintah dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri juga diwujudkan melalui sinergi pengawasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT). Hasil pengawasan di berbagai lokasi tersebut mengungkap produk TPT tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp 90 miliar.

    Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di empat wilayah, yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Hasil pengawasan BPTN di empat wilayah tersebut telah menemukan sejumlah komoditas impor tidak sesuai ketentuan dengan nilai pabean sebesar Rp 26,48 miliar.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/acd)

  • IIF mendukung investasi energi terbarukan percepat transisi hijau

    IIF mendukung investasi energi terbarukan percepat transisi hijau

    Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) mendukung percepatan transisi energi hijau melalui investasi pada proyek energi terbarukan yang sejalan dengan komitmen nasional mencapai target Net Zero Emission 2060.

    “Pentingnya pembangunan infrastruktur energi saat ini serta sinergi antara pemerintah dan swasta dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif,” kata Head of Advisory IIF Irman Boyle dalam keterangan di Jakarta, Kamis (30/10).

    Irman menekankan hal itu saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week Goes Regional Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Makassar, Sulawesi Selatan.

    Kegiatan itu menyoroti pentingnya investasi energi terbarukan, mengidentifikasi prioritas investasi utama, serta mendorong penyesuaian kebijakan dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi energi bersih di Sulawesi Selatan.

    “Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai jawaban, katanya lagi, IIF hadir untuk fokus menyediakan pembiayaan kepada sektor swasta untuk proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan lainnya, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sosial dan lingkungan.

    Selain itu, Irman menambahkan pihaknya juga berkontribusi dalam pengembangan energi terbarukan dan sedang menginisiasi langkah dekarbonisasi untuk mencapai target net zero emission.

    Dia berharap melalui kolaborasi dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), pihaknya dapat membangun fasilitas pembiayaan yang mendukung proyek berkelanjutan dan inovatif demi masa depan yang lebih hijau.

    Selain membahas tantangan pembangunan infrastruktur, IIF juga memperkenalkan produk dan layanan pembiayaan infrastruktur yang dimilikinya, baik berbasis dana (fund-based), non-dana (non-fund-based) hingga layanan advisory services.

    Seluruh produk tersebut dirancang untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur, termasuk proyek-proyek energi terbarukan di berbagai daerah Indonesia.

    “Kehadiran IIF dalam forum ini menegaskan komitmen perusahaan sebagai katalis pembiayaan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan agenda nasional untuk mencapai target Net Zero Emission 2060,” katanya menegaskan.

    Ia menambahkan dengan dukungan pembiayaan yang terukur dan pendekatan keberlanjutan yang kuat, pihaknya terus berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan modal, memperkuat kapasitas pengembang, dan memastikan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Tetapi juga menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Irman pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebutuhan AI Meningkat, 2 Proyek Kabel Laut Digelar

    Kebutuhan AI Meningkat, 2 Proyek Kabel Laut Digelar

    Jakarta

    Jala Lintas Media (JLM) dan Super Sistem Ultima (SSU) menandatangani dua kesepakatan strategis pembangunan sistem kabel bawah laut yang mencakup jalur internasional dan domestik.

    Kedua kesepakatan tersebut meliputi Kontrak Komersial 1 Fiber Pair untuk sistem kabel bawah laut Super Sistem Batam Singapore (SSBS), serta Term Sheet 1 Fiber Pair untuk sistem kabel bawah laut domestik BTI-1 (Barat-Timur Indonesia). Total nilai investasi dari kerja sama ini mencapai lebih dari USD 36 juta atau setara Rp 570 miliar.

    Menurut Direktur Utama PT Jala Lintas Media, Victor Irianto, proyek SSBS akan memperkuat konektivitas internasional Indonesia melalui jalur Batam-Singapura yang berkapasitas tinggi, berlatensi rendah, dan bersifat dedicated.

    “Dengan mengambil satu fiber pair penuh di SSBS, JLM memiliki kontrol penuh atas kualitas dan skala kapasitas internasional kami,” ujar Victor dikutip dari siaran persnya, Kamis (30/10/2025).

    “Permintaan bandwidth pelanggan kami yang termasuk enterprise besar, operator nasional, dan ekosistem data center, sudah bukan pertumbuhan linear lagi, tapi telah berubah menjadi pertumbuhan eksponensial. Dengan SSBS, kami tidak hanya membeli kapasitas; kami juga mengamankan fondasi layanan kami sendiri,” lanjutnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Super Sistem Ultima, Kelvan Firman mengatakan bahwa sistem SSBS dibangun untuk menjadi rute efisien dan tangguh dengan latensi rendah.

    “Dengan komitmen JLM, utilisasi komersial SSBS akan semakin cepat, dan operator Indonesia mendapatkan akses kapasitas yang mereka kendalikan sendiri, bukan sekadar menyewa jalur milik pihak lain,” ujar Kelvan.

    Selain SSBS, JLM dan SSU juga menyepakati pembangunan sistem kabel bawah laut BTI-1 yang menghubungkan Batam-Jakarta-Manado, serta percabangan ke Gresik, Makassar, dan Balikpapan. Jalur ini akan menjadi tulang punggung jaringan subsea domestik dari barat ke timur Indonesia.

    Sebagai informasi, BTI-1 adalah backbone subsea domestik yang dinilai akan menjadi penentu daya saing Indonesia secara digital.

    “Fiber pair yang kami amankan di BTI-1 memberi kami jalur nasional dari barat ke timur – Batam, Jakarta, Manado – sekaligus akses ke node-node penting seperti Makassar, Gresik, dan Balikpapan. Ini langsung menyentuh kebutuhan pelanggan kami di daerah industri, energi, dan pemerintahan,” tutur Kelvan.

    Kesepakatan fiber pair di BTI-1 ini juga menegaskan bahwa kebutuhan bukan hanya ‘connect to Singapore’, tapi juga ‘connect Indonesia internally, end-to-end’. BTI-1 dirancang agar kapasitas besar tidak lagi terpusat hanya di Jawa, tapi benar-benar tersebar lintas wilayah.

    Kedua proyek tersebut juga akan terintegrasi dengan jaringan terestrial dan metro milik JLM, guna menghadirkan layanan end-to-end bagi pelanggan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kedaulatan kapasitas digital nasional, baik untuk konektivitas internasional maupun domestik.

    Victor menambahkan, pembangunan dua jalur subsea ini akan mendukung pertumbuhan data yang meningkat pesat dari layanan berbasis cloud, video, dan kecerdasan buatan (AI).

    Adapun, penandatanganan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (28/10). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Jala Lintas Media, Victor Irianto, dan Direktur Utama PT Super Sistem Ultima, Kelvan Firman.

    (agt/agt)

  • Jejak literasi keuangan dari pegunungan hingga kepulauan di Sulsel

    Jejak literasi keuangan dari pegunungan hingga kepulauan di Sulsel

    Makassar (ANTARA) – Warga yang mengenakan jaket dan sarung satu per satu keluar rumah menuju kebun, saat kabut masih menyelimuti perkampungan kecil di Gunung Lompobattang yang bersebelahan dengan Gunung Bawakaraeng, tepatnya di Dusun Lembang Bu’ne, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

    Langkah kaki yang bergegas menuju kebun yang didominasi sayuran itu menjadi pemandangan sehari-hari, ketika Matahari belum menyembul di balik Gunung Lompobattang dan Bawakaraeng.

    Tergurat kebahagiaan yang memancar di wajah mereka, ketika memanen sayuran dan pedagang pengumpul segera membawa ke kota untuk dijual.

    Tidak ada uang tunai sebagai lambang transaksi antara petani dan pedagang pengumpul di lokasi perkebunan itu. Hanya ada jabat tangan sebagai tanda kesepakatan atau dil dari harga produksi petani di Lembang Bu’ne.

    Salah seorang pedagang pengumpul, Rustam, kala itu hanya mengeluarkan telepon seluler pintar dari kantong jaketnya dan memperlihatkan bukti transfer kepada Rahman Daeng Rabi. Ia sudah mentransfer sejumlah uang melalui mobile banking ke rekening BRI milik lelaki paruh baya itu.

    Setelah sayur kol, wortel, buncis, dan labu siam tertata rapi di atas truk, pedagang pengumpul bersama truknya pun melaju meninggalkan Dusun Lembang Bu’ne menuju Kota Makassar.

    Selama ini yang dikenal masyarakat adalah Kecamatan Malakaji sebagai penyuplai sayur ke Kota Makassar, namun di balik nama tersebut sebagian besar sayur diproduksi di Dusun Lembang Bu’ne yang berada di kawasan Gunung Lompobattang, dengan ketinggian 2.874 mdpl.

    Terlepas dari aktivitas keseharian warga Lembambune di Kabupaten Gowa itu, saat Matahari sudah mulai condong ke barat dan kabut tipis mulai kembali menyelimuti perkampungan tersebut, sejumlah ibu rumah tangga dan pekerja kebun berkumpul di lego-lego atau teras rumah yang cukup besar untuk menampung hingga 20 orang.

    Mereka berkumpul, bukan untuk arisan, melainkan belajar mengelola keuangan melalui Program Literasi Keuangan Desa Inklusif yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan daerah, maupun perguruan tinggi selaku mitra.

    Menurut Fatmawati, ibu rumah tangga, yang juga membantu suaminya di kebun, rata-rata petani maupun ibu rumah tangga sudah memiliki rekening bank untuk menyimpan uang dari hasil kebun maupun untuk persiapan kebutuhan rumah tangga atau biaya sekolah anak.

    Selain itu, untuk transaksi keuangan, misalnya mentransfer uang atau mendapatkan uang tunai, rata-rata menggunakan fasilitas BRI Link yang mudah terjangkau daripada harus ke bank yang berada di kota kabupaten yang jaraknya cukup jauh sekitar 5 – 10 kilometer.

    Selain itu, lanjut dia, anak-anaknya yang sudah SMA atau perguruan tinggi sudah menggunakan mobile banking atau aplikasi uang digital, sehingga orang tua yang belum mahir menggunakan mobile banking, cukup meminta bantuan anaknya untuk keperluan token listrik atau isi pulsa dan data, misalnya.

    Literasi dan inklusi keuangan yang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga pegunungan, juga sudah merambah ke wilayah kepulauan, di antaranya di Pulau Sabutung, Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulsel.

    Warga di pulau itu sangat terbantu dengan adanya peran laku pandai yang menjadi jembatan antara bank dan warga pulau. Pasalnya, lewat agen laku pandai, warga pulau dapat melakukan setoran, penarikan, hingga pembayaran tagihan listrik, tanpa perlu menyeberang ke daratan.

    Menurut Ketua Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Pulau Sabutung, Sitti Saleha Daeng Sinagara, kalau dulu untuk transaksi di bank harus menyeberang ke daratan di ibu kota Kabupaten Pangkep, kini cukup ke agen laku pandai BRI Link. Semua urusan terkait bank ataupun iuran dapat diselesaikan di pulau.

    Cukup memberikan tambahan biaya admin Rp10 ribu, hingga Rp20 ribu untuk sekali transaksi, semua urusan keuangan dapat diselesaikan.

    Hal itu diakui warga Pulau Sabutung lainnya, Sahariah Daeng Kerra bahwa biaya admin yang diberikan pengelola laku pandai itu lebih murah dibandingkan harus ke kota melakukan transaksi langsung ke bank yang sedikitnya membutuhkan biaya Rp100 ribu untuk pergi pulang.

    Salah seorang agen laku pandai, Risma mengatakan, transaksi yang dilakukan warga Pulau Sabutung rata-rata Rp5 juta – Rp20 juta per hari.

    Transaksi tersebut untuk transfer, pembayaran cicilan atau barang COD Market Place, hingga untuk pembelian token listrik, dengan nilai transaksi bervariasi. Biaya administrasi dikenakan rata-rata Rp10 ribu per transaksi.

    Dua potret sisi kehidupan warga di pegunungan maupun kepulauan itu menunjukkan literasi dan inklusi keuangan pelan tapi pasti sudah mulai menyebar, tanpa batas geografis lagi.

    Hal itu sejalan dengan data OJK yang mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Sulsel meningkat signifikan dari 33,8 persen pada 2019 menjadi di atas 50 persen pada 2024. Sementara pada tahun yang sama (2024) indeks inklusi keuangan di wilayah Sulsel mencapai 85 persen.

    Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah itu semakin banyak mengenal, memahami, dan memanfaatkan layanan keuangan formal, seperti perbankan, hingga keuangan nonformal, dengan menggunakan dompet digital untuk bertransaksi ataupun memenuhi kebutuhan mereka.

    Menurut Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin, gerakan literasi dan inklusi keuangan yang telah digencarkan OJK di wilayah Sulselbar diharapkan membentuk tatanan baru masyarakat yang tidak hanya paham tentang nilai uang, tetapi juga mampu mengelolanya dengan bijak untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

    Dia mengatakan, kalau sebelumnya masyarakat masih terbiasa menyimpang uang di rumah, kini sudah beralih ke layanan keuangan digital.

    Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan penerapan kemajuan teknologi di sektor keuangan, tetapi juga menunjukkan kemandirian ekonomi yang sudah mulai tumbuh dari akar rumput.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PLN pasok listrik industri rumput laut di Sulsel, dukung ekonomi masyarakat

    PLN pasok listrik industri rumput laut di Sulsel, dukung ekonomi masyarakat

    Makassar, Sulsel (ANTARA) – PT PLN (Persero) memasok listrik pelanggan baru, PT Biota Laut Ganggang (BLG), yang bergerak di sektor industri rumput laut di Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan kapasitas daya 3.465 kilovolt ampere (kVA).

    Langkah ini membuktikan komitmen PLN dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus juga dalam rangka momentum peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80.

    Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pinrang Dadang Wahyudi, melalui keterangannya di Makassar, Sulsel, Kamis, menegaskan bahwa keberhasilan penyalaan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh insan PLN yang bekerja dengan semangat melayani pelanggan.

    “Seluruh tahapan mulai dari survei teknis, pembangunan jaringan, hingga proses energize dilakukan secara aman, andal, dan tepat waktu. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan industri sebagai mitra strategis pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dadang.

    BLG merupakan industri pengolahan rumput laut yang menargetkan ekspor ke pasar Eropa dan Amerika.

    Dengan tambahan pasokan listrik sebesar 3.465 kVA, maka total kapasitas daya listrik PLN yang terpasang di PT Biota Laut Ganggang Grup adalah sebesar 14.545 kVA.

    “Diharapkan, kapasitas produksi perusahaan diproyeksikan meningkat signifikan, sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Penyalaan pelanggan berdaya besar ini menjadi bukti komitmen PLN dalam memperkuat keandalan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan hasil laut yang berorientasi ekspor.

    General Manager BLG Pan Yong mengapresiasi layanan cepat dari PLN yang berhasil merealisasikan penambahan daya listrik.

    “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN atas dukungan dan kerja sama yang luar biasa dalam merealisasikan penambahan kapasitas daya listrik ini,” ujarnya.

    Menurut dia, pemasangan ini berjalan lancar sesuai jadwal dan menunjukkan profesionalitas tim PLN di lapangan.

    Dengan adanya jaringan ketiga ini, diyakini keandalan pasokan listrik perusahaan akan meningkat signifikan, mendukung kontinuitas operasional dan rencana ekspansi di masa depan.

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Edyansyah menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan ekonomi dan keadilan.

    “PLN berkomitmen penuh mendukung tumbuhnya sektor industri di Sulawesi Selatan, khususnya industri pengolahan rumput laut yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah,” kata Edyansyah.

    Melalui pemasangan baru listrik dengan daya 3.465 kVA untuk industri rumput laut di Kabupaten Pinrang, PLN optimistis suplai energi andal ini dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.

    Edyansyah menambahkan langkah ini sejalan dengan upaya PLN mewujudkan kemandirian energi untuk kedaulatan ekonomi nasional, serta mendukung program hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas kelautan.

    “Langkah ini diharapkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi baru bagi Sulawesi Selatan, khususnya wilayah pesisir yang memiliki potensi besar di sektor pengolahan hasil laut,” tambah dia.

    Pewarta: Nur Suhra Wardyah
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mampukah Barat Lepas Cengkraman China atas Logam Tanah Jarang?

    Mampukah Barat Lepas Cengkraman China atas Logam Tanah Jarang?

    Beijing

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah ketegangan itu, perhatian dunia kembali tertuju pada sekelompok logam yang dikenal sebagai rare earth elements — Logam Tanah Jarang (LTJ) yang vital bagi industri teknologi tinggi.

    China mendominasi hampir seluruh rantai pasok tanah jarang. Sekitar 70 persen produksi tambang dunia dan hingga 90 persen hasil olahannya dikuasai China.

    Laporan terbaru Badan Energi Internasional (IEA) pekan ini menyebut, “konsentrasi pasar yang tinggi” di China membuat rantai pasok global di sektor strategis — mulai dari energi, otomotif, pertahanan hingga pusat data kecerdasan buatan — “rentan terhadap gangguan besar.”

    Awal Oktober, China memperketat kendali atas ekspor logam langka. Mulai 1 Desember, perusahaan asing di mana pun di dunia harus memperoleh izin pemerintah di Beijing jika ingin mengekspor produk yang mengandung bahan rare earth asal China, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, atau yang diproses dengan teknologi China.

    Langkah ini ditetapkan setelah Washington memperluas daftar perusahaan China yang dilarang mengakses cip semikonduktor dan teknologi paling canggih dari Amerika Serikat.

    Keputusan Beijing itu memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan yang bisa mengganggu produksi berbagai barang penting, mulai dari mobil listrik, peralatan militer, hingga sistem energi terbarukan.

    Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menyebut kebijakan baru itu “sangat agresif” dan “tidak proporsional”. Kepala perdagangan Uni Eropa, Maros Sefcovic, menilainya “tidak beralasan dan merugikan.”

    Kenapa LTJ bernilai strategis?

    Unsur tanah jarang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Berkat sifat fisik, magnetik, dan kimianya yang unik, logam ini menjadi bahan utama untuk membuat magnet permanen, yang tak kehilangan daya meski tanpa sumber listrik.

    Dari ponsel, laptop, mobil hibrida, turbin angin, hingga panel surya—semuanya bergantung pada logam langka. Ia juga menjadi bahan vital dalam teknologi pertahanan: mesin jet tempur, sistem kendali rudal, pertahanan antirudal, satelit luar angkasa, hingga jaringan komunikasi militer.

    Meski disebut “langka”, unsur ini sebenarnya cukup melimpah di kerak bumi, bahkan lebih banyak dari tembaga atau emas. Namun, mereka jarang ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis.

    Selain di China, cadangan logam langka juga ada di Kanada, Australia, Amerika Serikat, Brasil, India, Afrika Selatan, dan Rusia. Unsur-unsur ini terbagi dua jenis utama berdasarkan proses pemisahannya: light rare earths dan heavy rare earths. China memiliki hampir monopoli penuh, terutama untuk pengolahan kategori kedua.

    Menurut Benchmark Mineral Intelligence, lembaga riset energi asal Inggris, perusahaan China menguasai hingga 99 persen pengolahan heavy rare earths dunia.

    Mengapa dunia sulit lepas dari China?

    Amerika Serikat pernah swasembada dalam produksi logam langka. Namun, dalam dua dekade terakhir, China mengambil alih pangsa pasar dan perlahan menguasai rantai pasok global. Dominasi itu sudah terlihat sejak sepuluh tahun lalu. Banyak pihak menduga Beijing sengaja menggunakan logam langka sebagai alat tawar dalam konflik geopolitik.

    Pada 2010, China sempat menutup ekspor LTJ ke Jepang akibat sengketa wilayah, memicu kekhawatiran dunia industri. Saat perang dagang antara Washington dan Beijing memuncak pada 2019, media pemerintah China bahkan mengisyaratkan kemungkinan penghentian ekspor logam langka ke Amerika sebagai balasan atas sanksi AS.

    Presiden Xi Jinping ketika itu menyebut unsur tanah jarang sebagai “sumber daya strategis penting.” Namun, upaya negara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan China sejauh ini masih jalan di tempat.

    Langkah balasan Amerika

    Untuk menandingi dominasi China, pemerintahan Amerika Serikat—yang dimulai sejak era Donald Trump—berusaha menjalin kemitraan baru guna mengamankan pasokan logam langka. Namun, tantangan terbesar justru ada pada tahap hilir: pengolahan dan pemurnian.

    “Hal pertama yang perlu dilakukan AS adalah memprioritaskan bagian tengah rantai pasok—yakni pengolahan dan pemurnian,” kata Karl Friedhoff, peneliti di Chicago Council on Global Affairs, dalam sebuah tulisan blog 16 Oktober lalu.

    “Tanpa kendali di tahap itu, kita memang punya bahan mentah, tapi tetap harus mengirimkannya ke China untuk diolah,” ujarnya. Artinya, AS butuh membangun pabrik pemrosesan dan kilang di luar wilayah China. Namun, proyek semacam itu datang dengan segudang persoalan—terutama masalah lingkungan.

    Harga mahal dominasi China

    Keunggulan China dalam industri logam langka dibayar mahal oleh lingkungannya. Proses penambangan membawa risiko besar bagi kesehatan manusia dan alam, sebab bijih rare earth mengandung unsur radioaktif seperti uranium dan torium yang dapat mencemari udara, air, dan tanah.

    Di negara-negara Barat, membangun pabrik pengolahan serupa menghadapi rintangan berat: regulasi lingkungan yang ketat membuat biayanya melambung dan prosesnya panjang. Selain itu, pengolahan logam langka memerlukan energi dan air dalam jumlah besar, sering kali menimbulkan penolakan publik di wilayah yang dijadikan lokasi.

    Teknologi pengolahannya pun rumit. China memiliki keunggulan teknologi tak tertandingi, dengan pengalaman puluhan tahun, tenaga ahli, dan ekosistem industri yang sulit disaingi.

    Laporan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Washington pada Juli lalu menyebut China memiliki “keahlian teknis yang tak tertandingi dalam pemrosesan logam langka, terutama dalam ekstraksi pelarut”—tahap penting dan paling rumit dalam pemisahan unsur tersebut.

    “Perusahaan-perusahaan Barat tertinggal karena keterbatasan tenaga ahli, riset dan pengembangan, serta tekanan regulasi lingkungan,” tulis laporan itu.

    Menurut CSIS, upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman pasokan China tak cukup hanya dengan membuka tambang baru di luar negeri. Dunia juga membutuhkan fasilitas pemurnian baru, tenaga kerja terampil, dan insentif ekonomi bagi perusahaan, termasuk stabilitas harga dan kontrak pembelian jangka panjang dengan industri pengguna seperti otomotif dan pertahanan.

    Laporan itu mendesak AS membangun kembali keahlian teknis di bidang logam langka dan membentuk pusat-pusat pemrosesan baru. Namun, upaya itu memerlukan lebih dari sekadar bahan baku murah. Diperlukan juga akses terhadap energi terjangkau, infrastruktur transportasi yang efisien, teknologi pemrosesan termutakhir, dan tenaga kerja yang terampil.

    Meski berbagai strategi tengah disusun, para analis memperkirakan China masih akan mendominasi industri ini dalam waktu dekat. Tanpa langkah cepat dan terkoordinasi, tulis CSIS, “jendela untuk menandingi dominasi China akan semakin sempit, menempatkan teknologi, industri, dan kepentingan keamanan dunia dalam risiko yang terus meningkat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (nvc/nvc)