Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Nusron Buka Suara soal Lahan Jusuf Kalla 16 Hektare Diserobot GMTD

    Nusron Buka Suara soal Lahan Jusuf Kalla 16 Hektare Diserobot GMTD

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid buka suara tentang kasus perlindungan tanah di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Kasus ini melibatkan perusahaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group.

    Tanah seluas 16,4 hektar (ha) tersebut terletak di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel. Jusuf Kalla selaku pendiri perusahaan menuding GMTD merekayasa kasus mencatat dan menegaskan lahan tersebut dimiliki Hadji Kalla secara sah dengan sertifikat resmi selama 30 tahun.

    Nusron menilai polemik tersebut muncul karena eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Namun proses eksekusi ini belum melalui proses konstatering.

    Konstatering adalah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek yang berada di kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan amar eksekusi pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan yang konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba eksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu adalah pengukuran ulang,” ujar Nusron di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

    Kementerian ATR/BPN sudah menyampaikan surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai tanggapan atas polemik tersebut. Dalam surat itu, Nusron mengeluarkan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

    “Kami sudah mengirimkan surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa esensinya proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering, mengingat di atas tanah tersebut masih ada dua masalah,” ujarnya.konstatering, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” ujarnya.

    Nusron menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi tanah tersebut. Pertama, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla.

    “Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita menyerapnya saja,” kata dia.HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja,”papar Nusron.

    Sebagai informasi, PT GMTD merupakan perusahaan kongsi milik sejumlah Pemda di Sulawesi bekerja sama dengan PT Lippo Grup. Lippo masuk salah satunya melalui saham PT Makassar Permata Sulawesi dengan porsi sekitar 32,5%.

    GMTD mengklaim telah mengeksekusi lahan 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga karena memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

    Jusuf Kalla (JK), menuding PT GMTD merekayasa kasus sengketa tanah tersebut. Menurut JK, lahan tersebut dimiliki Hadji Kalla secara sah dengan sertifikat resmi. Dia menegaskan tanah itu telah dikuasai selama 30 tahun, tetapi kini muncul pihak lain yang mengaku sebagai pemilik.

    “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (lokasi) kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang (masuk) Makassar,” kata JK saat meninjau langsung lokasi lahan sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu (5/11/2025) dikutip dari detikSulsel.

    Saksikan juga detikSore LIVE!detikSore LIVE!

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi menghadirkan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi. Hal ini disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

    “Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Gus Ipul, Kamis (6/11/2025).

    Acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.

    Diketahui, Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.

    Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.

    Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).

    Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

    Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah memperkuat transportasi sosial dan membuka akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan.

    “Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” ujarnya.

    Ia menekankan transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.

    Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama desil 1 dan 2. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 siswa pada 2027, dan 200.000 siswa pada tahun-tahun berikutnya.

    “Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan seluruh program unggulan dan reguler Presiden anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, dan keluarga dilindungi oleh jaminan sosial. Setelah lulus, keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.

    “Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy.

    Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat transportasi sosial inklusif yang terintegrasi dengan misi kesejahteraan nasional.

    “Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat yang dilayani,” tegasnya.

    Dudy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.

    “Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” tambahnya.

    Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di era perubahan sosial dan pendidikan yang cepat tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.

    “Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, adalah bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif yang melihat persoalan sosial bukan hanya urusan satu kementerian, tetapi sebagai ekosistem yang harus diatur bersama,” ujar Sultan.

    Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemensos dan Kemenhub menunjukkan pendekatan pemerintah yang semakin holistik menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.

    “Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang tangguh,” lanjutnya.

    Menurut Sultan, penyerahan bus sekolah ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang beralih dari kebijakan berbasis program menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).

    “Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh,” tegasnya.

    Menutup acara, Sultan menyebut Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif” tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati.

    “Yogyakarta selalu terbuka sebagai laboratorium kolaboratif tempat kebijakan diuji oleh kenyataan dan inovasi lahir dari empati,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi ini menjadi contoh birokrasi baru yang bekerja tidak hanya dengan aturan, tetapi juga dengan visi dan nurani masa depan.

    (akd/ega)

  • Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mematangkan sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai dari penunjukkan maskapai, asrama hingga penetapan kuota jemaah.

    Adapun, penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 ini bakal menjadi yang perdana dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Berikut fakta-fakta yang perlu diperhatikan calon jemaah asal Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji yang rangkaiannya bakal dimulai pada April 2026.

    Fakta-Fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026:

    1. Kuota

    Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

    “Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

    Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota haji terbesar pada 2026 yakni mencapai 42.409 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan kuota mencapai 34.122 orang.

    Di posisi ketiga terbesar ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota haji 29.643 orang. Sementara itu, kuota haji di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar 7.819 orang.

    2. Syarat Kesehatan

    Kemenhaj telah merilis daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kemampuan (istitaah) kesehatan haji periode 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain.

    “Jenis penyakit dan kondisi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah meliputi gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus, dan kerusakan hati berat,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Jemaah calon haji risiko tinggi (risti) di atas kursi roda mengantre untuk naik ke dalam bus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (19/5/2025).

    Lebih lanjut, persyaratan itu juga mencakup penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi kesadaran aktivitas, lansia dengan demensia, kehamilan berisiko tinggi terutama trimester ketiga, serta penyakit menular aktif seperti tuberculosis (TBC) paru terbuka dan demam berdarah.

    Selain itu, termasuk pula pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapi, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak terkontrol, penyakit autoimun yang tidak terkendali, epilepsi dan stroke serta gangguan mental berat.

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitaah, dan berpotensi tidak lolos pemeriksaan kesehatan di Indonesia maupun ditolak berangkat atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” ujar Irfan.

    Irfan menyebut bahwa Kemenhaj akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    3. Jadwal

    Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

    “Setelah puncak haji, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026 dari Jeddah, sedangkan pemulangan gelombang kedua dimulai pada 16 Juni 2026 dari Madinah,” ujarnya.

    Setelah itu, Irfan memperkirakan seluruh operasional pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026, sekaligus menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

    4. Maskapai Haji

    Pemerintah menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

    “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” ujar Irfan.

    Dia melanjutkan, penetapan kedua maskapai ini dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kedatangan para jemaah kloter I Embarkasi Palembang, Jumat (13/6/2025) pagi./ Kemenag Sumsel.

    Selain itu, Kemenhaj juga telah menetapkan pembagian operasional penerbangan dari kedua maskapai tersebut.

    Garuda Indonesia akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Sementara itu, Saudia akan melayani pengangkutan 101.860 jemaah haji dan petugas kloter dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), serta Kertajati atau Indramayu, dan Surabaya. 

    “Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan efisiensi rute, ketersediaan armada, serta kapasitas bandara embarkasi masing-masing,” tuturnya.

    Irfan meneruskan, secara keseluruhan, sebanyak 204.362 jemaah haji dan petugas kloter akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi atau debarkasi haji di Tanah Air.

    5. Biaya Haji Turun

    DPR dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    “Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

    Jemaah calon haji mendirikan salat di depan makam Ibrahim, sebagai bagian dari rangkaian umrah wajib pada ibadah haji 1446 Hijriah/2025. Bisnis/Reni Lestari

    Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

    6. Batas Pelunasan Biaya Haji

    Kemenhaj menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

    “Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan.

    Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

    Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

    “Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” jelasnya.

    Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

  • Suzuki Boyong Model Andalan hingga Hadirkan Program Menarik di Ajang GIIAS Makassar

    Suzuki Boyong Model Andalan hingga Hadirkan Program Menarik di Ajang GIIAS Makassar

    JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) turut ambil bagian pada ajang GIIAS The Series yang kali ini hadir di Makassar, mulai tanggal 5-9 November 2025 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center.

    Selain memamerkan inovasi, Suzuki juga membawa tiga lini produk paling relevan untuk pasar yang dikenal dinamis ini. Ditambah menawarkan program penjualan terbaik jelang penghujung tahun.

    Head of Sales 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Rendy Anggadiputra, menjelaskan kehadiran Suzuki di ibukota Sulawesi Selatan ini, karena konsumen memiliki selera yang tinggi dan menghargai kendaraan yang fungsional sekaligus stylish.

    “Melalui GIIAS terakhir tahun ini, kami memberikan kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk merasakan langsung produk unggulan teknologi yang lebih ramah lingkungan adalah bentuk investasi jangka panjang kami di pasar Sulawesi,” kata Rendy, dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu, 5 November.

    Suzuki menyoroti performa impresif model hybrid di wilayah ini. Selama periode Januari hingga September 2025, model hybrid berkontribusi sebesar 65 persen dari total penjualan kendaraan penumpang Suzuki di Sulawesi Selatan. Lebih spesifik, Suzuki Fronx SUV Coupe berhasil menduduki peringkat penjualan tertinggi untuk kendaraan penumpang, menandakan apresiasi konsumen Makassar terhadap desain dan teknologi terbaru.

    Secara membanggakan, tercatat bahwa lebih dari 80 persen dari total kendaraan hybrid yang terjual di wilayah tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri, model-model yang juga menjadi andalan ekspor Suzuki ke berbagai benua, termasuk Asia, Amerika Selatan, hingga Oceania.

    Suzuki juga menghadirkan berbagai program menarik selama pameran berlangsung. Misalnya, calon konsumen yang memilih Suzuki Fronx, New XL7, S-Presso, atau All New Ertiga Hybrid berhak mendapatkan voucher belanja senilai Rp1 juta, khusus untuk Fronx dan New XL7, keuntungan semakin lengkap dengan tambahan hadiah tumbler eksklusif dari Suzuki.

    Sementara, Konsumen pembeli Grand Vitara mendapatkan nilai benefit meningkat menjadi Rp2 juta. Demikian pula untuk pembeli New Carry, semakin untung karena akan memperoleh hadiah uang elektronik sejumlah Rp500 ribu. Tentunya program ini bisa dikombinasikan dengan program penjualan regular.

    Selain itu, pengunjung akan menemui booth bernuansa futuristik-ramah lingkungan sekaligus dilengkapi line-up unggulannya mulai dari Suzuki Fronx, New XL7 Hybrid, hingga SUV ikonik Jimny 5-door Pengunjung GIIAS Makassar juga bisa merasakan pengalaman interaktif dengan mencoba unit Suzuki Fronx, New XL7 Hybrid, dan 1 unit Jimny 5-door di area test drive yang tersedia.

    “Kami menganggap semua pelanggan wajib mendapatkan layanan yang sama baiknya dalam setiap penyelenggaraan GIIAS the Series. Oleh karena itu, calon konsumen Makassar tahun ini juga akan mendapatkan keuntungan serta pengalaman serupa layaknya GIIAS sebelumnya di Surabaya, Semarang maupun Bandung. Memperkuat strategi tersebut, jaringan hingga tim Suzuki tetap melayani pelanggan sebaik mungkin demi kepuasan dan kepercayaan konsumen,” tutup Rendy.

  • Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    Geram Tanah Miliknya Diklaim, JK Ingatkan Lippo Group: Jangan Main-main di Makassar!

    GELORA.CO – Pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), mengaku geram terhadap pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sudah dia beli di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

    JK mengatakan, lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga sudah dibeli Hadji Kalla sejak 30 tahun lalu, sebelum para pengembang datang ke Makassar.

    “Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya,” ujar Jusuf Kalla di Kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Rabu (5/11/2025).

    Mantan Wakil Presiden RI itu menegaskan tak punya urusan dengan PT GMTD Tbk yang memenangkan sengketa atas kepemilikan lahan yang diklaim Hadji Kalla.

    Menurut JK, GMTD menggugat seseorang penjual ikan, bukan perusahaannya. Ia pun mempertanyakan bagaimana seorang penjual ikan bisa memiliki lahan seluas 16 hektare.

    “Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak. Karena yang dituntut itu, siapa namanya? Itu penjual ikan kan? Iya, penjual ikan. Masa’ penjual ikan punya tanah seluas ini,” katanya.

    Meski begitu, JK menduga ada pihak yang merekayasa kepemilikan lahan milik Hadji Kalla.

    JK menyebut Lippo Group atau Lippo Karawaci yang merupakan induk usaha PT GMTD ikut terlibat dalam rekayasa kepemilikan lahan.

    “Jadi itu kebohongan dan rekayasa [kepemilikan], itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas JK, mengingatkan.

    Menurut JK, dugaan praktik mafia tanah tersebut perlu diwaspadai karena bisa merugikan masyarakat.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ujar JK.

    Ia menegaskan PT Hadji Kalla akan melawan setiap upaya dugaan rekayasa kepemilikan lahan dan mengingatkan lembaga peradilan untuk bersikap adil.

    “Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, tidak kebenaran. Dan jangan juga, aparat pengadilan itu berlaku adillah dukung kebenaranlah, jangan dimainin,” pungkas JK. (*)

  • TNI AU berupaya jaga kawasan udara jalur ALKI II dan IKN

    TNI AU berupaya jaga kawasan udara jalur ALKI II dan IKN

    “Satrad baru yang tengah disiapkan ini nantinya akan memperkuat kemampuan deteksi dan pemantauan pergerakan pesawat di wilayah udara bagian tengah hingga timur Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU berupaya memastikan kawasan udara di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari perairan selatan Kalimantan hingga kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat diawasi dengan ketat.

    Salah satu upaya yang dilakukan yakni meninjau progres pembangunan infrastruktur Satuan Radar (Satrad) baru di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Takalar, Sulawesi Selatan yang dilakukan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi, Rabu.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta mengatakan, Tedi sempat meninjau beberapa fasilitas satrad yang masih dalam proses pembangunan dari mulai tower dan denah lahan yang akan digunakan.

    Tidak hanya itu, lanjut I Nyoman, Tedi dan beberapa jajaran pejabat TNI AU yang hadir juga sempat membahas fasilitas apa saja yang perlu disiapkan di satrad baru ini.

    “Satrad baru yang tengah disiapkan ini nantinya akan memperkuat kemampuan deteksi dan pemantauan pergerakan pesawat di wilayah udara bagian tengah hingga timur Indonesia,” jelas I Nyoman.

    Dalam proses pembangunannya, pihaknya menemui beberapa kendala yang menghambat pembangunan satrad salah satunya yakni faktor curah hujan.

    Karenanya, Tedi meminta kepada pihak pembangun infrastruktur untuk menambah jumlah pekerja guna mempercepat waktu pengerjaan.

    “Wakasau menegaskan kepada pihak pelaksana pembangunan infrastruktur untuk memperhatikan ketepatan waktu dan menjaga kualitas kerja, dengan menambah pekerja sebanyak 4 kali lipat untuk mengantisipasi musim hujan serta libur natal dan idul fitri,” jelas I Nyoman.

    Dengan demikian, diharapkan Satrad Banjarbaru dan Takalar ini dapat secepatnya selesai dan digunakan untuk menjaga langit IKN dan ALKI II.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengusaha Toko Kecil Keluhkan Pendapatan Jeblok Gara-gara E-Commerce: Banyak Usaha Berdarah-darah

    Pengusaha Toko Kecil Keluhkan Pendapatan Jeblok Gara-gara E-Commerce: Banyak Usaha Berdarah-darah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengusaha toko alat listrik, Yudhi Pratama Karsa mengeluhkan pendapatannya yang jeblok. Dia mengatakan hal itu terjadi sejak populernya e-commerce.

    Toko Yudhi berada di Jalan Sulawesi, Makassar. Saat ini, omzet tokonya hanya Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per hari.

    “Dulu sebelum ada e-commerce, di tahun 2017 omzet toko rata-rata Rp850 ribu per hari, sedang di tahun 2018 sampai sekarang,” kata Yudhi kepada fajar.co.id, Rabu (5/11/2025).

    Sebelum 2018, dia mengatakan ada belasan orang yang berbelanja di tokonya. Sekarang, rata-rata hanya sampai tiga orang saja.

    “Usaha toko saya terus makan modal, gak cukup untuk tutupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya terus berhutang ke bank. Hidup dari utang ke utang,” ujarnya.

    Menurutnya, makin populernya e-commerce membuat toko online tumbuh subur. Akhirnya perlahan mematikan banyak toko-toko kecil seperti tokonya.

    Di sisi lain, dia takut jualan ke online, karena harus bersaing dengan grosiran yang ikut jualan di online. Sementara dirinya hanya toko ecer kecil.

    “Maka pasti toko saya sanggup bersaing harga dengan grosiran yang ikut menjual di online, karena tidak adanya proteksi regulasi harga jual terendah dari pemerintah,” ujarnya.

    Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya menimpanya. Dia punya grup WhatsApp bernama Komunitas Pedagang Lokal Indonesia, anggotanya 56 orang.

    Keluhannya sama. Dampak e-commerce berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis mereka.

    “Ada banyak usaha yang berdarah-darah akibat dihantam e-commerce di hari ini,” terangnya.

  • Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Fadli Zon Tegaskan Teori Out of Nusantara Punya Basis Ilmiah Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa teori “Out of Nusantara” yang ia lontarkan beberapa waktu lalu memiliki dasar ilmiah yang kuat dan patut menjadi bahan perdebatan akademik.

    Menurutnya, sejumlah temuan arkeologis di Indonesia menunjukkan bahwa kawasan Nusantara memiliki peran penting dalam sejarah evolusi manusia modern.

    Hal itu disampaikan Fadli usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

    Menanggapi kritik dari sebagian komunitas arkeolog terhadap pandangannya, Fadli menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan pengembangan dari berbagai kajian global yang menantang pandangan konvensional tentang asal-usul manusia.

    “Kalau itu basisnya saya kira kuat ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori Out of Asia. Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika, dari, semua manusia katanya dari Afrika,” ujar Fadli.

    Dia menambahkan, teori Out of Africa yang selama ini dominan dalam kajian antropologi kini mulai dipertanyakan dengan munculnya hipotesis multiregional migration, yang menyebutkan bahwa manusia modern dapat berevolusi di berbagai wilayah secara paralel.

    “Teori ini sudah di-challenge dengan hipotesa juga multiregion migration gitu ya. Jadi tidak selalu, bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa, dan sebaliknya. Jadi saya mengatakan Out of Nusantara itu karena banyak sekali temuan-temuan dari sini, itu pun ya subjek untuk diteliti kembali,” katanya.

    Fadli mencontohkan sejumlah temuan lukisan purba di Indonesia yang usianya bahkan lebih tua dibandingkan artefak sejenis di belahan dunia lain.

    “Lukisan-lukisan purba kita umurnya 51.200 tahun dan temuannya banyak. Di Maros-Pangkep ada 700-an lukisan-lukisan purba yang umurnya paling tua 51.200 tahun. Di Gua Sangkulirang di Kalimantan Timur itu ada 58 gua dan ada 2.500 panel ya. Kemudian di Gua Lida Ajer yang diperkirakan 60.000 tahun, Gua Harimau 22.000 tahun,” papar Fadli.

  • Perkuat Kerja Sama, BPOM Bahas Pengembangan Jamu dan Pengobatan Tradisional China

    Perkuat Kerja Sama, BPOM Bahas Pengembangan Jamu dan Pengobatan Tradisional China

    Jakarta –

    Delegasi BPOM melakukan pertemuan bilateral dengan akademisi bidang pengobatan tradisonal China atau Tradisional Chinse Medicine (TCM). Dalam kesempatan tersebut, hadir Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi 1) William Adi Teja serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Lynda Kurnia Wardhani.

    Bersama delegasinya, Kepala BPOM, Taruna Ikar bertemu dengan beberapa akademisi TCM dari beberapa institusi. Mulai dari Zhao Changlong dan Tong Xiaoying dari China Academy of Chinese Medical Sciences, Wang Heping dari Beijing Yuanmei Manual Bone Setting and Orthopedics Center, Liu Ying dari Center for Integrative Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, hingga Wang Xing dari Zhongyu Pharmaceutical Economics Development and Application Center.

    Dalam pertemuan, para pihak saling bertukar pandangan mengenai kerja sama regulator dan media dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai produk kesehatan, terutama obat tradisional. Pengembangan dari obat tradisional memadukan aspek budaya, ilmu pengetahuan, serta inovasi.

    Taruna mengapresiasi upaya China dalam mengombinasikan berbagai area dalam pengembangan TCM. Hal tesebut mencakup akupuntur, penelitian herbal, pengobatan intergrative, dan pelatihan tenaga profesonal yang terlibat.

    “Kami sangat mengapresiasi kontribusi para ahli dan institusi di Tiongkok dalam memajukan TCM melalui penelitian, inovasi klinik, dan kolaborasi internasional hingga TCM dapat dikenal sebagai warisan budaya dan ilmu pengetahuan,” ujar kepala BPOM tersebut, dikutip dari laman Badan POM, Rabu, (5/11/2025).

    Taruna turut berbagi perspektf dan sisi pengembangan obat tradisional yang dilakukan di Indonesia. Lebih lanjut, dirinya menyebut visi untuk memodernisasi jamu menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Pengembangan tersebut akan semakin meningkatkan kredibilitas serta peluang pasar obat tradisional Indonesia, sekaligus meningkatkan pengetahuan di bidang obat tradisional dan menjaga biodiversitas hayati Indonesia.

    Obat tradisional Indonesia sendiri atau jamu telah dinobatkan sebagai salah satu Warisan Budaya Tak benda oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) pada Desember 2023. Dalam hal ini BPOM berperan penting dalam memastikan obat tradisional di Indonesia aman, berkhasiat, dan bermutu.

    Dari pertemuan tersebut, delegasi BPOM berharap bisa menjalin kerja sama lebih lanjut dengan institusi dan tim ahli TCM dalam mengembangkan pengetahuan uji klinik dan prakik regulatori dalam pengembagan TCM dan jamu Indonesia. Bentuk kolaborasi lain yang mungkin dapat dilakukan meliputi peningkatan kapasitas di bidang akupuntur, pengembangan TCM dan jamu Indonesia. Kolaborasi lain yang mungkin dilakukan adalah untuk melaksanakan peningkatan kapasitas di bidang akupunktur, pengobatan integrative, standardisasi herbal, serta manajemen kesehatan yang mendukung pengembangan obat tradisional.

    “Kami yakin kolaborasi ini sangat relevan untuk mengembangkan pengobatan tradisional sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan warisan budaya dari kedua negara,” kata Taruna.

    Tim akademisi China yang hadir menyambut hangat ajakan kolaborasi dari Taruna. Liu Ying dari Center for Integrative Medicine, Beijing University of Chinese Medicine yakin bahwa kolaborasi ini bisa berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik terkait manfaat obat tradisional untuk pengobatan atau sebagai jembatan anara budaya dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Tak hanya untuk kedua negara, manfaat ini diharapkan bisa dirasakan oleh masyaraka global.

    (elk/kna)

  • Ditinggal Ayah Main Tenis, Bocah 4 Tahun di Makassar Dibawa Wanita Misterius

    Ditinggal Ayah Main Tenis, Bocah 4 Tahun di Makassar Dibawa Wanita Misterius

    Liputan6.com, Jakarta Anak perempuan berusia 4 tahun bernama Bilqis dilaporkan hilang saat menemani orang tuanya berolahraga di kawasan Taman Pakui Sayang, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (2/11/2025) pagi. Hilangnya Bilqis pun ramai jadi perbincangan, lantaran hingga Rabu (5/11/2025) belum juga ditemukan.

    Dari informasi yang diterima Liputan6.com, Bilqis datang ke taman bersama ayahnya yang saat itu bermain tenis lapangan. Sementara itu, Bilqis bermain di area playground yang tidak jauh dari tempat sang ayah berolahraga.

    Sesekali ayahnya memanggil Bilqis untuk memastikan ia masih berada di sekitar lokasi. Namun, tak lama kemudian, panggilan tersebut tidak lagi mendapat respons. Bilqis pun menghilang tanpa jejak.

    Pihak keluarga segera melakukan pencarian di sekitar taman, namun hasilnya nihil. Mereka lalu melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Panakkukang.

    Ayah Bilqis, Dimas Pratama Mahyudin menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya masih mencari sang buah hatinya tersebut. Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah membuat laporan ke polisi.

    “Kami masih tunggu informasi dari polisi sambil terus berupaya mencari,” kata Dimas dalam sambungan telepon.

    Dia juga menjelaskan bahwa dirinya sempat melihat unggahan di media sosial yang menyebut pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku penculikan Bilqis. Namun ia enggan percaya sebelum mendapat informasi langsung dari pihak kepolisian.

    “Iya saya lihat ada video katanya pelaku sudah ditangkap, tapi belum ada info dari polisi,” ucapnya.

    Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Nasrullah, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, dan polisi kini fokus menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

    “Iya sudah masuk laporannya. Kita masih selidiki,” kata Nasrullah terpisah.

    Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan sosok seorang perempuan membawa Bilqis. Dalam video itu, perempuan tersebut terlihat berjalan tergesa-gesa di Jalan Pelita Raya, tak jauh dari Taman Pakui Sayang, sambil menenteng Bilqis dan menggandeng dua anak lainnya.

    “Iya, terdapat rekaman CCTV yang sempat merekam aktivitas korban. Dalam rekaman itu, Bilqis dibawa oleh seorang ibu-ibu bersama dua anak lainnya,” jelasnya.

    Ia menegaskan, pihak kepolisian masih menelusuri identitas perempuan tersebut dan mendalami keterkaitannya dengan hilangnya Bilqis. Polisi juga mengimbau masyarakat yang melihat anak dengan ciri-ciri mirip Bilqis untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat.

    “Kami masih telusuri dan dalami identitas dari ibu tersebut. Jadi, ini masih dalam tahap penyelidikan,” ujarnya.