Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • Kuasai Materi, Andalan Hati Sangat Siap Hadapi Debat Kedua

    Kuasai Materi, Andalan Hati Sangat Siap Hadapi Debat Kedua

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), paling siap hadapi debat kedua yang akan digelar KPU Sulsel pada Minggu (10/11/2024) mendatang.

    Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Kampanye Andalan Hati, Andi Januar Jaury. Ia membeberkan bahwa persiapan pasangan calon nomor urut 02 tersebut sudah sangat matang.

    Menurutnya, selama ini Andalan Hati menjalankan tahapan kampanye yang lebih banyak bertatap muka dengan masyarakat di berbagai wilayah dan kalangan. Sehingga, kata dia, segala masalah dan harapan akan diakurasi kembali pada program strategis yang termuat pada visi-misi keduanya.

    “Dengan demikian gambaran lingkup interaksi dengan publik selama ini merupakan cerminan dari kesiapan Andalan Hati untuk mengikuti debat terbuka sesi kedua,” ujar Januar Jaury, Rabu (6/11/2024).

    JJ, akronim nama Januar Jaury, menegaskan bahwa debat kedua adalah momentum untuk sekali lagi menguji visi-misi Andalan Hati pada forum yang lebih terbuka dan melibatkan argumentasi dengan panelis akademisi, serta paslon lainnya.

    “Melalui tema debat kali ini yakni ‘Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA)’, Andalan Hati tentu akan mereview kembali beberapa kebijakan terkait hal tersebut saat bertugas menjadi gubernur kala itu,” beber Politisi Demokrat Sulsel ini.

    “Sehingga dengan pengalaman itu, terkhusus Andi Sudirman Sulaiman, pasti tahu persis capaian pembangunan infrastruktur, termasuk hal-hal yang masih kurang, serta outputnya sendiri yang bisa memberi manfaat ekonomi termasuk layanan hasil pengelolaan SDA Sulsel,” tegas dia.

  • Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    Polrestabes Makassar Dukung Gerakan Nasional Pangan Merah Putih untuk Swasembada

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Pemerintah Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    Peluncuran ini berlangsung serentak di berbagai daerah, termasuk di Kota Makassar, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan.

    Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

    Polri turut mengambil peran aktif dalam menggerakkan potensi nasional, tak hanya di bidang keamanan tetapi juga dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

    Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib menjelaskan, dukungan ini selaras dengan instruksi presiden untuk mendorong kemandirian pangan yang lebih kuat.

    Hal ini diungkapkan Ngajib usai melakukan Launching Kegiatan dengan Tema Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.

    “Gerakan ini adalah bentuk sinergi kami dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena kami memahami pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara,” ujar Ngajib.

    Ngajib juga menekankan bahwa gerakan ini adalah upaya menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen di Polri untuk aktif dalam menguatkan ketersediaan pangan di berbagai daerah.

    “Tidak hanya di Makassar, jajaran Polri di seluruh Indonesia juga turut ambil bagian, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.

    Sekadar diketahui, kegiatan ini digelar di ruang Vicon Tunggal Panaluan Polrestabes Makassar dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama, termasuk Waka Polrestabes Makassar AKBP Budi Susanto dan para kapolsek. (Muhsin/fajar)

  • Dianggap Tidak Profesional Dalam Menjalankan Debat, KPU Barru Dilaporkan ke DKPP

    Dianggap Tidak Profesional Dalam Menjalankan Debat, KPU Barru Dilaporkan ke DKPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan Pemerhati politik Munawir, S.H. dan Pangeran Alfayed Ruslan, S.H., resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (6/11/2024). Laporan ini dilayangkan terkait dugaan ketidakprofesionalan KPU Barru dalam menjaga integritas dan kehormatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

    Munawir menjelaskan bahwa laporan ini didasarkan pada insiden debat publik pertama yang digelar pada 30 Oktober 2024 pukul 13.00 WITA. “Latar belakang laporan ini adalah insiden yang terjadi pada debat publik pertama yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Barru,” katanya dalam pernyataan resminya.

    Debat yang seharusnya berjalan lancar malah dihentikan setelah hanya 30 menit karena pemadaman listrik mendadak. Berdasarkan informasi yang beredar, pemadaman ini disebabkan oleh ledakan trafo di gedung acara.

    Sebuah video yang memperlihatkan klarifikasi dari pihak KPU Barru kepada para calon bahwa debat itu hanya uji coba semakin membuat publik geram. Banyak warga Barru mempertanyakan apakah tindakan tersebut mencerminkan profesionalitas yang diharapkan dari penyelenggara pemilu.

    Keputusan KPU Barru untuk hanya mengadakan satu kali debat pada 13 November 2024 juga menuai kritik. Awalnya, dua debat dijadwalkan pada 30 Oktober dan 13 November 2024. Namun, perubahan mendadak ini memunculkan keraguan akan kredibilitas KPU Barru dalam menjaga pemilu yang adil dan transparan.

    Sebagai putra daerah, Munawir berharap KPU Kabupaten Barru dapat memperbaiki kinerjanya. “Saya berharap KPU Kabupaten Barru bisa menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang terpercaya, demi terwujudnya Pilkada yang bersih, adil, dan menjunjung tinggi aspirasi masyarakat Barru,” ujarnya.

  • Industri Fintech Lending Gencar Meliterasi Keuangan hingga Indonesia Timur

    Industri Fintech Lending Gencar Meliterasi Keuangan hingga Indonesia Timur

    Makassar: Kredit Pintar, sebuah platform fintech lending memperluas pasar ke Indonesia Timur dengan mengedukasi dan literasi keuangan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
     
    Perusahaan, sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsisten mengedukasi dan meliterasi keuangan yang menyasar masyarakat umum, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan generasi muda.
     
    Kelas Pintar Bersama menjadi inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan imbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah.
    “Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional,” jelas Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.
     
    Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM, hingga masyarakat umum.
     
    “Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia,” tambah Kokko.
     
     

     

    Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo
     
    Membantu mengelola pinjaman dengan bijak

    Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi, menambahkan, melalui kegiatan ini perusahaan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan.
     
    “Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital,” kata Puji.
     
    Menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan, telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024 lalu.
     
    “Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas,” jelas Puji.
     
     

     
    Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema ‘Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik’ dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan; Rista Zwestika, CFP®.
     
    Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik.
     
    Kredit Pintar adalah salah satu dari 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang berizin OJK. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga menyentuh angka Rp6,5 triliun.
     
    Sementara itu, sejak berdiri pada 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar yaitu mencapai Rp48,5 triliun. Selain itu berdasarkan data OJK hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai angka Rp899,15 triliun.
     
    “Untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang 2024 ini yaitu sekitar Rp135 miliar. Melihat angka tersebut, kami optimis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif,” ungkap Kokko.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Sederet Alasan Relawan Golkar Lama Hijrah ke Seto-Rezki

    Sederet Alasan Relawan Golkar Lama Hijrah ke Seto-Rezki

    Alasan lainnya adalah, pasangan Sehati merupakan kriteria pemimpin berpengalaman yang dinilai lebih memenuhi kebutuhan Makassar saat ini. Menurutnya, pengalaman menjadi faktor kunci dalam memilih pemimpin.

    Seto memiliki rekam jejak sebagai Bupati Sinjai periode 2018-2023 dan Rezki Mulfiati Lutfi sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel. Kombinasi pengalaman di eksekutif dan legislatif ini sangat layak memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan.

    “Makassar butuh pemimpin yang berpengalaman. Dari semua calon, hanya Seto yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah,” pungkas Nena.

    Sebelumnya, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Ali Armunanto menilai, perpecahan dukungan di internal Golkar Makassar berpotensi menurunkan elektabilitas Munafri alias Appi. Apalagi, Golkar merupakan parpol pengusung utama pasangan Mulia di Pilkada Makassar.
    “Ini akan mengganggu pergerakan mesin parpol Appi karena kita tahu (parpol) pengusung utama Appi-Aliyah itu Golkar. Apalagi diharapkan leading dalam kampanye itu Golkar mesin parpolnya,” kata Ali, pada Sabtu (2/11/2024).

    Ali beranggapan, perpecahan dukungan ini akan berimbas kepada mesin politik Partai Golkar dan akan mengganggu kerja-kerja pemenangan. Peralihan dukungan ini turut berpotensi munculnya swing voter di kalangan pemilih Golkar. “Ini bisa menurunkan elektabilitas Golkar, khususnya dalam dukungan mereka terhadap Appi,” jelas Ali.

    Dukungan Relawan Golkar ini, kata Ali, akan memperkuat barisan pendukung Sehati. Apalagi Golkar dikenal memiliki basis yang loyal dan memiliki pemilih 40 tahun ke atas yang selama ini belum terjangkau oleh Seto-Rezki. “Orang yang pindah ini bukan membawa dirinya tapi membawa basis, tentu ini akan memberikan dampak elektoral ke Seto-Rezki,” pungkas Ali. (*)

  • Dukung Percepatan Investasi, Kajati Sulsel- Kepala ATR BPN Sulsel Bahas Pengamanan Lahan

    Dukung Percepatan Investasi, Kajati Sulsel- Kepala ATR BPN Sulsel Bahas Pengamanan Lahan

    Liputan6.com, Makassar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim melakukan silaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Tri Wibisono di Kantor Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sulsel di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa 5 November 2024.

    Pertemuan mereka membahas dukungan kedua lembaga untuk percepatan investasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel)

    Kajati Sulsel, Agus Salim mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kejaksaan bisa mendukung dalam pengamanan lahan yang akan digunakan untuk investasi.

    Hal ini, menurut Agus sangat penting untuk mencegah munculnya konflik atau perkara agraria di kemudian hari. Baik yang bersifat perdata, pidana maupun permasalahan sengketa lainnya.

    “Calon investor butuh kepastian hukum, termasuk pengadaan lahan yang akan digunakan. Harus clean and clear atau tanpa masalah,” kata Agus Salim.

    Dia mengungkapkan, kebijakan investasi di Sulsel memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, kata Agus, koordinasi yang baik antar Kejaksaan dan Kementerian ATR/BPN adalah kunci utama untuk mencapai penyelesaian yang adil, transparan, dan efektif.

    “Melalui kerjasama, kita berharap dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah agraria untuk mendukung investasi. Dengan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat dan negara,” ungkap Agus Salim.

    Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulsel, Tri Wibisono mengungkapkan kerjasama pihaknya dengan Kejati Sulsel di bidang Agraria selama ini telah berjalan baik.

    Mulai dari pemberian dukungan data dan/atau informasi, pencegahan dan penegakan hukum, pengawalan dan bantuan pengamanan pembangunan strategis, asset tracing atau pelacakan aset, penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

    “Termasuk pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang kadang menjadi penghalang masuknya investasi ke Sulsel,” terang Tri.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ucapkan salam perpisahan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Meredam eksploitasi politik daratan-kepulauan di Pilkada Sultra

    Meredam eksploitasi politik daratan-kepulauan di Pilkada Sultra

    Kendari (ANTARA) – Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ratusan pulau, tepatnya terdapat 590 pulau. Dari 15 kabupaten dan dua kota di Sultra, sembilan di berada di pulau dan delapan di daratan.

    Oleh karena itu, identitas masyarakat Sultra pun cenderung dibentuk dari karakter kewilayahan: daratan dan kepulauan. Identitas daratan-kepulauan pun menjadi konsep penting dalam dinamika politik dan sosial di provinsi ini.

    Bahkan dalam praktik perpolitikan, identitas tersebut dijadikan “modal” oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra untuk membawa kepentingan mereka demi mendapat dukungan serta suara berdasarkan kesamaan identitas tersebut.

    Memasangkan duet calon gubernur dan wakil gubernur dari wilayah daratan dan kepulauan memang sudah menjadi tradisi politik di provinsi tersebut.

    Dalam Pilkada 2024, misalnya, ada empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra: Ruksamin-Sjafei Kahar; Andi Sumangerukka-Hugua; Lukman Abunawas-La Ode Ida; dan Tina Nur Alam-Ihsan Taufik Ridwan.

    Keempat pasangan ini semuanya mengusung identitas daratan-kepulauan, mulai dari pasangan Ruksamin yang merupakan sosok yang mewakili daratan berasal dari Konawe Utara dan pasangannya Sjafei Kahar yang berasal dari Buton dan mewakili kepulauan.

    Andi Sumangerukka mewakili daratan karena berasal dari Suku Bugis, dan pasangannya Hugua berasal dari Wakatobi dan mewakili kepulauan.

    Selanjutnya Lukman Abunawas mewakili daratan karena berasal dari Suku Tolaki dan pasangannya La Ode Ida berasal dari Muna yang mewakili kepulauan.

    Terakhir pasangan Tina Nur Alam-Ihsan Taufik Ridwan, Tina yang berasal Suku Tolaki mewakili daratan dan Ihsan berasal dari Muna yang mewakili kepulauan.

    Paket pasangan berdasarkan identitas daratan-kepulauan ini juga terlihat pada Pilkada 2018, yakni pasangan calon Ali Mazi-Lukman Abunawas (kepulauan-daratan), pasangan calon Asrun-Hugua (daratan-kepulauan), pasangan calon Rusda-Syafei Kahar (daratan-kepulauan).

    Karena praktik perpolitikan dengan resep “mengawinkan” tokoh daratan dengan kepulauan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun, kebiasaan ini akhirnya menjadi landasan bagi para elite politik ketika akan mengusung calonnya untuk bertarung di pilkada.

    Praktik politik identitas daratan-kepulauan selama ini masih diterima oleh masyarakat dan tidak dilihat sebagai ancaman konflik, bahkan dijadikan syarat mutlak jika ingin bertarung di Pilkada Sultra karena dibungkus dengan niat untuk pemerataan program dan pembangunan.

    Memadukan dua identitas tersebut juga dilakukan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari kedua wilayah, serta mencegah dominasi satu kelompok suku atas yang lain.

    Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra tercatat 1.876.792 daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada di Bumi Anoa, dengan komposisi DPT di daratan sebanyak 1.170.469 pemilih dan 706.323 pemilih di kepulauan.

    Suku asli yang ada di Sultra yakni Suku Tolaki, Buton, Muna, Wawonii, dan Moronene.

    Sementara suku pendatang, yakni Suku Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, Bali, dan Bajau. Adapun yang menjadi mayoritas adalah Suku Bugis dari Sulawesi Selatan.
     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Temu media organisasi perempuan terkait posisi perempuan dalam kebijakan berbasis gender. ANTARA/Nur Suhra Wardyah.

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:58 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah organisasi perempuan di Sulawesi Selatan menilai bahwa perempuan merupakan sasaran empuk dari politik uang yang seolah menjadi lazim terjadi pada setiap kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Organisasi perempuan tersebut terdiri dari YPMP (Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan) Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Sulsel, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel, dan YLK Sulsel.

    Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi Rosniaty Azis di Makassar, Selasa menyebut hal ini kerap terjadi karena perempuan memiliki peran ganda yang juga selalu mementingkan pangan keluarga, apalagi di tengah melonjaknya seluruh harga komoditas pangan.

    “Mereka tahu bahwa rakyat, apalagi perempuan, dihadapkan dengan biaya hidup, biaya keluarga yang semakin tinggi. Itu yang dilihat oleh calon,” kata Rosniaty.

    Kondisi ini membuat banyak perempuan merasa mau tidak mau memilih berdasarkan imbalan finansial daripada berdasarkan program dan visi calon.

    Rosniaty menilai calon kepala daerah kerap kali mengeksploitasi isu kemiskinan. Mereka tahu betul apa kebutuhan rakyat sehingga memanfaatkannya untuk meraup suara.

    Maka dari itu, sejumlah organisasi perempuan di Sulsel menyerukan pilkada bebas korupsi dan bebas dari praktek politik uang. Meskipun mereka menilai fenomena ini sebagai tantangan. Terlebih, politik uang sudah sangat merajalela di Indonesia.

    Dia juga menyerukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif dalam menangani praktik politik uang yang menargetkan perempuan. Seharusnya, kata dia, Bawaslu semakin ketat dalam mengawasi.

    “Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun,” kata Rosniaty.

    Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.

    Sumber : Antara

  • Dihantam Fitnah, Begini Respons Appi

    Dihantam Fitnah, Begini Respons Appi

    Appi menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Mulia, pembayaran sampah akan menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga warga tidak perlu lagi terbebani.

    Selain itu, pasangan Appi-Aliyah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petugas kebersihan kota Makassar. Menurut Appi, para petugas kebersihan memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan kota, dan sudah saatnya mereka mendapatkan penghidupan yang layak.

    “Jika kami terpilih, insyaAllah tingkat kesejahteraan mereka akan kami tingkatkan,” tegasnya.

    Di tengah kunjungan tersebut, Appi juga mengingatkan warga untuk tidak takut terhadap intimidasi dalam proses pemilihan.

    “Jangan ki mau dipaksa atau diintimidasi. Kalau ada yang begitu, rekam dan laporkan. Kami siap menindaklanjutinya,” katanya.

    Ketua Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali atau ARA, turut hadir dan menyemangati warga agar datang ke TPS, meski cuaca buruk. Ia juga berpesan agar warga tidak tergoda dengan janji-janji politik sesaat.

    “Kalau ada yang kasih ini itu, anggap saja sedekah. Tapi di TPS, pilih nomor 1, Appi-Aliyah,” ujar ARA.

    Antusiasme warga terhadap Appi-Aliyah terlihat tinggi. Koordinator Kelurahan Appi-Aliyah, Ali Sitaba, menyebutkan bahwa sekitar 250 orang hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Warga sangat berharap akan ada perubahan nyata, terutama soal kebijakan sampah gratis, seragam sekolah, dan pemasangan PDAM yang dijanjikan gratis oleh Pak Appi. Antusias warga sangat tinggi,” ujar Ali. (Selfi/fajar)

  • Tamsil Linrung: Sulsel Butuh Pemimpin yang Sejalan dengan Presiden

    Tamsil Linrung: Sulsel Butuh Pemimpin yang Sejalan dengan Presiden

    Terpisah Jubir Andi Sudirman Ramli Rahim Mempertegas keberhasilan Andi Sudirman di bidang pertanian ,Dimana setiap tahunnya ada ratusan ribu bantuan benih yang diberikan secara gratis kepada para petani.

    Termasuk diantaranya yaitu benih padi, serta komoditi unggul lainnya. Hasilnya pun terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian di Sulsel.

    Khusus padi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan yang terjadi berhasil membawa Sulsel menjadi provinsi tertinggi di Indonesia dengan surplus beras mencapai 2,08 juta ton pada tahun 2022.

    Produksi padi pada 2022 diketahui mencapai 5,34 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 4,92 persen dibanding sebelumnya 2021 sebanyak 5,09 juta ton.

    Sejalan dengan itu, produksi beras juga meningkat. Dimana pada tahun 2020 berada pada angka 2,7 juta ton, 2021 menjadi 2,92 juta ton, dan di tahun 2022 meningkat sebesar 3,07 juta ton.

    Melihat data tersebut, artinya Sulsel mampu meningkatkan produksi dalam dua tahun itu sampai dengan 651.704 ton. Termasuk berhasil mengalahkan Jabar, Jateng, Jatim yang memiliki wiliyah yang lebih luas namun hanya mampu meningkatkan produksi sekitar 133.000-416.000 ton.