Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • IAS: Harusnya Danny Jelaskan Kerja Apa 10 Tahun Tangani Banjir

    IAS: Harusnya Danny Jelaskan Kerja Apa 10 Tahun Tangani Banjir

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar 2 periode, 2004–2009 dan 2009–2014, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) buka suara perihal pernyataan Calon Gubernur Sulawesi Selatan 2024 sekaligus Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang terkesan menyalahkan para wali kota pendahulunya yang salah menerapkan tata ruang.

    Danny Pomanto, sapaan akrabnya menyebut banjir yang selalu terjadi di Kota Makassar saat musim hujan selama 10 tahun dirinya menjabat wali kota, bukan merupakan bencana hidrometeorologi.

    “Itu bukan bencana hidrometeorologi, tapi itu kesalahan tata ruang yang diterapkan oleh para pendahulu saya,” kata Cagub 01 Danny Pomanto, saat menjawab pertanyaan Cagub 02, Andi Sudirman, pada Debat Terbuka Kedua Pilkada Sulsel, di Hotel Claro, Minggu (10/11/2024).

    Pernyataan Danny itu dilontarkan menjawab pertanyaan Cagub 02 Andi Sudirman, bagaimana mengatasi banjir di wilayah perkotaan, utamanya Kota Makassar.

    Menurut Danny, saat awal menjabat dia terkejut karena ada areal yang seharusnya dipergunakan untuk menampung air menjadi lokasi perumahan.

    “Makanya pada awal menjabat saya kampanye: jangan beli rumah di tempat air menetap. Makanya banjir di Makassar ini bukan bencana hidrometeorologi karena justru orang datangi tempat air,” kata Danny.

    IAS mengatakan, 10 tahun lalu, saat baru terpilih, Danny Pomanto ditemani IAS pergi meninjau titik-titik banjir di Makassar.

    Artinya, tegas IAS, sejak 10 tahun lalu, Danny paham dua hal, pertama di mana titik-titik banjirnya, dan kedua kepastian bahwa setiap tahun banjir akan berpotensi terjadi.

  • ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batubara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberiana izin tambanga kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal di sektor mineral dan batu bara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” kata Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu mengacu pada laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatra Selatan 26 laporan, dan Sumatra Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberian izin tambang kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • https://www.beritasatu.com/lifestyle/2854159/dilaporkan-aliansi-komunitas-bugis-makassar-ke-polisi-denny-sumargo-minta-maaf

    https://www.beritasatu.com/lifestyle/2854159/dilaporkan-aliansi-komunitas-bugis-makassar-ke-polisi-denny-sumargo-minta-maaf

  • Debat Panas Pilgub Sulsel, Andi Sudirman Ragu Danny Pomanto Bisa Bangun Stadion di Makassar

    Debat Panas Pilgub Sulsel, Andi Sudirman Ragu Danny Pomanto Bisa Bangun Stadion di Makassar

  • Gibran Bakal Terbang ke NTT Tinjau Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki

    Gibran Bakal Terbang ke NTT Tinjau Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal meninjau korban yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa orang nomor dua di Indonesia itu akan turun tangan dalam melihat perbaikan atau pembangunan ulang rumah warga yang terdampak.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) seputar penanggulangan bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Gedung Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (12/11/2024).

    “Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan, beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi, 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa usai ratas orang nomor dua di Indonesia itu meminta Kementerian/Lembaga terkait dapat mempersiapkan jalur logistik agar mempercepat kebutuhan masyarakat dalam akses layanan kesehatan hingga obat-obatan.

    Mantan Wali Kota Solo itu, kata Maruarar juga meminta segera menentukan titik-titik relokasi rumah. Nantinya, pembangunan tak hanya melibatkan pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pihak UMKM.

    “Kami juga sudah akan menyiapkan supaya menuju ke lokasi rumah-rumah yang sudah siap yang selama ini dengan metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana, dan juga itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, karena kami juga selalu berusaha untuk memperdayakan UMKM,” pungkas Maruarar.

  • Debat Kedua Pilkada Makassar Digelar Besok Siang, Ini Tema dan Panelisnya

    Debat Kedua Pilkada Makassar Digelar Besok Siang, Ini Tema dan Panelisnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar bakal menggelar debat kandidat kedua Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. 

    Rencananya, debat ini akan berlangsung, di Hotel Fourpoint, Rabu, 13 November mendatang, pukul 13.00 WITA.

    Pada debat nanti, empat pasangan calon akan memaparkan visi-misi, saling tanya jawab, yang akan dibagi ke dalam beberapa segmen. 

    Adapun empat Paslon yang akan beradu gagasan visi misi adalah sebagai berikut:

    Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham (Mulia)

    Andi Seto Gadhista Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati)

    Indira Yusuf Ismail – Ilham Ari Fauzi (INIMI)

     Amri Arsyid – Abdul Rahman Bando (AMAN)

    Komisioner KPU Makassar, Abdi Goncing mengatakan, pihaknya memakai stasiun TV Lokal yaitu FAJAR TV untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan Debat Publik edisi kedua yang diselenggarakan.

    “iya debat kedua akan disiarkan langsung oleh FAJAR TV,” ungkapnya.

    Adapun tema debat kedua ini adalah “Mewujudkan Makassar kota berperadaban, maju, melalui harmonisasi pembangunan nasional dan daerah, Tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

    Sementara panelis debat kali ini adalah 

    Prof Khusnul Yaqin (Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin)

    Dr Syarifa Raehana (Akademisi Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia/aktivis perempuan)

    Dr Mohammad Arif (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)

    Lusia Palulungan (aktivis perempuan/pegiat sosial/Program Manager Program Inklusi Yayasan BaKTI)

  • Resmikan Kantor Yayasan Sosial Sapta Mulia, Pjs Walkot Makassar Ingin Pengurus Lebih Bersemangat Regional 12 November 2024

    Resmikan Kantor Yayasan Sosial Sapta Mulia, Pjs Walkot Makassar Ingin Pengurus Lebih Bersemangat Regional 12 November 2024

    Resmikan Kantor Yayasan Sosial Sapta Mulia, Pjs Walkot Makassar Ingin Pengurus Lebih Bersemangat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota (Walkot)
    Makassar

    Andi Arwin Azis
    meresmikan Kantor
    Yayasan Sosial Sapta Mulia
    yang berlokasi di Jalan Sangir, Senin (11/11/2024).
    Dalam sambutannya, Arwin menyampaikan harapannya agar kehadiran kantor baru ini semakin meningkatkan semangat kerja dan dedikasi seluruh jajaran yayasan dalam melaksanakan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
    “Kami menyambut baik hadirnya kantor
    yayasan sosial Sapta Mulia
    ini. Dengan adanya kantor yang baru, diharapkan seluruh pengurus yayasan semakin bersemangat untuk menciptakan program-program yang lebih bermakna dan luas bagi masyarakat,” ujar Arwin.
    Menurutnya, kontribusi Yayasan Sapta Mulia yang semakin kuat dalam berbagai kegiatan sosial patut mendapat apresiasi.
    “Kehadiran kantor ini bertujuan untuk menunjukkan dukungan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dalam pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
    Dengan demikian, pengurus yayasan semakin termotivasi untuk memperluas cakupan pengabdian sosial mereka.
    Pada kesempatan tersebut, Arwin juga mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elemen yang hadir untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (
    Pilkada
    ) 2024 damai di Makassar.
    Dia menekankan bahwa keamanan dan suasana kondusif selama
    pilkada
    adalah kunci agar masyarakat merasa nyaman dan dapat beraktivitas dengan tenang.
    “Saya mengajak semua yang hadir di sini untuk ikut menyukseskan pilkada damai. Suasana kondusif sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga kota,” tambah Arwin.
    Lelaki yang juga menjabat Kasatpol PP Sulsel ini berharap, setelah pilkada selesai, persaudaraan dan rasa kebersamaan di Makassar tetap terjaga.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Bakal Kunjungi Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki di Larantuka – Page 3

    Wapres Gibran Bakal Kunjungi Pengungsi Erupsi Lewotobi Laki-Laki di Larantuka – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan bakal melakukan kunjungan mengecek pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang ada di Larantuka, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kunjungan ke Larantuka akan dilakukan Gibran usai perjalanan ke Makassar dan Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Bapak Wapres juga berkenan, dan akan turun ke lapangan, beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan dalam 2 hari ke depan, akan ada di lokasi, 2 atau 3 hari ke depan,” kata Maruarar di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (12/11/2024).

    Meski begitu, Maruarar belum bisa merinci secara detail jadwal kunjungan Gibran. Dia bilang, kunjungan kemungkinan akan dilakukan dalam 2-3 hari ke depan.

    “Jadi bapak Wapres ada rencana ke Makassar, kemudian ke Toraja, kemudian nanti akan langsung ke lapangan (Larantuka) dalam beberapa hari ini mungkin bisa dalam 3 hari ini ya yang pasti itu jadwalnya beliau,” kata dia

    Hal serupa juga dikonfirmasi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. “Tadi sudah disampaikan Pak Menteri mungkin (Wapres) ke Larantuka,” ujarnya.

  • Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah Regional 12 November 2024

    Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah Regional 12 November 2024

    Pjs Walkot Makassar Hadiri FGD Percepatan Investasi Sulsel, Bahas soal Tingkat Investasi di Daerah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kepala
    Kejaksaan Tinggi
    (Kajati)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) Agus Salim menyampaikan inspirasinya dalam menggelar
    Focus Group Discussion
    (FGD) bertajuk “Percepatan
    Investasi
    untuk Pertumbuhan Ekonomi Tinggi”.
    Diskusi yang dihadiri secara langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota (Walkot) Makassar Andi Arwin Azis itu diselenggarakan di Hyatt Place, Sulsel, Senin (11/11/2024).
    Acara tersebut bertujuan untuk menggalang komitmen antarpemangku kebijakan untuk mendorong
    investasi
    yang dapat mendongkrak perekonomian Sulsel.
    Agus menjelaskan, diskusi tersebut dibuat berdasarkan pengalamannya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng). Provinsi ini disebut menjadi salah satu wilayah dengan investasi terbesar di Indonesia.
    “(Ada) potensi yang sama di Sulsel, meski masih dihadapkan pada tantangan, termasuk ego sektoral yang menghambat kelancaran berbagai proyek infrastruktur,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).
    Satuan tugas (satgas) khusus percepatan investasi, lanjut dia, perlu dibentuk guna menembus berbagai hambaran yang menghalangi masuknya investasi. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021.
    “Saya yakin dengan adanya satgas percepatan investasi ini, semua hambatan akan dapat diterobos, serta mendorong kolaborasi antarlembaga,” imbuhnya.
    Selain itu, Agus juga membahas arahan Presiden RI yang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum ke depan, termasuk ketahanan pangan yang beririsan dengan program peningkatan gizi masyarakat.
    Serta, program energi terbarukan, di mana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih sering tidak tepat sasaran.
    “Untuk mencapai target nasional, sinergi dan kontribusi seluruh pengambil keputusan sangat dibutuhkan,” tambahnya. 
    Agus berharap, hasil diskusi tersebut dapat menjadi
    pilot project
    yang dapat diterapkan lebih luas hingga di tingkat kejaksaan agung.
    “Target ini adalah PR besar untuk kita semua di Sulsel. Jika berhasil, saya akan usulkan model satgas ini ke Kejaksaan Agung agar bisa diterapkan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
    Perlu diketahui, FGD tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh sebagai narasumber, antara lain Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Aminuddin Ilmar, Guru Besar Ekonomi Unhas Marsuki DEA dan Hendrian.
    Turut hadir melalui sambungan daring, Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrulloh, serta sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulsel.
    Serta, para Wali Kota, Pj Wali Kota, Bupati, dan Pj Bupati se-Sulsel.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.