Xcloud.id

provinsi: SULAWESI SELATAN

  • DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Manuver Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi banting setir ke Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menuai reaksi beragam dari berbagai pihak. Termasuk dari kader Gerindra sendiri.

    Ketua DPC Gerindra Kota Makassar Eric Horas, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan secara umum yang berlaku yakni Warga Negara Indonesia dan berusia 17 tahun dan sudah terbukti loyalitas sebagai Kader.

    “Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang terpenting memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan Partai Gerindra,” ujar Eric di Makassar, Kamis (6/11).

    “Apabila karena Pak Budi Arie mungkin merasa bahwa pernah berjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden, saya kira merupakan hal yang wajib bagi kader Parta Gerindra untuk bertarung memenangkan Bapak Prabowo tetapi tidak cukup sampai disitu, harus wajib memahami dan menjalankan apa yang menjadi arah perjuangan Partai Gerindra,” tuturnya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menegaskan Gerindra adalah partai terbuka. Namun ia menggaribawahi bahwa partai ini juga akan melihat dan mempertimbangkan orang-orang yang ingin bergabung.

    “Harus jelas jangan sampai kedepannya malah membuat ketidak harmonisan dalam internal Partai,” ucap Kasrudi.

    Sebelumnya, Budi Arie Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.

  • Jusuf Kalla Siap Jihad, Ini Jejak Perseteruan Panas Kalla Grup vs GMTD

    Jusuf Kalla Siap Jihad, Ini Jejak Perseteruan Panas Kalla Grup vs GMTD

    Liputan6.com, Jakarta – Kisruh lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar membuat amarah Jusuf Kalla (JK) memuncak. Mantan Wakil Presiden itu geram setelah mengetahui lahannya seluas 16,4 hektare diklaim secara sepihak oleh pihak lain, yakni PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.

    JK menegaskan bahwa klaim tersebut merupakan kebohongan dan rekayasa. Ia pun mengingatkan agar tidak ada pihak yang berani bermain-main di Makassar.

    JK menyebut tindakan GMTD sebagai penghinaan terhadap martabat masyarakat Bugis-Makassar, yang sangat menjunjung tinggi nilai siri’ (harga diri). Bahkan, JK menegaskan siap ‘jihad’ untuk mempertahankan tanah tersebut.

    “Selama 30 tahun kami merawat tanah ini, tiba-tiba ada yang ingin merampasnya. Ini soal kehormatan. Dalam Islam, mempertahankan tanah adalah jihad,” kata JK dengan nada geram.

    Jejak Perseteruan

    Sebagaimana diketahui, sengketa lahan di Tanjung Bunga memanas setelah PT GMTD melakukan proses eksekusi. Hal ini mengacu pada Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    Proses eksekusi berlangsung pada Senin, 3 November 2025, di bawah pengawasan Pengadilan Negeri Makassar, dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar.

    Menanggapi proses eksekusi tersebut, Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) langsung geram. Menurutnya, tindakan itu tidak sah karena tidak melalui prosedur hukum yang berlaku.

    “Eksekusi harus ada pengukuran resmi. Mana BPN-nya? Mana camatnya? Tidak ada semua,” ucap JK saat meninjau lokasi lahan yang akan dikembangkan menjadi proyek properti terintegrasi, Rabu (5/11/2025).

    JK menantang PT GMTD untuk membuktikan legalitas klaimnya dan menunjukkan lokasi tanah yang sebenarnya menjadi objek sengketa sesuai keputusan Mahkamah Agung.

    “Kalau memang ada keputusan pengadilan, silakan cari Manyomballang, penjual ikan yang dipersoalkan itu. Jangan tanah kami yang sudah tiga puluh tahun dibeli dianggap milik mereka. Itu perampokan,” katanya.

    Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

  • Video: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Pembangunan yang Merata

    Video: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Pembangunan yang Merata

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan baru setelah alokasi transfer dari pemerintah pusat dipangkas. Kondisi ini mendorong pemda untuk lebih kreatif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Namun, tak sedikit kepala daerah menyampaikan keluhan terkait kewenangan yang ikut dipangkas, sehingga membatasi fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

    Selengkapnya saksikan dialog Maria Katarina bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, Bupati Bulungan Syarwani dan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Program Road to CNBC Indonesia Awards, Kamis (6/11/2025).

  • Wuling Darion ‘Evolving Family Moments’ Resmi Diperkenalkan di Ajang GIIAS Makassar 2025

    Wuling Darion ‘Evolving Family Moments’ Resmi Diperkenalkan di Ajang GIIAS Makassar 2025

    Selain itu, ada fitur Autocomfort Sliding Door yang memberikan kemudahan akses saat keluar masuk kendaraan, dan ventilated electric captain seat pada baris kedua guna menambah kenyamanan. Suasana kabin semakin hangat dengan material kulit premium berwarna Walnut Brown dan carbon black.

    Wuling Darion dilengkapi berbagai fitur keselamatan mulai dari 6 airbags, ISOFIX, kamera 360°, serta sistem ABS, EBD, ESC, EPB, AVH, dan TPMS. Dibangun dengan struktur rangka yang kokoh berbahan baja berkekuatan tinggi untuk memberikan perlindungan optimal bagi keluarga.

    Beralih ke aspek hiburan dan kepraktisan Wuling Darion didukung dengan layar sentuh berukuran 12,8 inci, smartphone interconnection, wireless charging, enam buah speaker, electric sunroof dan electric tailgate.

    Tak hanya nyaman dan canggih, Darion mengedepankan efisiensi berkendara melalui dua pilihan elektrifikasi. Varian PHEV mengombinasikan mesin bensin 1.498 cc dengan Dedicated Hybrid Transmission, memberikan performa responsif sekaligus hemat energi, mampu menempuh 125 km (CLTC) dalam mode listrik penuh dan jarak secara total hingga 1.000 km.

    Sedangkan varian EV hadir dengan motor listrik 150 kW dan mampu menempuh jarak hingga 540 km (CLTC) dan dukungan DC Fast Charging untuk pengisian daya secara cepat.

    Tentunya, Wuling Darion telah dilengkapi dengan beragam teknologi Wuling seperti WFMS (Wonder Flexible Modular System) sebagai platform global terbaru Wuling, LING Power untuk performa efisien yang ada pada varian PHEV, MAGIC Battery Pro, LING OS untuk konektivitas pintar, serta Level 2 ADAS yang memberikan rasa aman dalam berkendara bersama keluarga.

  • Sengketa dengan GMTD, Nusron Wahib Sebut Lahan di Makassar Sah Milik Jusuf Kalla

    Sengketa dengan GMTD, Nusron Wahib Sebut Lahan di Makassar Sah Milik Jusuf Kalla

    Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), ngamuk lantaran lahannya diklaim PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Lahan seluas 16,4 hektare itu terletak di depan Trans Mall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

    Mantan Wakil Presiden RI dua periode itu menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sejak tiga dekade lalu, saat kawasan itu masih termasuk wilayah Kabupaten Gowa. Dia menyebut kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum, dilengkapi dengan sertifikat dan akta jual beli.

    “Ini tanah saya sendiri yang beli, dari anak Raja Gowa, tiga puluh tahun lalu. Sudah bersertifikat dan ada akta jual belinya. Dulu memang wilayah Gowa, tapi sekarang sudah masuk Makassar,” ujar JK saat meninjau lokasi lahan yang akan dikembangkan menjadi proyek properti terintegrasi, Rabu (5/11/2025).

    Dia menuding pihak GMTD yang berafiliasi dengan Grup Lippo melakukan klaim sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. “Tiba-tiba ada yang datang merekayasa segala macam, mau merampok. Mereka itu omong kosong, pembohong semua,” tegas JK.

     

  • Nusron Wahid Pastikan PT Hadji Kalla Pemilik Sah Lahan di Makassar yang Disengketakan

    Nusron Wahid Pastikan PT Hadji Kalla Pemilik Sah Lahan di Makassar yang Disengketakan

    Ia menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli secara sah lebih dari tiga dekade lalu dan tidak pernah bermasalah sebelumnya.

    “35 tahun lalu saya sendiri yang beli dan tidak ada (pernah bermasalah). Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD, tidak,” tegas JK di lokasi, Rabu (5/11/2025).

    JK juga mempertanyakan dasar gugatan yang disebut-sebut berasal dari pihak Manyombalang, yang menurutnya tidak memiliki kapasitas hukum atas lahan tersebut.

    “Karena yang dituntut Manyombalang. Itu penjual ikan, masa penjual ikan punya tanah seluas ini,” cetusnya.

    Ia menduga klaim tersebut sebagai bentuk rekayasa dan kebohongan.

    “Jadi itu kebohongan rekayasa macam-macam. Jadi jangan main-main di sini, di Makassar ini,” tegas mantan Wakil Presiden RI dua periode itu.

    Ketika ditanya apakah ada dugaan perampokan lahan oleh pihak GMTD, JK memberikan penegasan.

    “Iya, karena kita punya, ada suratnya, sertifikatnya. Tiba-tiba diajukan mengaku, itu perampokan namanya,” tegasnya.

    Lebih lanjut, JK juga menyinggung kemungkinan adanya praktik mafia tanah dalam kasus ini.

    “Iya, cuma yang kita beli dulu dari Hj Najmiah, dulu dia yang punya tanah di sini. Jadi mungkin dia ditipu ambil ini tanah. Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya,” ungkapnya.

    Ia khawatir, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka bisa menjadi preseden buruk bagi siapa pun yang memiliki lahan di Makassar.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti ini, perampokan seperti ini. Kalau Hadji Kalla saja mau main-main, apalagi yang lain,” tukasnya.

  • JK Marah-marah Sebut Tanahnya 16,4 Ha Dirampok Perusahaan Ini

    JK Marah-marah Sebut Tanahnya 16,4 Ha Dirampok Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mantan Wakil Presiden RI sekaligus Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla, tengah bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD). JK menyebut tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dirampok oleh GMTD.

    “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (lokasi) kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang (masuk) Makassar,” kata JK mengutip detik.com saat meninjau langsung lokasi lahan sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu (5/11/2025).

    JK menilai lahan yang dimiliki Hadji Kalla tersebut sah dengan kepemilikan sertifikat resmi. Tanah itu juga katanya sudah dikuasai selama 30 tahun.

    “(Punya) sertifikat, dibeli, tiba-tiba ada yang datang, merekayasa, segala macam. Sok-sokan, pendatang lagi, tiba-tiba merampok. Mereka omong kosong semua,” katanya.

    JK pun menilai tindakan GMTD sebagai penghinaan terhadap warga Bugis-Makassar yang menjaga kehormatan lewat perjuangan mempertahankan hak atas tanah. Dia menilai kasus ini bukan hanya soal kepemilikan, tetapi juga soal harga diri masyarakat Makassar.

    “Ini kehormatan untuk orang Makassar, kehormatan untuk orang Bugis-Makassar. Yang punya tanah selama 30 tahun tiba-tiba ada yang datang merampok. Kehormatan kita semua,” ucapnya

    JK juga menyoroti klaim GMTD yang menyebut telah melakukan eksekusi atas lahan tersebut. Dia menilai tindakan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung (MA).

    JK menegaskan MA mewajibkan proses eksekusi dilakukan dengan pengukuran resmi oleh BPN. Karena itu, dia menyebut langkah GMTD tersebut sebagai bentuk kebohongan dan rekayasa hukum.

    “Ini Mahkamah Agung (sesuai aturan) mengatakan harus diukur oleh BPN. Jadi, pembohong semua mereka itu,” lanjutnya.

    JK bahkan menyebut mempertahankan hak atas tanah ini sebagai jihad melawan ketidakadilan. Dia menilai kasus ini sarat rekayasa yang terstruktur dan merugikan pihak Hadji Kalla.

    JK menegaskan Hadji Kalla tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan GMTD dalam perkara yang diklaim dimenangkan di pengadilan. Menurutnya, pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan itu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan hanya melakukan klaim sepihak.

    “Kami tidak ada hubungan (persoalan) hukum dengan GMTD. Karena yang dituntut Manyombalang (Dg Solong). Itu penjual ikan kan? Masa penjual ikan punya tanah seluas ini? Jadi, itu kebohongan, rekayasa semua. Itu permainan Lippo (Group), ciri Lippo begitu,” tuturnya.

    JK juga menuding ada indikasi praktik mafia tanah di balik langkah GMTD tersebut. Dia menilai jika dirinya saja bisa menjadi korban, masyarakat kecil bisa lebih mudah dirampas haknya.

    “Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-maini, apalagi yang lain,” ketusnya.

    JK memastikan akan terus melawan dugaan ketidakadilan dalam kasus ini melalui jalur hukum. Dia juga mendesak aparat pengadilan untuk berlaku adil dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

    “Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan juga aparat pengadilan itu berlaku adillah. Jangan dimainin,” ungkapnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Buka Suara

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, buka suara tentang kasus sengketa tanah tersebut. Nusron menilai, polemik tersebut muncul lantaran adanya eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Namun demikian, proses eksekusi ini belum melalui proses konstatering.

    Konstatering adalah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain, tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu adalah pengukuran ulang,” ujar Nusron mengutip detik.com di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).

    Kementerian ATR/BPN sudah bersurat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik tersebut. Dalam surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan.

    “Kamu sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering, mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” ujarnya.

    Nusron menyebut, terdapat sejumlah persoalan yang melingkupi tanah tersebut. Pertama, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari pihak atas nama Mulyono. Kedua, HGB dari PT Hadji Kalla.

    “Nomor dua, di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla. Jadi, ada tiga pihak ini, kok tiba-tiba langsung dieksekusi? Jadi, kita mempertanyakan itu saja,” kata dia.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usai Diperiksa Kasus Pembakaran Mobil Kader Demokrat, Politikus PAN Disebut Positif Narkoba

    Usai Diperiksa Kasus Pembakaran Mobil Kader Demokrat, Politikus PAN Disebut Positif Narkoba

    Dari hasil pemeriksaan, KM diduga sebagai otak pembakaran, sementara SF berperan sebagai pelaksana di lapangan.

    “Benar, kami telah mengamankan dua orang tersangka dalam kasus pembakaran mobil di wilayah Sinjai Utara. Salah satunya merupakan anggota DPRD aktif Kabupaten Sinjai,” kata Kasi Humas Polres Sinjai, Ipda Agus Santoso, Rabu (5/11/2025).

    Polisi belum mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Penyidik masih mendalami hubungan antara pelaku dan korban, termasuk kemungkinan adanya latar belakang politik menjelang tahun politik 2025–2026.

    “Kami masih menyelidiki motifnya. Semua masih didalami,” tambahnya.

    Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Sinjai dan dijerat dengan Pasal 187 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pembakaran juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

    Selain itu, penyidik juga menyiapkan pasal alternatif yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan barang.

    “Yang jelas kedua tersangka saat ini kami tahan di Rutan Mapolres Sinjai,” pungkasnya.

  • Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Bahlil Ungkap 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Rp 16 T Mulai Digarap 2026

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang. Sejauh ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang dipimpin olehnya telah memberikan dokumen pra feasibilty study kepada BPI Danantara.

    Nah Danantara diminta untuk menyelesaikan segera dokumen feasibility study 18 proyek tersebut pada akhir tahun ini. Dengan begitu pengerjaan 18 proyek hilirisasi itu bisa mulai berjalan di tahun 2026.

    Arahan ini didapatkan Bahlil dalam rapat terbatas mengenai percepatan hilirisasi yang dipimpin Prabowo siang ini. CEO Danantara Rosan Roeslani hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut hadir dalam rapat tersebut.

    “Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

    Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu investasinya menyentuh Rp 16 triliun lebih dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

    “Ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” beber Bahlil.

    Daftar 18 Proyek Hilirisasi yang dimaksud Bahlil adalah sebagai berikut:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.

    2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.

    4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.

    6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.

    9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.

    18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

    (hal/fdl)

  • Fadli Zon Berkukuh Klaim Out Of Nusantara Punya Dasar Kuat

    Fadli Zon Berkukuh Klaim Out Of Nusantara Punya Dasar Kuat

    Fadli Zon Berkukuh Klaim Out Of Nusantara Punya Dasar Kuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersikukuh bahwa klaim out of Nusantara yang dikemukakanya memiliki dasar yang kuat.
    “Kalau (
    out of Nusantara
    ) itu basisnya saya kira kuat, ya. Bahkan sudah ada yang membuat teori out of Asia,” kata
    Fadli Zon
    di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
    Out of Nusantara
    yang dikemukakan Fadli Zon adalah klaim yang menyatakan bahwa persebaran spesies manusia di dunia dimulai dari Nusantara, daerah yang juga dikenal saat ini sebagai Indonesia dan sekitarnya.
    Klaim tersebut bertentangan dengan konsensus mayoritas komunitas ilmiah yang mendukung teori
    out of Africa
    , bahwa migrasi Homo erectus dan Homo sapiens di dunia ini dimulai dari Afrika.
    Ia menyatakan, teori
    out of Nusantara
    juga berasal dari hipotesis multiregional migration (
    migrasi multiregional
    ).
    Ia meyakini, titik migrasi tidak hanya berasal dari Afrika, tetapi juga bisa dari Asia ke Afrika maupun ke benua biru.
    “Selama ini kan selalu dikatakan teorinya itu manusia itu dari Afrika, dari, semua manusia katanya dari Afrika. Teori ini sudah di-
    challenge
    dengan hipotesis juga
    multiregional migration
    gitu, ya. Jadi tidak selalu, bisa juga dari Asia ke Afrika, ke Eropa, dan sebaliknya,” ucap dia.
    Lebih lanjut, Fadli Zon lantas mengemukakan temuan yang menjadi dasar teori
    out of Nusantara
    .
    Ia mengungkapkan, banyak lukisan purba di Indonesia yang berusia puluhan ribu tahun lalu yang dapat menjadi dasar.
    Salah satunya, lukisan purba di Maros yang berusia 51.200 tahun. Lukisan manusia purba di wilayah itu mencapai sekitar 700 buah.
    “Di Gua Sangkulirang di Kalimantan Timur itu ada 58 goa dan ada 2.500 panel, ya. Kemudian di Gua Lida Ajer (Sumatera Barat) yang diperkirakan 60.000 tahun, Gua Harimau 22.000 tahun. Jadi kita ini dan juga banyak gambar-gambar perahu. Nenek moyang kita mungkin bermigrasi dengan menggunakan perahu,” ungkapnya.
    “Jadi saya mengemukakan itu supaya kita tidak terpaku kepada sebuah teori yang mapan, Out of Africa. Bisa juga Out of Nusantara dan sudah mulai banyak yang melirik teori baru ini,” tandas Fadli.
    Arkeolog dari Pusat Penelitian
    Arkeologi
    Nasional, Profesor Harry Truman Simanjuntak, membantah teori out of Nusantara yang dikemukakan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
    “Manusia Nusantara ini datang dari luar semua. Tidak ada yang tumbuh di Nusantara karena evolusi datang dari Afrika sana,” kata Harry Truman Simanjuntak kepada Kompas.com, Rabu (29/10/2025).
    Gua Lida Ajer juga dijadikan bukti oleh Fadli Zon untuk mendukung teori out of Nusantara. Namun Harry Truman mengatakan manusia Gua Lida Ajer itu juga pendatang, bukan asli Sumatera Barat.
    “Lida Ajer juga berasal dari Afrika. Dia bukan berasal dari Sumatera,” ujar Harry yang merupakan pendiri Center for Prehistoric and Austronesian Study (CPAS) ini.
    Homo sapiens penghuni Nusantara disebutnya berasal dari Afrika termasuk yang pernah bermukim di Asia Tenggara daratan dan di Asia Tenggara kepulauan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.